PETUNJUK PENYELENGGARAAN DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK & PRAMUKA PANDEGA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SKU/TKU, SKK/TKK DAN SPG/TPG
Advertisements

REVIEW PERMENDAGRI 38 Tahun 2007 TENTANG BADAN KERJASAMA DESA BERKAITAN DENGAN BKAD PELESTARIAN ASSET PPK (PNPM-Mandiri Perdesaan) OLEH: NURAHMAN JOKO.
UU No.12 Tahun 2010 tentang GERAKAN PRAMUKA
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
T E N T A N G ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA.
T E N T A N G ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA By GS.
Tanda Pengenal Gerakan Pramuka
SK KWARNAS NOMOR : 214 TAHUN 2007 TENTANG
DEWAN SATUAN PRAMUKA Kak. Asep Herman, MT..
ORGANISASI DAN ADMINISTRASI GUGUSDEPAN
Tehnical Meeting Raimuna Cabang XI Kab. Bekasi Tahun 2012
SATUAN KARYA PRAMUKA Wadah pendidikan kepramukaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan serta.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
REVITALISASI GERAKAN PRAMUKA Wakil Ketua Kwarda 11 Gerakan Pramuka Jawa Tengah Juni 2007.
KOPERTIS IV Tanggal November 2014
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja
Penjelasan Undang Undang GERAKAN PRAMUKA Nomor: 12 tahun 2010
MENGENAL SBH LEBIH DEKAT
STRUKTUR ORGANISASI RACANA PANDEGA
Pendidikan dalam Kepramukaan
UU No.12 Tahun 2010 tentang GERAKAN PRAMUKA
GUGUS DEPAN PRAMUKA KPTS. KWARNASNO. 231 TAHUN 2007
ORGANISASI DAN ADMINISTRASI
( SCOUT COMMUNITY MINDEDNESS / SPECIAL TROOP )
JOKO MURSITHO, 2007 Designed by: JOKO MURSITHO LEMDIKANAS 2009.
MARI KITA MENGHIDUPI PRAMUKA JANGAN MENCARI KEHIDUPAN DI PRAMUKA
TUGAS POKOK GERAKAN PRAMUKA
ASSALAMU ‘ALAIKUM WR.WB. ASSALAMU ‘ALAIKUM WR.WB.
Ka Lilis : Peamberian TKK apa maksud,dan Bagaimana ?
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DEWAN SYUGLI.
SELAMAT DATANG DI DUNIA PENGABDIAN
GUGUS DEPAN GERAKAN PRAMUKA
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
STRUKTUR ORGANISASI GERAKAN PRAMUKA TUGAS DAN KEWENANGANNYA
By Kak BUSRONI SHL : 051/SHL/XI.33
LEMDIKANAS GERAKAN PRAMUKA
SCOUT COMMUNITY SERVICE BRIGADE ( SCOUT COMMUNITY MINDEDNESS / SPECIAL TROOP ) SATUAN KARYA PRAMUKA.
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
ADMINISTRASI SATUAN PRAMUKA PENEGAK
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI
STRUKTUR ORGANISASI PERTEMUAN KE 5 ABD.HALIM, M.PD.
STRETEGI PENGEMBANGAN RACANA GERAKAN PRAMUKA
IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN KOPERASI
ORGANISASI & MANAJEMEN
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
Sistem Koperasi Indonesia
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
Karakteristik koperasi
PRAMUKA GARUDA.
Sangga 11 STRUKTUR ORGANISASI GERAKAN PRAMUKA
DEWAN SATUAN PENDAHULUAN
UKM PRAMUKA IAIN JURAI SIWO METRO
Didesain: Joko Mursitho – Joni Widodo
Atribut serta Tanda-tanda Kepramukaan
K0PERASI UU No. 25 tahun 1992 merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsik.
AD & ART KOMITE SEKOLAH Dinas Pendidikan DKI Jakarta 23 Februari 2009
ORGANISASI KWARTIR, KERABAT, QABILAH & DEWAN SUGLI
KOPERASI.
FORUM PENEGAK / PANDEGA
UU No.12 Tahun 2010 tentang GERAKAN PRAMUKA
K0PERASI UU No. 25 tahun 1992 merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsik.
TANDAKECAKAPAN UMUM ANGGOTA PRAMUKA SIAGA Tanda kecakapan umum PENGGALANG.
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
STRUKTUR ORGANISASI RACANA PANDEGA
SK KWARNAS NOMOR : 214 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA Oleh: Marsujitullah Aldy Marwan L, S.Kom.,M.T.
Transcript presentasi:

PETUNJUK PENYELENGGARAAN DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK & PRAMUKA PANDEGA Dewan Kerja Cabang Kabupaten Majalengka (Ndra Elfatih) Disampaikan pada : Dianpinsat Wilayah Utara Majalengka 18 Mei 2012

Wakil Ketua DKC Kab. Majalengka Indra Subana, S. Pd. Wakil Ketua DKC Kab. Majalengka Akhi_ndra@yahoo.co.id 2

Kilas Balik Ide pembentukan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Sekitar tahun 1966 Diprakarsai oleh beberapa tokoh Dengan maksud Menyediakan tempat pengembangan minat & karsa T&D Tempat untuk melatih kepemimpinan T&D

