Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Workshop Implementasi Surabaya 27-29 April 2011.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK
Advertisements

STANDAR 7.
Click to edit Master title style Koordinasi Lintas Kementerian Jakarta, 16 Mei 2010 PEMBENTUKAN Kesekretariatan Bersama Program Penyelarasan Pendidikan.
2.1 Tata Pamong Sistem Tata Pamong
PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS BLU
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PEDOMAN PENGELOLAAN DESENTRALISASI PENELITIAN PERGURUAN TINGGI
Oleh INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKNAS disampaikan pada
Penyusunan RKAT TA 2014/2015.
KEBIJAKAN NASIONAL SISTIM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI (SPM-PT) Sub Tema: Sinkronisasi Sistim Penjaminan Mutu Internal (SPM-PT), EPSBED dan Penjaminan.
Penyusunan Evaluasi Diri Penelitian Perguruan Tinggi
STANDAR 2.
STANDAR 6.
HASIL SIDANG KOMISI II. HAL-HAL YANG DISAMPAIKAN 1. Kondisi dan Kendala yang dihadapi 2. Usul/Saran perbaikan mendatang 1. Tata Kelola 2. Sumber Daya.
Proposal Lengkap PHKI 2009 Vicon, 7 Mei Topik Substansi Proposal Lengkap Struktur Proposal Lengkap Kriteria Penilaian & Komponen Biaya.
LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI RKAT MELAKUKAN PENELAHAAN LEBIH LANJUT TERHADAP RKAT 2012 MASING-MASING UNTUK MEMASTIKAN : PROGRAM DAN KEGIATAN 
LAPORAN AHIR PELAKSANAAN PHK-TIK K-2 DAN K-3 TAHUN 2006 DITJEN DIKTI DEPDIKNAS JAKARTA, 20 NOPEMBER 2006.
PROGRAM HIBAH KOMPETISI BERBASIS INSTITUSI
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
Audit Internal Mutu Akademik(AIMA) Universitas Pendidikan Indonesia
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO TAHUN 2008/2009
Panduan Penyusunan Proposal Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi Tahun Seleksi 2009.
Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Ditjen DIKTI
PROGRAM HIBAH KOMPETISI BERBASIS INSTITUSI Tahun Anggaran 2008.
Universitas Brawijaya mempersembahkan/presents
Workshop Implementasi Program Hibah Kompetisi berbasis institusi Dewan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Sistem Perencanaan & Pengembangan IPB MUSRENBANG I Senin, 21 Juli 2014
WORKSHOP PENULISAN PROPOSAL DRPM UI ITTC, 12 MEI 2008
Implementasi Pengelolaan Keuangan PTN BH
Sistem Penjaminan Mutu
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PROGRAM PEMBINAAN PTS PP-PTS 2015
DOKUMEN MUTU UM PALANGKARAYA 2014
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
HASIL SIDANG KOMISI VII
PENGELOLAAN PELATIHAN TIDAK BERGELAR & MONITORING DAN EVALUASI
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RKAT UNIT KERJA
PERGURUAN TINGGI IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
Pengelolaan Proposal Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kemristekdikti.
Sistem Penjaminan Mutu
PROGRAM HI-LINK Drs. Gunarso, MM.
PEDOMAN PENGELOLAAN DESENTRALISASI PENELITIAN PERGURUAN TINGGI
KRITERIA PENILAIAN AIPT
FORMAT TOR PROGRAM 2017 No. Kelompok Usulan/TOR IKK Kegiatan
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
DirektoratTeknologi & Sistem Informasi 10 Maret 2016
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
SOSIALISASI SERTIFIKASI DOSEN
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
Penyusunan TOR & Pelaksanaan Kegiatan PHK RESEARCH GROUP
Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara. Mencerminkan Perubahan.
Disampaikan pada acara Workshop Penyusunan Renstra Penelitian
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
Pelaporan secara online
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Program Kegiatan Monevin
Tata Kelola Sistem Penjaminan Mutu Dikti (SPM Dikti)
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018
Pengembangan Program dan Penentuan Indikator
Dra. Rosalia Indriyati Saptatiningsih,M.Si
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (APT) 3.0
TUGAS POKOK 1. Bertugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang Keuangan dan administrasi umum. 2. Bertanggung jawab kepada Ketua.
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
Transcript presentasi:

Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Workshop Implementasi Surabaya April 2011

Paradigma Hibah Tujuan utama peningkatan mutu dalam aspek yang sesuai dengan tema program Ditujukan juga sebagai institutional capacity building dalam pengelolaan program pengembangan Pengelolaan keuangan (akuntabilitas dan pembukuan) Pengelolaan sarana/prasarana (pengadaan, inventory) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal

