POTENSI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
APA? Kedondong Agropolitan Center adalah kawasan agropolitan yang akan dibangun di Desa Kedondong. Agropolitan Center adalah suatu kawasan berupa kota.
Advertisements

KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
RAPAT TAHUNAN ANGGOTA IALKI 2010
Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
Sumberdaya Dapat Pulih
KONDISI USAHA PERIKANAN
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
Makalah Kunci (Keynote Speech)
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
MEMPERSIAPKAN SMK MENYONGSONG AEC 2015
Pendayagunaan Jabatan Fungsional Lingkup BPSDM KP oleh : Drs
Topik: Visi Pertanian Abad 21 (Pertanian Yang Berkebudayaan Industri)
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEJIK
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
ANGGOTA KELOMPOK KERJA FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PEMBANGUNAN PERTANIAN/PEDESAAN DAN PERUBAHAN SOSIAL
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
EKONOMI KREATIF BERBASIS BUDAYA LOKAL: SOLUSI DALAM ERA MEA
RENCANA PENYELENGGARAAN DIKLAT PUSAT PELATIHAN KP TAHUN 2016
RUANG LINGKUP KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM DAN SASARAN KERJA
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Indonesia Internet Overview
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
PENINGKATAN PENILAIAN FUNGSIONAL PENELITI DAN PENYULUH
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TANAMAN KOPI, KAKAO DAN TEH INDONESIA
PENGEMBANGAN LPTK DAN PPG
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
Arah Kebijakan Persusuan
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian
Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Kebijakan Perikanan Budidaya
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
SUGENG ENJANG.
VISI MISI STRATEGI.
Arah Kebijakan Persusuan
KEBIJAKAN BPPSDMP TA MENDUKUKUNG PROGRAM PERBENIHAN Disampaikan : KEPALA BADAN PPSDMP Makasar, 12 Desember 2017 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN.
Industri Berbasis Kelautan, mengapa ?
DINAS PERIKANAN & PANGAN PETUNJUK TEKNIS USULAN MUSRENBANGDES
PEMBANGUNAN PERIKANAN
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BERAU LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
KOMPETENSI SDM LOGISTIK PETERNAKAN UNTUK MENDUKUNG SISLOGNAS
Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN KEGIATAN TA
RENCANA KERJA DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN
Program Pemberdayaan Nelayan SEBAGAI USULAN ATAS DISKUSI PERIHAL POTENSI YANG HASIL LAUT YANG MELIMPAH RUAH.
Disampaikan pada Apresiasi dan Pembinaan Teknis bagi Tenga Pendamping Teknologi (TPT) Tahun 2008.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Transcript presentasi:

POTENSI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN Disajikan dalam Seminar Nasional “Mencetak Sejuta Lapangan Kerja dan Wirausahawan Baru” Kementerian Perindustrian Jakarta, 14 Desember 2011 Oleh: Djodjo Suwardjo Sekretaris Badan SDMKP BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

POTENSI SUMBER DAYA KELAUTAN & PERIKANAN Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (luas laut ±5,4 juta km² dan garis pantai ±95.181 km) Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia (Perairan Nusantara seluas 2.8 juta km2, Laut Teritorial seluas 0.3 juta km2. Perairan Nasional seluas 3,1 juta km2, Luas Daratan sekitar 1,9 juta km2, Luas Wilayah Nasional 5,0 juta km2, luas ZEE (Exclusive Economic Zone) ±3,0 juta km2. Mega-biodiversitas, dari sekitar 28.400 jenis ikan di dunia, >25.000 jenis ditemukan di perairan Indonesia. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Potensi Bidang Pengembangan KP Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan meliputi 3 Sub-Bidang, antara lain: Kelautan Energi (Geothermal & Wave), Pertambangan & Migas Industri Garam, Bangunan Kelautan Marine Bioteknologi (Biofarmasi) Jasa Lingkungan (Eko Wisata, Transportasi, & dll) Geopolitical Perikanan Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan, Kegiatan hulu dan hilir BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Potensi Perikanan No. Sumber Pontensi Produksi Taksiran Nilai (US$) 1. Perikanan Tangkap 0.9 juta ton/th 15,1 milyar/th 2. Budidaya Laut (8,3 juta Ha) realisasi 74.543 Ha) 913.000 ton/th 46,7 milyar/th 3. Budidaya Tambak (1,2 juta Ha, realisasi 612.530 Ha) 1 juta ton/th 10 milyar/th 4. Budidaya Air Tawar 1.039.000 ton/th 5,2 milyar/th 5. Perairan Umum 356.020 ton/th 1,1 milyar/th 6. Bio Teknologi Kelautan - 4 milyar/th Produksi perikanan tangkap berada pada peringkat ke-3 dunia setelah China & Peru, dengan tingkat produksi periode 2003-2007 mengalami kenaikan rata-rata produksi sebesar 1,54%. Produksi perikanan budidaya berada pada urutan ke-4 dunia s/d th 2007 dengan kenaikan rata- rata produksi pertahun sejak 2003 mencapai 8,79%. Potensi lestari sumberdaya ikan laut diperkirakan sebesar 6,4 juta ton/th yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEEI Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton/th atau 80 % dari potensi lestari, & sudah dimanfaatkan sebesar 4,7 juta ton th 2004 atau 91.8% dari JTB.

