CONTOH PERMASALAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA PERGURUAN TINGGI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Advertisements

Auditor Itjen Kemdikbud
KETENTUAN TENTANG DOSEN
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
Pemanfaatan BMN.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
Pembukuan & LPJ Bendahara
Struktur Organisasi Badan Air
SOSIALISASI PELAKSANAAN SISTEM PERJALANAN DINAS DI KABUPATEN SUKOHARJO Sesuai Perbup No : 59 Tahun 2011 Sukoharjo, 29 Februari 2012.
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) & PENGEMBANGAN SDM
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Pembantu Rektor V Bidang Perencanaan, Sistem Informasi dan pengawasan Universitas Padjadjaran 2007.
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
CONTOH PERMASALAHAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2009
Maret-2009Ditjen DIKTI1 PROGRAM BEASISWA S2/S3 DITJEN DIKTI Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.
SIM NIPTK.
Mekanisme Pencairan Tunjangan Sertifikasi Dosen
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
Bersama. Memiliki Sertifikat Pendidik Melakukan Tri Dharma Perguruan tinggi 12 SKS 16 SKS ( Pendidikan dan penelitian 9 SKS, harus melakukan Pengabdian.
KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI DAN STANDAR AKADEMIK DI BIDANG PEMBELAJARAN (Standar Perencanaan Proses Pembelajaran/PP, Standar Penilaian Hasil PP, Standar.
PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.
MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)
Permasalahan Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Universitas Airlangga Radian Salman, S.H., LL.M.
Lanjutan ……..B. Belanja Bahan
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
PERSIAPAN PERCEPATAN PROGRAM DOKTOR
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Website Dindik
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
PENGANTAR PERPAJAKAN ORGANISASI NIRLABA
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
INSPEKTORAT WILAYAH VI
SOP PENGAJUAN PEKERJAAN YANG AKAN DI SWAKELOLA DAN PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN SWAKELOLA DI KEMENKO KESRA Presented by: Fiki Ikrom Ibrahim Marbella,
Pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2015
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
MANAJEMEN PAJAK PPh 21.
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
TATA CARA PENGAJUAN DANA KEGIATAN KE BAGIAN KEUANGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Buku Nugroho Widjajanto BAB XVII hal 383
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
PENJELASAN ADMINISTRASI
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
Beasiswa Pascasarjana untuk Tenaga Kependidikan Berprestasi 2018
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
KEUANGAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Transcript presentasi:

CONTOH PERMASALAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA PERGURUAN TINGGI Ice breaker perkenalan : Tulis nama dengan huruf kapital di sebelah kanan atas ,,,,

PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN SWAKELOLA YANG TIDAK RAMPUNG Penyusunan Modul Kegiatan Penelitian Pelatihan Biaya kegiatan lomba Karya Tulis Mahasiswa , dsb … Bukti – bukti yang dipertanggunjawabkan bukan bukti pembayaran kepada pihak ketiga atas biaya Biaya kegiatan tersebut melainkan hanya Bukti Panjar Penerimaan Uang yang ditanda tangani pengelola kegiatan / Dosen atau mahasiswa .

KEMAHALAN HARGA PENGADAAN BUKU PEDOMAN DAN PENCETAKAN LEAFLET PENYUS. HPS TDK MEMPERHATIKAN STANDAR BIAYA UMUM (SBU) SESUAI KEPMENKEU HARGA KESEPAKATAN DALAM KONTRAK / SPK TDK MENCERMIN KAN HARGA YANG PALING MENGUNTUNGKAN NEGARA PENYIMPANGAN PROSEDUR PENGADAAN LANGSUNG / PEMILIHAN LANGSUNG 3 3 3

PEMBAYARAN BIAYA TRANSPOR YANG TIDAK BENAR DIBAYARKAN ATAS KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DIKANTOR /TEMPAT KERJA SEHARI-HARI DIBAYARKAN MELAMPAUI TARIF ATAU HAGRA YANG TIDAK REALISTIS TIDAK DIDUKUNG DOKUMEN YANG BENAR ( DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN TDK SINKRON DENGAN PENERIMA PEMBAYARAN ) PEMBAYARAN GANDA (DUA KEGIATAN SEHARI)

BIAYA PERJALANAN DINAS YANG TIDAK BENAR Tidak didukung bukti memadai Bukti perjalan tidak benar karena kegiatan tidak sinkron dengan perjalanan dinas Tidak sesuai tarif

PROSES PENGADAAN BUKU YANG TIDAK BENAR PENGADAAN BUKU DIKONTRAKKAN KE PIHAK III NAMUN TERNYATA YANG MELAKSANAKAN PEKERJAAN ADALAH LEMBAGA PERCETAKAN PERGURUAN TINGGI YANG BERSANGKUTAN, SEHINGGA LEBIH EFISIEN JIKA DIKERJAKAN SECARA SWAKELOLA

PEMBAYARAN HONOR YANG TIDAK BENAR PEMBAYARAN HONOR YANG TIDAK MENGIKUTI STANDAR BIAYA UMUM SESUAI (SBU) SK MENTERI KEUANGAN

DUPLIKASI BIAYA EPSBED OUTPUT KEGIATAN PADA TINGKAT FAKULTAS SAMA DENGAN PADA PROGRAM STUDI , MASING-MASING MENDAPAT BIAYA KEGIATAN

PEMBAYARAN GANDA ATAS TUNJANGAN TELAH MENERIMA TUNJANGAN SEBAGAI DIREKTUR PASCA SARJANA SEBAGAI TUNJANGAN TAMBAHAN , DAN TETAP MENDAPAT TUNJANGAN DOSEN ( Pepres 65 / 2007 ) dengan pertanggungjawaban

PEMBAYARAN BEASISWA YANG MENYIMPANG KETENTUAN Tenaga dosen menerima beasiswa S2 , namum telah menduduki jabatan

Tugas Belajar Melewati Batas Waktu Terdapat dosen yang telah melewati batas waktu yang ditetapkan, belum dikenakan sanksi sesuai ketentuan berupa Sanksi disiplin dan pengembalian uang .

Sisa dana Yang Belum Disetor Terdapat sisa dana yang tidak dapat digunakan namun tidak segera disetor ke Kas Negara

BEASISWA AT COST DIPERTANGGUNG JAWABKAN SECARA LUMPSUM TERDAPAT PERTANGGUNGJAWABAN BEASISWA AT COST YANG DIPER TANGGUNGJAWABKAN SECARA LUMPSUM SESUAI DANA YANG TERSEDIA / DIALOKASIKAN

Terima Kasih