Prinsip dan kode etik dalam bisnis

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BUDAYA PERUSAHAAN DAN ETIKA
Advertisements

DASAR KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI
Enterpreneur Intan Candra Wijaya
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Etika dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
TANGGUNG JAWAB SOSIAL SUATU BISNIS
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
ETIKA BISNIS.
H U K M P O S I T F Aditya Zainir Anggika Duta P Fariz Mochammad Kartika Listya P Putri Yuanisa Y Ranggaswara P Unggul Pratomo Yuvens Ardianto.
Pt.taman wisata candi Borobudur,Prambanan & Ratu Boko
Good Corporate Governance PT XXXXXXX (Persero)
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
KELOMPOK 1 AYU AGUSTIN (ERC1B011074) 2. HERLINA SINAGA (ERC1B011068)
PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Norma dan Etika bisnis Oleh Fenika S ( ).
Peranan Etika dalam Bisnis
Etika Bisnis, Pedoman Perilaku dan Manajemen Resiko
Prinsip dan Tujuan Etika Bisnis Peran Komunikasi dalam Organisasi
ETIKA KEPERAWATAN YUNIAR MANSYE SOELI.
ETIKA BISNIS purwati.
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
BUDAYA ORGANISASI dan Etika Organisasi
Good Corporate Governance
Pusat Pelayanan Teknologi
PERTEMUAN KE-6 PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS
PERTEMUAN KE- 5 LANJUTAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS
ETIKA BISNIS H AMRIN MULIA UN.
2 PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS
ETIKA DAN PROFESIONALISME PR Pertemuan 8
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
RESIKO NEXT.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
ETIKA MANAJEMEN.
ETIKA MANAJEMEN.
LINGKUNGAN ORGANISASI
prinsip-prinsip etika bisnis
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
LINGKUNGAN ORGANISASI
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
ETIKA BISNIS Hary Sulaksono, SE, MM.
Aspek Etika Bisnis dalam skb
Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial dalam bisnis internasional
Dampak dan Implikasi Bisnis yang ber-Etika
Etika Prilaku dari Pelaku Bisnis
KUNCI KEBERHASILAN PENERAPAN GCG (GOOD COORPORATE GOVERNANCE)
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Organ Perusahaan dan Pemangku Kepentingan.
PRINSIP – PRINSIP ETIKA BISNIS
BUDAYA ORGANISASI dan Etika Organisasi
Tinjauan Prinsip-Prinsip Corporate Governance
SELF ASSESMENT PELAKSANAAN GCG
Organ Perusahaan dan Pemangku Kepentingan.
BADAN USAHA MILIK NEGARA
Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip Transparancy, Accountability, Responsibility, Indepedency, dan Fairness (TARIF) Mata Kuliah : Manajemen Resiko.
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
BUDAYA DAN ETIKA ORGANISASI (Pertemuan ke-13)
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN ETIKA MANAJEMEN
ETIKA MANAJEMEN.
PT Pegadaian (Persero)
BUDAYA ORGANISASI dan Etika Organisasi
Etika Bisnis, Pedoman Perilaku dan Manajemen Resiko
GARIS BESAR BAB PENGERTIAN ETIKA PERAN ETIKA ETIK DAN ETIS ETIKET
Good Corporate Governance
BAB III PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS DAN ETIKA PROFESI
Dosen Pengampu: Achmad Sholihin, ST.,MM.
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
ETIKA KEPERAWATAN YUNIAR MANSYE SOELI. DEFINISI Keperawatan merupakan salah satu profesi yang bergerak pada bidang kesejahteraan manusia yaitu dengan.
Transcript presentasi:

Prinsip dan kode etik dalam bisnis ETIKA BISNIS MERUPAKAN SISTEM NILAI YANG DIJABARKAN DARI FILOSOFI PERUSAHAAN, PARADIGMA BISNIS, DAN BUSSINESS VALUES YANG DIANUT OLEH PERUSAHAAN SEBAGAI ACUAN UNTUK BERHUBUNGAN DENGAN LINGKUNGAN INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL.  MENGATUR HUBUNGAN ANTARA PERUSAHAAN  (DI DALAM PENGERTIAN INI ADALAH PERUSAHAAN SEBAGAI SUATU ENTITAS) DENGAN PELANGGAN, PEMEGANG SAHAM, INDIVIDU DALAM PERUSAHAAN, PETANI PLASMA, PEMASOK, KREDITUR, KOMUNITAS (PUBLIK), PEMERINTAH, AUDITOR, MEDIA MASSA, PESAING.  MENJELASKAN BAGAIMANA PERUSAHAAN (SEBAGAI SUATU ENTITAS) BERETIKA, BERSIKAP DAN BERTINDAK DALAM UPAYA MENYEIMBANGKAN KEPENTINGAN PERUSAHAAN DENGAN SELURUH STAKEHOLDER LAINNYA.   

