Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur PROGRAM PEMBANGUNAN Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

KEBIJAKAN KKP VISI: Indonesia penghasil produk perikanan dan kelautan terbesar 2015 MISI: Mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan

Diwujudkan melalui “Blue REVOLUTION Policy” KEBIJAKAN KKP Diwujudkan melalui “Blue REVOLUTION Policy” Dengan 4 strategi utama :

Empat strategi utama diakselerasi dengan “PROGRAM MINAPOLITAN” KEBIJAKAN KKP Empat strategi utama diakselerasi dengan “PROGRAM MINAPOLITAN” dengan prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan percepatan tinggi

KEBIJAKAN PROVINSI JAWA TIMUR MISI ”Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat” VISI 5

9 AGENDA RPJMD 2009-2014 18 PRIORITAS PEMBANGUNAN KEBIJAKAN PROVINSI JAWA TIMUR VISI & MISI 4 PRIORITAS PROGRAM 4 STRATEGI PEMBANGUNAN 9 AGENDA P R O G - K E S D Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Kesehatan Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Kesehatan RPJMD 2009-2014 4 STRATEGI PEMBANGUNAN I. K. U (5) 18 PRIORITAS PEMBANGUNAN Perluasan lapangan kerja Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup

ARAH KEBIJAKAN Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Perbaikan lingkungan dan pemulihan sumberdaya ikan Peningkatan produksi perikanan budidaya melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha perikanan budidaya Revitalisasi perikanan tangkap dan budidaya Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan Pemberdayaan masyarakat pedesaan berbasis agribisnis dengan pengembangan kawasan MINAPOLITAN

Lanjutan kebijakan ..... Pelaksanaan program rantai dingin (Cool Chain System), Good Aquaculture Practices (GAP) ; Good Manufacturing Practices (GMP) dan Good Handling Practices (GHP) Optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Penguatan kelembagaan pelaku usaha bidang perikanan dan kelautan. Pengendalian dan pengawasan perikanan tangkap terutama pada perairan yang telah over fishing Penerapan sistem jaminan mutu produk hasil perikanan yang berprinsip pada HACCP dan TRACEABILITY

CAPAIAN 2009 a. Hasil yang dicapai 2009 RINCIAN 2008 CAPAIAN 2009 kenaikan% Produksi Perikananan Perikanan budidaya (ton) 235.751,2 501.811,4* 112,86 Perikanan tangkap (ton) 379.647,8 396.474,2* 4,43 Konsumsi ikan/kapita/tahun 16.68 16.90 1,31 Ekspor - Volume (ton) 243.712,6 226.248,9* 7 - Nilai US$ 673.608.502 621.687.819* - 7,7 * : angka sementara 9

Lanjutan hasil yang dicapai 2009..... RINCIAN 2008 2009 % Jumlah pembudidaya ikan (orang) 186.112 195.922 5 Jumlah nelayan (orang) 234.109 241.993 3 NTN (Nilai Tukar Nelayan) 104 106 2

JUMLAH ARMADA Lanjutan hasil yang dicapai 2009..... RINCIAN 2008 2009 % Jumlah armada perikanan laut (unit) 54.770 55.864 2 - Perahu Tanpa Motor (PTM) 6.944 6.875 -0,9 - Motor Tempel (MT) 37.961 38.729 - Kapal Motor 9.865 10.260 4

b. Capaian 2009 Diterbitkannya sebanyak 225 ijin baru dan 150 perpanjangan kapal ukuran 10 – 30 GT. Terealisasinya bantuan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan kepada 1.540 orang nelayan (rumpon dan jaring). Terbitnya 299 sertifikat hak atas tanah nelayan di 3 kab/kota (Lamongan, Pasuruan dan Kota. Probolinggo) Pembangunan fasilitas laut di PPP Mayangan dan Tamperan telah dapat diselesaikan. Pelatihan 30 orang nelayan dan berhasil mendapatkan sertifikat ANKAPIN III.

