HASIL RUMUSAN DISKUSI KELOMPOK III SUB- TEMA : PEMANTAPAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI YANG TANGGUH DENGAN TATA KELOLA YANG AKUNTABEL.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

Pelayanan Cepat,Tepat, Terjangkau, Transparan dan Kepastian Hukum
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)
HASIL DISKUSI KELOMPOK I PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KUALITAS LAYANAN ICT GUNA MEMPERLUAS AKSES TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN TINGGI RAPAT KERJA NASIONAL.
R. Arum, SP, SSi, MT SHKI Unila 2013
KEBIJAKAN NASIONAL SISTIM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI (SPM-PT) Sub Tema: Sinkronisasi Sistim Penjaminan Mutu Internal (SPM-PT), EPSBED dan Penjaminan.
STANDAR 2.
KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIDANG ADMINISTRASI UMUM
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
Penyerahan RKAT 2013 Universitas Pendidikan Indonesia
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN STANDAR MUTU PERGURUAN TINGGI
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
PEMETAAN PTN BERDASARKAN ATURAN DASAR PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
PROGRAM HIBAH KOMPETISI BERBASIS INSTITUSI Tahun Anggaran 2008.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Kantor Jaminan Mutu UGM 2010
AKREDITASI PUSKESMAS Presented By Elly Salim. Pengertian  AKREDITASI PUSKESMAS ADALAH PENGAKUAN YANG DIBERIKAN OLEH LEMBAGA INDEPENDEN PENYELENGGARA.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
DOKUMEN MUTU UM PALANGKARAYA 2014
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
Persyaratan Substantif, Teknis,
BORANG PENGELOLA (3B) DYNA APRIANY SKP., MKEP
LOKAKARYA EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA TAHUN ANGGARAN 2017 PONTIANAK KAL - BAR, 05 s.d 08 April.
STATUTA PERGURUAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
ORGANISASI & TATA KELOLA dalam PENYUSUNAN STATUTA PTS
Dr. RATNAWATI SUSANTO, M.M., M.Pd
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
ORGANISASI, TATA KELOLA, TUGAS POKOK
Selamat Datang... hrhhghj mmmm.
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
SOSIALISASI SERTIFIKASI DOSEN
ISO 2000 sebagai Standar Mutu Persaingan Global(Bisnis Global)
Kesimpulan Sidang Komisi III
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Faktor Self Assesment GCG Mata Kuliah : Manajemen Resiko Bank Syariah Dosen Pengampu: Gita Danupranata, S.E., M.M.   Disusun oleh: Muhammad Ramdhan ( )
Audit Mutu Internal Winarno S Paralel 6.
Peranan Corporate Governance
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
EVALUASI DIRI SEKOLAH UNTUK PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Implementasi Manajemen Stratejik di Universitas Negeri Jakarta
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip Transparancy, Accountability, Responsibility, Indepedency, dan Fairness (TARIF) Mata Kuliah : Manajemen Resiko.
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
DEPARTEMEN FISIOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
Departemen Keperawatan
DEPARTEMEN FISIOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
DEPARTEMEN KEPERAWATAN DASAR
Penjaminan Mutu Asuhan Keperawatan OLEH : KELOMPOK 8.
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) Lokakarya Pengembangan, Peningkatan dan Penguatan Tata Kelola Unit SPM dan Penyamaan persepsi tentang.
Suganda Program Mobilisasi Dosen Pakar/Ahli 11/9/2018 Suganda.
Pokok-pokok Kebijakan dan Pengalokasian Anggaran 2019
Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Departemen Gizi Kesehatan FK UGM
TUGAS POKOK 1. Bertugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang Keuangan dan administrasi umum. 2. Bertanggung jawab kepada Ketua.
KRITERIA PENILAIAN STANDAR 2 :
Akreditasi institusi.
KRITERIA PENILAIAN STANDAR 5 :
Akreditasi Institusi.
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
Transcript presentasi:

HASIL RUMUSAN DISKUSI KELOMPOK III SUB- TEMA : PEMANTAPAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI YANG TANGGUH DENGAN TATA KELOLA YANG AKUNTABEL

KONSIDERAN 1. Tangguhnya organisasi Perguruan Tinggi memerlukan pemahaman yang benar dari masyarakat dan stakeholders pendidikan tinggi mengenai status perguruan tinggi sebagai BHP/BHMN/PTN/PTS. 2. Tangguhnya organisasi Perguruan Tinggi memerlukan kesadaran stakeholders di dalam kampus akan manfaat penerapan prinsip manajemen modern pada Perguruan Tinggi, yaitu a.l.: efisiensi, efektifitas, fairness, transparansi, responsibility, accountability.

