Bagian 7 – Sesudah UTS materi ini dapat diunduh di www. ebp. yolasite Bagian 7 – Sesudah UTS materi ini dapat diunduh di www.ebp.yolasite.com

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Salah satu isu etika akuntansi pajak adalah terbongkarnya kasus pelanggaran pajak oleh KAP KPMG pada tahun 2005. The Department of Justice dan the Internal Revenue Service (IRS), US pada tanggal 29 Agustus 2005, melaporkan pelanggaran pajak KPMG sebagai berikut:

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 “KPMG telah mengakui tindakan kriminal perpajakan, dan bersedia membayar denda dan pengembalian pajak US$436 juta. Di samping itu, KPMG juga menyetujui 9 stafnya, termasuk 6 partner KPMG dinyatakan telah melakukan tindakan kriminal dalam bentuk konspirasi kejahatan perpajakan”.

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Apa yang dilakukan petinggi KPMG? Para wajib pajak dengan pendapatan besar atau dengan capital gain besar dapat menurunkan kewajiban pajaknya dengan biaya 5 s.d. 7% dari jumlah kewajiban pajak yang akan dihindari. Komisioner IRS Mark Everson mengatakan “Profesional pajak seharusnya membantu orang membayar kewajiban pajak dengan benar, tidak lebih dan tidak kurang”.

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Beragam kasus konspirasi kriminal perpajakan di US dilakukan oleh para profesional dan orang-orang berpendapatan besar, mulai dari pengacara, akuntan, bankir, penasihat investasi, sampai dengan wajib pajaknya sendiri. Kasus kriminal bidang perpajakan tersebut di atas, adalah contoh dari pelanggaran etika bisnis dan etika profesi yang justru dilakukan oleh para profesional di bidang akuntansi dan perpajakan.

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Bentuk lain kejahatan pajak adalah seperti yang diulas dalam majalah business week tentang BLIPS (Bond Linked Issue Premium Structures” yang dijual ke paling tidak 186 orang kaya, dan telah mengakibatkan kerugian pajak paling tidak US$ 5 miliar.

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 CARA KERJA BLIPS: Klien meminjam uang dari bank asing untuk membeli forex dari bank yang sama. Kurang lebih dua bulan kemudian, klien menjual forex ke bank pemberi pinjaman, yang kemudian akan muncul phony tax loss (kerugian pajak artifisial). Kerugian ini kemudian digunakan untuk mengurangi capital gain atau pendapatan dari investasi lain.

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Akuntan Pajak memiliki tanggungjawab publik yang besar, misalnya: Jujur dalam melaporkan kewajiban pajak. Tidak menjadi bagian dari pelaku konspirasi kejahatan pajak. Tanda tangan akuntan adalah bukti pernyataan, yang siap di meja hijaukan, bahwa kewajiban pajak telah dihitung dengan ketelitian tinggi, berdasarkan bukti pendukung yang valid dan lengkap.

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Dalam pernyataan AICPA nomor 10 dan 11, tentang Standards for Tax Services, dikatakan sebagai berikut: 10 Sistem perhitungan pajak sendiri (self-assessment tax system), hanya dapat berfungsi efektif jika pembayar pajak melaporkan pendapatannya dengan benar dan lengkap..... Dst...

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Sebagai pendamping atas kewajiban pembayar pajak, akuntan memiliki kewajiban untuk mematuhi sistem, serta memastikan bahwa wajib pajak tidak membayar pajak lebih dari kewajiban legalnya. Pada standar nomor 11 dinyatakan dengan jelas bahwa akuntan memiliki tanggungjawab tidak hanya kepada klien tetapi juga kepada sistem, untuk mematuhi sistem.

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Tanggungjawab akhir atas penyajian fakta dan kewajiban pajak ada di tangan wajib pajak, tetapi akuntan memiliki kewajiban untuk menunjukkan kewajiban legal wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggungjawab ini sesuai dengan sifat dari sistem perpajakan, yaitu self-assessment system, wajib pajak dituntut untuk menghitung sendiri dengan jujur dan benar kewajiban pajaknya.

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Tanggungjawab akhir atas penyajian fakta dan kewajiban pajak ada di tangan wajib pajak, tetapi akuntan memiliki kewajiban untuk menunjukkan kewajiban legal wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggungjawab ini sesuai dengan sifat dari sistem perpajakan, yaitu self-assessment system, yang menuntut wajib pajak untuk menghitung sendiri dengan jujur dan benar kewajiban pajaknya.

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Akuntan pajak, sebagai fasilitator dalam pemenuhan kewajiban pajak, dituntut untuk bekerja dengan spirit hukum secara kontekstual, dan bukannya dengan spirit hukum secara tekstual untuk kemudian disiasatinya. Hukum pajak dikembangkan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting untuk dicapai, yaitu pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Namun demikian dalam setiap hukum selalu ada celah (loopholes) yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pribadi, dan jika setiap orang memanfaatkan celah hukum, maka tujuan hukum tidak akan pernah bisa dicapai, dan yang akan terjadi adalah kekacauan dan kebangkrutan.

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Hanya karena mayoritas orang tunduk pada spirit hukum secara kontekstual dan tidak mengeksploitasi celah hukum, maka hukum dapat tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Orang-orang yang memanfaatkan celah hukum adalah punumpang gelap yang mengambil keuntungan orang lain.

