Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

PENGEMBANGAN SILABUS.
INDIKATOR KESEHATAN PRODUKSI
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Bab 1 Pemasaran Mengatur Hubungan Pelanggan yang Menguntungkan
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
Menempatkan Pointer Q 6.3 & 7.3 NESTED LOOP.
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
Hak atas Kebebasan Pribadi
TURUNAN DIFERENSIAL Pertemuan ke
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK untuk mewujudkan INDONESIA LAYAK ANAK
BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KB
Enny Zuliatie Die-J YPI (Drop in Center Cijantung Yayasan Pelita Ilmu)
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Anggaran Responsif Gender
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Luas Daerah ( Integral ).
PANDUAN PENGEMBANGAN KTSP
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Is Fatimah. 28/03/ Sudahkan memahami SKEMA PENDANAAN (RD, RT, KP, DF) Insentif SINas ?
Pertemuan 5 P.D. Tak Eksak Dieksakkan
Hubungan Antar Pemerintahan
Referensi Strategi nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kasus Hak Azasi Manusia Dan Rule Of Law “Human Trafficking”
Draft Pedoman konsultasi RAPERDA PA: Mar 2012
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGEMBANGANNYA DITINGKAT NASIONAL DAN DAERAH Disampaikan oleh Beni Sujanto, A.Ks, M.Si,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Sekilas UU No. 23 Th Tentang Perlindungan Anak
Kedudukan Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013
Rapat Koordinasi Deputi Bidang Perlindungan Anak
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
Asas Kewarganegaraan Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
Kompleksitas Waktu Asimptotik
WISNU HENDRO MARTONO,M.Sc
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Disampaikan pada acara :
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
Hadi Utomo KHA, pasal 4 REVIEW KOMPREHENSIF implementasi KHA seluruh negara REVIEW KOMPREHENSIF perundang-undangan nasional,
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KAMPUS FHUI 21 FEBRUARI 2004 Pelatihan, Simulasi dan Penyuluhan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual dalam Keluarga Maupun Lingkungan Sekitar.
INSTRUMEN HAM INDONESIA
Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
Restrukturisasi program
KEGIATAN 2013 PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ANAK:
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Pemberdayaan.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan.
TEMU KOORDINASI NASIONAL KLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011
PUHA Konsep dan Pengertian
INSTRUMEN HAM INDONESIA
Mengenali hak anak dalam KHA (Kovensi Hak Anak. Harapan yang ingin di capai Peserta dapat mengenali dan memahami hak- hak anak yang terkandung di dalam.
Transcript presentasi:

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah

DEFINISI ANAK Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 UU 23/2002 ttg PA)

HAK-HAK ANAK KLUSTER HAK ANAK Bertahan hidup(survival) Tumbuh kembang (growth and development) Perlindungan(protection) Partisipasi(participation)

31 hak-hak anak HAK UNTUK: 1 BEBAS BERAGAMA 2 BEBAS BERKUMPUL SECARA DAMAI 3 BEBAS BERSERIKAT 4 BEREKREASI 5 BERMAIN 6 BERPARTISIPASI DALAM KEGIATAN-KEGIATAN SENI BUDAYA 7 HIDUP DENGAN ORANG TUA 8 KELANGSUNGAN HIDUP & BERKEMBANG 9 TETAP BERHUBUNGAN DENGAN ORANG BILA DIPISAHKAN DENGAN SALAH SATU ORANG TUA 5

31 hak-hak anak HAK UNTUK MENDAPATKAN: 10 PERLINDUNGAN DARI PENANGKAPAN YG SEWENANG-WENANG 11 IDENTITAS 12 INFORMASI DARI BERBAGAI SUMBER 13 KEWARGARAAN 14 NAMA 15 PELATIHAN KETERAMPILAN 16 PENDIDIKAN DASAR SECARA CUMA2 17 STANDAR HIDUP YANG LAYAK 6

31 hak-hak anak HAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN: 18 DARI PERAMPASAN KEBEBASAN 19 DARI PERLAKUAN KEJAM, HUKUMAN DAN PERLAKUAN TIDAKMANUSIAWI 20 DARI SIKSAAN 21 HUKUM JIKA MENGALAMI EKSPLOITASI SEKSUAL DAN KEGUNAAN SEKSUAL 22 KHUSUS DALAM SITUASI YANG GENTING 23 KHUSUS DARI PENCULIKAN, PENJUALAN, DAN PERDAGANAN ANAK 7

31 hak-hak anak 24 KHUSUS JIKA MENGALAMI EKSPLOITASI SBG ANGGOTA KELOMPOK MINORITAS ATAU KELOMPOK ADAT 25 KHUSUS JIKA MENGALAMI KONFLIK HUKUM 26 KHUSUS JIKAMENGALAMI EKSPLOITASI DALAM PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN 27 KHUSUS SEBAGAI PENGUNGSI 28 KHUSUS, JIKA MENGALAMI EKSPLOITASI SEBAGAI PEKERJA ANAK 29 KHUSUS DALAM KONFLIK BERSENJATA 30 PRIBADI 31 STANDAR KESEHATAN YANG PALING TINGGI 8