Tangguhnya organisasi Perguruan Tinggi memerlukan kepemimpinan yang memberi teladan, mempunyai integritas, dan membangun suasana yang kondusif Tangguhnya organisasi Perguruan Tinggi memerlukan mindset yang benar, kecerdasan emosional dan spiritual serta kesadaran pimpinan, dosen, dan tenaga penunjang akan perlunya upaya yang sungguh2 untuk mencapai kinerja yang baik Tangguhnya organisasi Perguruan Tinggi memerlukan adanya sistem merit bagi pimpinan, dosen, dan tenaga penunjang

6. Tata kelola yang akuntabel memerlukan kejelasan sistem, mekanisme dan kelengkapan aturan dalam berbagai aspek pengelolaan 7. Untuk menunjang pelaksanaan tata kelola yang akuntabel diperlukan SDM yang unggul 8. Untuk menghasilkan tata kelola yang akuntabel diperlukan masa transisi dengan program pendampingan dan pembinaan

PROGRAM KERJA 2008 Pemantapan Organisasi yang Tangguh Ditjen Pendidikan Tinggi: Perumusan pedoman umum (best practice) pengembangan organisasi PT yg menerapkan sistem manajemen modern (QCD, ISO, KPI, dll) Perumusan perbaikan pola umum penggajian yg lebih berpihak kpd kinerja (sistem merit) Pembangunan sistem administrasi pendidikan tinggi dan perumusan organisasi perguruan tinggi yg lebih fleksibel Penyelenggaraan program pelatihan dan magang bagi SDM utk penerapan prinsip2 manajemen modern

PROGRAM KERJA 2008 Pemantapan Organisasi yang Tangguh Perguruan Tinggi: Penguatan komitmen, pemantapan niat, perbaikan moral, perbaruan mindset, peningkatan kecerdasan emosional dan spiritual SDM dosen dan tenaga penunjang Perumusan sistem penilaian kinerja dan penyelenggaraan sistem insentif dan disinsentif Pembinaan kepemimpinan Perguruan Tinggi dan keteladanan yg mendorong peningkatan kinerja Pendirian assessment centre dan program pemetaan SDM

PROGRAM KERJA 2008 TATA KELOLA YANG AKUNTABEL DITJEN DIKTI : Program perumusan pedoman umum (Best Practices) tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, standar biaya dan tarif pendidikan tinggi (unit cost/ mahasiswa) - Program pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang/ jasa, pengelola asset / inventarisasi / pengelolaan keuangan, fasilitasi program magang ke perguruan tinggi PTBHMN Program pembinaan di masa transisi yang terdiri atas: pembinaan spirit kepatuhan dan kedisiplinan terhadap aturan yang ditetapkan, monitoring program magang, lokakarya penyamaan persepsi tentang BHP terkait tanggung jawab Pemda terhadap pembiayaan pendidikan tinggi

PROGRAM KERJA 2008 TATA KELOLA YANG AKUNTABEL PERGURUAN TINGGI : Program perumusan pedoman internal tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, pengadaan barang dan jasa, inventaris/ asset, keuangan dan standar biaya dan tarif pendidikan tinggi (unit cost/ mahasiswa) - Program pelatihan pengadaan barang/ jasa, pengelola asset / inventarisasi / pengelolaan keuangan, program magang ke perguruan tinggi PTBHMN Program pembinaan di masa transisi yang terdiri atas: pembinaan spirit kepatuhan dan kedisiplinan terhadap aturan yang ditetapkan, serta monitoring program magang