1 Badan Anggaran DPR Dan Memburuknya Citra Politisi di Mata Publik Minggu, 2 Oktober 2011.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

Lingkaran Survei Indonesia Oktober MAKIN SURAMNYA PARTAI & CAPRES ISLAM DI PEMILU 2014.
1 Memperingati Sumpah Pemuda Publik Sangat Kecewa Kiprah Politisi Muda Lingkaran Survei Indonesia Oktober 2011.
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
PADA MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU
START.
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA
Dua Tahun Presiden SBY Okt – Okt.2011 Lima Rapor Merah Satu Rapor Biru Lingkaran Survei Indonesia Okt
Strategi Nasional Literasi Keuangan
QUICK SURVEY PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NO 14 TAHUN 2012
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ELEKTRONIKA Bab 7. Pembiasan Transistor
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
TINJAUAN UMUM DATA DAN STATISTIKA
PENDUGAAN PARAMETER STATISTIK
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)
1 Merosotnya Leadership SBY di Mata Publik Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Juni 2011.
Menuju Reshufle Kabinet? Melorotnya Kepuasan Publik Atas Dua Tahun Kabinet SBY-Boediono Lingkaran Survei Indonesia Sept
Mari Kita Lihat Video Berikut ini.
Blunder Politik Demokrat ????
ANALISA NILAI KELAS A,B,C DIBUAT OLEH: NAMA: SALBIYAH UMININGSIH NIM:
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
DAN DEWAN PENASEHAT FKUB DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN DI DAERAH
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Peran Pemerintah Minimal Saja Lingkaran Survei Indonesia
Selamat Datang Dalam Kuliah Terbuka Ini
PUBLIK MAKIN MERASA TAK AMAN
Pendidikan Kewarganegaraan
Pendugaan Parameter dan Besaran Sampel
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Lembaga Survei Indonesia - IFES Indonesia Survei Nasional Pasca Pemilihan Umum Presiden 2014 Oktober 2014.
Luas Daerah ( Integral ).
KONFLIK-KONFLIK PILKADA YANG TERJADI SELAMA INI
TINJAUAN UMUM DATA DAN STATISTIKA
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
UKURAN PEMUSATAN DATA Sub Judul.
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8
Hubungan Antar Pemerintahan
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
PELUANG SUATU KEJADIAN
Siapa Pemenang Pilkada DKI?
TINJAUAN UMUM DATA DAN STATISTIKA
LANGKAH-LANGKAH melaksanakan SURVEI CONTOH
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
Algoritma Branch and Bound
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
SURVEI CONTOH PERTEMUAN KE-4.
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
PENDEKATAN KETRAMPILAN PROSES DALAM PEMBELAJARAN IPA
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Aspek Kerahasiaan dalam kegiatan Perusahaan
RAHASIA BANK Materi Kuliah.
Disampaikan pada acara :
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Peta kekuatan kandidat BUPATI dan aspirasi publik Menjelang
PILKADA PROVINSI BANTEN 2017
LAPORAN HASIL SURVEI DI PILKADA BANGKA BELITUNG 2017
EKSPOSE HASIL SURVEI NASIONAL
Presented by: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM
1 1 LAPORAN SURVEI DKI JAKARTA PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PILKADA DKI JAKARTA OKTOBER 2016.
Transcript presentasi:

1 Badan Anggaran DPR Dan Memburuknya Citra Politisi di Mata Publik Minggu, 2 Oktober 2011

REKOR MURI Survei Paling Akurat dan Presisi 2 6 Rekor terbaru MURI ( Museum Rekor Indonesia) Paling Presisi 1.Quick Count yang diumumkan tercepat (1 jam setelah TPS ditutup) 2.Quick Count akurat secara berturut-turut sebanyak 100 kali 3.Quick Count dengan selisih terkecil dibandingkan hasil KPUD yaitu 0,00 % (Pilkada Sumbawa, November 2010) Prediksi Paling Akurat 1.Survei prediksi pertama yang akurat mengenai Pilkada yang diiklankan 2.Survei prediksi akurat Pilpres pertama yang diiklankan 3.Survei prediksi akurat Pemilu Legislatif pertama yang diiklankan

