Sehat memang bukan segala-galanya, tapi ….. segala-galanya tanpa sehat …… tidak ada artinya Sehat memang bukan segala-galanya, tapi ….. segala-galanya.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Advertisements

Jaminan Kesehatan Setelah 2014 ( ? ) Henni Djuhaeni Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UNPAD.
I Sistem Kesehatan dan Sistem Kesehatan Nasional (Indonesia) serta kaitannya dengan Pendidikan Tenaga Profesi Kesehatan Sistem Pendidikan Nasional serta.
Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Pada bulan September tahun 2000, perwakilan-perwakilan dari 189 negara menandantangani Millennium Declaration, yang mengandung 8 butir capaian. Delapan.
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
Critical review fungsi dan program Puskesmas
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PROGRAM KESEHATAN PERKOTAAN
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
KINERJA SISTEM KESEHATAN
Data: karakteristik individu, sangat sulit diinterpretasikan karena jumlahnya sangat banyak dan beragam bentuknya [nominal, ordinal, interval] dan sifatnya.
Issues of Health Services Henni Djuhaeni Medical Faculty of Padjadjaran University HSM Session 4.
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
Kebijakan Kesehatan.
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
Titus Priyo Harjatmo, M,.Kes Slide Diambil Dari Direktorat Gizi
MEMBANGUN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT MISKIN MELALUI FORUM DATA INDIKATOR MDGs KABUPATEN GRESIK PAPARAN KEPALA BAPPEDA.
PUSKESMAS Suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
Administrasi dan Kebijakan Upaya Kesehatan Perorangan
KONSEP DASAR PEMBIAYAAN KESEHATAN
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
Materi 3 Manajemen RS Smt 7-AKK-Kesmas
PENINGKATAN STATUS GIZI MASYARAKAT Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
Kebijakan Kesehatan.
PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN PROGRAM KULIAH KERJA
Materi 8 MK SIMKES S1 Kesmas
Lembaga Negara yang Independen
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
INDIKATOR PENCAPAIAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
Seputar kebijakan kemkes terkait uu 35/2009
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
OPTIMALISASI PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN Dalam rangka Percepatan Pencapaian MDGs 2015 Tjetjep Yudiana,SKM, M.Kes KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI KEPULAUAN.
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
PERSPEKTIF GENDER Oleh: Iwan Setiawan.
Arahan Deputi Pelatihan dan Pengembangan pada kegiatan
Implementasi Program Kesehatan Komunitas
KOMUNITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK PEREMPUAN (KomPEP - FE Unpas) FE - Universitas Pasundan (The Community of Economic Empowerment for Women)
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
PERSPEKTIF GENDER Oleh: Iwan Setiawan.
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
VISI INDONESIA SEHAT TAHUN 2015
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 12
KONSEP PEMBIAYAAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN
PERAN SERTA MASYARAKAT
INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 11
Praktikum Kesehatan Masyarakat Di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Seksi Promosi Kesehatan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Oleh: MARETALINIA.
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
ICPD dan MDGS Indikator dan Pencapaian di Indonesia
Disusun Oleh: ANDHIKA ARIYANTO ( )
SINKRONISASI KEBIJAKAN DAERAH VS DANA BOK
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Manajemen Informasi Kesehatan 1
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
Sesi 2: Konsep Dasar Pembiayaan Kesehatan
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN
Upaya akselerasi pencapaiaN SDGs. SDGs ( Sustainable Development Goals ) sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan.
Transcript presentasi:

Sehat memang bukan segala-galanya, tapi ….. segala-galanya tanpa sehat …… tidak ada artinya Sehat memang bukan segala-galanya, tapi ….. segala-galanya tanpa sehat …… tidak ada artinya

Peran Serta Stakeholder didaerah dalam Pembangunan Kesehatan Henni Djuhaeni Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UNPAD

