Kebijakan dan Program Pendidikan Menengah Tahun 2013 Sutanto_bagren@yahoo.co.id Jakarta, 2013

DAFTAR ISI 1 2 Rencana Program dan Anggaran Ditjen Dikmen Tahun 2013 3 Pengantar 1 Kebijakan Ditjen Pendidikan Menengah 2 Implementasi Pendidikan Menengah Universal Rencana Program dan Anggaran Ditjen Dikmen Tahun 2013 3 2

Pengantar 3

....Indonesia’s economy has enormous promise... .... Indonesia’s recent impressive economic performance is not widely understood .... Perlu dipersiapkan social engineering Perlu peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan Sumber: Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential (McKinsey Global Institute, 2012) 4

Tren Permintaan terhadap Tenaga Terampil di Negara Maju .... Permintaan terhadap tenaga terampil di negara maju terus meningkat .... Demand for Skilled and Unskilled Workers, reflected in employment rates, 1980-2000 Sumber: Yidan Wang, 2012. Education in a Changing World: Flexibility, Skills, and Employability 5

PENINGKATAN KWALIFIKASI SDM PEMBANDING Komposisi Pendidikan INDONESIA PENINGKATAN KWALIFIKASI SDM TINGGI dan MENENGAH 100% 175% TINGGI 19% di 2025 44% di 2025 MALAYSIA MENENGAH OECD DASAR Data Kemdiknas, Diolah dari: Encyclopedia of Nations, http://www.nationsencyclopedia.com/ diakses Januari 2011

Kebijakan Ditjen Pendidikan Menengah 1 Kebijakan Ditjen Pendidikan Menengah

FOKUS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Tahun 2010-2014 ...pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan... 5 PRIORITAS PROGRAM Dikdas Dikti exploring – strengthening - empowering Dikmen Pendidikan KARAKTER INTEGRASI & PEMBIASAAN PAUD AKADEMIK INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 5 PENINGKATAN AKSES DAN DAYA SAING PENDIDIKAN TINGGI PENINGKATAN AKSES DAN RELEVANSI PENDIDIKAN MENENGAH DAN VOKASI. 4 PENINGKATAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 3 2 PENUNTASAN PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN YANG BERMUTU 1 PENINGKATAN AKSES & MUTU PAUD

Rencana Pemanfaatan APBN Kemdikbud Tahun 2013 B.1. Pengembangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi B.2. penguatan SPIP B.3 Penguatan E-Administrasi A C A.1 Belanja Mengikat (Gaji dan Operasional) A.2. Pemenuhan BOP PAUD A.3. Subsidi Siswa Miskin A.4. Rintisan BOS SM A.5. PNBP Pendidikan Tinggi A.6. Peningkatan Profesionalisme Guru & Dosen A.7. PHLN dan Rupiah Murni Pendamping A.8. Pengembangan Cagar Budaya dan Revitalisasi Museum C.1. PAUDISASI & Pendidikan Non Formal dan Informal C.2. Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar C.3. Peningkatan Daya Tampung SMP C.4. Rintisan Wajar 12 Tahun C.5. Peningkatan Daya Tampung dan Daya Saing PT C.6. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus C.7. Penguatan Balai/UPT Difokuskan pada daerah 3T, Klaster 4 (nelayan), dan UP4B

Implementasi Pendidikan Menengah Universal 2 Implementasi Pendidikan Menengah Universal

A B Implementasi PMU Rencana Implementasi PMU Skenario Pencapaian Pendidikan PMU

Rencana Implementasi PMU

Prinsip Dasar Implementasi PMU Perimbangan SMA – SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah Mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya penambahan daya tampung Pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau yang tidak terjangkau Prinsip Dasar Implementasi PMU Peningkatan kebekerjaan (employability) lulusan (khususnya SMK) Pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap. diperlukan Data yang Cepat, Tepat waktu dan Akurat

Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU (1) ... Perencanaan Kebutuhan PMU didasarkan pada jumlah dan distribusi penduduk usia pendidikan jenjang menengah di tingkat kabupaten/kota ..... Proses Pengambilan Putusan Taktis Optimasi distribusi: penyimpangan minimum Optimasi penggabungan: utilisasi maksimum Penduduk Usia Sekolah: Jumlah dan Sebaran Kebutuhan USB/RKB: Jumlah dan Sebaran Standar Pelayanan Minimal Target Peserta Didik: Jumlah dan Sebaran Target APK Kebutuhan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran Kebutuhan PTK Ideal: SNP Proyeksi 2013-... Tambahan Peserta Didik: Jumlah dan Sebaran Tambahan USB/RKB: Jumlah dan Sebaran Tambahan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran Tambahan PTK Ideal: Jumlah dan Sebaran Peserta Didik Unit Sekolah Pendidik - Tenaga Kependidikan Kondisi 2011 Putusan Strategis Kebutuhan Anggaran (Investasi dan Operasi) Standar Biaya Tambahan Anggaran (Investasi dan Operasi) Anggaran SNP (Standar Nasional Pendidikan); APK (Angka Partisipasi Kasar); USB (Unit Sekolah Baru); RKB (Ruang Kelas Baru)

Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU (2) Nasional Provinsi Kabupaten/Kota

Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah z APK 97,0% (2020) (2040) Program Percepatan Reguler ...menyiapkan generasi 100 tahun kemerdekaan 2045, generasi mendatang minimal lulusan menengah.. .... Melalui upaya percepatan, sasaran nasional APK pendidikan menengah sebesar 97% diperkirakan tercapai pada tahun 2020. Namun sebaliknya, bila tanpa upaya percepatan maka sasaran nasional tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun 2040......

Target Pencapaian PMU per Provinsi

Strategi Pencapaian PMU Pendidikan Menengah Universal (PMU) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peserta Didik BOS SM Penyediaan Distribusi Kualifikasi Sertifikasi Pelatihan Karir dan Kesejahteraan Penghargaan dan Perlindungan Satuan Pendidikan Ruang Belajar lainnya Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Siswa Miskin Sist. Pembelajaran Sistem Evaluasi Penyelarasan Kewirausahaan Bahan Pembelajaran (termasuk yang berbasis TIK) Kurikulum + Pendidikan Karakter Rehab Ruang Kelas Asrama Guru dan Siswa Beasiswa BOP Paket C Manajemen dan kultur sekolah Peralatan Pendidikan Pengembangan Bakat dan Minat

Kebutuhan Anggaran PMU Catatan : Kebutuhan Anggaran tersebut mencakup anggaran untuk SMA, MA dan SMK Anggaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran , Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi Diperlukan kebijakan pembagian pembiayaan yang melibatkan peran serta pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan anggaran PMU

Skenario Pencapaian Pendidikan PMU B Skenario Pencapaian Pendidikan PMU

SKENARIO PENCAPAIAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL PENGEMBANGAN PMU MODEL PENDATAAN MODEL SEKOLAH MENENGAH ATAS/KEJURUAN BERBAGI PEMBIAYAAN ANTARA PEMERINTAH, PEMDA DAN MASYARAKAT PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL

Pengembangan PMU

MODEL PENDATAAN ONLINE PENDIDIKAN MENENGAH (1) DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH P DATA WAREHOUSE Sekolah Service Interface online Internet Administrasi/Akademik Penugasan Guru Mengajar Penetapan Jadwal Matapelajaran Administrasi Kehadiran Siswa Penetapan Wali Kelas Administrasi Sarana/Prasarana Administrasi Nilai Hasil Belajar Database Sekolah Paket Aplikasi Sekolah offline Service Interface Sekolah Terdekat Backup ICT Center Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal pendidikan Menengah

ALUR INFORMASI PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH (2) Dinas Pddk Kab./Kota Dinas Pddk Provinsi Dit. Teknis Sistem Pendataan Online Pendidikan Menengah Sistem Pendataan PDSP Unit Lainnya Service Interface Pemanfaatan Data Online Sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah

