Jakarta, 19 Oktober 2009 Suzanna Zadli Razak Direktur Perencanaan & Pengembangan PT ASKES (Persero)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELAKSANAAN BPJS KESEHATAN
Advertisements

SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
Oleh: Khofifah Indar Parawansa Disampaikan pada: Diskusi Panel Mengenai Kesiapan Menghadapi Pelaksanaan UU BPJS Batam, 27 Juni 2012.
Sesi 7: Manajemen Risiko & Asuransi
Tata Tachman/051 Asuransi Kesehatan pengantar. Tata Tachman/052 Asuransi Kesehatan Bukan spesifik yang dikelola oleh askes pemerintah Konsep: 1.Pelayanan.
MEKANISME BUDGETING DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
JAMINAN KESEHATAN ACEH (JKA)
Road Map PT ASABRI (Persero)
Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
AMANAT KONSTITUSI  HAK RAKYAT DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH !!!
1 KAJIAN KRITIS “ PROGRAM KERJA SAMA BIDANG KESEHATAN ANTAR PROPINSI MPU “ HOTEL GRAND BROMO SEPTEMBER 2005 PT ASKES (PERSERO) REGIONAL VII JEMUR SARI.
SOSIALISASI PROGRAM JKN DAN EVALUASI PELAYANAN TRIWULAN I
BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN GAKIN DAN PKPS BBM 2005 DIREKTORAT JPKM DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT.
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMBEKALAN MENTERI KESEHATAN DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, SPJP (K)
KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) TAHUN 2008/2009 (SEBAGAI PELUANG REVITALISASI KB)
Peran dan kesejahteraan Apoteker pada pelaksanaan jkn di fktp gorontalo Muhammad Kasim.
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
JAMINAN KESEHATAN DALAM ERA SJSN
KEBUTUHAN KAJIAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN JKN
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
KONSEPSI JAMINAN SOSIAL NASIONAL: implementasi uu sjsn & uu bpjs
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
Berbagi Pengalaman Upaya Meningkatkan Akreditasi Program Studi
Peran BPJS dan DJSN dalam SJSN
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN BPJS KESEHATAN
Prospek Jaminan Kesehatan Maskin di Masa Mendatang?
Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
PT ASKES (PERSERO) PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN
PT ASKES (PERSERO) dan KESIAPAN SEBAGAI BPJS
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
Sosialisasi Program Taspen Layanan Klim Otomatis RoadMap Taspen
Andi Dharmawan Divisi Regional V
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
Oleh: Dr. Ir. Sri Fajar Ayu, MM
ASURANSI KESEHATAN Tsulits Ana Mushlihatun, SE, M.S.M. & Kelompok V.
Dr. Muh. Yunanto, MM Magister Management Gunadarma University
Kupang, 5 Juli 2011 Sinta Satriana
STRATEGI INTEGRASI JAMKESDA (JKBM) KE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM
CORE BUSINESS PT TASPEN (PERSERO) BAGI PEGAWAI ASN DAN PEJABAT NEGARA
Sistem Informasi Manajemen PT TASPEN (PERSERO)
ASURANSI KESEHATAN AKIBAT KECELAKAAN KERJA & PENYAKIT AKIBAT KERJA
Sistem Jaminan Sosial Nasional Adalah HAK RAKYAT DR. Dr
Peranan System Informasi Manajemen
Kesiapan implementasi JKN (Jaminan Kesh Nasional) dan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dilihat dari perspektif masyarakat Kelompok 1 Anggota: Aisyah.
Kalau Gotong Royong, Semua Tertolong
PERTEMUAN 9 PRESENTASI MAHASISWA : JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Sistem Jaminan Sosial Nasional
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL( BPJS)
Peraturan Perundang-undangan di Kesehatan
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
SISTEM PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN 2
SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
KOMITE AKSI JAMINAN SOSIAL UNTUK RAKYAT DAN BURUH INDONESIA
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
Laksono Trisnantoro Universitas Gadjah Mada
CARA PEMBAYARAN FASILITAS KESEHATAN Nama Kelompok: 1.Ersa Rosaly S 2.Qotrunnada 3.Shelly Natania 4.Sri Utanti 5.Vania Putri A 6.Lemsi Novita.
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
Transcript presentasi:

Jakarta, 19 Oktober 2009 Suzanna Zadli Razak Direktur Perencanaan & Pengembangan PT ASKES (Persero)

1.ORGANISASI  Kantor Pusat,  Kantor Regional (12),  Kantor Cabang (103),  Askes Kabupaten/Kota (478), dan  PPATRS (Askes Center) sebanyak 806 di seluruh RS Pemerintah 2.SISTEM  Keseragaman manajemen  Askes Management Professional System  PELAYANAN KESEHATAN (Rujukan, Wilayah, Dokter Keluarga, Obat)  Quality Assurance  PEMBIAYAAN KESEHATAN (Kapitasi, Tarif Paket, Tarip Anggaran, DPHO)  Cost Containment  KEUANGAN/AKUNTANSI  Sehat & WTP (14 tahun), CMS  PENGELOLAAN SDM  Competence Based  TEKNOLOGI INFORMASI  Real Time On Line  MANAJEMEN MUTU  ISO, MBCfPE  MANAJEMEN RISIKO  Good Corporate Governance

3.SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah, Tingkat Pendidikan, Profesionalisme 4.KEMITRAAN a.Kemitraan PPK : Puskesmas = 8217, Dokter Keluarga = 1181, Rumah Sakit = 870, Apotik =1010, dan Optik 696 b.Kemitraan Instansi : BKN, BKD, Taspen, Dephan, Depkes, Depkeu, dll c.Kemitraan Pemerintah Daerah

1.ASKES SOSIAL  PNS & Keluarga = jiwa  PP (PNS & TNI/POLRI) & Keluarga = jiwa  Veteran & PK beserta Keluarga = jiwa  Dokter & Bidan PTT = jiwa 2.ASKES KOMERSIAL (Dikelola PT INHEALTH) 3.ASKES MASYARAKAT UMUM  Jumlah Kabupaten/Kota = 64 Kabupaten/Kota  Jumlah Peserta = jiwa 4.ASKES MASYARAKAT MISKIN (KEPESERTAAN)  Jumlah Peserta = 76,4 juta jiwa

1.KELENGKAPAN IMPLEMENTASI UU SJSN (PP, PERPRES) 2.OPTIMALISASI PERAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL 3.MAKSIMALISASI CAKUPAN PESERTA “SEKTOR FORMAL” 4.KECUKUPAN PENDANAAN PEMERINTAH UNTUK PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI “PENERIMA BANTUAN IURAN” YAITU MASYARAKAT KURANG MAMPU DAN FAKIR MISKIN. 5.PENGALAMAN DI BERBAGAI NEGARA  PERLUASAN CAKUPAN PESERTA SEKTOR NON FORMAL LEBIH SULIT  PERLU PERAN SERTA AKTIF PEMDADAN ORGANISASI TERKAIT.

TERIMA KASIH