METODOLOGI SURVEI Metode sampling : multistage random sampling Jumlah responden awal : 1200 responden Wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner Margin of error : ± 2.9% Semua populasi pemilih di Propinsi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi responden Pengumpulan Data : Sept

4 Q : Saya ingin meminta pendapat Ibu / Bapak mengenai POLITISI (anggota atau pengurus partai politik, pimpinan lembaga-lembaga politik dsb). Menurut penilaian Ibu/Bapak, seberapa baik kerja politisi saat ini? Apakah sangat baik, baik, buruk ataukah sangat buruk? Hanya 23.4% yang menyatakan Kerja Politisi Saat Ini BAIK Trust terhadap politisi saat ini sangat rendah!

5 Dalam waktu enam tahun Citra Positif Politisi drop 21% Q : Saya ingin meminta pendapat Ibu / Bapak mengenai POLITISI (anggota atau pengurus partai politik, pimpinan lembaga-lembaga politik dsb). Menurut penilaian Ibu/Bapak, seberapa baik kerja politisi saat ini? Apakah sangat baik, baik, buruk ataukah sangat buruk? Survei Sept Survei Sept Kerja Politisi Baik/Sangat Baik 44.2%23.4% Terjadi sesuatu selama enam tahun ini, Yang menyebabkan citra positif politisi drop drastis, 21%

6 Kategori Saya ingin meminta pendapat Ibu / Bapak mengenai POLITISI (anggota atau pengurus partai politik, pimpinan lembaga-lembaga politik dsb). Menurut penilaian Ibu/Bapak, seberapa baik kerja politisi saat ini? Apakah sangat baik, baik, buruk ataukah sangat buruk? Baik/Sangat baikBuruk/Sangat burukTT,TJ Kategori Desa-Kota (%) Desa26.6%44.7%28.7% Kelurahan/kota19.6%52.9%27.5% Citra Politisi di Kota Lebih Buruk Lagi Pemilih di kota lebih punya akses informasi Dibandingkan pemilih di desa

7 Kategori Saya ingin meminta pendapat Ibu / Bapak mengenai POLITISI (anggota atau pengurus partai politik, pimpinan lembaga-lembaga politik dsb). Menurut penilaian Ibu/Bapak, seberapa baik kerja politisi saat ini? Apakah sangat baik, baik, buruk ataukah sangat buruk? Baik/Sangat baikBuruk/Sangat burukTT,TJ Pendidikan (%) Lulus SD atau Dibawahnya26.9%40.8%32.3% Tamat SLTP/sederajat25.4%43.8%30.8% Tamat SLTA/sederajat24.0%61.2%14.9% Pernah Kuliah atau Diatasnya18.4%62.3%19.3% Di kalangan Terpelajar, Citra Politisi Lebih Buruk Lagi! Kalangan terpelajar (mahasiswa ke atas) Lebih punya akses ke informasi dibanding kalangan SLTA ke bawah

8 1.“Semakin responden/pemilih/ warga dewasa punya akses Ke informasi, semakin mereka kecewa dengan kerja politisi” 2. “Dalam waktu enam tahun, citra positif politisi drop 21%” 3.“Citra positif politisi di mata pemilih kini di titik nadir, hanya 23.4%” 4. Bahkan lebih banyak pemilih mengatakan politisi saat ini lebih buruk dibandingkan politisi era Orde Baru Temuan Riset

9 3Alasan Yang Menyebabkan Citra Politisi Drop 21% Dalam waktu 6 tahun? 3 alasan ini memang Hanya ada di enam tahun terakhir

10 Alasan 1 Jumlah politisi (menteri, mantan menteri, gubernur, walikota, bupati, anggota DPR, mantan anggota DPR yang diproses dan ditangkap karena kasus korupsi enam tahun terakhir Lebih banyak (>) Dibandingkan jumlah politisi untuk kasus serupa di era Orde Baru + Orde Lama + Zaman Pergerakan

