MALAYSIA: Konteks, Sistem dan Struktur Pemerintahan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA FILIPINA
Advertisements

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
BAB I PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
Drs. Cyrus Ramot Marpaung
Lembaga Survei Indonesia - IFES Indonesia Survei Nasional Pasca Pemilihan Umum Presiden 2014 Oktober 2014.
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
KEKUASAAN KEPRESIDENAN AMERIKA SERIKAT Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) DHITSAHANINGRUM G.P
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 45 KULIAH KE-4.
Dinamika Sistem Politik Indonesia
TUGAS KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA CINA
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
SOSIOLOGI EKONOMI PERTEMUAN KE-9
BAB V. PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA
Lembaga Kepresidenan Masnur Marzuki.
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
SISTEM PEMERINTAHAN 4/10/2017 SMAN 1 YOGYAKARTA TRISNA WIDYANA 2011.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014 REZA MONICA ILMU ADMINISTRASI NEGARA B 2013.
By=jauzaa. indonesia Ibukota=jakarta luas wilayah=1,904,569km 2 Jumlah penduduk = 251,160,124 jiwa Bahasa =indonesia Mata uang = rupiah Hari kemerdekaan.
MESYUARAT PENGESANAN VLE GM1M
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
Sistem Pemerintahan.
Sistem Pemerintahan Indonesia
Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
Pemerintahan Presidensial dan Parlementer di Berbagai Negara XII.IPA 1
SISTEM PEMERINTAHAN DI BEBERAPA NEGARA
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
MARTINA PURWANING DIAH, SAP, MAP
Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara
Ketanegaraan Indonesia
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN RI SETELAH PROKLAMASI.
Keadaan Penduduk Asia Tenggara
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN GOOD GOVERMENT
MODUL SISTEM POLITIK Lembaga Legislatif.
HUKUM TATA NEGARA.
PRESENTASI PPKN PRESIDEN Afiyah Qurrota (03) Daniswara Ilham(09)
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
PENGERTIAN NEGARA.
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
PERBEDAAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAH RI
STRUKTUR POLITIK NEGARA RUSIA Fauzan hidayat.
WAKTU BEKERJA DAN WAKTU BEKERJA LEBIH MASA 1974
KEPROTOKOLAN (Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2010)
Ketanegaraan Indonesia
PEMERINTAHAN NEGARA AUSTRALIA
SISTEM STRUKTUR PEMERINTAHAN / PENTADBIRAN
BAB 9 PETEMPATAN DI MALAYSIA
PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA
BEBERAPA PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
HOME HASIL PEMBELAJARAN
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
RAJA BERPERLEMBAGAAN PENGENALAN KESEIMBANGAN
BEBERAPA PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
LAMBANG-LAMBANG NEGARA
PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA
FASA 1: GURU BAHASA MELAYU, BAHASA INGGERIS DAN PENDIDIKAN ISLAM
PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA
Pembangunan Politik Dalam Konteks Hubungan Etnik Di Malaysia
PROTOKOL.
SEJARAH AWAL NEGARA MELAKA PENJAJAHAN KUASA ASING
KEMERDEKAAN NEGARA 31 OGOS 1957
BEBERAPA PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
40-Hari Puasa & Doa 22 Julai – 30 Ogos
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT.
Transcript presentasi:

MALAYSIA: Konteks, Sistem dan Struktur Pemerintahan Tugas Mata Kuliah : Perbandingan Sistem Administrasi Negara Pengajar : Prof. Azhar Kasim Rudiarto Sumarwono, 0706312696

