Pendekatan-Pendekatan dalam Studi Pemerintahan Kota Pertemuan ke 4

Pendekatan Ilmu Politik Pendekatan legal kelembagaan (legal institutional approach) Pendekatan normatif (normative approach) Pendekatan model sirkular kausasion (model of the circular causation) Pendekatan kekuasaan masyarakat (community power approach) Pendekatan sistem terpenetrasi (penetrated system approach) Pendektan perbandingan (comparative approach)

1. Pendekatan legal kelembagaan (legal institutional approach) Membahas pemerintahan kota dari peraturan-peraturan kelembagaan, fungsi-fungsi yang dilaksanakan, kekuasaan atau urusan yang dimiliki, ukuran optimal pemerintah kota, otonomi, keuangan, manajemen personalia, dan aspek-aspek prosedural.  bentuk dan struktur Kritik  terlalu formalistik dan legalistik  deskriptif kurang analitis.

2. Pendekatan Normatif Pendekatan antitesis terhadap pendekatan kelembagaan. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada nilai-nilai demokrasi, partisipasi politik, otonomi lokal, keterwakilan, dan tanggung jawab terhadap publik. 2 aliran: pendekatan demokrasi perwakilan dan pendekatan akar rumput (mis: Asia vs Amerika Latin)

3. Pendekatan model penyebab sirkular Model yang didasarkan pada model Gaunnar Myrdal tentang hubungan antara institusionalisasi dan pembangunan ekonomi. Rendahnya otonomi lokal  underdeveloped  otonomi  oligarkhi.

4. Pendekatan kekuasaan masyarakat Pendekatan yang berusaha mengidentifikasi struktur kekuasaan dalam sebuah masyarakat melalui analisis empiris. Fokus  peran elite dalam politik lokal, asal mereka, latar belakang sosial ekonomi, pola sikap dan perilaku, tujuan dan sumber daya yang digunakan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, pola hubungan dan komunikasi antar elite dan faksi-faksinya

Tiga (3) teknik pendekatan kekuasaan masyarakat: Teknik posisional posisi legal Teknik reputasional  reputasi Teknik desisional  aktor yang membuat keputusan

5. Pendekatan sistem penetrasi Menganalissi pengaruh kekuatan superlokal dan interaksi politik vertikal terhadap pemerintah lokal Masyarakat  sasaran politik dan birokrasi 2 pendekatan: Otoritarian  penetrasi sampai lokal Klien  patronklien

6. Pendekatan Perbandingan Fokus pada profil dan perbandingan dari pemerintah lokal atau metropolitan Variabel lingkungan— kejadian lingkungan international dan domestik: demografi, ekonomi, sosial, dll Variabel input  tuntutan dari berbagai aktor politik Variabel output  hubungan timbal balik  sistem dinamik perkotaan  respon perkembangan kota ke depan

Pendekatan Ilmu Ekonomi dan Politik Dua aliran besar Paradigma Neoklasik  mewakili sumbangan ekonomi pembangunan generasi kedua  KOTA sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan tidak melihat aktor-aktor ekonomi mana yg berperan dalam pembangunan ekonomi Ekonomi politik pertentangan kelas – tradisi Marxian  fokus pada bukti empiris keterpisahan kota dan desa dan membangun teori sosio politik di mana bias urban dilihat dari pertumbuhan ekonomi

Public theory choice  organisasi pemerintah kota bertugas mendistribusikan kesejahteraan dan pendapatan  sulit dipenuhi dan dibuktikan Marxian  di wilayah perkotaan selalu ada kelas masyarakat yang tertindas dan tidak diuntungkan dari struktur sosial ekonomi

Michael Keating  politik redistribusi kesejahteraan dan pendapatan dari faktor budaya dan struktural Faktor budaya  solidaritas dan kepentingan umum Faktor struktural  sistem sosial yang terfragmentasi  kelas, suku, ras Bentuk redistribusi: Penetapan pajak progresif Alokasi jabatan administrasi dan politik Belanja publik profesional

Pendekatan Manajerial Fokus  rancang bangun organisasi pemerintahan kota  masalah-masalah perkotaan yang mendesak untuk dipecahkan Cenderung mengabaikan struktur organisasi formal yg diatur uu/perda  peran dan fungsi

SWASTA LSM PEMERINTAH

Terry McGee: “metrofitting”  pemerintah kota perlu: Analisis geografis Pendekatan manajemen integratif Meningkatkan akses ke wilyah baru Memonitor masalah lingkungan dan penggunaan lahan Mengembangkan peningkatan SDM Memperhatikan aktor swasta

Pendekatan ekonomi Pemerintah kota  aktor ekonomi  produsen barang dan jasa bagi masyarakat kota  pendorong dinamika investasi asing dan pertumbuhan ekonomi nasional. Globalisasi  unifikasi dlm jaringan 4i (industry, investment, individual consumer, & information technology)

Perubahan dlm proses memerintah (khususnya negara berkembang) : Negara dari regulator dan aktor  regulator dan fasilitator karena peran swasta meningkat. Kemampuan finansial pemerintah yang terbatas  melibatkan swasta  public entrepreneurship. Pemerintahan kota: melayani (PT/PN )  memfasilitasi (BOT, BOOT)

Pendekatan Lingkungan Didasarkan pada sda  tanah, air & udara Interdisipliner: ilmu sosial & ilmu alam  masalah lingkungan yang dihadapi oleh penduduk kota

Alasan untuk memperhatikan masalah lingkungan: Keunikan karakterisktik lingkungan wilayah perkotaan Tingkat pertumbuhan dan jumlah penduduk kota  sampah, air bersih dll Tingkat pendapatan dan pembangunan ekonomi  masalah lingkungan berbeda Masalah lingkungan yg berdimensi spasial (lebih luas) polusi Kualitas lingkungan (yg dipengaruhi para aktor di perkotaan)

Masalah lingkungan Polusi udara (indoor & outdoor) Polusi air (permukaan, bawah tanah, pantai dan danau) Tanah: tanah adat, hilangnya kekayaan budaya dan adat, degradasi ekosistem desa Antar media: polusi limbah padat/sampah, polusi limbah beracun, bencana lingkungan, tidak adanya sanitasi

Pendekatan ruang dan spasial