PEMBANGUNAN ? Suatu proses perubahan yang berkesinambungan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual maupun material. Rasional Berdasarkan fakta Ada rencana Proses terkoordinasi Rasional Berdasarkan fakta Ada rencana Proses terkoordinasi Bersifat positif Kearah yang > baik Bersifat positif Kearah yang > baik Pe standar kehidupan Produktifitas Kedudukan, peran dan kesempatan yg sama Pe standar kehidupan Produktifitas Kedudukan, peran dan kesempatan yg sama TOLOK UKUR

Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mana ? Seluruh masyarakat : -Tanpa perkecualian -Tanpa dibeda-bedakan Seluruh masyarakat : -Tanpa perkecualian -Tanpa dibeda-bedakan Harus adil

ADIL HAKKEWAJIBAN

Struktur penduduk Sehat dan sejahtera bayi balita Usia sekolah remaja Dewasa, produktif dan pengangguran Usia lanjut : bekerja dan tak bekerja Apakah sudah ada SOLIDARITAS ? Apakah sudah ada KEADILAN ? Apakah sudah mendapatkan HAKNYA ? Apakah sudah melaksanakan KEWAJIBANNYA ? Dlm kandungan

WALAGRI = Manusia sehat & sejahtera lahir batin. ajén-inajén(nilai-nilai) budaya Sunda budaya Sunda, Jawa Barat ajén-inajén(nilai-nilai) budaya Sunda budaya Sunda, Jawa Barat Cageur (Sehat) Bageur (Baik) Bener (Benar) Pinter (Pintar) Singer (Cekatan) Cageur (Sehat) Bageur (Baik) Bener (Benar) Pinter (Pintar) Singer (Cekatan) Pembangunan Manusia di Jawa Barat Pembangunan Manusia di Jawa Barat Upaya Pembangunan Kesehatan Pendidikan Ekonomi Dasar Pertimbangan Wajib: Teori Blum Dasar Pertimbangan Wajib: Teori Blum

Pembangunan Kesehatan ? Pembangunan Kesehatan Sistem Kesehatan Nasional Status kesehatan Indikator: UHH, AKI dan AKB - Potential measures nation - to increase awareness, willingness and healthy life

Beberapa issue dalam sektor kesehatan Pembangunan kesehatan Desentralisasi Millennium Development Goals (MDGs) Human Development Index (HDI/ IPM) Human Development Index (HDI/ IPM) Penyerahan kewenangan Eradicate extreme poverty and hunger, Promote gender equality and empower women, Reduce child mortality, Improve maternal health, Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases Universal Coverage Sistem pendanaan kesehatan SKN

Education sector - adult literacy index - Combined GE ratio Education sector - adult literacy index - Combined GE ratio Economic sector Income percapita Economic sector Income percapita Health sector : -Life Expectancy -Maternal and child mortality Health sector : -Life Expectancy -Maternal and child mortality double burden of diseases double burden of diseases Health finance problem IPM Health Development National Health System Faktor – faktor yang mempengaruhi IPM

2 hal yang perlu pemikiran dalam pembangunan kesehatan Kebijakan lebih meningkatkan upaya preventif dan promotif tanpa melupakan kuratif dan rehabilitatif Kenyataan, upaya pelayanan kesehatan lebih kearah kuratif Kenyataan, fenomena pelayanan gratis yang lebih menggema Kebijakan memandirikan masyarakat untuk sehat

Contoh: MASALAH PELAYANAN KESEHATAN ? Penyakit infeksi Penyakit degeneratif Medrec & sim Pendanaan kesehatan SPO Masyarakat miskin Alkes & nonalkes Obat- obatan & BHP SDM Berlomba dgn waktu Pelayanan > kuratif

Tanggungjawab siapa?? Seluruh Stakeholders

Bagaimana caranya ?? Melalui pendekatan sistem

Sistem Kumpulan dari berbagai subsistem/unit/komponen yang bekerjasama dan saling berkaitan erat satu sama lain sulit untuk dipisahkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