A. KONTEKS SEJARAH Kerajaan Melayu (Hindu dan Budha) paling awal (Abad 10): Langkasuka dan Lembah Bujang di Kedah  Kerajaan Islam (abad 14) di Terengganu. Awal Abad 15: Kesultanan Malaka didirikan Parameswara dari Palembang, Indonesia Portugal (1511) dan Britania Raya (1826)  VOC: Jawa dan Maluku (1692), Belanda: Jawa, Sumatera, dll (1814), Jepang (1942) Hari Kemerdekaan 31 Agustus 1957  17 Agustus 1945 GEOGRAFI Berada di Semenanjung Asia dan Pulau Kalimantan  5 pulau besar dan 17.000 pulau lainnya Ibukota Kuala Lumpur, pusat pemerintahan di Putra Jaya  Jakarta EKONOMI Elemen makroekonomi yang stabil (inflasi dan pengangguran tetap di bawah 3%), simpanan pertukaran uang asing yang sehat, dan utang luar negeri yang rendah.  inflasi resmi selalu dibawah 10%, cadangan devisa USD 130 M, kurs tukar lemah, utang luar negeri (pem + swasta) cuma 1600 Triliun DEMOGRAFI Penduduk: lebih dari 27 juta Melayu 54%, Tionghoa 25%, India 7%.  +230 Juta

B. SISTEM PEMERINTAHAN Yang Di-Pertuan Agung YDPA adalah Kepala Negara Federal, dipilih setiap 5 tahun, bergilir diantara 9 Sultan/raja (UEA, Vatikan, Andorra)  Presiden, dipilih melalui pemilu YDPA miliki kekuasaan mutlak dan tidak mutlak (dibantu PM, Kabinet dan Majelis Raja). Mutlak  pemilihan PM, pembekuan Parlemen, rapat Majelis Raja.  Menyatakan perang/damai, amnesti, mengangkat Dubes, dll Perdana Menteri PM: Pemimpin Eksekutif, anggota Dewan Rakyat, pemenang pemilu (dari Barnas, biasanya Ketua UMNO), harus mendapat persetujuan YDPA, 6 PM  Membentuk kabinet, menjalankan roda pemerintahan dan GBHN (dahulu)

B. SISTEM PEMERINTAHAN STRUKTUR PARLEMEN Dewan Negara (Senat) dan Dewan Rakyat (Parlemen)  DPD dan DPR-RI Dewan Negara: 70 anggota  26 dipilih dari 13 negara bagian dan 44 orang ditunjuk oleh YDPA  132 orang, melalui pemilu Senator  3 tahun, dapat diperpanjang 1 X, tidak terkait pemilu  5 tahun, terkait pemilu Senator biasanya: tokoh berpengalaman di birokrasi atau sukses di bisnis, industri, kebudayaan atau wakil minoritas dan indigenous.  siapa saja bisa?!? Dewan Rakyat: 222 anggota Parlemen terpilih yang mewakili berbagai dapil yang ada di Malaysia  Sekarang 550, yad. 560 Pemilihan Umum setiap 5 (lima) tahun sekali  sama Partai dengan suara terbanyak berhak untuk membentuk pemerintahan untuk mengatur negara.  Masa Suharto, ya Masa Reformasi, tidak Ada 29 parpol  38 parpol nasional dan 4 parlok (bukan panlok)

C. STRUKTUR PEMERINTAHAN NEGARA FEDERAL PM sebagai Kepala Eksekutif menunjuk Kabinet: Menteri Federal (Teknis) dan Menteri di Kantor PM (Portofolio)  Kabinet dan Kantor Presiden (Sekab) 26 Kementerian dan 1 Dept di Kantor PM 3 Menko, 21 Menteri Teknis, 10 MEnteri Negara, 3 Setingkat Menteri NEGARA BAGIAN 13 Negara Bagian (State) dan 1 Wilayah Persekutuan (Fed. Teritories)  33 provinsi, 389 kab/kota Johor Darul Takzim, Kedah Darul Aman, Kelantan Darul Naim, Melaka Bandaraya Bersejarah, Negeri Sembilan Darul Khusus, Pahang Darul Makmur, Perak Darul Ridzuan, Perlis Indera Kayangan, Pulau Pinang Pulau Mutiara, Selangor Darul Ehsan, Terengganu Darul Iman, Sabah Negeri Di Bawah Bayu, Sarawak Bumi Kenyalang, Wilayah Persekutuan (KL, Putrajaya, Labuan) Kepala Negara Bagian (State) adalah Sultan (turunan) dan Gubernur (ditunjuk)  Gubernur, melalui pemilu Kepala Pemerintahan: Menteri Besar  pemilu  Gubernur, pemilu Negara Bagian: independen (eksekutif, legislatif, yudikatif)  otonomi