Lanjutan capaian..... Ditunjuknya 5 kepala PPP sebagai otoritas kompeten lokal dalam rangka pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan telah dilakukan sosialisasi penerapan SHTI kepada 210 nelayan dan UPI yang melakukan ekspor ke UE. Jumlah mitra pada program APP terjadi peningkatan dari 6 kabupaten menjadi 10 kab dengan realisasi dana sebesar 210 juta (2008) menjadi 700 juta (2009) Pelaksanaan Restocking ikan di 4 Lokasi sebanyak 600.000 ekor dengan tingkat produktifitas 12ton/100.000 ekor Pelaksanaan Kluster Budidaya sebanyak 6 paket di Kab. Kediri, Tulungagung, Blitar, Malang dan Kota Blitar.

Lanjutan capaian..... Pembudidaya yang sudah tersertifikasi (CBIB) sebanyak 59 unit dan pembenih (CPIB) sebanyak 16 unit Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolah (SKP) dari 189 unit (2008) mencapai 200 unit (2009) sedangkan sertifikat HACCP ada peningkatan dari 160 menjadi 183 unit. Produksi garam Th 2009 sebesar 1.265.600 ton sedangkan kebutuhan 2.865.000 ton atau baru mencapai 55,8% Beroperasinya 23 SPDN/SPBN untuk mendukung kebutuhan BBM nelayan bersubsidi; Konservasi/rehabilitasi ekosistem Terumbu Karang Buatan sebanyak 15 paket; Rehabilitasi mangrove : 200 Ha di pesisir Jawa Timur; dan Fasilitasi KKLD di sumenep.

Lanjutan capaian..... Penghargaan Juara I Lomba Bidang Pesisir Tingkat Nasional : Sony (Kt. Surabaya) Juara II Lomba Bidang Pengawasan dan Pengendalian SDKP (POKMASWAS): Kel. Bintang Panikan (Kab. Trenggalek) Penghargaan Bidang Perikanan Tangkap tingkat nasional: Pemenang 1: Lomba KUB Tangkap Tingkat Nasional (Kab. Tulungagung) Pemenang 2: Lomba Nelayan Teladan Tingkat Nasional (Kab. Sumenep)

Lanjutan capaian..... Penghargaan bagi pembudidaya yang berhasil: Peringkat 1: Budidaya Udang Kabupaten Tuban Peringkat 1: Budidaya Ikan Hias Kota Kediri Peringkat 1: Budidaya Lele Kab. Tulungagung Peringkat 1: Unit Pembenihan Rakyat Kab. Blitar Peringkat 2: Unit Pembinaan dan Pengembangan Kab. Pacitan Peringkat 2: Kinerja UPT Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jawa Timur (UPPUW Situbondo) Peringkat 2: Budidaya Nila Kab. Lumajang Peringkat 4: Budidaya Rumput Laut Kab. Sumenep

ISU STRATEGIS Overfishing di Laut Jawa, Selat Madura dan Selat Bali Kebijakan nasional pasar bebas, ACFTA Peningkatan produksi budidaya sebesar 353% dan tangkap 6% sampai tahun 2015 Diversifikasi pasar luar negeri Keterbatasan bahan baku pengolahan ikan Terbatasnya produksi garam nasional

PERMASALAHAN Masih maraknya penggunaan alat modifikasi yang menyerupai trawl dan handak Masih ditemukannya nelayan yang mempunyai kapal berukuran antara 10 – 30 GT tidak memiliki ijin, perijinan yang dimiliki tidak seusai dengan kondisi fisik kapal; Serangan penyakit ikan dan masih ditemukannya residu obat ikan terlarang Harga pakan dirasakan cukup tinggi dan perlu solusi karena 60% biaya produksi dari pakan

Lanjutan Permasalahan Sebagian masyarakat pesisir, pembudidaya dan nelayan belum dapat mengakses modal pinjaman disebabkan tidak memiliki jaminan yang merupakan persyaratan dalam mengajukan pinjaman Produktivitas garam rakyat masih rendah (kebutuhan: 2.865.000 ton, produksi 1.265.600 ton, impor 1.600.000 ton / 55,8%)

KEGIATAN 2010 Peningkatan SDM Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar hasil perikanan. Peningkatan prasarana penangkapan (PPP/PPI) Kegiatan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Wilayah Perbatasan Pemulihan SDI dan lingkungan (restocking di perairan umum dan laut : 4.600.000 ekor, Rehabilitasi mangrove 100 ha di 14 kabupaten) Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Fasilitasi Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Perikanan di 8 Kabupaten

