Kelompok 1 : Achmad Chaidir Hasyim Andi Fardina Irawanti B Sri Kumalasari.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Advertisements

PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
Usulan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Disampaikan pada acara
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
OPTIMALISASI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN Oleh.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Analisis Kesenjangan Jabatan
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
Kebijakan Perencanaan
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
RANCANGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah)
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
Q-Topper/presentation programmed
ANALISIS SISTEM.
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
KARYA TULIS PRESTASI PERSEORANGAN (KTP-2)
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
Sistem Akuntansi Instansi
DANA PENSIUN.
MAKALAH PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK,KTP dan AKTA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI   Disusun dan diajukan.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAMANAH II KECAMATAN CIPEDES KOTA TASIKMALAYA 2017 Tim Pengembang.
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
Oleh : Imlihatun Malikhah
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
ANALISIS KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TESIS Disusun oleh: LUTFIA IRA SASMITA NPM :
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Contoh penyusunan skp.
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BIDANG KEPEGAWAIAN TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019 MATERI : TENAGA HONORER/KONTRAK/NON PNS CUTI.
Transcript presentasi:

Kelompok 1 : Achmad Chaidir Hasyim Andi Fardina Irawanti B Sri Kumalasari

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (dahulu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), disingkat BKKBN, adalah lembaga pemerintahan non-departemen indonesia yang bertugas melasanakan tugas pemerintahan dibidang keluarga sejahtera. Latar Belakang

Permasalahannya di UPT tersebut banyaknya karyawan yang sudah lanjut usia yang otomatis berpengaruh kepada produktifitas kerja yang pastinya akan menurun. Sekarang keluarnya peraturan ASN yang mengatakan usia pensiun itu 58 tahun dan sedangkan usia mereka berada diatas rata-rata usia 55 – 58 tahun-an. Latar Belakang Perubahan

SASARAN PERUBAHAN Untuk memperbaiki sistem kinerja pada unit UPTD BKKBD kabupaten Maros, berdasarkan Undang-undang ASN No 5. Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

solusi yang kelompok kami rencanakan untuk mengatasi problema yang terjadi pada unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pada instansi BKKBD kabutpaten maros yaitu, dengan melakukan mutasi terhadap pegawai yang kinerjanya mulai menurun di mana sangat mempengaruhi mencapaian peserta KB baru, serta pencatatan dan pelaporan pendataan yang sangat memerlukan kondisi fisik yang primer.

Team Perubahan Klp 1 Bupati Maros (H. Muh Hatta Rahman) Kepala Badan (Dra. Hj. Nuraeni Wahid) Kepala UPT (Cahram. S.Pd) Penyuluh UPT

Melakukan Pendekatan dengan Bupati Maros Melakukan Pendekatan kepada Kepala BKKBD Melakukan Pendekatan Kepada Kepala UPT Melakukan Pendekatan Penyuluh UPT

Adapun langkah-langkah rencana aksi yang harus di tempuh ialah : 1. Penyusunan Agenda Pemerintahan 2. Perumusan Usulan Kebijakan Publik 3. Pengesahan Kebijakan Publik

No. AksiWaktuKordinator 1Peyusunan Agenda Pemerintahan1 – 2 bulanHasyim 2 Perumusan Usulan Kebijakan Publik a.Mengidentifikasi Alternatif b.Mendefenisikan dan Merumuskan Alternatif c.Menilai Alternatif Kebijakan yang tersedia d.Memilih Alternatih yang memuaskan 1 – 2 bulanAchmad Chaidir 3Pengesahan Kebijakan Publik1 – 2 bulanAndi Fardina Irawanti B Sri Kumala sari Jadwal Rencana Aksi

memberikan pemahaman kepada tenaga penyuluh di lapangan. Melakukan pendekatan komunikasi dengan cara menjelaskan tujuan perubahan yang team kami lakukan. Komunikasi yang di maksud dengan cara mendatangi semua kantor UPT BKKBD di Kabupaten Maros dan melakukan perbincangan ke-setiap tenaga UPT bahwa akan ada perubahan dalam bentuk pemutasian pegawai yang berumur 55 – 58 tahun ke staff struktural,