SYSTEM Kumpulan unit yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda Tujuan organisasi Masing-masing unit sesuai kompetensinya, saling bergantung satu sama lain, sulit dipisahkan bekerja sama secara terpadu

Kabupaten Bandung Barat sebagai Sistem Pemerintah Daerah termasuk Dinas-dinas dan instansi lainnya Institusi swasta, lembaga independen dan LSM Camat (16), lurah/kepala (165) desa, RW dan RT Masyarakat Kabupaten Bandung Barat (KBB) Bekerjasama secara terpadu membangun KBB yang berwawasan kesehatan Masyarakat KBB yang sehat, bugar, produktif, mandiri serta sejahtera DPRD sebagai suprasistem DPRD sebagai suprasistem

Duduk bersama “ menggapai mimpi” Perencanaan terpadu tentukan: tujuan sesuai visi dan misi, program, Pencapaian, waktu, pembagian tugas sesuai kompetensi namun dalam koridor kebersamaan, sumberdaya, keluaran bertahap / jangka pendek/jangka menengah/jangka panjang Perencanaan terpadu tentukan: tujuan sesuai visi dan misi, program, Pencapaian, waktu, pembagian tugas sesuai kompetensi namun dalam koridor kebersamaan, sumberdaya, keluaran bertahap / jangka pendek/jangka menengah/jangka panjang

Tentukan : masyarakat sasaran Masyarakat pekerja informal Masyarakat mampu DITANGGUNG PEMERINTAH MAMPU MEMBAYAR SENDIRI PERSENTASE CUKUP BESAR ( ~ UNDANG-UNDANG) -Orang miskin -Tidak mampu -Penghasilan tidak tetap -Orang miskin -Tidak mampu -Penghasilan tidak tetap Bantuan sosial (social assistance) -Memenuhi kebutuhan dasar yg layak -Suplemen -Jaminan > -Jaminan privat -Jaminan kesejahteraan -Suplemen -Jaminan > -Jaminan privat -Jaminan kesejahteraan

Lakukan kajian masyarakat, a.l :  Pola Penyakit  PHBS  Kesehatan lingkungan  Status ekonomi (ATP & WTP)  Status sosial  Pemanfaatan program Jamkes/ Jamkesda/Jampersal  Kepuasan terhadap pelayanan (kesehatan / asuransi)  Pola Penyakit  PHBS  Kesehatan lingkungan  Status ekonomi (ATP & WTP)  Status sosial  Pemanfaatan program Jamkes/ Jamkesda/Jampersal  Kepuasan terhadap pelayanan (kesehatan / asuransi) Dukungan: suprasistem ? Stakeholders?

Lakukan intervensi secara terpadu bersama-sama dengan contoh nyata dari seluruh community leaders  Monitoring,  Kontrol, dan  evaluasi terus menerus,  Sehingga program berjalan sinambung.  Monitoring,  Kontrol, dan  evaluasi terus menerus,  Sehingga program berjalan sinambung.

Kabupaten Bandung Barat sebagai Sistem Pemerintah Daerah termasuk Dinas- dinas dan instansi lainnya Institusi swasta, lembaga independen dan LSM Camat (16), lurah/kepala (165) desa, RW dan RT Masyarakat Kabupaten Bandung Barat (KBB) Bekerjasama secara terpadu membangun KBB yang berwawasan kesehatan Bekerjasama secara terpadu membangun KBB yang berwawasan kesehatan Masyarakat KBB yang sehat, bugar, produktif, mandiri serta sejahtera DPRD sebagai suprasistem DPRD sebagai suprasistem Inovator Motivator Pendukung positif Partisipan Melakukan monitoring, kontrol dan evaluasi Community Leader

Simpulan : “bersama kita bisa, tapi …….. bukan hanya bicara……..lakukan langkah nyata” Insyaalloh, pembangunan KBB dapat kita tingkatkan Insyaalloh, pembangunan KBB dapat kita tingkatkan