Rais Reskiawan Sekretaris Jenderal ISMKI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
Advertisements

KETENTUAN TENTANG DOSEN
Kerangka Kerja Kompetensi TIK untuk Guru
Disampaikan Dihadapan Mahasiswa S1. FK. UGM
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA
SERTIFIKASI DOSEN 2010 adi-serdos TAHUN 2010, KUOTA NASIONAL (DILUAR PROF) KUOTA UNS ADALAH 270 DOSEN. TAHUN 2009, 4 DOSEN UNS YANGTIDAK.
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO
PEMANTAPAN SISTEM SERTIFIKASI DOSEN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA AKADEMIK DAN PROFESIONALISME DOSEN TIM SERTIFIKASI DOSEN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN.
PEMBAHARUAN SISTEM SERTIFIKASI DOSEN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA AKADEMIK DAN PROFESIONALISME DOSEN SRI SUJANTI, SH Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah.
KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kebijakan Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan
Suatu upaya untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuannya, sekolah khususnya serta.
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
KOMPETENSI DIPLOMA 3 KEPERAWATAN
PERAN PROVINSI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN HASIL DISKUSI KELOMPOK I.
Disampaikan pada: SOSIALISASI SNMPTN 2015
STANDAR NASIONAL PENELITIAN (Permendikbud No. 49 tahun 2014)
Kebijakan Kemdikbud dalam Peningkatan
SISTEM REKRUTMEN DAN MATRIKULASI
REGULASI PENDIDIKAN TINGGI BIDANG KESEHATAN
Berbagi Pengalaman Upaya Meningkatkan Akreditasi Program Studi
“Mewujudkan Universitas Kutai Kartanegara Yang Unggul dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat untuk Menghasilkan Lulusan yang Bertaqwa.
ASPEK LEGAL DAN LEGISLASI DALAM PELAYANAN DAN PRAKTEK KEBIDANAN
PRINSIP PENGEMBANGAN SOAL UJI KOMPETENSI
Pendidikan Kedokteran di Era JKN & Pelaksanaan MDGs
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga
KURIKULUM INTI TEKNIK SIPIL BMPTTSSI draft-Februari 2015
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
KONSTITUSI TERKAIT TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (TTK)
Disampaikan Oleh : Drs.H.Andi M.Darlis,M.Pd.I
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
Pendidikan Sebagai Sebuah Sistem Munawar Ketua LP3M-UB
Kajian Aspek hukum Lembaga Akreditasi Mandiri dan Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi   PB.IDI – MKKI.IDI.
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALAHAYATI
ROADMAP PROFESI KEDOKTERAN
INFORMASI TEKNIS SEKRETARIS DITJEN BELMAWA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DISAMPAIKAN DALAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL.
PENGEMBANGAN LPTK DAN PPG
Disampaikan pada: SOSIALISASI SNMPTN 2015
Borang Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter
RANCANGAN UKDI DENGAN KEWAJIBAN INTRENSHIP DAN REMEDIAL
PERAN IDI DALAM PROGRAM INTERSIP DISTRIBUSI DOKTER
Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (PPG)
Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran
Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Konselor
Bab III Pekerjaan, Profesi, dan Profesional
MAGANG PHW ISMKI WILAYAH 4 TAHUN 2012
Dokumen SPMI Universitas Brawijaya 2017
Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK UGM
Bab I. Kebijakan Umum DEPARTEMEN DERMATOLOGI & VENEREOLOGI
“Aspikom dan Gagasan Pengembangan Akreditasi Mandiri
Perkembangan Kurikulum di Indonesia
Departemen MIKROBIOLOGI
KONSEP ETIK PRAKTIK KEPERAWATAN
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
DEPARTEMEN FISIOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN
ASPEK LEGAL DAN LEGISLASI DALAM PELAYANAN DAN PRAKTEK KEBIDANAN OLEH : YUSNI FAUZIAH, S.Tr. Keb.
Disampaikan pada: SOSIALISASI SNMPTN 2015
Masa awal (1995 – 2009) Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Indonesia adalah lembaga independen, sebuah organisasi not for profit yang berkomitmen.
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
ETIKA PROFESI KESEHATAN MASYARAKAT
Abriloka Vidu Nugroho, AMK, S.Kep, M.Kes. 80 an Pekerja Kesehatan 90 an Tenaga Keperawatan 2000 Profesi Perawat Abriloka Vidu Nugroho, AMK, S.Kep, M.Kes.
PENDIDIKAN KEPERAWATAN (Profesi ners) DI INDONESIA
Sinergitas Pengelolaan Program Pascasarjana di Universitas Andalas
Bahan Diskusi : “Pengembangan KURIKULUM PT sesuai SN DIKTI dan R. I 4
Transcript presentasi:

