Draft Regulasi Internet. Permohonan Ijin Surat Permohonan Lampiran –Rencana Usaha (Business Plan) Biaya Investasi Perkiraan Pendapatan Target Pemasaran.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Advertisements

Materi Sosialisasi Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN OLAHRAGA YANG DIIMPOR OLEH INDUK ORGANISASI OLAHRAGA NASIONAL Homepage
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
Direktorat Pembinaan PK BLU Ditjen Perbendaharaan
Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan Bank Lembaga Keuangan Bukan Bank
UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
INFRASTRUCTURE FRAMEWORK REGULATORY FRAMEWORK ORGANIZATIONAL FRAMEWORK
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
ASPEK HUKUM E-BUSINESS
SOP PROSES PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN USAHA SIMPAN PINJAM
Pajak Penghasilan Final
D I V I S I P E M B A N G U N A N & P 2 L
Perijinan ISP.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Pertemuan II / III)
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN dan BANDING DI BIDANG KEPABEANAN
DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BLH PROVINSI SULAWESI BARAT
Perkembangan Model Bisnis Jasa ISP
Semarang, 14 Desember 2000 REGULASI VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VoIP) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunmikasi.
KOPERASI.
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
AKUNTANSI DANA PENSIUN
Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
Modern Licensing Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.06/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016
Posisi dan Peran ISP dalam Mempercepat Pembangunan ICT Nasional
KEY ISSUES.
PRAKUALIFIKASI Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa.
Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap
KOPERASI Oleh YAS.
BAB II PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha PERATURAN MENTERI.
Revaluasi Aktiva Tetap
Hak atas kekayaan intelektual
Pertemuan 06 Mekanisme Pendirian Koperasi
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
Materi 12.
PEMBETULAN DAN PENGGANTIAN
Cara Membuat Perencanaan Bisnis yang Baik
Cara Membuat Perencanaan Bisnis yang Baik
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
Pajak Penghasilan Final
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
BANK SYARIAH.
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
ASPEK HUKUM E-BUSINESS
Perijinan ISP.
Draft Regulasi Internet
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Penyusunan & Pengawasan
PENGANTAR Pendirian Badan Usaha
Presented by: Cempaka Paramita,
PAPARAN Inspektur Wilayah III
Materi 12.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2003
PERATURAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003
KOPERASI.
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
Kemudahan Pembayaran Cukai
Regulasi Rumah Sakit Izin Mendirikan RS dan Izin Operasional RS
Transcript presentasi:

Draft Regulasi Internet

Permohonan Ijin Surat Permohonan Lampiran –Rencana Usaha (Business Plan) Biaya Investasi Perkiraan Pendapatan Target Pemasaran Usulan Tarip Spesifikasi Teknis –Profil Perusahaan (Akta, Staff/Manajemen)

Ijin Ijin Prinsip –Memenuhi persyaratan administratif: Segmen pasar belum terlayani oleh lebih dari 2 perusahaan Rencana usaha yang realistis Ijin Penyelenggaraan –Memenuhi persyaratan teknis –Kemampuan operasional Penjualan Dukungan Pelanggan Administrasi dan Penagihan

Kerangka Waktu Pengajuan Permohonan Ijin Prinsip Permohonan Ditolak Perpanjangan Ijin Prinsip (max 1 kali) atau ijin ditolak Uji Laik Operasi Ijin Penyelenggaraan Laik ? Tidak Ya Tidak YaMemenuhi Syarat ? Max 60 hari Max 6 bulan Max 3 bulan 14 hari

Peraturan Pelanggan Etiket dan Perilaku yang bisa diterima (acceptable usage policy) Sistem penagihan dan proses pembayaran yang jelas, termasuk service level Hak konsumen PJI tidak bertanggungjawab terhadap informasi yang tersimpan atau melewati jaringannya, tetapi wajib membantu pihak yang berwenang sesuai undang-undang yang berlaku

Regulasi Internet Dunia Pemerintah mengakui dan berpartisipasi dalam badan-badan regulasi internet dunia Pengelolaan domain.ID, kebijakan dilaporkan ke pemerintah dan dipublikasikan ke masyarakat Pengelolaan nomor IP sesuai standar internasional

Hubungan antar PJI Interkoneksi lokal Penggabungan bandwidth internasional Dapat membentuk badan usaha untuk kedua hal di atas (IX, NAP), yang juga harus mendapatkan ijin sesuai regulasi internet Mengakui asosiasi Pemerintah sebagai arbitrator

Hubungan PJI dan Telco Fair treatment, auditable Tarif operator Unbundling PJI dilibatkan dalam teknologi baru

Aplikasi dan Teknologi Baru Awalnya tidak diregulasi, sambil dikaji Kalau perlu diregulasi, akan dikeluarkan peraturan khusus