Lanjutan pemantapan..... Penerapan Good Aquaculture Practices (GAP) ditargetkan 40 unit pada tahun 2010 sehingga keseluruhan akan berjumlah 115 unit. Pengembangan kawasan Budidaya Perikanan Pengembangan Induk dan Benih Unggul Perikanan Optimalisasi pengelolaan kluster rumput laut di Kab. Sumenep Peningkatan produktifitas dan daya saing pengolah dan pemasar hasil perikanan Peningkatan konsumsi makan ikan sebesar 5%; sedangkan produk olahan ditargetkan meningkat 4,6% dan nilai ekspor naik 43%/tahun. Pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP Pemantapan otoritas kompeten provinsi melalui sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Pemberdayaan petani garam dan tataniaganya

HARAPAN/DUKUNGAN YANG DIINGINKAN Perikanan Tangkap : Pengembangan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan - Lanjutan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Penyempurnaan fasilitas PPP Mayangan Kota Probolinggo dan Tamperan Pacitan Restrukturisasi armada perikanan selain untuk kapal ukuran >30 GT, diharapkan juga untuk kapal ukuran 15 GT, sesuai dengan permintaan masyarakat, kultur dan kebiasaan nelayan Jawa Timur (one day fishing); Pengkayaan SDI perlu dilaksanakan semua pemangku kepentingan “one man 1000 fries”

Lanjutan ..... Perikanan Budidaya : Sering dijumpai gagal panen (udang) yang disebabkan adanya serangan penyakit akibat menurunnya mutu lingkungan. Untuk itu diharapkan pemuliaan induk udang windu. Untuk menunjang program diversifikasi komoditi. Disisi lain untuk meningkatkan kualitas lingkungan perlu pengawasan terhadap kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan Harga pakan cenderung naik maka diperlukan langkah-langkah untuk mencari pakan alternatif yang murah dan berkualitas dengan memanfaatkan bahan baku lokal;

Lanjutan ..... Diperlukan produk perikanan yang aman, melalui penerapan sertifikasi dan dilakukan secara terintegerasi, mulai dari hulu sampai hilir sehingga manfaat sertifikasi dapat dirasakan oleh stake holder.

Pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan : Dengan adanya pasar bebas, khususnya ACFTA, dimana akan banyak produk dari luar yang masuk maka perlu adanya regulasi pengawasan dan pengendalian A Perlu pembatasan peredaran food additive yang membahayakan keamanan pangan produk perikanan B Diharapkan pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku dibidang perikanan utamanya dengan diadakannya perbankan yang khusus menangani bidang perikanan C

Kelautan Pesisir dan Pengawasan Fasilitasi untuk menginisiasi terwujudnya Perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil di Kabupaten/kota khususnya pada kawasan minapolitan b. Dukungan Peningkatan Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan Fasilitasi pelaksanaan mitigasi, konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan vegetasi pantai) dalam mengantisipasi bencana dan perubahan iklim c. d. Fasilitasi percepatan revitalisasi tambak garam rakyat e. Percepatan realiasasi pembangunan Kawasan Ekowisata “Geo Ecotourism Park di Sidoarjo dan Pacitan, The Indian Ocean Paradise” f. Harmonisasi peraturan perundangan dibidang perikanan dan kelautan

TERIMA KASIH & Selamat Bekerja

4 STRATEGI PEMBANGUNAN Pembangunan berorientasi dan partisipasi pada masyarakat Pro-poor 3. Pengarus utamaan gender Pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

9 Agenda Pembangunan Peningkatan aksesibilitas & kulitas layanan pendidikan & kesehatan Perluasan lapangan kerja & penanggulangan kemiskinan Revitalisasi pertanian & penyediaan infrastruktur pedesaan. Peliharaan kualitas & fungsi lingkungan hidup. Reformasi birokrasi & peningkatan pelayanan publik. Peningkatan kesalehan sosial. Peningkatan kesetaraan gender. Peningkatan Kamtibmas, supremasi hukum & penghormatan HAM. Percepatan penanganan dampak sos-ek lumpur Lapindo. 29 29

18 -- PRIORITAS PEMBANGUNAN Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Perluasan Lapangan Kerja, Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat, Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur, Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang, Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial, Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas, Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo, 30 30

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2010 Tingkat Pengangguran Terbuka Persentase Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk Pertumbuhan Ekonomi ADHK tahun 2000 Indeks Disparitas Wilayah Indeks Pembangunan Manusia