Rais Reskiawan Sekretaris Jenderal ISMKI Praktek Baik UK Sebagai Bagian dari Penjamin Mutu Pendidikan Kedokteran Rais Reskiawan Sekretaris Jenderal ISMKI ISMKI.ORG

Tujuan Pendidikan Kedokteran Menghasilkan dokter dan dokter gigi yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi UU Pendidikan Kedokteran

UU Pendidikan Kedokteran Memenuhi kebutuhan dokter dan dokter gigi di seluruh wilayah NKRI secara berkeadilan Meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknology di bidang kedokteran dan kedokteran gigi UU Pendidikan Kedokteran

Pendekatan Sistem Alur Pendidikan Kedokteran Menuju Pelayanan Kesehatan Standar Pendidikan Standar Kompetensi Standar Pelayanan INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME Proses Seleksi Mahasiswa Kurikulum (KBK) Lulusan yang Kompeten Dokter yang sesuai dengan tujuan pendidikan kedokteran

Uji kompetensi sebagai tahapan yang harus dilalui untuk medapatkan sertifikat kompetensi (UU Praktik kedokteran) Untuk menyelesaikan program profesi dokter mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional. (UU Pendidikan kedokteran)

Menurut data 2010 – 2012, dari 71 kampus yang terdaftar, ada 27 kampus yang tingkat kelulusan UKDI nya dibawah 50% atau belum memiliki lulusan Menurut surat edaran DIKTI nomor 672/E.E3/KM/2014 ada 23 fakultas kedokteran yang diharuskan menerima hanya maksimal 50 mahasiswa baru. Kuota penerimaan 50 maba adalah FK yang berakreditasi C dan tingkat kelulusan UKDI <50% atau belum memiliki lulusan. Hasil rata-rata UK-CBT XXIX adalah 64,73 dengan nilai kelulusan 66.

Pendekatan Sistem Alur Pendidikan Kedokteran Menuju Pelayanan Kesehatan Standar Pendidikan Standar Kompetensi Standar Pelayanan INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME Proses Seleksi Mahasiswa Kurikulum (KBK) Lulusan yang Kompeten Dokter yang sesuai dengan tujuan pendidikan kedokteran

UK yang baik Berbasis Aturan

Permendiknas nomor 30 tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan UK mahasiswa program profesi dokter dan dokter gigi Pasal 9 : (1) Biaya penyelenggaraan UK terintegrasi pada biaya pendidikan program profesi dokter atau dokter gigi sesuai dengam ketentuan perundangan.

SK Panitia Nasional Uji Kompetensi nomor 004/PNUKMPPD/SE/08/2014

Keputusan Dirjen DIKTI nomor 27/DIKTI/Kep/2014 tentang PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER TAHUN 2014 - 2015.

Uji kompetensi dilaksanakan secara bersama antara DIKTI, AIPKI, dan IDI dengan pantia nasional sebagai penyelenggara Bagaimana dengan pelaksanaan Uji kompetensi setelah 2015?

Proses Persiapan UK Proses bimbingan dan try out UK adalah tanggung jawab Fakultas Kedokteran sehingga beban pembiayaan tidak dibebankan kepada mahasiswa. Persiapan UK tidak hanya terbatas di Try out dan bimbingan UK, tetapi harus secara menyeluruh.

Hal lain yang mendasar dan perlu menjadi perhatian khusus para pimpinan Fakultas

Surat Edaran Dirjen DIKTI nomor 576/E/HK/2013 tentang jumlah mahasiswa baru yang diterima oleh fakultas kedokteran.

