Oleh: A. MUDHOFIR, SPd.I.  Undang-undang Dasar 1945 pasal 31  UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  UU No. 14 Tahun 2005 tentang.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLIKASI REGULASI PENDIDIKAN TERHADAP GURU DAN DOSEN
Advertisements

Direktorat Pembinaan SMA
PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
Bismillahirrohmaanirrohiem
KEBIJAKAN BEBAN KERJA DOSEN
KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK
Kerangka Kerja Kompetensi TIK untuk Guru
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
PENGEMBANGAN SILABUS.
PENDIDIKAN YANG MEMERDEKAKAN Manajemen Pengembangan Akademik Guru dan Dosen Berwawasan Kearifan Budaya Lokal.
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASS WR WB, SERTIFIKASI GURU DLM JABATAN
OLEH: TIM DIREKTORAT KETENAGAAN DITJEN DIKTI
IMPLEMENTASI SISTEM BEBAN KERJA DOSEN ONLINE PASCA SERTIFIKASI DOSEN
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 84 TAHUN 1993 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA.
SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI Oleh Djoko Kustono Ketua Tim BKD Direktorat Pendidik.
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
SERTIFIKASI DOSEN 2010 adi-serdos TAHUN 2010, KUOTA NASIONAL (DILUAR PROF) KUOTA UNS ADALAH 270 DOSEN. TAHUN 2009, 4 DOSEN UNS YANGTIDAK.
HAK DAN KEWAJIBAN PNS PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
STANDAR PROSES PENDIDIKAN dan GURU DALAM PENCAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN
Jakarta, 15 Mei 2012 Kastrat FKG UI. KONSTITUSIONALITAS PENDIDIKAN TINGGI UUD 1945: hak mendapat pengajaran dan pembuatan sistem pendidikan nasional.
DRAFT ANGGARAN DASAR MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) MATEMATIKA SMA KABUPATEN TANAH DATAR PEMBUKAAN Bahwa Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana.
FPMIPA UPI - JICA. Membosankan Kurikulum berubah pembelajaan tetap Daya saing global rendah TIMSS 2003 Mat-35/46 Sains-37/46 Pelatihan tidak merata, tidak.
PENGEMBANGAN MODEL MATA PELAJARAN
TRIYONO UNIVERSITAS NEGERI MALANG YOGYAKARTA, 3 Juli 2011
Penyelenggara perguruan Tinggi Swasta Dalam Sistim Pendidikan Nasional
Layanan Bimbingan Konseling
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) KOMPETENSI INTI (KI) KOMPETENSI DASAR (KD) PPT
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Be a Good TRAINER.
Pokok – Pokok Pengaturan RUU Pendidikan Tinggi
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
1 MEMACU MUTU PROFESIONAL GURU Universitas Pendidikan Indonesia 2010 Disampaikan pada Seminar Pendidikan yang diselenggarakan Universitas Nusantara PGRI.
OLEH: BAGUS PRIYATNO KOPERTIS WILAYAH VI
PENGARUH KOMPETENSI GURU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA
Ketentuan Peraturan pedoman penyelenggaraan PT dan pelayanan Kopertis Wilayah III.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2010 BEBAN KERJA DOSEN & EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI.
PENGAWASAN KINERJA DOSEN (PENERIMA TUNJANGAN PROFESI/KEHORMATAN)
SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2009
ASS WR WB, SERTIFIKASI GURU DLM JABATAN Latar Belakang Dasar Hukum: Dasar Hukum: 1. UU RI No. 20/2003 (UUSPN) 2. UU RI No. 14/2005 ttg Guru dan Dosen.
Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
HANDOUT 1 TUGAS, KOMPETENSI, DAN PERAN GURU
Bagi para guru sebaiknya lebih ditekankan pada pembahasan slide hal: 5,6,7,8,9,
Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Kabag Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nala Sea Side Hotel 28 Mei 2014.
Hotel Nala Sea Side 25 Februari 2013 Curriculum Vitae Nama: Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Tgl Lahir: Bandung, 5 Nopember 1963 Pangkat/Gol: Pembina Tk 1.
AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006
Hakikat PKn.
Program Pembelajaran PAUD Oleh : Izzul Fitriyah.
Kode Etik PNS & Kode Etik Kementrian Keuangan
DIREKTORAT PEMBINAAN PTK DIKDAS DIREKTORAT JENDERAL DIKDAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN.
Sertifikasi GURU. LANDASAN HUKUM UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang GURU dan DOSEN a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan.
KERANGKA NASKAH AKADEMIK
PENILAIAN KINERJA GURU
Keprofesian Bidang Bimbingan dan Konseling serta Ketatalaksanaan Pendidikan Adriy.weebly.com.
Firdan A.R ( ) Ivan N ( ) Windi F ( )
PENGEMBANGAN SUPERVISI PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS PENINGKATAN PROFESIONAL GURU PAI PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI DI KABUPATEN SRAGEN OLEH SURATNO.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN.
TOTOK YUNIANTO ZEIN, Kompetensi Guru PKn Pasca Sertifikasi Guru di SMP Negeri di Kabupaten Bantul.
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA
PENGEMBANGAN SILABUS.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN TENTANG GURU DAN DOSEN
Kelengkapan peserta Diklat
Kelompok 2 Pascasarjana uninus bandung
LESSON STUDY Sebuah Model Pembinaan dan Pelatihan Guru
Transcript presentasi:

