Road to Public Service Excellence Pengalaman Warta Ekonomi dalam Menyelenggarakan e-Government Award
Government 2 Sebagai majalah Dwi Mingguan Bisnis dan New Economy, Warta Ekonomi memiliki komitmen yang tinggi dalam pengembangan e-Government di Indonesia
Government Program Yang Dilakukan Lahirnya majalah Warta eGov Rubrik tetap e-Government E-Government Award (sejak 2002) Riset Berkala e-Government oleh PinPoint Research & Databases (PRD)
Government 4
5 E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government (The World Bank Group, 2001) E-Government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis pegawai, badan usaha, dan lembaga lainnya secara online [Menteri Negara Kominfo, 2002] Definisi e-Government
Government Tahapan e-Government E-Government Phase Transform Transact Interact Web Presence
Government PHASE 1PHASE 2PHASE 3PHASE 4 Web Presence Informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah. Interaction Terjadi komunikasi dua arah dalam layanan publik. Misal forum, layanan pengaduan. Transaction Layanan transaksi bagi masyarakat secara online mulai diterapkan. Transformation Pelayanan terintegrasi. Menghubungkan antar Pemerintah, Pemerintah dengan masyarakat, swasta, dan akademisi.
Government LPND Departemen/ Kementrian Dirjen & Lbg lain Propinsi Kabupaten/ Kota Kategori Kategori Lembaga
Government Kriteria Penilaian Kriteria Penilaian WebsiteKolaborasi e-Leadership Pelayanan Publik Investasi IT Proses Perubahan
Government Kriteria 1 PENILAIAN WEBSITE Identitas Tampilan Kualitas Isi Layanan Masyarakat 2 e-LEADERSHIP Visi Misi Pimpinan Komitmen TI 3 PELAYAN PUBLIK Jenis layanan Kualitas layanan Kinerja layanan
Government Kriteria 1 PROSES PERUBAHAN Perubahan manajemen layanan 2 INVESTASI IT Besaran investasi Efektifitas investasi 3 KOLABORASI Pihak-pihak yang berkolaborasi Manfaat kolaborasi
Government Penyusunan Peringkat KRITERIAATRIBUTBOBOTNILAITOTAL NILAI 1. Website lembaga 1. Identitas 2. Tampilan 3. Kualitas Isi 4. Layanan Masy 10% e-Leadership 1. Visi Misi Pimpinan 2. Komitmen TI 15% Pelayanan Publik 1. Jenis layanan 2. Kualitas layanan 3. Kinerja layanan 20% Proses perubahanPerubahan manajemen layanan15% Investasi IT 1. Besaran investasi 2. Efektifitas investasi 15% Kolaborasi 1. Pihak-pihak yang berkolaborasi 2. Manfaat kolaborasi 25%250
Government Penyusunan Peringkat RATINGNILAIKETERANGAN E 0 – 100Memenuhi <10% atribut penilaian EE 101 – 200Memenuhi % atribut penilaian D 201 – 300Memenuhi % atribut penilaian DD 301 – 400Memenuhi % atribut penilaian C 401 – 500Memenuhi % atribut penilaian CC 501 – 600Memenuhi 50 – 60% atribut penilaian B 601 – 700Memenuhi % atribut penilaian BB 701 – 800Memenuhi % atribut penilaian A 801 – 900Memenuhi % atribut penilaian AA Memenuhi % atribut penilaian
Government 14 Dokumentasi
Government Pemenang Research by PRD KATEGORI LEMBAGA TAHUN Propinsi 1. Jawa Timur1. DKI Jakarta1. DIY1. Jawa Timur1. DIY 1. DKI Jakarta 2. Jawa Barat2. Propinsi Jawa Barat 2. Jawa Timur2. DIY2. Jawa Timur2. Sulawesi Utara 2. Jawa Timur 3. Kepulauan Riau 3. DIY3. DKI Jakarta3. Jawa Barat3. Sulawesi Utara 3. Kalimantan Timur 3. Propinsi Riau Kabupaten / Kota 1. Jembrana1. Sragen 1. Kota Jogjakarta 1. Kebumen1. Kota Tarakan1. Berau 2. Kota Malang2. Kota Surabaya 2. Kota Malang2. Bantul2. Kota Bogor2. Kutai Timur2. Garut 3. Kota Surabaya 3. Kota Malang 3. Jombang3. Sleman3. Kutai Timur3. Kota Denpasar 3. Bontang Departemen 1. Dep Pertanian 1. Dep Pekerjaan Umum 1. Kimpraswil1. Dep Pendidikan Nasional 1. Kimpraswil 2. Dep Perindustrian 2. Bappenas2. Kementerian Koperasi & UKM 2. Dep Pertanian 2. Dep Dalam Negri 2. Dep Dalam Negeri 2. DirJen Bea & Cukai 3. Dep Kelautan dan Perikanan 3. Dep Pertanian 3. Dep Perindustrian 3. Kementrian Koperasi & UKM 3, Dep Pertanian 3. Kementrian Koordinator Polkam 3. Dirjen Pendidikan Tinggi Non Departemen 1. Badan POM1. BPS1. Sekertariat Negara 1. Bdn Koord Survey& Pemetaan 1. Bank Indonesia 2. Badan Tenaga Nuklir 2. Perpust Nasional 2. BKPM2. Bapepam2. BPS2. Bakorsurtanal2. BKKBN 3. BKKBN 3. Bappenas 3. Perpustakaan Nasional 3. Badan SAR Nasional 3. BPOM
Government Kontribusi thd Perkembangan e-Gov Indonesia* Makro Kontribusi Mikro * Belum dibuktikan oleh riset ada hubungan langsung sebab-akibat
Government 17 Dokumentasi
Government Dampak e-Government Award Web Presence100% Interaksi25%60%65%90%95% Transaksi5%10%12%22%30% Warta Ekonomi Perkembangan tahapan e-Government Lembaga Pemerintah
