Dalam Era Desentralisasi Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-UGM Pengembangan System Surveillance Dalam Era Desentralisasi Sutjipto Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-UGM

Pengantar Desentralisasi sebagai kebijakan penting yang mempengaruhi surveillance

Mengayun jauh di tahun 1999 Pendulum: UU th 1999 centralization De-centralization

Mengayun kembali di tahun 2004 Pendulum: Mengayun kembali di tahun 2004 UU th 1999 UU th 2004 centralization UU 32 2004: Secara hukum sektor kesehatan tetap terdesentralisasi De-centralization

UU 32/2004: diikuti PP no 38/2007, pengganti PP 25/2000 PP 41 2007, pengganti PP 08/2003 Bagaimana dampak PP 38 dan PP 41 terhadap re-strukturisasi Dinas Kesehatan dan Departemen Kesehatan khususnya dalam sistem surveillance? Saat ini DinKes2 se Indonesia sedang sibuk memikirkan struktur baru

Logika Restrukturisasi PP 38/2007 Mempengaruhi Misi (Tupoksi) Dinas Kesehatan dan DepKes Strategi Baru untuk Pengembangan Feed Back Rancangan dan Struktur Organisasi yang baru PP 41/07 Sistem Penghasilan Sistem Evaluasi Kinerja

PP 38 dan Pendekatan Konkuren Central Government Provincial Government District and City Government Regulatory function Service Provision Financing function

Arti Konkuren ...setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Pengaturan Surveillance di PP 38/2007 SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Upaya Kesehat-an Pencegahan& Pemberantasan Penyakit Pengelolaan Survailans epidemiologi kejadian luar biasa skala nasional. Penyelenggaraan epidemiologi, Penyelidikan provinsi. penyelidikan kabupaten/kota.

Apa arti perbedaan kata pengelolaan dalam PP 38? Pengelolaan bisa/ boleh oleh Pusat, dan Propinsi- Kabupaten Kota. Penyelenggaran di daerah-daerah Pengelolaan oleh Pusat. Penyelenggaraan di daerah Jaminan Pembiayaan Regulasi: Perijinan Surveillance

Apakah sudah ada sistem surveillance oleh pusat? Kepmenkes no.1116/SK/VIII/2003  dalam sistem surveilans : Dibentuk unit surveilans dan unit pelaksana teknis surveilans Dibentuk jejaring surveilans antara unit-unit tersebut

Unit kerja Dinkes Kab/Kota Pusdatin UPT SubDin Kesga Pusat (Depkes) Jejaring Surveilans Unit utama Depkes Puslitbang UPT SubDin Kesga Propinsi Jejaring Surveilans Unit kerja Dinkes Prop Swasta : LSM/ perusahaan Jejaring Surveilans Unit kerja Dinkes Kab/Kota UPT SubDin Kesga Kabupaten/ Kota UPT Rumah Sakit UPT Puskesmas Hubungan struktural/ komando Hubungan koordinasi/ konsultatif

UPT Lembaga lain Terkait, mis : BTKL, POM Walikota/ Bupati Unit Surveilans Lintas Dinas Jejaring Surveilans Kepala Dinas Kesehatan Unit Surveilans Bagian Tata Usaha Bidang Bidang Bidang Bidang Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Jejaring Surveilans

Bagaimana kondisi sebenarnya

Apakah sistem pusat ini berjalan? Penelitian di berbagai propinsi dan kabupaten menunjukkan: Belum berjalan secara maksimal di daerah Belum ada Perda atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang merujuk ke KepMenkes. Pusat merasa sudah melakukan dengan surveilance di Program vertikal dan Lab BLK

Riset PMPK-DHS-1 Tahun 2007 – 2009 Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK) Fakultas Kedokteran UGM, Projek DHS-I,  riset mengenai penguatan Sistem Surveilans-Respons Kesehatan Ibu, Neonatus dan Anak  di 6 propinsi (Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Riau, NAD dan Bengkulu)  16 kabupaten/kota.

Pengamatan di daerah Ketidakjelasan “rumah” secara hukum dan jabatan fungsional epidemiolog di daerah Unit pendukung surveilans/unit surveilans sebagai “rumah” bagi para epidemiolog belum ada, Jabatan fungsional epidemiolog Surat Keputusan Menkes no 267 tahun 2008 mengatur pengorganisasian Dinas Kesehatan di tingkat daerah, tidak memiliki kekuatan hukum .  

Pengamatan di pusat Belum ada Unit Surveilans pusat yang tugas pokok dan fungsinya mengolah dan menginterpretasi data surveilans sehingga menjadi informasi kesehatan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan.

Situasi saat ini Surveillance banyak didanai dari pemerintah pusat Dana masuk dalam anggaran pusat yang bersifat vertikal program Tidak ada dana untuk pengembangan surveillance di daerah. Respon surveilance pusat banyak ke pencegahan tertier. Pencegahan sekunder-primer jarang.

