Pemenuhan Hak atas pendidikan terhadap anak jalanan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
AMAR, IMPLIKASI, DAN SOLUSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR /PUU-VII/2009 Dibacakan: 31 Maret 2010 Kementerian Pendidikan Nasional April.
Bismillahirrohmaanirrohiem
PENGEMBANGAN SILABUS.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL JL. JEND.SUDIRMAN-SENAYAN, JAKARTA
ASS WR WB, SERTIFIKASI GURU DLM JABATAN
STRUKTUR/ KERANGKA PERATURAN
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
Dampak Kebijakan Retribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pedagang Kaki Lima Di Pasar Nempan Desa Durbuk Kec. Pademawu Kab.Pamekasan Nama Kelompok.
Jakarta, 15 Mei 2012 Kastrat FKG UI. KONSTITUSIONALITAS PENDIDIKAN TINGGI UUD 1945: hak mendapat pengajaran dan pembuatan sistem pendidikan nasional.
Menilai Pencapaian Kompetensi lulusan Secara Nasional Pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
TIM SOSIALISASI & PELATIHAN KTSP DIREKTORAT PSMP
PENDIDIKAN KESETARAAN
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
JUKNIS ANALISIS SATUAN PENDIDIKAN
Layanan Bimbingan Konseling
 Dedi saputra: wi fajar S:  Inna fathul F:  Tri wahyu N:  Utari tri U:
S O S I A L I S A S I U J I A N N A S I O N A L D A N U J I A N S E K O L A H T A H U N SMP BUDHAYA III SANTO AGUSTINUS Terakreditasi “A” SMP BUDHAYA.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
KEBIJAKAN BAN-PT KEBIJAKAN BAN-PT BAN-PT BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2009.
Macam (KTI) Karya Tulis Ilmiah
Ketua PGRI Cabang Rambipuji Kab.Jember
PENGARUH KOMPETENSI GURU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA
ASS WR WB, SERTIFIKASI GURU DLM JABATAN Latar Belakang Dasar Hukum: Dasar Hukum: 1. UU RI No. 20/2003 (UUSPN) 2. UU RI No. 14/2005 ttg Guru dan Dosen.
Materi Sosialisasi SPM Kepada Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB
DIDIK AGUNAWAN, Peningkatan Kemampuan Membaca Cepat dengan Teknik Skimming dan Scanning pada Siswa Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Rembang Tahun.
PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER
Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL
ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL SATUAN PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
Kurikulum Satuan Pendidikan Temu-6. KTSP ?  KTSP adalah kurikulum operasional (UUSNP no.20 pasal 1 ayat 15 th. 2003): 1) PKTSP berdasarkan SKL BSNP,
Pendidikan Karakter di SMP
KONSEP DAN STRATEGI PROGRAM IMPLEMENTASI
Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen
AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN LIMA KELOMPOK MATA PELAJARAN
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008 Oleh : Ahmad Solikin, S.Ag. Pelatihan Kepala Sekolah SD se-Kabupaten Sleman SD Muh CC, 17 Desember 2007,
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006
Satuan2 Pendidikan Islam Nonformal
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
Materi Sesi Kelompok 6 Panduan Menerapkan dan Melaksanakan Penjaminan Mutu Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
HARTANTO, TINGKAT PEMAHAMAN GURU PADA KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 4 PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008/2009.
C.SRI HENDARSIH RAHAYUNINGTYAS, PEMBELAJARAN SENI BUDAYA SUB MATERI SENI MUSIK DI SMA KRISTEN YSKI SEMARANG.
KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT
Direktorat Pembinaan SMA Jakarta
Kelompok 7 : Gaby Ananda Reksi Merantama Yeni Mustika Sari
BPSDMPK-PMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 2012.
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
IKA KUSUMANINGRUM, EFEKTIFITAS PEMBUATAN POLA LANGSUNG DIATAS BAHAN DAN DIATAS KERTAS PADA PEMBELAJARAN PEMBUATAN POLA CELANA PADA SISWA TATA.
KARTIKA CANDRA DEWI, IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN IPS TERPADU BERDASARKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI SE- KECAMATAN TAYU.
LANDASAN PIPS.
H A I S, POLA BELAJAR MUDZAKAROH DI SMA KY AGENG GIRI BERBASIS PONDOK PESANTREN SALAF GIRIKUSUMO BANYUMENENG MRANGGEN KABUPATEN DEMAK.
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
PENGEMBANGAN SUPERVISI PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS PENINGKATAN PROFESIONAL GURU PAI PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI DI KABUPATEN SRAGEN OLEH SURATNO.
EKA HERAWATI, STUDI PERBANDINGAN PEMBELAJARAN IPS GEOGRAFI PADA GURU IPS SMP NEGERI DENGAN GURU IPS SMP SWASTA DI KOTA TEGAL TAHUN AJARAN 2008/2009.
Analisis Empiris Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kota Depok
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
DHITA YULIA NAWATI, LINGKUNGAN PENDIDIKAN DAN AKTIVITAS BELAJAR YANG MENDUKUNG PRESTASI BELAJAR SISWA (Studi di SMA Negeri 1 Bawang Banjarnegara)
SANDRA PUSPITA, HUBUNGAN ANTARA SARANA DAN PRASARANA MENJAHIT DENGAN EFISIENSI MENJAHIT PADA MATA PELAJARAN MENJAHIT II SISWA KELAS XI SMK NEGERI.
Pusat kurikulum dan perbukuan Balitbang kemdikbud
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
JERMAN.
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
ANALISIS UU NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERJADAP PELAKSANAAN PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI PZU PP PERSIS KOTA BANDUNG HUKUM EKONOMI SYARIAH.
Transcript presentasi:

Pemenuhan Hak atas pendidikan terhadap anak jalanan Studi Kasus Rumah Belajar Anak Jalanan Yayasan Bina Insan Mandiri Depok Fadillah Isnan 0806341993

“Pendidikan adalah cahaya, dan cahaya adalah hak dari setiap orang untuk menuntunnya ketempat yang lebih terang dimana batas kebenaran dan keburukan bisa terlihat dengan jelas” -Yayasan Bina Insan Mandiri, Depok-

Latar Belakang Pendidikan merupakan hak yang hakiki bagi setiap manusia. Hak atas pendidikan diatur dalam UUD 1945. Negara wajib menyediakan pendidikan yang murah dan terjangkau bagi semua golongan tanpa membedakan suku, ras, agama, dan tingkat ekonomi, termasuk anak jalanan. Sistem pendidikan formal kurang cocok untuk anak jalanan. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) solusi pendidikan Nonformal untuk anak jalanan.

Rumusan Masalah Bagaimana Pengaturan Mengenai Pemenuhan Hak atas Pendidikan terhadap Anak Jalanan di Indonesia? Bagaimana Pola Pembelajaran untuk Anak Jalanan di Yayasan Bina Insan Mandiri Depok?

Metode Penelitian Bentuk Penelitian : Yuridis-Empiris Tipologi Penelitian : Deskriptif-Evaluatif Alat Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan , Observasi dan Wawancara

Kajian Teori Welfare State Hak atas Pendidikan merupakan syarat mutlak yang ada pada suatu negara agar dapat menjadi negara kesejahteraan Pendidikan Pendidikan formal dan Pendidikan Nonformal Anak Jalanan Children of the Street dan Children in the Street Kebijakan Sosial melalui produk perat. per-uu-an; melalui sistem pajak; melalui Program Pelayanan Sosial

Pengaturan Hak atas Pendidikan terhadap Anak Jalanan di Indonesia Tataran Konstitusi Pembukaan UUD (Alinea Keempat) Batang Tubuh (Ps. 28C ayat (1); Ps. 28E ayat (1); Ps 31; Ps 34) Tataran Peraturan Per-uu-an UU 20/2003 ttg Sis. Pendidikan Nasional PP 19/2005 ttg Standar Nasional Pendidikan PP 47/2008 ttg Wajib Belajar Pendidikan Dasar Inpres 5/2006 ttg Gerakan Nasional Wajib Belajar 9 Tahun Permendiknas 31/2007 ttg organisasi pendidikan formal-nonformal

Cont’d. Tataran Kebijakan Pemerintah Ditjen Pendidikan Nonformal dan informal: program peningkatan keaskaraan yang berbasis kemasyarakatan bernama PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).

Pola Pembelajaran Anak Jalanan di Rumah Belajar Anak Jalanan YABIM Program Kerja PKBM Yabim Program akademis - PAUD (Pendidikan Usia Dini): usia 0-5 tahun; jumlah siswa 120 orang - Paket A: setara SD; jumlah siswa 138 orang - Paket B: setara SMP; jumlah siswa 348 orang - Paket C: setara SMA; jumlah siswa 289 orang Pelatihan Wirausaha Kursus (komputer dan tata busana) Sanggar Seni (seni musik; seni pahat; dll)

Cont’d. Sistem Pembelajaran - Non formal dengan kurikulum disesuaikan - waktu belajar pagi pukul 07.30 – 11.30 wib (Paket A, Paket B pagi) siang pukul 13.00 – 17.00 wib (Paket B siang – Paket B siang) malam pukul 19.30 – 22.00 wib (Paket C malam dll) - Staf Pengajar Guru karir Guru Bina Alumni Guru Tamu

Cont’d Pendanaan dan Hubungan Kerjaama - Swadaya Masyarakat - Pemerintah Kota Depok - Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT. Excelcomindo Pratama Tbk. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) LBH Masyarakat - Pengelolaan Sektor Riil

Penutup Simpulan 1. pengaturan mengenai hak atas pendidikan, khususnya untuk anak jalanan dan terlantar diatur dalam UUD 1945 dan Peraturan Per-uu-an yang diimplementasikan melalui program PKBM 2. PKBM Yabim tidak hanya untuk anak jalanan, tetapi juga untuk mereka yg ingin mendapatkan pendidikan nonformal gratis. Baik kurikulum dan jam belajar ditentukan akan tetapi disesuaikan dgn kebutuhan masing” anak jalanan.

Saran 1. Perlu adanya penyamarataan status ijazah pendidikan nonformal dan formal untuk menghilangkan stigma buruk pada anak jalanan 2. Perlu adanya kebijakan pendampingan, yakni pemberian subsidi kerja harian bagi anak jalanan

Daftar Pustaka C Pierson, Beyond the Walfare State?: The New Political Economy of Welfare (London: Polity Press, 1991).   Darmawan Triwibowo, dkk, Mimpi Negara Kesejahteraan (Jakarta: LP3ES, 2006). G Esping-Andersen, Social Foundation for Postindustrial Economies (Oxford: Oxford University Press, 1999), Miftachul Huda, Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial; Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) RK Turner, D Pearce, dan I Bateman, Environmental Economics: An Introduction (Harvester-Wheatsheaf, 1994), Uyoh Sadulloh, Pengantar Filsafat Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2003), Forum komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) Indonesia, Konsep dan Strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Pak Nurrohim Megantara

Kelas Baca Alquran

Paket B

Paket C

TERIMA KASIH… Fadillah Isnan 0806341993