Oleh : o Salahudin o Rina Deviyanti o Rusmin Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang MENELAAH MULTI PRESEPSI TENTANG EKSISTENSI NEGARA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
OPTIMALISASI GERAKAN PEREMPUAN MELALUI JEJARING ORGANISASI
Advertisements

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ETIKA PROFESI.
TEORI ASAL MULA DAN TERJADINYA NEGARA
KONSEP AGAMA DAN NEGARA
ANTISIPASI SEKULARISME TERHADAP KETATANEGARAAN INDONESIA
Nama Dosen : Bpk Mujiyono
PENDIDIKAN, SEKOLAH, DAN PENDIDIKAN POLITIK
Kajian Budaya berdasarkan penelitian Stuart Hall
TEORI-TEORI PERUBAHAN.
DISUSUN OLEH: MISNANI. S.Ag. M.Pd. I
Hak-hak Sipil dan Politik
TEORI SOSIOLOGI KONFLIK KLASIK
Pertemuan 13 POLITIK DAN KEBAIKAN BERSAMA
liberalisme dan sosialisme
KONSEPSI KEWARGANEGARAAN
Di susun oleh : MEILILIYANIE, S.SiT.
PEMIKIRAN TOKOH – TOKOH DALAM ILMU SOSIAL
HAM Oleh Kelompok 1.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
IDEOLOGI-IDEOLOGI DUNIA
PARTISIPASI PERAN SERTA
Masyarakat ? Menurut Robert Maclver (Budiardjo) yaitu suatu sistem hubungan-hubungan yang ditertibkan. Menurut Harold Laski yaitu sekelompok manusia yang.
ARIF ABDUL AZIZ EA09 UNIVERSITAS GUNADARMA
Feminisme Marxis dan Sosialis
Sistem Pers.
Pancasila Sebagai Ideologi nasional (2)
Pancasila Sebagai Ideologi nasional (2)
Ideologi yang Berkembang di Dunia
Warga Negara 1 Hak asasi pribadi (personal rights) 2 Hak asasi ekonomi (property rights atau harta milik) 3 dan perlakuan yang sama dalam keadilan.
ETIKA BISNIS “Perspektif Etika Bisnis dalam Ajaran Islam (Sudut Pandang) dan Barat, dan Etika Profesi” Nurdesri Wahyu Ningtyas 4EA Fakultas.
TOKOH DAN PEMIKIRANNYA TENTANG BIROKRASI
keuntungan sebagai tujuan perusahaan
Tanggung jawab sosial Muhammad noor hidayat.
SISTEM EKONOMI Pertemuan 4.
Perubahan Sosial Luthfi J. Kurniawan
PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM RELASI HUKUM DAN KEKUASAAN SERTA DALAM MENGHADAPI ISU-ISU GLOBAL Kelompok 10 Anesta Ebri Dewanty
By: Desayu Ekla Surya, S.Sos., M.Si
Definisi Pendidikan Kewarganegaraan
PENDAHULUAN: PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA
NILAI DAN NORMA.
TEORI ASAL MULA DAN TERJADINYA NEGARA
Nama: Aulia Puspitarini NPM: Kelas: 4EA09
Kekuasaan Negara.
EKONOMI Kelas / Semester : X / 1 Permasalahan Ekonomi.
FILSAFAT PENDIDIKAN EKSISTENSIALISME
Definisi Etika Pemerintahan
KODE ETIK PROFESI.
Prinsip-Prinsip Etika
MANUSIA sebagai: mahluk individu mahluk sosial mahluk susila
MASYARAKAT.
ETIKA PROFESI.
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA)
1. Konsep Masyarakat Madani Pengertian Masyarakat Madani
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
HUBUNGAN : ILMU POLITIK DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAINNYA
Pendekatan Struktural
PUTRI NOVIAWATI /4EA09 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GUNADARMA
Pandangan Filsuf Tentang Birokrasi
Sistem Administrasi negara kesatuan republik indonesia
Konsep dan pendekatan sosiologi
OLEH : NUR ENDAH JANUARTI, MA
MEMPERSEMBAHKAN KELOMPOK 1 M. Reza Ansyari LubisMuammad Abduh Arya Syaputra Novika LubisWiwik HerawatiSiti Nuranis.
Prinsip-Prinsip Etika
MEDIA, NEGARA & PASAR Materi ke-7.
Pertemuan I Tinjauan Umum Etika
ETIKA PROFESI.
Pendekatan Pasar, Anti Perencanaan dan Perencanaan Demokratik
BAB-6 SISTEM POLITIK. Di Negara Lain Sistem Politik Komunis Sistem Politik Liberal Di Indonesia Sistem Politik Demokrasi Perilaku Yang Sesuai Aturan Suprastruktur.
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
Transcript presentasi:

Oleh : o Salahudin o Rina Deviyanti o Rusmin Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang MENELAAH MULTI PRESEPSI TENTANG EKSISTENSI NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL

 Masyarakat sipil sebagai "masyarakat politik" (political society).  Masy. Politik adalah Hasil dari Contrac Politic Perjanjian masy.dalam melakukan hubungan dan kerja sama (Rousseau)  Belum ada Pembedaan antara masy. Sipil dan Masy. Politik

Lanjutan…  Peran negara harus dibatasi untuk melindungi hak- hak masyarakat Sipil

 Membedakan antara masy. Sipil dan Negara  Masyarakat Sipil adalah bentuk perkumpulan yang bersifat spontan dan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, tetapi tidak bergantung pada hukum  Negara adalah lembaga hukum dan politik yang mengayomi Masyarakat secara keseluruhan.

Lanjutan…  Masy. Sipil adalah masy. Yang tidak bermoral  Peran Negara adalah abadi yaitu untuk mengatur dan mengayomi masyarakat umum.  Artinya, Mengidealkan peran negara ketimbang masy. sipil

 Masyarakat Sipil adalah masy borjuis yang berperan untuk kepentingan pribadi Negara adalah alat Kaum Borjuis untk melayani kepentingan manusia secara parsial, yakni individu-individu yang mengejar kepentingan diri sendiri secara serakah dan terpisah dari kepentingan umum.

Lanjutan.. Lahirnya negara tanpa kelas

Pandangan yang berbeda, dengan Marx maupun Hegel. Baginya, masyarakat sipil itu bukan semata-mata mewadahi kepentingan individu, tetapi di dalamnya juga terdapat organisasi-organisasi yang berusaha melayani kepentingan orang banyak. Masyarakat sipil juga memiliki potensi untuk bisa mengatur dirinya sendiri secara rasional dan mengandung unsur kebebasan.

Lanjutan.. Gramsci, berbeda dengan Marx lebih menekankan adanya saling keterkaitan antara masyarakat sipil dan negara. Memang, masyarakat sipil bisa menjadi benteng dari hegemoni kelas borjuis dan akhirnya menjadi pendukung negara. Tetapi negara juga memiliki fungsi etis, misalnya dalam mendidik masyarakat dan mengarahkan perkembangan ekonomi untuk kepentingan masyarakat.