POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (POLSTRANAS)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KETAHANAN NASIONAL INDONESIA
Advertisements

NEGARA, HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,
DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN NEGARA
M O D U L XIII. MANAJEMEN NASIONAL, SERTA OTONOMI DAERAH
MENGANALISIS SISTEM POLITIK DI INDONESIA
Bagi Sarjana yang menganggap negara sebagai organisasi Kekuasaan Undang-Undang Dasar adalah:  Kumpulan asas yang menetapkan pembagian kekuasaan;  Menentukan.
M O D U L XI. NASIONAL TERHADAP KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
IMPLEMENTASI POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
WAWASAN NUSANTARA M O D U L V. MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN
ABDUL RASYID Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012)
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
 Dipandang sebagai cabang ilmu sosial Lahir di akhir abad 19 : berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya (sosiologi,
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
GEOPOLITIK BAB 8.
PASIRIA HARTATI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (POLSTRANAS)
BAB IV POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Pert. 6 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
Politik Luar Negeri Indonesia
Politik dan Strategi Nasional
Politik Strategi Nasional
PERENCANAAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
Demokrasi, Kewenangan dan Legitimasi
POLSTRANAS.
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
PERAN POLITIK MUHAMMADIYAH
Kekuasaan Presiden dalam Pemerintahan (Pembentukan Kabinet)
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 DR Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
Ketanegaraan Indonesia
POLITIK STRATEGI NASIONAL (POLTRANAS) STIE LAMPUNG TIMUR 2012
POLITIK STRATEGI NASIONAL
POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA
POLITIK STRATEGI DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
POLITIK STRATEGI NASIONAL
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
STRATIFIKASI POLTRANAS 2
Anang Zubaidy Universitas Islam Indonesia 2013
POLITIK STRATEGI NASIONAL
POKOK BAHASAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
POLITIK STRATEGI NASIONAL
Pancasila Sebagai Etika Politik
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA
KELOMPOK 4 Anggi fitriyani annisa syahnun maria serevina nidia christine stelia mardiana simanjuntak XII MIPA 6.
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
POLTRA-NAS Anggota: 1. Andryawan teguh prakoso
POLITIK STRATEGI NASIONAL
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (Polstranas)
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL ( POLSTRANAS )
Joko S.S. Hartono POLITIK STRATEGI NASIONAL.
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Nama : Ranny Firdaus Ria yuwinda
Politik dan Strategi Nasional
Ketanegaraan Indonesia
POLITIK STRATEGI NASIONAL
Politik dan Strategi Nasional Anang Zubaidy Universitas Islam Indonesia 2013.
STRATIFIKASI POLTRANAS
Anang Zubaidy Universitas Islam Indonesia 2013
POLITIK STRATEGI DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DESENTRALISASI & PEMERINTAHAN DAERAH
Politik dan Strategi Nasional Kelompok VI : 1. Audrey Z. Nalle ( ) 2. Kristin Rotte ( ) 3. Ketlin K. Kalla ( ) 4. Netty.
Disusun oleh : a) Ferdi Ardiyansyah b) Didin Wiranto c) Fuad Yazid d) Roby Ahmad.
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
(1) Pertemuaan Ke IV (Empat) MPK (2019)
Transcript presentasi:

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (POLSTRANAS) M O D U L XII. MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (POLSTRANAS) 1. Materi Kuliah Politik dan Strategi Nasional (Polstranas) a. Pengertian politik, strategi, dan Polstranas b. Dasar Pemikiran Polstranas c. Penyusunan Polstranas d. Stratifikasi Politik Nasional 2. Tujuan Pendidikan a. Tujuan Instruksional Umum Memahami Politik dan Strategi Nasional, khususnya mengenai pengertian politik, strategi, dan Polstranas; dasar pemikirannya; penyusunannya; serta stratifikasi politik nasional. b. Tujuan Instruksional Khusus Mampu menjelaskan Politik dan Strategi Nasional, khususnya mengenai pengertian politik, strategi, dan Polstranas; dasar pemikirannya; penyusunannya; serta stratifikasi politik nasional. 3. Uraian Materi Kuliah a. Pengertian Politik, Strategi, dan Polstranas 1) Pengertian Politik Kata “politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “Polistea”, yang terdiri atas kata “polis” artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan “teia” artinya urusan. Dalam bahas Inggris dapat diartikan “politics” dan “policy”. http://www.mercubuana.ac.id

d) Kebijakan Umum Merupakan kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. e) Distribusi = pembagian dan penjatahan nilai-nilai (values) dalam masyarakat. (Nilai adalah sesuatu yang diinginkan atau yang penting). Ia harus dibagai secara adil. 2) Pengertian Strategi Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang digunakan dalam peperangan. Tokoh-tokoh yang mempelajari strategi antara lain ialah Antoine Henry Jomini (1779 – 1869), Karl Von Clausewitz (1780 – 1831), dan Liddle Hart (abad XX). Menurut Jomini, strategi adalah seni menyelenggarakan perang di atas peta dan meliputi seluruh kawasan operasi. Clausewitz: pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk kepentingan perang. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik (dengan cara lain). Liddle Hart: seni untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana- sarana militer untuk tujuan politik. Dalam abad modern, pengertian strategi sudah digunakan secara luas, yang diartikan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan Ipoleksosbud Hankam) untuk mencapai tujuan. http://www.mercubuana.ac.id

Antara Suprastruktur politik dan Infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanismepenyusunan Polstranas di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Dalam pelaksanaan tugas ini, presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta badan koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Proses penyusunan Polstranas di tingkat suprastruktur politik dilakukan oleh presiden setelah menerima GBHN. Selanjutnya presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakannya. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Strategi nasional dilakukan para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden. Yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan (di dalamnya tercantum program-program yang lebih konkret yang disebut sasaran nasional). Proses Polstranas pada tingkat infrastruktur politik merupakan sasaran yang dicapai oleh rakyat Indonesia. Melalui pranata-pranata politik, masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam era reformasi saat ini, masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol pelaksanaan Polstranas, karena: http://www.mercubuana.ac.id