Model Sekolah No Kriteria Ukuran Sekolah Kecil Sedang Besar 1 3-6 kelas 9-27 kelas >27 Kelas 2 Jumlah Sekolah Banyak Sedikit 3 Jarak ke Sekolah Dekat Jauh 4 Perbandingan Jumlah Siswa terhadap Jumlah Guru (Rasio Siswa Guru) 5 Pemenuhan Persayaratan Jam Mengajar Minimal bagi Guru Sulit Mudah 6 Efisiensi Biaya Operasional Rendah Tinggi 7 Variasi Mata Pelajaran Pilihan 8 Tanah Lapang (dengan catatan tanah yang disediakan untuk sekolah dengan 24 kelas adalah 4 kali lebih luas dari untuk sekolah dengan 6 kelas) Sempit Luas

Model Berbagi Pembiayaan Pemerintah-Pemda-Masyarakat (dalam persen) No Jenis Biaya Pemerintah Pemda Masyarakat 1 Biaya Investasi Sarana/Prasarana 50 - 60 20 - 30 10 - 30 2 Biaya Operasional Sekolah (BOS) 50 - 70 20 - 40 10 3 Bantuan Siswa Miskin (BSM) 60 - 100 0 - 40 4 Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan - 100 (PNS) (Non PNS) 5 Tunjangan Profesi, Fungsional dan Khusus 6 Biaya Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi

Rencana Program dan Anggaran Ditjen Dikmen Tahun 2013

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Tahun 2011/2012 Perkembangan APK Dikmen 2005/2006-2011/2012 (Persen) Distribusi APK Dikmen Kabupaten/Kota 2011/2012 Rata-Rata Nas APK SM 76,44 % (256 Kab/Kota) (2241 Kab/Kota) (235 Kab/Kota) (262Kab/Kota)

Distribusi APK Pendidikan Menengah menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011/2012 dan Sasaran Prioritas Pasuruan, Jatim Klungkung, Bali Sungai Penuh, Jambi 256 Kab/ Kota Rata-rata Nasional = 76,44% APK (%) PRIORITAS 2 (196 Kab/Kota) 241 Kab/ Kota PRIORITAS 1 (45 Kab/Kota) Labuanrbatu Selatan, Sumut Tana Tidung, Kaltim Puncak Jaya, Papua Kabupaten/Kota

3.1 ANALISIS KEBUTUHAN BOS SM TAHUN 2013 APK SMA/SMK/MA TAHUN

ANALISIS KEBUTUHAN BANTUAN SISWA MISKIN TAHUN 2013 3.2 ANALISIS KEBUTUHAN BANTUAN SISWA MISKIN TAHUN 2013 Sumber data : diolah Data Pokok Pendidikan Menengah Tahun 2012

3.3 ANALISIS KEBUTUHAN RUANG KELAS BARU TAHUN 2013 Sumber data : diolah Data Pokok Pendidikan Menengah Tahun 2012 …dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di SMA dan SMK sebagian masih dilakukan dengan double shift. Kekurangan RKB seluruhnya berjumlah 44.218 ruang untuk memenuhi kekurangan rombel yang ada dan peningkatan APK sebesar 4% ...

3.4 ANALISIS KEBUTUHAN LAB SMA/RPS SMK/RPL SM TAHUN 2013 Keterangan : Sumber data : diolah dari Data Pokok Pendidikan Menengah Tahun 2011/2012 Keterangan : - Laboratorium : Biologi, Kimia, Fisika, Bahasa/Multimedia, Komputer Ruang Praktek Siswa (RPS) : Workshop, Bengkel RPL SM : Ruang Seni dan Budaya, Olah raga dan Aula

3.5 ANALISIS KEBUTUHAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2013 Sumber data : diolah dari Data Pokok Pendidikan Menengah Tahun 2012

3.6 ANALISIS KEBUTUHAN REHABILITASI RUANG KELAS TAHUN 2013 Kondisi Ruang Kelas SMA Kondisi Ruang Kelas SMK Kondisi Ruang Kelas SMLB Baik Rusak Berat Rusak Sedang Sumber data : diolah Data Pokok Pendidikan Menengah Tahun 2012