PRINSIP ETIKA BISNIS SONNY KERAF (1998) PRINSIP OTONOMI, adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. PRINSIP KEJUJURAN, terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. PERTAMA, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. KEDUA, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. KETIGA, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan 

PRINSIP KEADILAN, menuntut agar setiap PRINSIP KEADILAN, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria rasional obyektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. PRINSIP SALING MENGUNTUNGKAN (MUTUAL BENEFIT PRINCIPLE), menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.  PRINSIP INTEGRITAS MORAL, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan/orang- orangnya maupun perusahaannya

PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS BAGAIMANA MENERAPKANNYA AGAR BENAR-BENAR DAPAT OPERASIONAL  MEMBANGUN BUDAYA PERUSAHAAN (CORPORATE CULTURE) MENENTUKAN VISI SEBAGAI SIKAP DAN PERILAKU ORGANISASI MEMBANGUN ETOS BISNIS ETOS BISNIS DITENTUKAN  OLEH GAYA KEPEMIMPINAN

PERAN PEMIMPIN DALAM MEMBENTUK BUDAYA KERJA KORPORATIF, yaitu: FIRST ADAPTER, penerima dan pelaksana pertama dari budaya kerja MOTIVATOR, untuk mendorong insan organisasi/ korporasi melaksanakan budaya kerja secara konsisten dan konsekuen ROLE MODEL, teladan bagi insan korporasi terhadap pelaksanaan budaya kerja   PENCETUS DAN PENGELOLA, strategi dan program budaya kerja sesuai kebutuhan korporasi

BISNIS YANG BAIK TANGGUNG JAWAB SOSIAL -SESUNGGUHNYA TIDAK BISA DILEPASKAN DARI KEHIDUPAN KITA SEBAGAI MANUSIA    -SANGAT ERAT TERKAIT DENGAN SISTEM NILAI YANG DIANUT OLEH MASING-MASING MASYARAKAT   PEMBENTUKAN BUDAYA KORPORATIF YANG BAIK  PALING MENENTUKAN:  ORANG-ORANGNYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL KETERLIBATAN PERUSAHAAN DALAM BERBAGAI KEGIATAN SOSIAL MERUPAKAN SUATU NILAI YANG SANGAT POSITIF BAGI PERKEMBANGAN DAN KELANGSUNGAN PERUSAHAAN DALAM JANGKA PANJANG. 

TANGGUNG JAWAB SOSIAL KETERLIBATAN SOSIAL PERUSAHAAN DI MASYARAKAT AKAN MENCIPTAKAN SUATU CITRA YANG SANGAT POSITIF.  BEBERAPA AKADEMISI DAN PRAKTISI BISNIS MELIHAT ADANYA HUBUNGAN SINERGIS ANTARA ETIKA DAN LABA.   DI ERA KOMPETISI YANG KETAT INI, REPUTASI BAIK MERUPAKAN SEBUAH COMPETITIVE ADVANTAGE YANG SULIT DITIRU.  KUNCI UTAMA KESUKSESAN ADALAH REPUTASINYA SEBAGAI PENGUSAHA YANG MEMEGANG TEGUH INTEGRITAS DAN KEPERCAYAAN PIHAK LAIN.  BERETIKA DALAM BISNIS TIDAK AKAN MEMBERI KEUNTUNGAN SEGERA  PARA PENGUSAHA DAN PRAKTISI BISNIS HARUS BELAJAR UNTUK BERPIKIR JANGKA PANJANG.

ETIKA DAN LABA DALAM BISNISBISNIS   BIAYA SOSIAL YANG DIKELUARKAN DIANGGAP SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.  USAHA2 IKUT MELESTARIKAN LINGKUNGAN, PERBAIKAN PRASARANA UMUM, PENYULUHAN, PELATIHAN, DAN PERBAIKAN KESEHATAN LINGKUNGAN WALAUPUN MEMERLUKAN BIAYA SOSIAL YANG SIGNIFIKAN, NAMUN SECARA JANGKA PANJANG SANGAT MENGUNTUNGKAN PERUSAHAAN BIAYA SOSIAL TERSEBUT BISA MENCIPTAKAN IKLIM SOSIAL POLITIK YANG KONDUSIF BAGI KELANGSUNGAN BISNIS PERUSAHAAN TERSEBUT. 

BIAYA SOSIAL DAN KELANGSUNGAN USAHA HUBUNGAN ANTAR INDIVIDU (DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN KARYAWAN) DALAM PERUSAHAAN.  HUBUNGAN INDIVIDU DENGAN PERUSAHAAN.  HUBUNGAN INDIVIDU DENGAN STAKEHOLDER LAINNYA.