Kilas Balik Beberapa hal penting : Pembentukan DKN pertama di Musppanitera Nasional 1, th 1969, Cimanggis, Jawa Barat Musppanitera Nasional 1974, Pang-kep, Sulsel. Keikutsertaan T&D dalam kepengurusan Kwartir. Penyatuan kegiatan Perppanitera, Pesta Karya serta Perkemahan Wirakarya. Akhir tahun 70-an, kekurangan pembina T&D Tahun 80-an, AD & ART Wahana kaderisasi Pengelola Pramuka Penegak & Pramuka Pandega Scout APR Conference, New Delhi 2001, Scout World Conference, Thessaloniki 2002 Youth Involvement in Decision-Making

Peran Dewan Kerja T & D Tempat pembinaan dan pengembangan minat, citra & karsa Pramuka Penegak & Pramuka Pandega Tempat untuk melatih kepemimpinan Pramuka Penegak & Pramuka Pandega Kesertaan Pramuka Penegak & Pramuka Pandega dalam kepengurusan Kwartir Wahana kaderisasi Pengelola Pramuka Penegak & Pramuka Pandega “Youth Involvement in Decision-Making”

Tugas Pokok Dewan Kerja Kep. Kwarnas No. 214 Th. 2007 Melaksanakan Keputusan Musppanitera untuk mengelola Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, sesuai dengan rencana kerja Kwartirnya. Mengelola kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Kwartirnya. Mendukung Dewan Kerja dan Wadah pembinaan T&D yang berada di wilayah kerjanya secara koordinatif dan konsultatif Menyelenggarakan Musppanitera ditingkat Kwartirnya

Manajemen Dewan Kerja Manajeman : Proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan atas kegiatan anggotanya & menggunakan semua sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi Tujuan GP Transformasi Kaum Muda Manajemen (Kepemimpinan) Sumber Daya

Proses Manajeman Perencanaan Pengorganisasian Pengawasan Pemimpin Menggunakan logika & metode mengacu ke tujuan, membuat rencana aksi Pengorganisasian Mengatur & mengalokasikan pekerjaan, wewenang & sumber daya untuk mencapai tujuan org. secara efisien Pengawasan Memastikan agar organisasi bergerak kearah tujuannya. Pemimpin Memberikan arah, pengaruh & memotivasi anggotanya untuk mengerjakan tugas-tugas utamanya Alur Ideal Kenyataan

Masa Bakti Dewan Kerja PPDK No.214 th.2007 Masa bakti adalah kurun waktu berlangsungnya suatu kepengurusan Dewan Kerja dalam melaksanakan tugasnya Masa bakti Dewan Kerja sama dengan masa bakti Kwartirnya Selama belum terbentuk dan disahkannya DK yang baru oleh SK Kwartir sebagai hasil Musppanitera, maka pengurus DK lama tetap melaksanakan tugasnya

Kepengurusan Pembidangan Pembidangan adalah pembagian tugas yang dilakukan sebagai upaya memperlancar pelaksanaan DK Pembidangan dalam DK diatur sebagai berikut : Bidang Kajian Kepramukaan Bidang Kegiatan Kepramukaan Bidang Pengabdian Masyarakat Bidang Evaluasi dan Pengembangan 10

Fungsi Bidang Bidang Kajian Kepramukaan Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Pramuka T&D secara konsepsional Memberikan pertimbangan dan masukan kepada kwartir maupun wadah pembinaan Pramuka T&D lainnya dalam pengembangan pelaksanaan suatu peraturan mengenai Pramuka T&D

Bidang Kegiatan Kepramukaan Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan yang merupakan kegiatan kepramukaan dalam upaya peningkatan mutu kegiatan kepramukaan Pramuka T&D Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepramukaan 12

Bidang Pengabdian Masyarakat Melaksanakan kegiatan berbasis masyarakat untuk peningkatan citra Gerakan Pramuka Bersama Kwartir melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan kegiatan T&D diluar Gerakan Pramuka

Bidang Evaluasi dan Pengembangan Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan mutu, pembinaan Pramuka T&D Bertanggung jawab atas kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan kegiatan pengembangan

Pengertian Dewan Kerja adalah : Wadah Pembinaan dan Pengembangan kaderisasi kepemimpinan di tingkat Kwartir yang beranggotakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri dan Putera bersifat kolektif dan kolegial yang merupakan bagian integral dari Kwartir

Kolektif : Mengandung arti bahwa keputusan dan kebijakan didalam Dewan Kerja adalah keputusan dan kebijakan lembaga Dewan Kerja yang dilakukan secara bersama atau secara gabungan

Kolegial : Mengandung arti bahwa segala pelaksanaan tugas pokok, kebijakan dan tanggung jawab dalam prosesnya didalam Dewan Kerja dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan

Kedudukan Dewan Kerja berkedudukan sebagai badan kelengkapan Kwartir yang diberi wewenang dan kepercayaan untuk mengelola Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega

keanggotaan Anggota Dewan Kerja adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri dan Putera yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas pokok dewan kerja

PPDK dari Masa ke masa PPDK Nomor : 022 Tahun 1991

Persyaratan Umum : a. Anggota aktif di gugus depannya b. Belum menikah c. Minimal telah menjadi pramuka penegak bantara atau pramuka pandega Khusus : Persyaratan khusus adalah persyaratan tambahan lainnya selain persyaratan umum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang ditentukan dalam Musppanitera selama tidak bertentangan dengan AD & ART Gerakan Pramuka

Ingatlah ! Bahwa layang- layang terbang bukan karena dibawa angin, melainkan melawan angin ! Orang yang sukses, adalah mereka yang mau menerima kepercayaan dan menjaganya, Ketika kita sedang meretas jalan kesuksesan, diatas sana, orang lain telah duduk dalam kursi kesuksesan !