Government Dampak Warta Ekonomi terlibat dalam pengembangan e-Gov (Lomba web Deptan, ICT Award/INAICTA) Peningkatan mutu layanan masyarakat peserta (Banyaknya SIMTAP) Terjadi peningkatan tahapan (Misal dr web presence ke transaksi) Peningkatan kesejahteraan masyarakat (Peningkatan PAD, layanan lebih cepat, mudah, murah) Naiknya nilai investasi, meningkatkan PDRB, naiknya anggaran daerah, mendapatkan bantuan LN Dampak e-Government Award
Government Tumbuh Award / Pengukuran Sejenis dll Lomba Web Deptan PEGI INAICTA Tranparansi Award- Jabar Award Lain
Government 21 Bagaimana Pengaruhnya Secara Makro? Countries2008 Index2005 Index2008 Ranking2005 Ranking Singapore Malaysia Thailand Philippines Brunei Darussalam Viet Nam Indonesia Cambodia Myanmar Timor-Leste Lao Region World (Sumber: The World Bank)
Government Connected Government Integrasi aplikasi Data exchange Mengirimkan secara manual Mengirimkan secara otomatis dan periodik *Berdasarkan wawancara juri dengan finalis Pengertian Connected Government yang berkembang:
Government 23 Hasil Survey e-Government 2008 Kriteria Konektivitas NOKONEKTIFITAS PROP (N=13)KAB/KOT (N=47) YATDKYATDK 1Lembaga terhubung dengan sistem aplikasi e- Government lembaga lain 69.23%23.08%40.43%36.17% 2 Memiliki mekanisme komunikasi antar sistem e- goverment lembaga lain 61.54%30.77%44.68%29.79% 3Memiliki standar dalam pengembangan sistem aplikasi yang menjamin komunikasi antar sistem e- government lembaga lain 38.46%53.85%34.04%38.30% 4Mempunyai fitur yang mudah integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk transaksi pertukaran data dan informasi antar aplikasi e- government 38.46%53.85%36.17% 5Memiliki sistem yang user friendly, sehingga mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan 53.85%30.77%53.19%21.28%
Government 24 Lanjutan NOKONEKTIFITAS DEP/KMTR (N=15)LPND (N=5)DIRJEN (N=10) YATDKYATDKYATDK 1Lembaga terhubung dengan sistem aplikasi e-Government lembaga lain 46.67%33.33%40.00%60.00%20.00%50.00% 2 Memiliki mekanisme komunikasi antar sistem e- goverment lembaga lain 60.00%20.00%40.00%60.00%40.00%30.00% 3 Memiliki standar dalam pengembangan sistem aplikasi yang menjamin komunikasi antar sistem e- government lembaga lain 53.33%20.00%60.00%40.00%60.00%10.00% 4 Mempunyai fitur yang mudah integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk transaksi pertukaran data dan informasi antar aplikasi e- government 66.67%13.33%80.00%20.00%70.00%10.00% 5 Memiliki sistem yang user friendly, sehingga mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan 73.33%0.00%100.00%0.00%60.00%10.00%
Government 25 Gabungan NOKONEKTIFITASYATDKTIDAK MENJAWAB 1Lembaga terhubung dengan sistem aplikasi e- Government lembaga lain 43.33%36.67%20.00% 2 Memiliki mekanisme komunikasi antar sistem e-goverment lembaga lain 48.89%30.00%21.11% 3 Memiliki standar dalam pengembangan sistem aplikasi yang menjamin komunikasi antar sistem e- government lembaga lain 42.22%34.44%23.33% 4 Mempunyai fitur yang mudah integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk transaksi pertukaran data dan informasi antar aplikasi e- government 47.78%31.11%21.11% 5 Memiliki sistem yang user friendly, sehingga mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan 60.00%16.67%23.33%
Government LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA SWASTA PERGURUAN TINGGI MASYARAKAT Koneksi Layanan e-Government LEMBAGA PEMERINTAH
Government Peran TI dalam Lembaga Operasional Transformasi Stratejik Operasional IT ditempat hanya sebagai support operasional Tranformasi IT mampu meningkatkan value layanan Stratejik IT menjadi driver, memilik fungsi stratejik dlm layanan
Government CONNECTED ANTAR LEMBAGA LEMBAGA A LEMBAGA B INFORMASI Jumlah lembaga peserta e-Government Award yang sudah terhubung dengan aplikasi e-Government lembaga lain: 43,33%
Government Aplikasi, Pengguna Transaksi Data Interoperabilitas Teknis Interoperabilitas Semantik Interoperabilitas Organisasi Pilar Dimensi Interoperabilitas Sumber: Kominfo Interoperabilitas?
Government Di Tahap Mana? Strategic? Transformasi? Operasional? Jalan Menuju Connected Government Masih Panjang BKKBN adalah salah satu pelopor
Government Contact Person
Pinpoint Research & Databases (PRD) adalah sister company majalah Warta Ekonomi yang memberikan jasa riset yang terintegrasi dengan jasa pendataan / databases
PRD menyediakan jasa riset kualitatif dan kuantitatif dengan target perusahaan (B2B), lembaga pemerintah, maupun konsumen akhir. Cakupan wilayah riset meliputi wilayah Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, and Kalimantan
PRD secara reguler sejak tahun 2002 melakukan survey implementasi e-Government lembaga pemerintah di Indonesia
Gd. Warta lt 2 Jl. Kramat IV / no 11 Jakarta /
Road to Public Service Excellence