REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Jakarta, 1 Mei 2010 Paparan Penutup Musyawarah.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
Advertisements

REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
 Pembukaan WIB (Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa)  Babak Penyisihan WIB (Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa)  Pengumuman Hasil.
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
PANDUAN PENYELENGGARAAN
Oleh: Oswar Mungkasa Direktur Tata Ruang dan Pertanahan,Bappenas
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL SUMATERA I
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS Kerangka dan Agenda Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (RAKORBANGPUS) II Tahun.
DEKONSENTRASI PERENCANAAN BIDANG PKP TAHUN 2015
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
RENCANA KERJA ANGGARAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2014
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional
FORUM PEMBELAJARAN KLASTER 2 TAHUN OKT – 01 NOP 2013 BAHAMAS HOTEL & RESORT, BELITUNG PERTEMUAN 3.
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
Perencanaan Pembangunan
(Pengganti PP No. 21 Tahun 2004)
EXECUTIVE SUMMARY & RUNDOWN ACARA
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN GERAK JALAN KERUKUNAN
HARI PUSAKA DUNIA 2014 SERANG – BANTEN LAMA.
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
Jakarta, 18 Agustus Pengkajian kebutuhan Penyusunan rencana aksi Pelaksanaan Monev dan Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Terintegrasi dalam.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
Kerangka dan Agenda Pertemuan Bilateral antara Kementerian/Lembaga dan Bappeda Provinsi Pasca-Musrenbangnas Tahun 2010 dalam rangka Penyempurnaan Rancangan.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
PROSES DAN MEKANISME MUSRENBANG TAHUN 2012 DALAM RANGKA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
Alur Paparan Pendahuluan Kategori dan Mekanisme Penilaian
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
PEMBUKAAN FORUM KABUPATEN/KOTA (KEWILAYAHAN)
B A P P E D A Provinsi Jawa Barat PENJELASAN TEKNIS
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
Proses Penyusunan Anggaran BSN Tahun N Jan tahun N-1 Unit kerja mengusulkan RKA kepada ess 1 untuk penetapan prioritas Unit Kerja Ess 1. RKA hasil reviu.
FORUM SKPD SARANA PRASARANA
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
RENCANA DAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
PELAKSANAAN FORUM MUSRENBANG TAHUN 2018 Forum Perangkat Daerah
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK 2018
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
TIME SCHEDULE PENGGUNAAN E-PLANNING RKPD 2017
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Jakarta, 1 Mei 2010 Paparan Penutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2010 Paparan Penutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2010

Agenda Acara 1.Makan Malam Bersama (dimulai pada jam WIB); 2.Sambutan Penutupan Musrenbangnas Tahun 2010 oleh Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas; 3.Penandatanganan Nota Kesepakatan Musrenbangnas 2010 oleh Pemerintah Daerah yang diwakili oleh para Kepala Bappeda Provinsi dan Pemerintah Pusat yang diwakili Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas; 4.Pembagian CD Risalah Kesepakatan Sidang Kelompok Musrenbangnas 2010; 5.Hiburan dan Ramah Tamah.

Rekapitulasi Hasil Sementara Musrenbangnas 2010

Tahapan Tindaklanjut Pasca-Musrenbangnas 2010 RKP Risalah kesepakatan Sidang Kelompok Musrenbangnas 2010, khususnya untuk kegiatan yang belum disepakati dan masih perlu dibahas lebih lanjut, perlu ditindaklanjuti oleh K/L dan Bappeda Provinsi melalui Forum Bilateral Pasca-Musrenbangnas 2.Pembahasan pada forum bilateral K/L dan Bappeda Provinsi mengacu pada F1, F2, F3 dan F4 yang disesuaikan dengan risalah kesepakatan sidang kelompok Musrenbangnas 2010, dengan fokus pada beberapa kegiatan pokok dalam F1 yang masih dispute (belum disepakati), namun dapat ditambah dengan beberapa kegiatan pokok lainnya yang menurut daerah prioritas untuk disepakati untuk masuk dalam rancangan akhir Renja K/L, dengan mengacu pada F4 3.Forum bilateral antara K/L dan Bappeda Provinsi diharapkan dapat menyepakati beberapa kegiatan pokok usulan Pemda yang masih belum disepakati dalam Musrenbangnas 2010, dan akan diusulkan untuk difinalkan kesepakatannya pada Rakorbangpus II 4.Forum Rakorbangpus II akan membahas lanjutan kesepakatan dari Musrenbangnas 2010 dan forum bilateral K/L dan Bappeda Provinsi, untuk disepakati sebagai bahan masukan dalam rangka pemutakhiran rancangan akhir RKP 2011 dan Renja K/L terkait 5.Pemutakhiran rancangan akhir RKP 2011 sedapat mungkin memperhatikan arahan dari Inpres 1/2010 dan terutama Inpres 3/2010 khususnya yang terkait dengan perencanaan kegiatan pokok di tahun Kesepakatan yang diperoleh dalam Rakorpus II digunakan untuk mempertajam sasaran bidang dan wilayah dalam rancangan akhir RKP 2011 sebelum ditetapkan dalam Perpres 5