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 AICPA membantu anggotanya untuk dapat memenuhi tanggungjawab etikanya dengan mengembangkan standard yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja profesional anggota. Ringkasan dari Statement on Standards Tax Services (SSTS) yang dikembangkan oleh AICPA adalah sebagai berikut:

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Akuntan tidak boleh merekomendasikan jumlah pajak, kecuali jumlah pajak tersebut menggambarkan jumlah realistis kewajiban pajak wajib pajak. Akuntan harus melakukan upaya yang memadai untuk mendapatkan data dari wajib pajak, yang diperlukan untuk menjawab seluruh pertanyaan pajak yang kemungkinan bisa terjadi.

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Akuntan bisa mengandalkan informasi yang disajikan oleh wajib pajak atau oleh pihak ke tiga tanpa verifikasi. Tetapi akuntan harus mempertimbangkan dengan cermat implikasi dari informasi yang diperoleh, dan harus mengajukan pertanyaan jika informasi yang diperoleh dipandang salah, tidak lengkap, atau tidak konsisten. Akuntan juga harus membandingkan dengan jumlah kewajiban pajak periode-periode sebelumnya.

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Jika tidak dilarang oleh undang-undang atau peraturan, akuntan dapat menggunakan estimasi pajak yang dibuat oleh wajib pajak, terutama jika dipandang tidak praktis untuk mendapatkan bukti-bukti pendukung, sepanjang estimasi tersebut dipandang wajar berdasarkan data-data dan keadaan yang difahami oleh akuntan.

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Akuntan bisa merekomendasikan posisi kewajiban pajak atau membuat atau menandatangani laporan pajak yang mengandung elemen yang menyimpang dari ketentuan perlakuan pajak sesuai dengan administratif proceeding atau keputusan pengadilan pajak, dalam hubungannya dengan kewajiban pajak periode sebelumnya. Tetapi, akuntan harus mempertimbangkan terpenuhi tidaknya SSTS no. 1

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Akuntan harus segera memberitahu wajib pajak jika ditemukan kesalahan perhitungan pajak baik untuk kewajiban pajak periode yang lalu maupun untuk periode yang sedang berjalan. Akuntan harus memberikan rekomendasi tentang koreksi pajak yang harus dilakukan.

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Akuntan harus menggunakan kompetensi profesionalnya dengan cermat dan seksama untuk memastikan keandalan pelayanan jasa konsultasi pajaknya kepada klien.

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Sesuai dengan standard, tidak etis bagi akuntan untuk memenuhi permintaan klien menurunkan secara signifikan kewajiban pajaknya, karena menandatangani Surat Pemberitahuan Pajak sama dengan menjamin bahwa jumlah pajak terutang adalah benar dan lengkap.

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Akuntan yang menandatangani Surat Pembertahuan Pajak yang salah adalah nyata-nyata melakukan kebohongan dan juga melakukan pelanggaran etika. Meskipun harus diakui bahwa dalam akuntansi pajak memang terdapat area yang abu-abu serta problematik, yaitu area yang memungkinkan untuk mensiasati sistem dan peraturan perpajakan.

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Dalam SSTS no. 1 telah dinyatakan “akuntan pajak tidak boleh merekomendasikan atau mengambil posisi yang bersifat “mengeksploitasi” proses audit IRS. Tetapi secara jelas apa yang bisa dikategorikan sebagai “mengeksploitasi” sistem perpajakan?

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Renungkan kasus-kasus sebagai berikut: Anda keliru memperlakukan item tertentu sebagai pengurang pendapatan. Anda menyadari bahwa kekeliruan tersebut akan terdeteksi oleh IRS. Akankah Anda menceritakan kekeliruan tersebut kepada klien dan melaporkan kekeliruan dengan segala konsekuensinya, atau akan membiarkan saja kekeliruan tersebut?

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Renungkan kasus-kasus sebagai berikut: Anda menemukan bahwa utang pajak klien tahun sebelumnya, yang dihitung oleh konsultan pajak lain, memperhitungkan pengeluaran $3000 di atas pengeluaran yang sesungguhnya. Kesalahan tersebut tidak disengaja dan IRS kemungkinan tidak akan mendeteksi kesalahan tersebut.

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Renungkan kasus-kasus sebagai berikut: Akankah Anda mengkoreksi kesalahan tersebut, yang akan mengakibatkan klien membayar kekurangan pajak? Bagaimana jika utang pajak tahun lalu adalah hasil perhitungan Anda, sehingga kesalahan ada pada diri Anda?

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Renungkan kasus-kasus sebagai berikut: Anda menghitung pajak untuk klien yang sangat kaya, yang mampu memberi fee istimewa kepada Anda. Klien tersebut ternyata sengaja menyajikan informasi yang berakibat menurunkan kewajiban pajak secara ilegal. Akankah Anda meminta klien untuk mengkoreksi kesalahan atau Anda akan menutup mata dan mengisi formulir pajak sesuai dengan data yang disediakan klien?

Etika Akuntansi Pajak Ronald Duska Ch. 9 Renungkan kasus-kasus sebagai berikut: KAP tempat Anda bekerja menjual jasa teknik penghematan pajak kepada klien, dengan fee bersyarat 30% dari jumlah penghematan pajak plus out of pocket expenses. KAP akan mempertahankan teknik penghematan pajaknya di hadapan tim audit IRS, tetapi tidak di hadapan pengadilan, dan meminta fee 30% jika penghematan pajak benar-benar terwujud. Benarkah yang dilakukan KAP Anda? Apa kewajiban Anda atas kasus semacam ini?

Terimakasih