ETIKA KERJA DI PERUSAHAAN MERUPAKAN S ISTEM NILAI Y ANG MENGATUR PELANGGAN : PEMILIK(Pemegang Saham) KOMUNITAS(Publik) AUDITOR PEMERINTAH PERILAKU PERUSAHAAN PEMERINTAH INDIVIDU(dalam Perusahaan) PEMASOK PETANI PLASMA PESAING MEDIA MASSA

STAKEHOLDER MAP USAHA PERKEBUNAN CONTOH:   STAKEHOLDER MAP USAHA PERKEBUNAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( CONTOH ETIKA BISNIS DALAM BUMN)  (KEP. MENEG. BUMN No. 117/M-MBU/2002, tgl 31 Juli 2002)  TRANSPARANSI, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.  KEMANDIRIAN, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. AKUNTABILITAS, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ (RUPS, Komisaris dan Direksi) sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.  PERTANGGUNGJAWABAN, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.  KEWAJARAN (FAIRNESS), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INTERAKSI PERUSAHAAN DENGAN PELANGGAN PERUSAHAAN MENGHORMATI HAK-HAK PELANGGAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.  PERUSAHAAN MEMENUHI KOMITMENNYA DARI SEGI HARGA, KUALITAS, WAKTU PENGIRIMAN, JAMINAN PRODUK MAUPUN LAYANAN PURNA JUAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUSAHAAN, PERATURAN DAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.  PERUSAHAAN MEMBERIKAN LAYANAN YANG SAMA KEPADA SEMUA PELANGGAN.  MANAJEMEN PERUSAHAAN TIDAK DIPERKENANKAN MEMBERI ATAU MENERIMA SEGALA BENTUK IMBALAN BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG.  PERUSAHAAN MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI MENGENAI PELANGGAN. 

INTERAKSI DENGAN PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN MEMPERLAKUKAN PEMEGANG SAHAM SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.  PERUSAHAAN MEMBERIKAN KINERJA YANG OPTIMAL DAN MENJAGA CITRA YANG BAIK UNTUK MENINGKATKAN NILAI BAGI PEMEGANG SAHAM.  PERUSAHAAN MEMEGANG TEGUH PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI INFORMASI ORANG DALAM (INSIDER INFORMATION) TERHADAP PERMINTAAN AKSES ATAS INFORMASI TERTENTU YANG SENSITIF DAN ATAU RAHASIA. 

INTERAKSI DENGAN MASYARAKAT (3) PERUSAHAAN TURUT MEMELIHARA LINGKUNGAN HIDUP YANG BERSIH DAN SEHAT DI SEKITAR PERUSAHAAN. PERUSAHAAN BESERTA UNIT-UNIT KERJANYA MEMBANGUN DAN MEMBINA HUBUNGAN YANG SERASI DAN HARMONIS SERTA BERUPAYA MEMBERI MANFAAT MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN.  PERUSAHAAN MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA, SERTA ASPEK SOSIAL, BUDAYA, ADAT ISTIADAT DAN AGAMA. 

INTERAKSI DENGAN PESAING (4) PERUSAHAAN MENJAGA TERCIPTANYA PERSAINGAN YANG ADIL, SEHAT DAN TRANSPARAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUSAHAAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.  PERUSAHAAN TIDAK DIBENARKAN UNTUK MENGEMBANGKAN KERJASAMA DENGAN PESAING YANG DAPAT MERUGIKAN PELANGGAN.  PERUSAHAAN TIDAK DIBENARKAN MENDISKREDITKAN PESAING.  PERUSAHAAN DAPAT MENCARI INFORMASI MENGENAI PESAING SEJAUH TIDAK MELANGGAR PERUNDANGAN YANG BERLAKU.  SELURUH INDIVIDU DALAM PERUSAHAAN TIDAK DIPERKENANKAN UNTUK IKUT SERTA BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DALAM KEPEMILIKAN DAN KEPENGURUSAN PERUSAHAAN PESAING.

INTERAKSI DENGAN PEMERINTAH (5) SEBAGAI REGULATOR  PERUSAHAAN MENJALIN HUBUNGAN YANG BAIK DAN KONSTRUKTIF ATAS DASAR KEJUJURAN DAN SALING MENGHORMATI.  PERUSAHAAN BERUPAYA MENDUKUNG PROGRAM NASIONAL MAUPUN REGIONAL KHUSUSNYA DI BIDANG PENDIDIKAN, SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA.

INTERAKSI DENGAN MEDIA MASSA (6) PERUSAHAAN BERPEGANG PADA KEBENARAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI SESUAI KODE ETIK JURNALISTIK DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.  PERUSAHAAN MENEMPATKAN MEDIA MASSA SEBAGAI MITRA KERJA YANG SEJAJAR, KARENA ITU PERLU DIBANGUN KERJA SAMA YANG POSITIF, SALING MENGHARGAI DAN SALING MENGUNTUNGKAN.  MANAJEMEN PERUSAHAAN TIDAK DIPERKENANKAN MEMBERI ATAU MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN BAIK LANGSUNG ATAUPUN TIDAK LANGSUNG.

ETIKA KERJA ( INDIVIDU DALAM PERUSAHAAN ) MENGATUR HUBUNGAN INDIVIDU DALAM PERUSAHAAN BERSIKAP, BERPERILAKU, BERINTERAKSI DAN MELAKUKAN PROSES KERJA DENGAN PIHAK-PIHAK DI DALAM DAN DI LUAR PERUSAHAAN DALAM MEMBANGUN BUDAYA KERJA DAN BUDAYA PERUSAHAAN