Oleh: A. MUDHOFIR, SPd.I

 Undang-undang Dasar 1945 pasal 31  UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  PP No. 19 Tahun 2007 tentang Standar nasional Pendidikan  PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dean Keagamaan  PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  Inpres No.1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan  Undang-undang Dasar 1945 pasal 31  UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  PP No. 19 Tahun 2007 tentang Standar nasional Pendidikan  PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dean Keagamaan  PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  Inpres No.1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan

 Kualifikasi akademik S-1 atau D-4  Tidak puas dengan pengetahuan, wawasan dan kemampuan yang ada. Ia selalu belajar dan mengasah kemampuan dan skill-nya.  Bila sudah S-1, ia akan belajar di S-2 dst  Aktif di MGMP/MK2MI/Organisasi profesi  Aktif mengikuti seminar/workshop/loka karya  Selalu bertanya kepada stackholder tentang kepuasan pelayanan  Tunduk patuh kepada organisasi

 Konsisten kepada siswa dan proses pembelajaran  Menguasai bahan, metode dan strategi belajar mengajar  Bertanggung jawab atas hasil belajar siswa lewat evaluasi  Mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukan  Seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat tempat ia belajar  Konsisten kepada siswa dan proses pembelajaran  Menguasai bahan, metode dan strategi belajar mengajar  Bertanggung jawab atas hasil belajar siswa lewat evaluasi  Mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukan  Seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat tempat ia belajar

 Prinsip BMTM:Hubungan antara tujuan guru dan siswa (KONEKSITAS)  Tidak memaksa  Bukan apa maunya guru  Sapaan sayang  Nyanyian  Beri hadiah  Ajakan main/simulasi  Metode BMTM jangan diajar oleh guru galak  Tidak mengenalkan huruf dan tidak ada istilah suku kata  Buat huruf sebanyak peserta didik  Imajinasi

 Ketrampilan Cekatan, Kecepatan, Ketekunan, Fleksibilitas, Penguasaan  Teknik Postur, Kontak Mata, Suara  Kesan Pertama Jangan bawa beban, Kelas tempat bahagia  Antusias Lincah, suara jelas, semangat  Wibawa

 abacada  kalamana  sajarapa

 ibicidi  kilimini  sijiripi  ibicidi  kilimini  sijiripi

 ubucudu  kulumunu  sujurupu  ubucudu  kulumunu  sujurupu

 ebecede  kelemene  sejerepe

 obocodo  kolomono  sojoropo

 tawagaha  yafanganya  vazatiwi

 gihiyifi  nginyivizi  tuwuguhu

 yufunguyu  vuzutowo  gohoyofo

 ngoyovozo  tewegehe  fengenye

 vezepa-k  ma-tda-nya-ng  me-mwa-hbe-r  sa-lku-sga-p

 ka-uma-gta-b  ra-yda-cta-j  ra-dku-ny

 khaprasya  qutridwi  kra

 PENGENALAN HURUF BESAR

 TERSERAH GURU