Prinsip pengelolaan hibah Pimpinan perguruan tinggi sebagai penanggungjawab utama (single accountable person) Administrasi kegiatan terintegrasi pada sistem dan struktur operasional (oleh staf yang terkait) Model pendampingan dapat dibenarkan sebagai program capacity development Dosen terlibat dalam pelaksanaan yang terkait dengan aspek akademik saja

Aspek yang perlu pengendalian pimpinan Program pengembangan/peningkatan mutu sesuai dengan desain yang ada di proposal/RIP Secara sistematik mengarah pada pencapaian tujuan Keuangan Efisiensi/kehematan dan efektivitas pemanfaatan Transparansi dan akuntabilitas Investasi Sesuai prosedur yang telah ditetapkan pemerintah Hasilnya dimanfaatkan secara optimal

Keorganisasian Pengelolaan di tingkat Ditjen Dikti: Aspek yang terkait dengan seleksi proposal dan evaluasi pelaksanaan program: Dewan Pendidikan Tinggi Aspek Adminsitrasi dan Keuangan: PTN: Sekretariat Direktorat Jenderal untuk aspek administrasi dan keuangan (alokasi melalui DIPA). PTS dan BHMN: Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama DIKTI (kontrak) Di Tingkat Perguruan Tinggi, program hibah dikelola dan dikoordinasi oleh pejabat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang relevan.

Organisasi Pengelola di PT Disarankan terintegrasi dengan struktur yang ada Model ad-hoc dimungkinkan, namun secara bertahap diintegrasikan kedalam struktur yang ada, Harus dipertegas elemen organisasi yang bertanggung jawab pada penyediaan sumberdaya dan pelaksana kegiatan Program institutional capacity building di bidang pengadaan dan pengelolaan keuangan harus diperhatikan

Institutional Capacity building program Aspek yang dicakup Kelembagaan: pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa oleh unit khusus dan tercantum dalam ortala PT Sistem dan Prosedur: pengelolaan dimaksud di atas dijalankan mengikuti suatu sistem dan prosedur yang baku dituangkan dalam aturan formal PT SDM: pengelolaan dimaksud dilakukan oleh staff dengan kompetensi yg sesuai

MONEVIN (SPM/SPI/ ADHOC) Organisasi PHKI di PT (Tema A) BAGIAN/UNIT KEUANGANBAGIAN/UNIT PENGADAAN Tema A Unit Pelaksana Tema A Kepala-Kepala Bagian/Biro/U nit KETUA PELAKSANA PROGRAM (Wakil Rektor/Direktur/Ketua) Koordinator Kegiatan PENANGGUNG JAWAB PROGRAM (Rektor/Direktur/Ketua) Struktur Terintegrasi

MONEVIN (SPM/SPI/ ADHOC) Organisasi PHKI di PT Tema B Dekan- Dekan Ketua- Ketua Jur/PS BAGIAN/UNIT KEUANGANBAGIAN/UNIT PENGADAAN Fak/Jur/PS Tema B KETUA PELAKSANA PROGRAM (Wakil Rektor/Direktur/Ketua) Koordinator Kegiatan PENANGGUNG JAWAB PROGRAM (Rektor/Direktur/Ketua) Struktur Terintegrasi

Ciri-ciri Ad-hoc Pengelolaan keuangan tersendiri Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh panitia yang dibentuk khusus, terpisah dari Panitia Tender tingkat institusi Pelaksanaan kegiatan/program pengembangan dikoordinir oleh personalia di luar pejabat struktural

Ketua Pelaksana Harian Ass. Pengembangan Program Ass. Keuangan & Pengadaan MONEVIN Pimpinan Institusi Staf Pendukung Kordinator PIC Unit-a Kordinator PIC Unit-b Kordinator PIC Unit-.. Pengelola Sumberdaya: 1.Pengemb. Staff 2.CW, Furniture, Alat, Buku, Jasa Konsultan 3.TG 4.Workshop, dll. Pelaksana Kegiatan/Program.: 1.Kegiatan 2.Target Indikator Contoh MODEL Ad-hoc Dekan, Kajur, Kepala Biro, Ketua Lembaga

Tugas Pengelola Sumberdaya Ketua Pelaksana Harian dibantu Ass. Keuangan, Barang & Jasa melakukan fungsi- fungsi a.l.: Menyusun Rencana penggunaan dan melaksanakan administrasi keuangan Menjamin realisasi keuangan tidak melampaui kemajuan fisik kegiatan Membentuk panitia pengadaan barang & jasa (CW, Furniture, Buku, TA) Menverifikasi keakuratan detail barang dan jasa yang akan diadakan