Dari 31 Fakultas kedokteran yang kami survey melalui Ketua BEM, terdapat 6 yang tidak sesuai aturan

NO Nama Institusi Akreditasi Jumlah Mahasiswa Baru 2014 Biaya UKDI 1 Universitas Andalas A 250 Gratis 2 Universitas Yarsi 295 1 juta 3 Universitas Katolik Atma Jaya 240 4 Universitas Padjajaran 5 Universitas Islam Indonesia 143 6 Universitas Negeri Sebelas Maret 248 7 Universitas Brawijaya 235 8 Universitas Udayana 257 9 Universitas Hasanuddin 313 10 Universitas Airlangga 11 Universitas Sriwijaya 227 12 Universitas Malikussaleh B 67 - 13 Universitas Muhammadiyah Palembang 89 14 Universitas Kristen Maranatha 155 15 Universitas Pelita Harapan 206 16 Universitas Islam Bandung 188

17 Universitas Lambung Mangkurat B 150 1 juta 18 Universitas Mulawarman 72 2 juta 19 Universitas Muhammadiyah Malang 187 20 Universitas Muslim Indonesia 159 Gratis 21 Universitas Kristen Widya Mandala 100 - 22 Universitas Pembangunan Nasional 157 23 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 190 24 Universitas Jember 109 25 Universitas Hang Tuah 200 26 Universitas Jambi C 114 27 Universitas Tanjung Pura 79 28 Universitas Swadaya Gunung Jati 78 29 Universitas Palangkaraya 52 30 Universitas Halu Oleo 140 31 Universitas Warmadewa 81

Implikasinya adalah surat keputusan DIRJEN DIKTI nomor 547/E Implikasinya adalah surat keputusan DIRJEN DIKTI nomor 547/E.E3/DT/2014 belum bisa diaplikasikan untuk saat ini.

Dokter Layanan Primer

Primary Care Physician American Academy of Family Physician Generalist physician who provides definitive care to the undifferentiated patient at first contact , continue responsibility for providing the patient's care. Must be specifically trained to provide primary care service Commonwealth Fund pub. 1564 Vol. 27 . Nov 2011 GP as small private businesses providing a range of family medicine services (pediatrics, psychiatry, geriatric, etc) Receive most or all of their funding from the government (Australia and England) or through universally mandated private insurance coverage (the Netherlands) UU no.20 tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter Dokter adalah dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis, subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Underline merah menunjukkan bahwa UU telah memisahkan dokter dan dokter layanan primer sebagai 2 profesi yang berbeda karakter.

Posisi Program Dokter Layanan Primer Program dokter layanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan kelanjutan dari program profesi dokter dan program internsip yang setara dengan program dokter spesialis. Sumber: UU Dikdok no. 20 tahun 2013

MENGAPA DIBUTUHKAN DOKTER LAYANAN PRIMER (DLP)? Distribusi dokter yang tidak merata Implementasi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional sangat tergantung pada jumlah, kualitas dan komitmen DLP. Sistem pelayanan kesehatan yang lebih kepada layanan spesialis tidak efisien dan lebih mahal. Upaya pencegahan, dan pelayanan berkelanjutan, yang merupakan dasar dari layanan primer, dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diterima oleh pasien dan masyarakat.

Dampak Strategis DLP Pembiayaan program yang sangat tinggi Infra struktur Pelaksana sarana-prasarana Dosen, kekurangan dokter Pembiayaan program yang sangat tinggi Ketersediaan dosen dengan kualifikasi DLP Jumlah Fakultas Kedokteran Pelaksana Sarana dan prasarana yang dimiliki

Pembiayaan yang sangat tinggi Beban pembiayaan diberikan kepada siapa?

BAGAIMANA KOMPETENSI DOKTER LAYANAN PRIMER ?