Volume Produksi Perikanan Tahun 2005 – 2009 (Ton) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jumlah Tenaga Kerja Perikanan Tahun 2005 - 2009 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jumlah Kebutuhan SDMKP Rekapitulasi kebutuhan SDM di bidang kelautan dan perikanan th 2011-2015 No. BIDANG KEAHLIAN/ KELAUTAN DAN PERIKANAN KEBUTUHAN SDM KP (2011 - 2015) Jumlah Kebutuhan SDM (2011-2015) (1) 2011 2012 2013 2014 2015 a Bidang Penangkapan 2,387 3,113 3,874 4,694 5,456 19,523   - Kelompok Usaha Bersama (KUB) 1,080 1,151 1,259 1,425 1,533 6,447 - Kategori dan Ukuran Kapal 1,308 1,961 2,615 3,269 3,923 13,076 b Bidang Pengolahan Hasil Perikanan 3,683 5,525 7,367 9,209 31,309 c Bidang Budidaya Perikanan 786,859 919,930 1,041,435 1,107,970 1,296,011 5,152,206 - Berdasarkan perusahaan perikanan (RTP/PP) 121,505 243,009 364,514 1,093,542 - Berdasarkan Pemanfaatan lahan budidaya 665,355 798,426 864,961 931,497 4,058,664 d Penyuluh Perikanan 1,632 2,040 2,720 3,401 12,514  Total 794,563   930,608   1,053,554   1,122,751   1,314,076   5,215,553   Keterangan : 1) Angka perkiraan

Profesionalisme SDM yg dibutuhkan SDM PERIKANAN TANGKAP 1. Perancangan, pembangunan, pemeliharaan/ docking kapal perikanan, 2. Perancangan dan pembuatan alat tangkap ikan; 3. Fishing Master, Nakhoda, Kepala Kamar Mesin, Kelasi kapal perikanan harus bersertifikat kepelautan ANKAPIN-ATKAPIN, BST/BSTF, SPI, (berstandar STCW-F 1995 dari IMO/FAO/ILO) SDM PERIKANAN BUDIDAYA 1. Perancang dan pembuatan tambak, keramba apung, 2. Teknisi perikanan di unit pembesaran ikan di tambak, keramba, pembenihan/hatchery dengan sertifikat : CBIB, CPIB, MPM Benih, AMDAL.

Profesionalisme SDM yg dibutuhkan SDM PERIKANAN PENGOLAHAN 1. Perancangan, pembangunan, pemeliharaan/ cold storage, pabrik pengalengan ikan, pabrik surimi; 2. Perancangan dan pembuatan alat pengolah ikan; 3. Manager, teknisi pada unit pengolahan ikan bersertifikat SPI, HACCP

PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN SDM KP 2011-2014 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KP UMUM USAHA PERIKANAN VISI KP INDONESIA PENGHASIL PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TERBESAR 2015 KHUSUS INDUSTRIALISASI / MINAPOLITAN 1.1. PENDIDIKAN 1.2. PELATIHAN 1.3. PENYULUHAN PUMP KAPASITAS TERBATAS PUGAR MISI KP MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN JUMLAH KUALIFIKASI DIVERSIFIKASI KEBUTUHAN SERTIFIKASI / AKREDITASI WILAYAH JANGKAUAN KERJA KLUSTER 4 PKN WTP (Pelaporan Keuangan, Manajemen BMN) Status BLU UPT, Corporate Identity, Pengembangan Pegawai Aparatur, Kerjasama 10

