RAPAT KERJA PT PLN (Persero) 27 – 28 Februari 2011 Persepsi Masyarakat terhadap PLN DIVAGA

I. PENDAHULUAN 2 Untuk mengetahui presepsi masyarakat terhadap PLN, telah dilakukan survei oleh: 1. PUSDIKLAT Survei ini adalah untuk mengetahui Tingkat Kepuasan Pelanggan atas pelayanan yang diberikan oleh PLN terhadap masyarakat, yang meliputi Penyambungan Baru, Penambahan Daya dan Gangguan. 2. KPK Survei ini adalah Survei Integritas Layanan Publik (ILP) yaitu untuk mengetahui sejauh mana proses pelayanan yang diberikan oleh PLN dari sudut keterbukaan informasi tentang biaya dan gratifikasi RAPAT KERJA PT PLN (Persero) 27 – 28 Februari 2011

II. HASIL SURVEI 3 1. Survei PUSDIKLAT RAPAT KERJA PT PLN (Persero) 27 – 28 Februari 2011 No.UNIT PLN /KP 2010KP 2009KP 2008 SELISIH Wil. N A D92.78%78.52%90.54%14.26% 2 Wil. Sumatera Utara84.66%81.61%74.67%3.05% 3 Wil. Sumatera Barat86.70%Tidak Disurvei92.50% 4 Wil. Riau94.07%79.68%77.62%14.38% 5 Wil. S2JB96.08%83.25%74.52%12.83% 6 Wil. Bangka Belitung92.60%84.42%80.22%8.18% 7 Wil. Lampung92.67%90.96%85.06%1.71% 8 Wil. Kalimantan Barat91.23%80.43%85.69%10.80% 9 Wil. Kalselteng95.89%92.71%83.99%3.19% 10 Wil. Kalimantan Timur101.39%90.58%80.40%10.82% 11 Wil. Suluttenggo90.09%75.69%57.16%14.40% 12 Wil. Sulserabar98.80%80.28%102.77%18.52% 13 Wil. Maluku87.25%80.88%78.80%6.36% 14 Wil. Papua93.66%90.83%83.74%2.83% 15 Wil.Nusa Tenggara Barat88.89%101.40%93.52%-12.51% 16 Wil.Nusa Tenggara Timur90.05%86.90%90.32%3.15% 17 Distr. Bali92.34%116.58%110.46%-24.23% 18 Distr. Jawa Timur85.63%86.44%83.56%-0.81% 19 Distr.Jawa Tengah & DIY89.61%84.59%95.06%5.02% 20 Distr. Jabar & Banten93.07%85.24%81.29%7.82% 21 Distr. Jaya & Tangerang88.02%81.37%79.97%6.65% Rata-rata91.63%86.62%84.85%5.01%

4 2. Survei KPK RAPAT KERJA PT PLN (Persero) 27 – 28 Februari 2011 Hasil Survey ILP Tahun 2007 s.d. Tahun 2010 Indikator CATATAN Jumlah instansi pusat peserta Survey Integritas Skor integritas PLN Minimal = 6 Peringkat Survey Integritas PLN23 dari 3030 dari 4031 dari 3927 dari 50 Th 2007 no 23 dari 30 Instansi yang di Survei Skor integritas instansi pusat tertinggi : Kementrian Pertanian Skor integritas instansi pusat terendah : Pemkot Medan Unit Layanan PLN : (1) Layanan Penyambungan & pemasangan listrik Minimal = 6 (2) Layanan gangguan Minimal = 6 (3) Layanan jaringan dan penambahan daya (4) Layanan Perubahan daya (5) Layanan penyelesaian pengaduan kelistrikan

5 Materi RAPAT KERJA PT PLN (Persero) 27 – 28 Februari Survei KPK Hasil Survey ILP Tahun 2010 per Unit NoAsal Kota Target ILP 2010 REALISASI PBGangguanILP 1Dis Jaya Dis Jabar & Banten Dis Jateng Dis Jatim75,235, Dis Bali * Wil Aceh * Wil Sumut64,305, Wil Sumbar* Wil Riau65,015, Wil S2JB65,887, Wil Babel65,706, Wil Lampung64,055, Wil Kalbar64,326, Wil Kalselteng* Wil Kaltim66, Wil Sulutenggo63,815, Wil Sultanbatar63,875, Wil Maluku64,595, Wil Papua64,906, Wil NTB65,125, Wil NTT* PLN Batam* PLN Tarakan* Catatan : * Tidak disurvey

6 RAPAT KERJA PT PLN (Persero) 27 – 28 Februari 2011 III. KESIMPULAN Dari hasil survei diatas terlihat bahwa: 1.Masyarakat puas terhadap layanan Penyelesaian Gangguan 2.Integritas pelayanan publik pada PLN masih perlu diperbaiki, yaitu dengan cara : a. Penerapan aturan yang jelas dan tegas b. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, memberantas adanya perantara meluruskan perilaku individu yang terlibat dalam pelayanan (petugas & pengguna). c. Melakukan sosialisasi/kampanye anti korupsi terhadap petugas dan pengguna layanan guna memberikan pengertian yang benar tentang konsep gratifikasi (bentuk gratifikasi, akibat gratifikasi, sanksi bagi pelaku gratifikasi. d. Pimpinan Unit harus menanamkan dan mempraktekkan sikap bahwa birokrat adalah “pelayan masyarakat” e. Menyusun SOP yang terinci serta melakukan sosialisasi lewat papan pengumuman, media IT, penjelasan petugas dll

7 RAPAT KERJA PT PLN (Persero) 27 – 28 Februari 2011 III. KESIMPULAN f. Penyusunan teknologi informasi yang tepat guna serta mudah dalam penggunaannya. g. Memberikan sanksi yang nyata terhadap petugas layanan yang menerima atau meminta imbalan/tips/biaya tambahan dalam melayani masyarakat. h. Perlu upaya yang serius dari pimpinan unit layanan untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi di unit layanan tersebut dalam bentuk praktek-praktek good governance, termasuk di dalamnya kampanye antikorupsi,

Terima Kasih …