20/11/2014 Created by Djoko Sarwoko, SH., MH. TUADA PIDSUS MARI111/20/2014 be created by DJOKO SARWOKO, TUADAWAS MAHKAMAH AGUNG RI1 11/20/2014be created.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Advertisements

PARA PELAMAR YANG LULUS SELEKSI CPNS FORMASI UMUM TAHUN 2013

DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.

24/07/2013 PROSES PENYUSUNAN PROLEGNAS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Oleh: Dr. Wicipto Setiadi , S.H., M.H. Kepala Badan Pembinaan.

PENYIDIKAN Kelompok II M.Akbar Arafah

TATA CARA PEMERIKSAAN.

UNTUK MENJADI BADAN HUKUM

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Dasar Hukum Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun Undang.

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

Disampaikan Siti Roswati Handayani, SH., MPA. Yogyakarta, 17 Juni 2013.

HUKUM ACARA PENGUJIAN UU

Oleh : DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Karawang, 23 Juni 2014.

1 Drs. H.Abd. Hamid Pulungan, SH. MH (AHP) HT PTA Jambi SOSIALISASI SEMA No. 1 TAHUN 2014 PERLUASAN KETENTUAN PENGIRIMAN E-DOKUMEN UNTUK KELENGKAPAN PERKARA.

Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi

KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

PENGOLAHAN DATA (MS Excel)

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

TATA CARA PEMERIKSAAN KASUS

DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat

MEKANISME Pengangkatan jfu dan pemberian tunjangan kinerja

UPAYA BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

TELAAH PENGADUAN PEMERIKSAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Perkara Pidana, Penyidikan, dan Penuntutan

PENJELASAN DAN PENGARAHAN PENGAWAS SILANG UN SMP N 1 KARANGGEDE

STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN DALAM PEMBERANTASAN PRAKTIK MAFIA HUKUM DI BIDANG PERTAMBANGAN Oleh : DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH. MH. Ketua.

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN

PENJELASAN DAN PENGARAHAN PENGAWAS SILANG UN SMP N 1 KARANGGEDE

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Perdamaian DADING M.HAMIDI MASYKUR SH.M.Kn.

Wawancara-1 Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh seorang/ beberapa orang dengan seseorang/bebera orang lainnya. satu pihak sebagai.

SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang

SELAMAT BERJUMPA SELAMAT BERJUMPA.

PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN

Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan

TATA SURAT MENYURAT OLEH: SRI SULASTRI, M.Pd.

PROSES PERADILAN HAM.

PENUNTUTAN Dr.setyo utomo,sh.,m.hum

SKMHT Notariil ?.

PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016

FORMAT PEMBINAAN DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENYIDIKAN NEGARA.

Federasi Serikat Buruh

Launching SIWAS MA RI - Jakarta, 29 September 2016

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

PUTUSAN HUKUM ACARA PERDATA.

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 193 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Dan PENYIDIKAN PAJAK

PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA

DASAR PEMERIKSAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG.

WILUJENG IKA PURBOSARI, Tinjauan Yuridis tentang Akibat Hukum Pencabutan Keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan terhadap Kekuatan Alat.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PERKULIAHAN VII.

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

PERMA N0. 7 Tahun 2016 PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG ADA DI BAWAHNYA SK KMA NO. 069/KMA/SK/V/2009 TENTANG.

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAN PENINJAUAN KEMBALI

PRAKTEK HUKUM PERDATA PROGRAM REGULER PROGRAM PARAREL PENGAJAR:

SIMULASI PEMERIKSAAN (SOAL DAN KASUS)

Created by Mr.CHROME.

BAGAN TATA CARA MENGAJUKAN GUGATAN PHI

FORMAT PEMBINAAN PNS.

Tata Cara Pengajuan Banding Administrasi ke BAPEK

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

Transcript presentasi:

20/11/2014 Created by Djoko Sarwoko, SH., MH. TUADA PIDSUS MARI111/20/2014 be created by DJOKO SARWOKO, TUADAWAS MAHKAMAH AGUNG RI1 11/20/2014be created by DJOKO SARWOKO1 107/03/2013 Created by Dr.H.M.Syarifuddin,SH.MH. Kabawas MA RI.