11 Di daerah, sejak 6 tahun terakhir 125 Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati) Jadi tersangka, terdakwa, terpidana masalah korupsi Contoh kasus Suwarna, Mantan Gubernur Kaltim Syaukani, Mantan nBupati Kukar

12 Di pusat, sejak 6 tahun terakhir Menteri dan mantan Menteri Ditahan dan sedang diproses Contoh kasus Rokhmin Dahuri (mantan Menteri Kelautan) Hari Sabarno (mantan Menteri Dalam Negeri Yusril Ihza Mahendra (mantan Menteri Kehakiman) Andi Mallarangeng (Menpora) Muhaimin Iskandar (Menakertrans)

13 Di pusat, sejak 6 tahun terakhir 19 anggota DPR dan Mantan anggota DPR ditahan Kasus Miranda Goeltom Beberapa Anggota Banggar DPR sedang diproses Kasus korupsi Contoh kasus Angelina Sondakh (Kasus Sesmenpora) Tamsil Linrung (Kasus Menakertrans)

14 Diproses dan ditahannya 125 Kepala Daerah Beberapa menteri dan mantan Menteri 19 Anggota DPR dan mantan Anggota DPR Beberapa Anggota Badan Anggaran DPR Di periode 6 tahun ini Tak pernah terjadi di periode sebelumnya

15 Alasan Kedua “Dugaan” Tampilnya Pemain baru Yang Sangat Powerful “Oknum Lintas Partai” di Badan Anggaran DPR Seiring dengan menguatnya peran DPR paska reformasi 1998, menguat pula “oknum” di Banggaran DPR, mengkomersialkan kewenangannya, ikut mengatur orkestra jaringan mafia korupsi “berjemaah” modus baru

16 Skema Modus baru Korupsi “Berjemaah” dengan pemain baru: Oknum Lintas Partai di Badan Anggaran DPR Broker/ Calo “oknum” di Pemda Pengusaha “Oknum” Badan Anggaran DPR “Oknum” di Menteri -Lima pemain yang sedang diungkap dalam kasus korupsi di Menpora dan Menakertrans -Tak mustahil modus serupa terjadi di kementerian lain -Inisiatif korupsi berjemaah bisa dimulai oleh salah satu dari lima pemain itu. Namun korupsi itu hanya terlaksana dengan kerjasama lima pemain tersebut

17 Efek Korupsi Berjemaah Modus Baru - Jaringan korupsi sangat powerful karena melibatkan banyak kekuatan - Saling sandera antar partai karena masing masing oknumnya terlibat - Dana proyek menguap sekitar 30%-40% kualitas proyek di bawah nilai seharusnya Rakyat merasa dihianati karena para (“oknum”) politisi bersengkongkol merampok uang negara

18 Alasan 3 Sejak 6 tahun terakhir meluas social media (twitter, facebook, Bbgrup, milis online) Berita negatif mengenai politisi cepat sekali meluas Drop citra positif politisi Ikut dipercepat dan diperparah oleh social media

19 2 Rekomendasi Tak ada negara kuat, tanpa partai kuat Tak ada partai kuat, tanpa politisi yang dipercaya Politisi perlu kembalikan diharumkan melalui dua rekomendasi

20 Rekomendasi 1 Bersatunya aliansi civil society dan pers mendorong KPK melawan dan membongkar jaringan korupsi “berjemaah” modus baru dimana “Oknum” di Badan Anggaran DPR memainkan peran sentral Tuntaskan sampai menimbulkan efek jera

21 Rekomendasi 2 Perketat proses rekruitmen : - Pengurus partai - Anggota DPR - Kepala daerah - Menteri - Wakil partai untuk duduk di Badan Anggaran DPR dalam rangka pemerintahan yang lebih bersih

22 TERIMA KASIH