KEGIATAN PRIORITAS PENDIDIKAN KP ISSUE UTAMA Terbatasnya kualitas dan kapasitas pendidikan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Ketidaksesuaian antara pengetahuan / skill lulusan satuan pendidikan dengan dunia industri / dunia usaha Jumlah pelaku utama kelautan dan perikanan sebagian besar miskin dan belum menikmati akses pendidikan Terbatasnya aksesibilitas lulusan pendidikan kelautan dan perikanan INPUT : 1. Target Group peserta didik : 40 % : Anak pelaku utama 40 % : Masyarakat Umum 20 % : Mitra 2. Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan 3. Kapasitas satuan pendidikan PROSES : 1. Kelembagaan (Institut, Politeknik, SUPM Internasional dan Community College) 2. Program pendidikan vokasi dengan pendekatan Teaching Factory 3. Integrasi kurikulum nasional KP 4. Standar / Sertifikasi internasional 5. Closed Loop sistem pendidikan 6. Pengembangan minat usaha / jiwa wirausaha 7. Temu Bisnis Lulusan OUTPUT: 1. Tenaga Profesional (International Job Fair) 2. Wirausaha Muda (Pusat inovasi bisnis kelautan dan perikanan) 3. Pelaku Utama Pemula (Paket teknologi dan akses permodalan) 4. Jejaring Lulusan Tenaga Profesional/ Wirausaha baru BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UPT PENDIDIKAN KP SUPMN TEGAL AP SIDOARJO STP JUR BOGOR 12 AP BITUNG SUPMN LADONG SUPMN PARIAMAN SUPMN KOTA AGUNG BAPPL SERANG STP JAKARTA STP JUR BOGOR SUPMN TEGAL AP SIDOARJO SUPMN PONTIANAK AP BITUNG SUPMN BONE SUPMN WAEHERU SUPMN SORONG AP SORONG SUPMN KUPANG BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 12

KEGIATAN PRIORITAS PELATIHAN KP ISSUE UTAMA Masih adanya ketidaksesuaian antara pengetahuan, keterampilan dan sikap lulusan pelatihan dengan kebutuhan dan persyaratan dunia usaha/dunia industri Pelaku utama KP kurang memiliki ketrampilan yang sesuai Terbatasnya jumlah/kelompok pelaku utama KP yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan potensi sumber daya kelautan dan perikanan Terbatasnya jumlah dan kapasitas tenaga pelatih dan pusat pelatihan kelautan dan perikanan INPUT : 1. Jumlah/profesionalisme pelatih 2. Standarisasi modul 3. Standarisasi sapras 4. Akreditasi kelembagaan pelatihan 5. Kelembagaan baru - Balai diklat garam, kupang - Balai diklat budidaya laut, biak 6. P2MKP/ local training centre PROSES : 1. Metode - Tingkat terampil - Tingkat mandiri - Tingkat sejahtera 2. Berbasis komoditas/ kawasan 3. Berbasis sertifikasi kompetensi 4. Pembinaan pengembangan Produk Unggulan KP 5. Temu Bisnis KP OUTPUT : 1. Tenaga kerja kompeten dan bersertifikat 2. Wirausaha/ Kelompok usaha baru 3. Pelaku utama/ usaha mandiri 4. P2MKP baru 5. Standar Produk KP 6. Jejaring Pelaku Utama/ Usaha BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UPT PELATIHAN KP BPPP AMBON BPPP AERTEMBAGA BDA SUKAMANDI BPPP BELAWAN BPPP TEGAL BDA SUKAMANDI BPPP BANYUWANGI BPPP AMBON BPPP AERTEMBAGA BPPP NUNUKAN BPPP BIAK BPPP MUSI RAWAS BPPP KUPANG BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 14

KEGIATAN PRIORITAS PENYULUHAN KP ISU UTAMA Jumlah pelaku utama KP sebagian besar miskin, pada umumnya berpendidikan rendah, memiliki kompetensi dan akses yang terbatas pada sumber teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya dalam mengembangkan bisnis perikanan Terbatasnya kuantitas dan kualitas Penyuluh Perikanan yang ada dibandingkan dengan jumlah sasaran penyuluhan Terbatasnya minat masyarakat untuk berusaha di sektor kelautan dan perikanan INPUT : 1. Jumlah / Kompetensi Tenaga penyuluh 2. Standar Materi Terekomendasi 3. Standar Sarana Prasarana/ Pos Penyuluhan 4. Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional PROSES : 1. Layanan Penyuluhan berbasis kawasan 2. Penumbuhan dan Pembinaan Kelembagaan Kelompok usaha 3. Penumbuhan dan Pembinaan Penyuluh Swadaya /Swasta 4. Penguatan Sistem Informasi Penyuluhan 5. Gerakan Nasional Masyarakat Minapolitan (Gempita) via media cetak / elektronik (Radio/TV) OUTPUT : 1. Jumlah adopsi teknologi anjuran 2. Informasi Pencapaian Target produksi/ Pengembangan kawasan 3. Kelompok usaha mandiri yang bankable BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PETA SEBARAN POS PENYULUHAN PERIKANAN (SARPRAS DAK 2011) BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TERIMA KASIH