MINGGU KE XI + XII PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 18 UUD 1945

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

DINAMIKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Advertisements

APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Otonomi Daerah Pengantar

Susunan Organisasi Negara ”HORIZONTAL” & “VERTIKAL”

Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si

KAJIAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN By ISNAWATI

MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH DESENTRALISASI, DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN

GATUT WIJAYA, SH.,M.Hum. BAGIAN HUKUM SETDAKAB JOMBANG

Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH

Drs. Cyrus Ramot Marpaung

Pasal 18 UUD 49 dan Pasal 18, 18A dan B (Amandemen)

BAB III – SUSUNAN PEMERINTAHAN.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dosen Pengampu : ROBIYANOOR, S.H

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Otonomi Daerah.

Hubungan Fungsional Dan Struktural Pemerintah Pusat Dan Daerah

Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia

BAB 7 Otonomi Daerah.

Hubungan Antar Pemerintahan

HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

OTONOMI DAERAH.

PENGERTIAN Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Level Kompetensi V Indah Dwi Qurbani, SH, MH

SUMBER HUKUM DAN PERUBAHAN POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH Level Kompetensi V.

Hubungan antar pemerintahan

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Modul Kuliah Ilmu Perundang-undangan

DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN UMUM

Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH

SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

Jenis dan fungsi peraturan perundang-undangan

HAK ASASI MANUSIA Pengertian HAM.

Kelompok 2 Nama anggota : Ajeng Bella P. (02) Amalia Utami (03)

Hubungan Kewenangan antara Level Pemerintahan

Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4

Otonomi Daerah (Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Wilayah)

PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at

PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH

TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL

OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM

Sumber-Sumber Kewenangan HUKUM Administrasi negara

TINDAKAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK

Anggota kelompok: 2.Fransisko(Mia 1/19) 1.Bagus (mia 1/06)

OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

MATERI “PEMERINTAHAN DAERAH”

Pertemuan 11 Pola Hubungan Keuangan

HUKUM TATA NEGARA Disampaikan Pada Pertemuan Ke-10

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah

TINDAKAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pertemuan 11 Pola Hubungan Keuangan

Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd

Otonomi Daerah.

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah

OTONOMI DAERAH by Dr. Ardiyan Saptawan

Model pemisahan kekuasaan dalam bangunan negara Pancasila.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.

Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Transcript presentasi:

MINGGU KE XI + XII PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 18 UUD 1945 1.UU No.1 / 1945 2. UU No.22/1948 3. UU No.1/ 1957 4. UU No.18/1965 5. UU No.5 / 1974. 6. UU No.22/l999 7. UU No.32/2004. 8. Perpu No.3/2005 9. UU No.8 / 2005.

ASAS – ASAS : 1.SENTRALISASI MANDAT DEKONSENTARSI DESENTRALISASI DELEGASI ATRIBUSI DESENTRALISASI TUGAS PEMBANTUAN

ASAS – ASAS: 1.SENTRALISASI DEKONSENTRASI : * Merupakan Unsur Sentralisasi *” Penugasan kepada Pejabat atau dinas-dinas yang mempunyai hubungan hirarkhi dalam suatu badan pemerintahan untuk mengurus tugas-tugas tertentu yang disertai hak untuk mengatur dan membuat keputusan dalam masalah-masalah tertentu ,pertanggungjawaban terakhir tetap pada pemerintahan yang bersangkuatan “

KESIMPULAN : MANDAT : “ Merupakan pelimpahan wewenang kepada bawahan,pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat “ Contoh :

Delegasi : Apa Perbedaan : Mandat Dengan Delegasi ! ATRIBUSI : “ “Penyerahan Wewenang ( untuk membuat besluit ) oleh pejabat Pemerintahan ( Pejabat Tata Usaha negara ) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut “ Apa Perbedaan : Mandat Dengan Delegasi ! ATRIBUSI : Kewenangan yang didapatkan karena berdasarkan pada Undang-Undang “ Contoh :

ASAS DESENTRALISASI : Ada 3 Elemen di dalam Asas Desentralisasi : “ Wewenang untuk mengatur & mengurus Urusan Pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat ,melainkan dilakukan juga oleh satu-satuan pemerintahan yang lebih rendah,baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional “ Ada 3 Elemen di dalam Asas Desentralisasi : 1.Pembentukan Organisasu Pemerintahan Daerah Otonom

ASAS TUGAS PEMBATUAN : 3.Penyerahan Wewenang untuk mengatur & mengurus 2. Pembagian Wilayah Negara menjadi Daerah Otonom 3.Penyerahan Wewenang untuk mengatur & mengurus urusan Pemerintahan kepada Daerah Otonom * Penyerahan penuh Penyerahan tidak penuh ASAS TUGAS PEMBATUAN : “Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah & / atau desa ; dari Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kota / Kabupaten & atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu “

PEMERINTAHAN DESA : UU No. 5 / l979 UU No.22 / l999 Pasal 95 UU No.32/2004 Pasal 200