Perbedaan pada kompetensi No. Kompetensi dr DLP I Profesionalitas yang luhur 1. Berke-Tuhanan Yang Maha Esa/Yang Maha Kuasa x 2. Bermoral, beretika dan disiplin 3. Sadar dan taat hukum 4. Berwawasan sosial budaya 5. Berperilaku profesional a . Berdedikasi pada potensi masyarakat - b. .Mumpuni dalam berilmu kedokteran II Mawas Diri dan Pengembangan Diri 6. Menerapkan mawas diri 7. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat 8. Mengembangkan pengetahuan c . Mengembangkan tekhnologi praktis klinis d . Mengajar ilmu dan ketrampilan kedokteran keluarga PDKI, 2010

Perbedaan pada Kompetensi No. Kompetensi dr DLP III Komunikasi efektif 9. Berkomunikasi dengan pasien dan keluarga x 10. Berkomunikasi dengan mitra kerja 11. Berkomunikasi dengan masyarakat e. Mampu meningkatkan komunikasi efektif keluarga dan masyarakat dalam penatalaksanaan masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat - f. Mampu mengembangkan koordinasi dan kolaborasi dalam mewujudkan komunikasi efektif interprofesional IV Pengelolaan informasi 12. Mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan 13.Mendiseminasikan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada profesional kesehatan, pasien, masyarakat dan pihak terkait untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan f. Memanfaatkan informasi dan pengetahuan dalam pengembangan layanan g. Berpartisipasi aktif pada sistim informasi dan komunikasi kedokteran global PDKI, 2010

Perbedaan pada Kompetensi No. Kompetensi dr DLP V Landasan ilmiah ilmu kedokteran 14. Menerapkan ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/ Kedokteran Pencegahan / Kedokteran Komunitas yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif. x h. Menjelaskan kembali dengan bahasa pasien penerapan ilmu biomedik, lmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/ Kedokteran Pencegahan / Kedokteran Komunitas yang terkini untuk membangkitkan motivasi partisipasi keluarga dan masyarakat dalam mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif - VI Keterampilan Klinis 15. Melakukan prosedur diagnosis 16. Melakukan prosedur penatalaksanaan masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif i. Melakukan prosedur pemeriksaan penunjang dengan menggunakan alat-alat pemeriksaan yang dinilai praktis, efisien dan efektif di layanan primer j. Melakukan prosedur penatalaksanaan bedah tertentu yang sering dibutuhkan di layanan primer PDKI, 2010

Perbedaan pada Kompetensi No. Kompetensi dr DLP VII Pengelolaan Masalah Kesehatan 17. Melaksanakan promosi kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat x 18. Melaksanakan pencegahan dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat 19 .Melakukan penatalaksanaan masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat 20. Memberdayakan dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan 21. Mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan berkesinambungan dalam penyelesaian masalah kesehatan 22. Mengakses dan menganalisis serta menerapkan kebijakan kesehatan spesifik yang merupakan prioritas daerah masing-masing di Indonesia k. Mahir menangani masalah kesehatan pasien dengan gejala tidak khas (undifferentiated) serta penyakit dalam stadium dini - l. Mahir menangani masalah-masalah sulit yang sering datang pada praktik primer yang berhubungan dengan perilaku, lingkungan dan faktor-faktor di dalam dan di sekitar keluarga pasien m. Mampu mengkoordinasi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan individu, keluarga dan masyarakat secara efektif dan efisien n. Menyusun dan melaksanakan panduan praktis klinis untuk masalah kesehatan yang sering dijumpai o. Merencanakan dan mengelola manajemen klinik layanan primer PDKI, 2010

DENGAN GAP KOMPETENSI SEPERTI ITU, APAKAH MASIH MEMERLUKAN WAHANA PENDIDIKAN TERSENDIRI?

Aplikasi menjadi gatekeeper sulit Lebih banyak yang mengambil spesialis

Rekomendasi Strategis

Kelahiran UU Dikdok yang melahirkan DLP seharusnya dijadikan momentum untuk memperbaiki kualitas pendidikan Kedokteran di Indonesia Bagaimanapun proses peningkatan kualitas lulusan jika proses pendidikan masih memiliki masalah maka output dokter tidak akan bisa sesuai dengan harapan

Mendorong AIPKI untuk mengakui lulusan dokter yang dihasilkan Jika AIPKI sendiri ragu mengenai lulusan yang dihasilkan maka proses pendidikan kedokteran ada masalah.

Program dokter layanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan kelanjutan dari program profesi dokter dan program internsip yang setara dengan program dokter spesialis. Memperkuat internsip sebagai wahana membentuk dokter berbasis layanan primer.

TERIMA KASIH