PEJABAT-PEJABAT PUBLIK : DEFINISI HAN DEHANN SARANA NON YURIDIS.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
NETRALITAS ASN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Advertisements

RANCANGAN PERMENDAGRI TENTANG PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMERINTAH DAERAH DR. Drs. A. Fatoni, M.Si. Disampaikan.
TUGAS BELAJAR DOSEN KAITANNYA DENGAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN
KEBIJAKAN BEBAN KERJA DOSEN
KELOMPOK 5 1. Roby Hermawan( ) 2. Marselinus Domaking ( ) 3. Ayu Febriyanti Asri ( ) 4. Masniati Zaenal ( )
BAGI-mu GURU TK dari PGRI
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT BAGI DOSEN
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN
SUMBER HUKUM KEPEGAWAIAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PEJABAT-PEJABAT PUBLIK :
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
PEGAWAI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA BADAN PENGARUH MOTIVASI KERJA PEGAWAI DAN PENGEMBANGAN for further detail, please visit
SISTEM INFORMASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
BANDA ACEH, 1 MARET VISIKORPRI Seluruh pegawai negeri harus memiliki “semangat kebersamaan” dalam memperjuangkan hak dan menegakkan kewajibannya.
MUHAMMAD FACHRUDIN, Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten.
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Kode Etik PNS & Kode Etik Kementrian Keuangan
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
(Kepala Biro Kepegawaian)
FORUM PEMBELAJARAN KLASTER II LPMP-BDK Banten Mei 2013
PENYIDIKAN.
Bea Perolahan Hak Atas tanah Dan Bangunan (BPHTB)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
Universitas Brawijaya
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
KODIFIKASI PKPU TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN
Pegawai Negeri Sipil Peluang dan Tantangan
Kegiatan Tugas Pokok Jabatan
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN ‘Hubungan Kepegawaian Pusat & Daerah’
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
Pustakawan dan perpustakaan
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM KEPEGAWAIAN DAN PERMASALAHANNYA
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
ANALISIS PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA ADMINSTRASI SEKOLAH
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN (PMK NOMOR: 28/PMK.04/2008)
1.JELASKAN YANG ANDA KETAHUI MENGENAI SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 2.SEBUTKAN HAL-HAL PENTING YANG ADA DALAM SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG ADA.
SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
Universitas Brawijaya
Kegiatan Tugas Pokok Jabatan
Universitas Brawijaya DR. Endah Setyowati S.SOS. MSI
Penyimpanan Dokumen Kepegawain
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI BKD PROVINSI DKI JAKARTA
Kegiatan Tugas Pokok Jabatan
Nama kelompok Astri Dewi Pujiati ( )
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BIDANG KEPEGAWAIAN TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019 MATERI : TENAGA HONORER/KONTRAK/NON PNS CUTI.
Transcript presentasi:

PEJABAT-PEJABAT PUBLIK : DEFINISI HAN DEHANN SARANA NON YURIDIS

SARANA NON YURIDIS : PELAKSANA NEGARA PUSAT SIPIL DAERAH PEGAWAI NEGERI BUMN TNI SWASTA PENDIDIKAN PERBANKAN KESEHATAN Dsb

Pegawai Negeri : A> Sipil UU NO.8 / 1974 “ UU Ttg : Pokok-pokok Kepegawaian UU NO.43 / 1999 UU Ttg :” Perubahan UU Mo.8 / l974 tentang Pokok Kepegawaian “

Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : UU No,8 / l974 : a>Pegawai Negeri Sipil + PNS Pusat PNS Daerah b> Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

UU No.43 / 1999 : Pegawai Negeri Sipil * PNS Pusat PNS Daerah Anggota Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Negara RI