Perjalanan Alamiah Penyakit Prev I Prev II Prev III Mulai ResTI Mulai Sakit Mulai sakit Klinis Sembuh, Catat, atau Mati Kasus ResTi Kasus A-Simptomatik Kasus Simptomatik Perjalanan Alamiah Penyakit = Proses kasus utk UKP = Himpunan kasus utk UKM

Situasi saat ini: Pusat Propinsi Kabupaten Program KIA Program TB Program Gizi Program ....dll Pusat Propinsi Kabupaten

Situasi Surveillance saat ini mengikuti program pusat: Surveillance Program KIA Surveillance Program TB Surveillance Program Gizi Surveillance Program ....dll Pusat Propinsi Kabupaten

Kelemahan: Daerah tidak melakukan surveillance secara maksimal Surveillance Program KIA Surveillance Program TB Surveillance Program Gizi Surveillance Program ....dll Pusat Propinsi Kabupaten Laporan tercerai berai. Belum ada analisis di daerah

Mengapa? Daerah tidak mempunyai Unit Pendukung Surveillance yang mantap Surveillance Program KIA Surveillance Program TB Surveillance Program Gizi Surveillance Program ....dll Pusat Propinsi Kabupaten

Unit PendukungSurveilans UPT Lembaga lain Terkait, mis : BTKL, POM Walikota/ Bupati Unit Surveilans Lintas Dinas Jejaring Surveilans Kepala Dinas Kesehatan Unit PendukungSurveilans Bagian Tata Usaha Bidang Bidang Bidang Bidang Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Jejaring Surveilans Unit Pendukung Surveilans belum berkembang, perlu kedudukan dan dana

Bagaimana strategi pendanaan agar Unit Pendukung Surveilance dapat berkembang di daerah? Mengembangkan dengan dana APBD Mengapa? Unit pendukung Surveilans merupakan Unit di pemerintah daerah yang dibutuhkan eksekutif Dana pusat biasanya sektoral (vertikal) , bukan bersifat wide (horisontal) Secara politis lebih dekat dengan penguasa daerah

APBN Pusat Propinsi Kabupaten APBD Surveillance Program KIA Surveillance Program TB Surveillance Program Gizi Surveillance Program ....dll Pusat Propinsi Kabupaten APBD

Peran Pemerintah di daerah mungkin berbeda-beda Kekuatan Ekonomi Rakyat rendah tinggi Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi 1 2 Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah 3 4

Siapa Pemberi Dana Unit Pendukung Surveillance? Pemda? Siapa Pemberi Dana Unit Pendukung Surveillance? Kekuatan Ekonomi Rakyat rendah tinggi Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi 1 2 Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah 3 4 Pemerintah Pusat?

Surveillance ?

Surveilans (Kepmenkes RI No. 1116, 2003) surveilans epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.

Proses Impact Input Output Outcome Monitoring Surveilans Evaluasi PendekatanSistem Proses Impact Input Output Outcome Monitoring Surveilans Evaluasi Output = Hasil langsung program. Outcome = perubahan status kesehatan yg diakibatkan oleh FR/Agen Penyakit/program pengendalian penyakit.

Fungsi Surveilans Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan merupakan subsistem dari SIKNAS, yang mempunyai fungsi strategis sebagai intelijen penyakit dan masalah-masalah kesehatan yang mampu berkontribusi dalam penyediaan data dan informasi epidemiologi

Tujuan Tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan dan peningkatan kewaspadaan serta respon kejadian luar biasa yang cepat dan tepat

INFORMASI = DATA YANG SUDAH DI KUM- PULKAN, DIOLAH, DIANALISIS, DAN DI INTERPRETASI INFORMASI = SESUATU YG DPT MENGHILANG- KAN KE-RAGU2-AN DLM PENGAMBILAN KEPU- TUSAN RELEVAN TEPAT CEPAT PENGELOLA DATA & INFO INFORMASI ADALAH DATA YG TELAH DIKUMPULKAN, DIOLAH, DI ANALISIS, DAN DI INTERPRETASI, SEHINGGA DAPAT DIPERGUNAKAN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJER

INDIKATOR DATA Informasi

Ruang lingkup 1. Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakit menular dan faktor risiko untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit menular. 2. Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak Menular Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakit tidak menular dan faktor risiko untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit tidak menular. 3. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakit dan faktor risiko untuk mendukung program penyehatan lingkungnan.

Ruang lingkup (lanjutan) 4. Surveilans Epidemiologi Masalah Kesehatan Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap masalah kesehatan dan faktor risiko untuk mendukung program-program kesehatan tertentu. 5. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap masalah kesehatan dan faktor risiko untuk upaya mendukung program kesehatan matra.

Harapan masa depan

Konsep Sistem Surveilens-Respons (WHO,2004)

8 Langkah Fungsi Pokok Surveilans-Respons Deteksi Kasus Registrasi Pelaporan Analisis dan Interpretasi kasus Respons Segera Respons Terencana Feedback BULETIN elektronik BULETIN elektronik Konfrimasi kasus

Surveilans - respons

Fungsi-Fungsi Pendukung Perumusan Protap & Petunjuk Pelatihan Supervisi Komunikasi Pengadaan Sumberdaya Koordinasi.

Mutu Surveilans Timeliness Completeness Usefulness Sensitivity Specificity Representativeness Simplicity Flexibility Acceptability Reliability Positive Predictive Value

Undang2, legislasi, peraturan IHR compliance Strategi surveilens Struktur surveilens Undang2, legislasi, peraturan IHR compliance Strategi surveilens Penyaluran data antar-tingkat administratif Penjaringan/kemitraan

Permenkes 971 tahun 2009 pasal 19 menyebutkan bahwa kompetensi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota : Harus mengetahui konsep Surveilans Respons . Telah mengikuti pelatihan Surveilans Epidemiologi, yang harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.

Terima Kasih..…. 47