3.7 ANALISIS KEBUTUHAN GURU PRODUKTIF SMK Kondisi Saat Ini Kekurangan Sumber data : diolah Data NUPTK Tahun 2011

3.8 ANALISIS KEBUTUHAN TUNJANGAN GURU TAHUN 2013 Sumber data : Hasil Rekonsiliasi Data PTK Dikmen 2012

Profil Guru Belum S1/D4 Berdasarkan Usia 3.9 ANALISIS PENINGKATAN KUALIFIKASI S1/D4 GURU DIKMEN 2013 ..dari 30.084 guru dikmen yang belum S1/D4, prioritas peningkatan kualifikasi S1/D4 adalah guru dengan usia 40-50 tahun Profil Guru Belum S1/D4 Berdasarkan Usia Sumber data : Hasil Rekonsiliasi Data PTK Dikmen 2012

PROGRAM PRIORITAS DITJEN DIKMEN 2013 3.10 PROGRAM PRIORITAS DITJEN DIKMEN 2013 1-4

PROGRAM PRIORITAS DITJEN DIKMEN 2013 3.11 PROGRAM PRIORITAS DITJEN DIKMEN 2013 2-4

PROGRAM PRIORITAS DITJEN DIKMEN 2013 3.12 PROGRAM PRIORITAS DITJEN DIKMEN 2013 3-4

PROGRAM PRIORITAS DITJEN DIKMEN 2013 3.13 PROGRAM PRIORITAS DITJEN DIKMEN 2013 4-4

Dit. Pembinaan PK & LK Dikmen Dit. Pembinaan PTK Dikmen PERSANDINGAN PAGU ANGGARAN PUSAT & DEKONSENTRASI DITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2013 Pusat Rp. 11.152,613 Milyar (98,09 %) Dekonsentrasi Rp. 217,706 Milyar (1,91 %) Dit. Pembinaan SMA Rp. 4.035,715 Milyar (36,19%) Dit. Pembinaan SMK Rp. 4.538,142 Milyar (40,69 %) Kegiatan SMA Rp. 92,598 Milyar (42,53 %) Kegiatan SMK Rp. 95,106 Milyar (43,69%) Kegiatan PTK Rp. 30,001 Milyar (13,78 %) Dit. Pembinaan PK & LK Dikmen Rp. 330,320 Milyar (2,96 %) Dit. Pembinaan PTK Dikmen Rp. 2.034,514 Milyar (18,24 %) Setditjen Dikmen Rp. 213,920 Milyar (1,92 %) Ditjen Dikmen Total Anggaran 2013 Rp. 11.370,320 Milyar

B PERSANDINGAN PAGU ANGGARAN PUSAT & DEKONSENTRASI DITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2013

ANGGARAN DITJEN DIKMEN 2013 BERDASARKAN JENIS BELANJA C ANGGARAN DITJEN DIKMEN 2013 BERDASARKAN JENIS BELANJA

PAGU ANGGARAN DEKONSENTRASI DITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2013

PAGU ANGGARAN DEKONSENTRASI DITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2013

PAGU ANGGARAN DEKONSENTRASI DITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2013 F PAGU ANGGARAN DEKONSENTRASI DITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2013

Alokasi DAK Bidang Pendidikan Untuk SMA dan SMK C.14 Alokasi DAK Bidang Pendidikan Untuk SMA dan SMK SMK 434 Kabupaten/Kota Rp. 2,409 Triliun Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah tahun anggaran 2013 Rp. 4,016 Triliun SMA 441 Kabupaten/Kota Rp. 1,606 Triliun Penggunaan DAK 2013 Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran diprioritaskan untuk seluruh peserta didik kelas X tahun pelajaran 2013/2014 sesuai dengan kurikulum 2013. Rehabilitasi ruang belajar rusak berat termasuk dengan perabotnya. Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan terdiri atas: Pengadaan Peralatan Laboratorium; Pengadaan Buku Referensi; Pembangunan Laboratorium; dan Pembangunan Perpustakaan.

TERIMA KASIH