07/03/20132 Created by Dr.H.M.Syarifuddin,SH.MH. Kabawas MA RI.

TIDAK ADA REKOMENDASI DARI KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING ATAU KETUA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA 07/03/20133 Created by Dr.H.M.Syarifuddin,SH.MH. Kabawas MA RI.

REKOMENDASI ADA AKAN TETAPI KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA TIDAK BERPENDAPAT TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN TIM PEMERIKSA 07/03/20134 Created by Dr.H.M.Syarifuddin,SH.MH. Kabawas MA RI.

REKOMENDASI KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING ATAU KETUA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAPAT BERBEDA DENGAN REKOMENDASI TIM PEMERIKSA DENGAN MEMUAT ALASAN HUKUMNYA MENGAPA BERBEDA 07/03/20135 Created by Dr.H.M.Syarifuddin,SH.MH. Kabawas MA RI.

BERITA ACARA TIM PEMERIKSAAN TIDAK ADA 07/03/20136 Created by Dr.H.M.Syarifuddin,SH.MH. Kabawas MA RI.

BERITA ACARA TIM PEMERIKSA TIDAK DITANDA TANGANI OLEH TERPERIKSA 07/03/20137 Created by Dr.H.M.Syarifuddin,SH.MH. Kabawas MA RI.

BERITA ACARA TIM PEMERIKSA IDENTITAS TERPERIKSA TIDAK LENGKAP. SEPERTI TEMPAT TGL LAHIR, NIP, PANGKAT/GOLONGAN, JABATAN 07/03/20138 Created by Dr.H.M.Syarifuddin,SH.MH. Kabawas MA RI.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TIDAK DILENGKAPI DENGAN RIWAYAT PEKERJAAN SEPERTI MASUK KERJA TAHUN BERAPA, PERNAH MUTASI KEMANA SAJA DENGAN JABATAN APA, BERAPA LAMA DISUATU TEMPAT 07/03/20139 Created by Dr.H.M.Syarifuddin,SH.MH. Kabawas MA RI.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TIDAK DI BUAT DALAM BENTUK TANYA JAWAB, MELAINKAN DALAM BENTUK RESUME 07/03/ Created by Dr.H.M.Syarifuddin,SH.MH. Kabawas MA RI.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TIDAK DIBUAT SATU PERSATU TERHADAP TERPERIKSA, PARA SAKSI, PIHAK TERKAIT, MELAINKAN DIBUAT KOLEKTIF BEBERAPA ORANG DALAM SATU BERITA ACARA 07/03/ Created by Dr.H.M.Syarifuddin,SH.MH. Kabawas MA RI.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TIDAK MEMUAT KESIMPULAN KRONOLOGI PERBUATAN YANG TERBUKTI 07/03/ Created by Dr.H.M.Syarifuddin,SH.MH. Kabawas MA RI.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SUDAH MEMUAT KESIMPULAN PERBUATAN YANG TERBUKTI, TETAPI TIDAK DICANTUMKAN PERBUATAN YANG TERBUKTI ITU MEMENUHI KETENTUAN PASAL BERAPA DARI PERATURAN MANA 07/03/ Created by Dr.H.M.Syarifuddin,SH.MH. Kabawas MA RI.

REKOMENDASI DARI TIM PEMERIKSA TIDAK MEMUAT HUKUMAN DISIPLIN APA YANG DIMOHONKAN MISAL PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT 07/03/ Created by Dr.H.M.Syarifuddin,SH.MH. Kabawas MA RI.

REKOMENDASI TELAH MEMUAT HUKUMAN DISIPLIN YANG DIMOHONKAN TETAPI TIDAK MEMUAT SESUAI PASAL BERAPA HUKUMAN DISIPLIN ITU 07/03/ Created by Dr.H.M.Syarifuddin,SH.MH. Kabawas MA RI.

TERIMA KASIH KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI DR. H.M. SYARIFUDDIN,SH.MH. Sms : nama pelapor#nip#satker#kota propinsi#nama terlapor#isi pengaduan Kirim ke No HP : /03/2013 Created by Dr.H.M.Syarifuddin,SH.MH. Kabawas MA RI.16