Risalah Musrenbangnas F1, F2, F3 UP-PD Risalah Musrenbangnas F1, F2, F3 UP-PD Rakorbangpus II F4 Daftar Kegiatan Renja K/L F4 Daftar Kegiatan Renja K/L Kelompok II Kelompok I Kelompok III Risalah Kesepakatan MUSRENBANGNAS 2010 AGENDA BILATERAL K/L DAN BAPPEDA PROVINSI DAN RAKORBANGPUS II PASCA-MUSRENBANGNAS Kelompok IV Paparan & Pembahasan finalisasi Renja K/L yang menampung hasil Bilateral K/L & Bappeda PERTEMUAN BILATERAL antara K/L & Bappeda Provinsi Pasca Musrenbangnas 2010 Konfirmasi Akhir Pemerintah Daerah Kesepa katan Final Penyempurnaan Rancangan Akhir RKP 2011 Tidak Sepakat Sepakat Dibahas Lebih Lanjut 1 Mei 2010 Pertemuan Bilateral 3 Mei 2010 Rakorbangpus II 4 Mei Mei 2010 BAPPEDA Provinsi Melakukan penelaahan dan penajaman daftar Kegiatan Renja K/L pada tiap provinsi (Form 4/ F4) Berdasarkan Risalah Kesepakatan (F1, F2, F3)

Kesepakatan Pembahasan Musrenbangnas Masih perlu dibahas lanjut pada Rakorpus II F4 dipertajam Bappeda Provinsi (F4 dipertajam berdasarkan risalah kesepakatan) Disiapkan untuk dibahas dalam Bilateral K/L Form F4 final hasil konfirmasi Forum Bilateral Rakorbangpus II penyempurnaan ranc akhir RKP Penetapan Perpres RKP 2011 Finalisasi Rancangan Akhir RKP 2011 Disepakati untuk masuk dalam RKP 2011 Disepakati untuk tidak masuk dalam RKP 2011 Risalah Kesepakatan PROSES PERTEMUAN BILATERALPASCA-MUSRENBANGNAS 2010 ANTARA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN BAPPEDA PROVINSI Bappenas, Senin, 3 Mei 2010 F4 Rekap Usulan per Provinsi Hardcopy F4 Final Musrenbangnas Persiapan Proses Output Input

Tindaklanjut Persiapan Pasca-Musrenbangnas 2010 RKP Risalah kesepakatan sidang kelompok Musrenbangnas 2010 akan dibakar dalam CD secara lengkap, dan disampaikan kepada seluruh K/L dan Bappeda Provinsi pada Sidang Pleno Acara Penutupan Musrenbangnas Risalah kesepakatan secara lengkap digunakan sebagai bahan forum bilateral K/L dan Bappeda Provinsi untuk membahas kegiatan pokok UPPD (F3) yang masih belum disepakati pada Musrenbangnas 2010, untuk disepakati dapat masuk dalam Renja K/L (F4) 3.Undangan Rakorbangpus II kepada seluruh Sekjen/Sesmen/Sestama K/L dan Kepala Bappeda Provinsi telah disiapkan dan akan segera disampaikan pada acara sidang pleno penutupan Musrenbangnas Dalam forum bilateral K/L dan Bappeda Provinsi, diharapkan dapat dikawal dan dipantau oleh Direktorat mitra kerja K/L, sehingga dalam pembahasan pada Rakorbangpus II dapat disampaikan kesepakatan yang konsolidatif menurut masing- masing kelompok prioritas RKP Dalam pembahasan pada Rakorbangpus II, dibagi dalam kelompok prioritas RKP 2011 seperti dalam Musrenbangnas 2010, guna konsistensi dan keberlanjutan kesepakatan Musrenbangnas yang difinalisasi dalam Rakorbangpus II, sebagai bahan masukan dalam rangka pemutakhiran rancangan akhir RKP