Ketentuan ttg Kesejahteraan Kab/Kota Layak Anak (KLA) Alur pelaksanaan Kebijakan Dasar Hukum Nasional UUD 1945, UU, PP dll. Dasar hukum Internasional CRC, WFFC, CEDAW Ketentuan ttg Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak 31 Hak-hak anak Program Nasional Bagi Anak Indonesia (menjadi bagian dari RPJMN 2010-2014) Profil Nasional Situasi Anak Indonesia Profil Provinsi/Kab/Kota Situasi Anak Indonesia Program Anak K/L Kebijakan dan Program Daerah Bagi Anak Kab/Kota Layak Anak (KLA) 9 9 9

Kebijakan tentang anak perlu dilakukan secara holistik/komprehensif PADA TINGKAT IMPLEMENTASI Kebijakan Pendidikan Kebijakan perlindungan KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kebijakan sosial Kebijakan Kesehatan Kebijakan 10

Bentuk pemenuhan hak anak Pemberian identitas Pelayanan kesehatan Pelayanan pendidikan Perlindungan dari diskriminasi, exploitasi dan kekerasan Ruang untuk partisipasi

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAHAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN MONEV IMPLEMENTASI(PROSES) MONEV(DAMPAK) Komunikasi KEBIJAKAN NASIONAL Sumber Daya IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Kinerja Pencapaian Tujuan sasaran Sikap Pelaksana Struktur Birokrasi Lingkungan sosekbud

Modalitas pembangunan anak Lintas bidang pembangunan Pengintegrasian isu anak ke dalam kebijakan dan program yang berpotensi pemenuhan hak anak

Hal-hal yang dievaluasi dalam pelaksanaan kebijakan nasional Kebijakan Pelaksanaan: Komitmen Visi dan Misi daerah ttg pengembangan SDM Kebijakan komprehensif tentang anak Kebijakan Kota Layak Anak Kebijakan ttg isu spesifik anak Kebijakan di bidang pembangunan tertentu yang memuat ketentuan tentang anak Profil/situasi anak Komponen anak dalam RPJMD Program Anak pada SKPD yang menangani koordinasi anak

Struktur Birokrasi: Bentuk SKPD yang menangani koordinasi pembangunan anak Gugus tugas/Pokja/forum SKPD yang mempunyai program dengan sasaran anak

Sumber Daya: Anggaran pembangunan dengan sasaran langsung pada anak(pendidikan, kesehatan ibu dan anak, anak terlantar dll.) Anggaran kegiatan anak pada SKPD yang menangani koordinasi pembangunan anak Organisasi profesi yg bergerak di bidang anak LSM yang bergerak di bidang anak Organisasi yang mempunyai kegiatan dimana anak menjadi bagian dari sasaran kegiatan Forum anak dan keterlibatannya dalam penetapan kebijakan publik Kerjasama Pemda dengan dunia usaha untuk kegiatan anak dan besarnya kegiatan Website Anak

Sikap pelaksana: Apakah ada forum yang membicarakan tentang Visi dan Misi SDM dan kebijakan anak? Bagaimana pengetahuan SDM di SKPD tentang masalah anak Apakah ada sosialisasi tentang anak? Apakah punya bahan KIE untuk anak

Kegiatan pembangunan anak: Kegiatan dalam rangka pengembangan Kota Layak Anak Sosialisasi kebijakan anak Sosialisasi isu anak tertentu Pelatihan yang menyangkut perlindungan anak

Dampak Hak identitas Hak untuk hidup Hak pendidikan Perlindungan Partisipasi

Indikator dampak (sementara dalam pengembangan oleh para ahli) variable Pendapatan keluarga yang punya anak Pendapatan Jenis pekerjaan Perlindungan sosial Persen anak yang berada dalam keluarga dengan orang tua tunggal(single parent?) Anak yang pindah domisili dalam 1 tahun terakhir Kesehatan Angka kematian bayi BBLR Angka kematian usia 0-18 Anak yang mempunyai keterbatasan Perilaku beresiko Angka kelahiran pada perempuan <18 th Persen anak pelaku kriminal Persen anak merokok Persen anak mengkonsumsi alkohol Persen anak pengguna narkoba

Index komposit Indikator variable Pendidikan Persen anak usia dini yang belajar di TK Rata-rata lamanya pendidikan Perilaku positip Persen anak menjalankan ibadah agama Resiko Persen anak yang dilacurkan Persen anak yang diperdagangkan Persen anak yang bekerja dalam pekerjaan terburuk anak Index komposit