Tugas Pengelola Sumberdaya Ketua Pelaksana Harian dibantu Ass. Pengembangan Program menjamin: Terimplementasinya: TG (Keketatan kompetisi sesuai Panduan 1:3!) Workshop TA Pengembangan Staf Tercapaianya Indikator Kinerja Ketaatan pada jadwal implementasi kegiatan

Capacity Building Ass. Keuangan, Barang & Jasa Melibatkan staf dari bagian keuangan institusi (minimal sebagai staf pembantu) Panitia Tender melibatkan unit kerja yang bertanggung jawab pd kegiatan serupa pd tingkat institusi. Ass. Pengembangan Program Melibatkan staf bagian akademik atau unit terkait lainnya (minimal sebagai staf pembantu)

Tugas Pelaksana Program Melaksanakan seluruh kegiatan yang dijanjikan pd Proposal / RIP sesuai jadwal Menjamin tercapainya target indikator Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan (capaian, kendala, out-standing performance) Menjamin investasi sumberdaya relevan dgn kebutuhan & dimanfaatkan secara maksimal

Koordinasi - 1 Setiap surat keluar dari pengelola  CC: Pimpinan Institusi, Penanggung Jawab pada Unit Kerja terkait (Ketua Prodi, Ketua Jurusan, Dekan, Kepala / Ketua unit terkait lainnya) Jadwal implementasi (sumberdaya) disusun secara detail oleh Pelaksana Harian PHK dan disampaikan ke seluruh unit terkait Setiap potensi masalah dikoordinasikan dgn Pimpinan Institusi sehingga penyelesaiannya melalui komando struktural Semua kontrak pengadaan barang & jasa diketahui oleh Pimpinan Institusi, dan copy kontrak di CC ke unit terkait untuk memudahkan pengecekan pada saat penerimaan barang / jasa

Koordinasi - 2 Reviewer TG di-SK-kan oleh Pimpinan Institusi atau Lembaga yang relevan. Pemenang disahkan oleh Pimpinan Institusi atau lembaga yang relevan. Rencana dan pelaksanaan Pengembangan Staf Dikoordinasikan dan disetujui oleh Pimpinan Institusi Rencana dan pelaksanaan Program Pengembangan (lokakarya, in-house training dll) dikoordinasikan dengan Pimpinan Institusi / Pimpinan unit kerja terkait

Lessons-learned Koordinasi antar unit terkait tidak maksimal, sehingga beberapa program berjalan parsial, bahkan pejabat struktural tidak mengetahui detail kegiatan yang sedang berjalan. Kegiatan tidak sesuai jadwal dgn alasan dana terlambat Kegiatan tidak diinisiasi lebih awal, terutama tahap persiapan yg tidak membutuhkan dana, seperti: Proses kompetisi TG Penyiapan tender CW, Alat, Buku (Pembentukan Panitia, Detail Spec, RKS) Pengadaan TA (TOR, Panitia Seleksi) Persiapan Staf Dev (Letter of acceptance lebih awal) Lokakarya (TOR, identifikasi nara sumber relevan)

Lessons-learned (Cont’) Pengelola keuangan tingkat institusi tidak memahami tata-kelola PHK sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan Administrasi keuangan tidak sesuai standar pengelolaan keuangan (bukti pengeluaran dan pencatatan) Alokasi / tingkat keketatan kompetisi TG tidak sesuai Panduan (1:3).

PHK-I Tahun 2011 Pencairan dana: satu termin (+ 38.4% dari total usulan semula) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa: Mengikuti Perpres No. 54 tahun 2010

Pelaporan dan Mon-Ev Penanda tanganan kontrak Pencaian dana Laporan interim Dan PIP thn berikutnya Laporan akhir Mon-Ev JanAprilAgustSeptDes Rekomendasi Pelaksanaan Tahun berikutnya Track record dari PT ybs Mei Monev Internal Panduan pengelolaan administrasi, keuangan dan pengadaan barang dan jasa Panduan penulisan laporan dan PIP

LAPORAN Laporan Interim Laporan Akhir Capaian indikator Kemajuan kegiatan Kemajuan Fisik Daya serap keuangan Perkiraan dan rencana penyerapan dana sampai dengan Desember 2011 Capaian indikator Hasil kegiatan Capaian Fisik Daya serap keuangan Rencana Pengembangan Tahun berikutnya

Pelaporan Penyerahan Laporan interim dan laporan akhir: Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Gedung DIKTI lantai 6 Jalan Pintu I Senayan