1.Input: Risalah Kesepakatan Musrenbangnas 2010, formulir F4 (Renja K/L per Provinsi) 2.Persiapan: Bappeda Provinsi mempertajam F4 (Daftar Renja K/L) berdasarkan “kegiatan yang perlu dibahas lebih lanjut” dalam Risalah Kesepakatan. Penajaman dilakukan langsung pada F4 hardcopy terlampir. 3.Proses #1: pada Desk K/L yang telah disiapkan untuk setiap K/L di ruang SG dan SS di Bappenas, Bappeda Provinsi menyampaikan F4 yang telah dipertajam kepada pejabat Biro Perencanaan K/L yang bertugas di Desk, untuk dikonfirmasikan guna perbaikan F4 Renja K/L, dan diparaf oleh K/L dan Bappeda Provinsi pada hardcopy F4 yang dikoreksi 4.Proses #2: di setiap Desk K/L dalam pembahasan Bilateral antara K/L dan Bappeda Provinsi, peran dari Direktorat Sektor Bappenas selaku mitra kerja K/L akan mencatat dan mengkoreksinya di dalam softcopy F4 pada notebook yang disiapkan di Desk K/L 5.Output #1: hasil final konfirmasi perubahan/penyempurnaan Renja K/L yang telah terekam dalam softcopy pada notebook Desk K/L, disampaikan oleh petugas dari Direktorat Sektoral mitra kerja K/L kepada Sekretariat Tim Materi Musrenbangnas 2010 dalam bentuk softcopy dan hardcopy F4 yang telah dikoreksi dan diparaf bersama 6.Output #2: final F4 (hardcopy) yang telah terkoreksi berdasarkan bilateral, akan disampaikan kepada K/L terkait dan Bappeda Provinsi pada Rakorbangpus II di hari berikutnya (4 Mei 2010) TAHAPAN PERTEMUAN BILATERAL PASCA-MUSRENBANGNAS 2010 ANTARA K/L DAN BAPPEDA PROVINSI Bappenas, Senin, 3 Mei 2010

10 AGENDA BILATERAL MEETING K/L DAN BAPPEDA PROVINSI PASCA-MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 Bappenas, Senin, 3 Mei 2010 WAKTU (WIB)ACARA Keterangan Registrasi Peserta Ruang SG Pembagian Desk K/L Ruang SG 1-5 dan Ruang SS Bilateral meeting K/L dan Bappeda Provinsi Fokus pembahasan pada risalah kesepakatan Musrenbangnas 2010 dalam rangka penyempurnaan Renja K/L Wilayah Sumatera A Wilayah Sumatera B Wilayah Jawa-Bali ISHOMA Lanjutan Bilateral Meeting K/L & Bappeda Provinsi Wilayah Kalimantan Wilayah Sulawesi Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

11 AGENDA RAKORBANGPUS II TAHUN 2010 Bappenas, Selasa, 4 Mei 2010 WAKTU (WIB)ACARAPenanggungjawab/Pembicara Keterangan Registrasi Peserta Ruang SG Sidang Pleno Pembukaan Sesmen PPN/Sestama Bappenas Laporan Kesepakatan Musrenbangnas 2010 Deputi Regional dan Otda Pengarahan dan Pembukaan Rakorbangpus 2010 Wamen PPN/Waka Bappenas Sidang Kelompok Prioritas RKP 2011 *) Ruang SG & SS (Paralel pada 4 Ruang Sidang) Pemaparan Kelompok I Prioritas RKP 2011 dan Kesimpulan kesepakatan untuk finalisasi RKP 2011 Deputi SDMK Fokus pembahasan pada kegiatan pokok yang telah disepakati pada forum bilateral K/L & Bappeda Provinsi sebagai masukan guna pemutakhiran rancangan akhir RKP 2011 Pemaparan Kelompok II Prioritas RKP 2011 dan Kesimpulan kesepakatan untuk finalisasi RKP 2011 Deputi SDALH & Deputi Ekonomi Pemaparan Kelompok III Prioritas RKP 2011 dan Kesimpulan kesepakatan untuk finalisasi RKP 2011 Deputi Sarpras Pemaparan Kelompok IV Prioritas RKP 2011 dan Kesimpulan kesepakatan untuk finalisasi RKP 2011 Deputi KUKM Sidang Pleno Penutupan: Laporan Kesepakatan, dan Sambutan Penutup Wamen PPN/Waka Bappenas Keterangan: *) Dengan adanya pararel 4 sidang pleno, maka setidaknya terdapat 4 wakil dari Bappeda Provinsi yang ditugaskan untuk masing2 kelompok *) Jumlah wakil K/L disesuaikan kelompok prioritas RKP 2011 terkait, sebagaimana pembagian pada sidang kelompok Musrenbangnas 2010

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI SELURUH PESERTA MUSRENBANGNAS 2010 SELURUH MATERI DAN RISALAH PEMBAHASAN MUSRENBANGNAS 2010 AKAN DISAMPAIKAN DALAM BENTUK CD, DAN DAPAT DIUNDUH PADA SITUS WEB BAPPENAS