Disampaikan Pada Acara RAPAT KERJA NASIONAL TAHUN 2014 BAPPEDA PROVINSI SELURUH INDONESIA oleh : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat/ Ketua Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia Gorontalo, 27 FEBRUARI 2014 Beyond The Expectation……Planning in Your Touch Screen On schedule and Just in Time…Trasnsparent, Quality and Accountability (TQA) for Indonesian Population in 2035

RKPINDO ONLINE PERWUJUDAN SATU PERENCANAAN INDONESIA 1 1.SATU RENCANA dalam mewujudkan koordinasi antar pemangku kepentingan pembangunan melalui perencanaan online; 2.SATU RENCANA yang dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3.SATU RENCANA yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan; 4.SATU RENCANA yang dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat; 5.SATU RENCANA yang dapat menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2 Tidak terikat waktu dan tempat dimana setiap usulan program dan kegiatan dari stakeholder dapat diperbaharui dan diketahui secara nasional Perencanaan dari setiap daerah berbasis pada data umum /sektoral yang berada di level nasional/provinsi, meminimalkan terjadinya ketidak akuratan indikator kinerja Perencanaan terintegrasi antar wilayah provinsi/kabupaten/kota dengan mengacu pada rencana pembangunan nasional Perencanaan program/kegiatan berbasis data dan keruangan didukung sumber data akurat yang dikelola di setiap clearinghouse Time less Accu racy Integra ted Spatial -Based

3 Transparent Data Semua data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tahapan dan menghasikan data untuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah One Gateway Interaksi perencanaan dalam satu pintu, baik eksternal maupun internal guna mendung perwujudan satu perencanaan nasional Permanent Recording Penyimpanan data yang terpadu, terstruktur dan Terpusat di dalam sistem RKPINDO Real Time Pengajuan usulan dan pengolahan data dapat dilakukan setiap saat 24 jam sehari, 7 hari seminggu

NATIONAL LEVEL PROVINCIAL LEVEL MUNICIPALITY/ CITY LEVEL DISTRICT LEVEL/ SUB DISTRIC LEVEL OPD DI SETIAP LEVEL PERENCANAAN MENJADI CLEARING HOUSE DALAM MENGOLAH USULAN PERENCANAAN DARI MASYARAKAT BAPPEDA BERFUNGSI KOORDINATOR DALAM SINKRONISASI USULAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN KOMITMEN MENEMPATKAN RKPINDO SEBAGAI GATE WAY DALAM PENGUSULAN KEGIATAN DARI DAN OLEH SETIAP STAKE HOLDERS BAPPENAS BERFUNGSI SEBAGAI KOORDINATOR PERENCANAAN LEVEL NASIONAL DAN KOORDINASI PERENCANAAN INTER REGIONAL DAN ANTAR WILAYAH PROVINSI 1 PEMUTAKHIRAN BERKALA PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN-PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA 4

EXCHANGE OF IDEAS DI ERA DIGITAL MELALUI ONLINE DAN REAL TIME; PERLU PARTISIPASI STAKEHOLDERS DALAM BIDANG PERENCANAAN; DIALOG, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERENCANAAN HARUS TEREKAM SECARA PERMANEN DAN CEPAT; PENINGKATAN EFEKTIFITAS PERENCANAAN, EFISIENSI WAKTU DAN BIAYA PERLU CEPAT PERLU CEPAT EXCHANGE OF IDEASUNTUK SATU KESATUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDONESIA YANG BERMUTU DAN AKUNTABEL PERLU CEPAT PERLU CEPAT EXCHANGE OF IDEASUNTUK SATU KESATUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDONESIA YANG BERMUTU DAN AKUNTABEL DIGAGAS MEWADAHI BUTIR DI ATAS RKPINDO Online DIGAGAS MEWADAHI BUTIR DI ATAS UNTUK MENJAWAB PERENCANAAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENJAWAB PERENCANAAN YANG BERKELANJUTAN SECARA NON HIRARKI DAN TIDAK MERUBAH KEWENANGAN DIGAGAS MEWADAHI BUTIR DI ATAS RKPINDO Online DIGAGAS MEWADAHI BUTIR DI ATAS UNTUK MENJAWAB PERENCANAAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENJAWAB PERENCANAAN YANG BERKELANJUTAN SECARA NON HIRARKI DAN TIDAK MERUBAH KEWENANGAN RATIONALE: Asosiasi BAPPEDA Provinsi Seluruh Indonesia 5

RKPINDO Online Exchanges Ideas Usulan Rencana Pembangunan Recording Data Reporting Data Pembangunan Asosiasi BAPPEDA Provinsi Seluruh Indonesia 6

7

8 FUNGSI PENDANAAN KABUPATEN/KOTA

9 TahapanTotal Belanja OPD Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Bantuan Keuangan HibahBantuan SosialBantuan DesaSubsidi

10 FUNGSI PENDANAAN OPD PROVINSI

Sudah Didistribusi Terealisasi Tidak Disetujui USER DPRDJumlah KegiatanAnggaran (Rp.) 11 Orang540200,579,516,000 Usulan Reses DPRD 11

ISIAN OPD/BIRO PROVINSI & PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA98 Terdiri dari : Keterkaitan Kebijakan1- 16 Kegiatan17-24 Pendanaan25-43 Smart Planning44-73 Kurva S74-97 Upload RKA

PENUTUP Perencanaan Sepanjang Hayat, Mari Rencanakan Pembangunan Daerah Sebaik-baiknya Informasi Lebih Lanjut: Asosiasi Bappeda Provinsi seluruh Indonesia adalah Asosiasi non badan hukum yang berkiprah di dunia maya; sebagai Forum intellectual exercise bagi para praktisi Perencana untuk pendalaman, peningkatan, dan perluasan kualitas dan efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam skema Satu Kesatuan Perencanaan Pembangunan Indonesia 14 Asosiasi BAPPEDA Provinsi Seluruh Indonesia