Menuju Reshufle Kabinet? Melorotnya Kepuasan Publik Atas Dua Tahun Kabinet SBY-Boediono Lingkaran Survei Indonesia Sept 2011 1.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Lingkaran Survei Indonesia Oktober MAKIN SURAMNYA PARTAI & CAPRES ISLAM DI PEMILU 2014.
Advertisements

PERATURAN MENTERI ESDM No. 38 TAHUN 2013
1 Memperingati Sumpah Pemuda Publik Sangat Kecewa Kiprah Politisi Muda Lingkaran Survei Indonesia Oktober 2011.
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Dua Tahun Presiden SBY Okt – Okt.2011 Lima Rapor Merah Satu Rapor Biru Lingkaran Survei Indonesia Okt
QUICK SURVEY PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR
HASIL SURVEI REFORMASI BIROKRASI : REFLEKSI SATU TAHUN PEMERINTAHAN ATUT-RANO (Studi Kasus Kota Serang Tahun 2012) Laboratorium Administrasi Negara Fakultas.
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
HAK DAN KEWAJIBAN PNS PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
HASIL STUDI KUALITAS CALON LEGISLATIF DPR-RI PRO LINGKUNGAN HIDUP Walhi Institute and Eksekutif Nasional WALHI.
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1 Badan Anggaran DPR Dan Memburuknya Citra Politisi di Mata Publik Minggu, 2 Oktober 2011.
1 Merosotnya Leadership SBY di Mata Publik Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Juni 2011.
PROGRAM AKSI STRATEGIS 2011
Blunder Politik Demokrat ????
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
1 SEMUA RESEARCH DILIBATKAN DLM PERLAWANAN TERHADAP ERROR Sampling error Error karena nonresponse Error dlm prosesing dan statistical analisis Kesalahan.
DAN DEWAN PENASEHAT FKUB DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN DI DAERAH
TANGGUNG JAWAB SOSIAL SUATU BISNIS
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
Peran Pemerintah Minimal Saja Lingkaran Survei Indonesia
TAHAP AKREDITASI 1966 –Juni 2011 : 653 dari 1523 RS telah menjalani
TUNJANGAN KINERJA pns Tohar Bayoangin Kepala Kanwil Kementerian Agama
PUBLIK MAKIN MERASA TAK AMAN
Pendugaan Parameter dan Besaran Sampel
Lembaga Survei Indonesia - IFES Indonesia Survei Nasional Pasca Pemilihan Umum Presiden 2014 Oktober 2014.
Survei dan Polling.
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013
Hubungan Antar Pemerintahan
Siapa Pemenang Pilkada DKI?
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.
PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA POTENSI DESA
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
Asas Kewarganegaraan Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman.
SURVEI CONTOH PERTEMUAN KE-4.
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
TENAGA KERJA WANITA DAN CACAT (Pertemuan ke-14)
SUTIKNO PENGAMBILAN Kebijakan Publik & Etika. Kebijakan Publik Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih.
LEMBAGA NEGARA DARI SISI FUNGSINYA
Oleh: TIM RISET KPU SULAWESI TENGAH
Pengukuran kinerja pemerintahan tanah bumbu dan aspirasi publik
Peta kekuatan kandidat BUPATI dan aspirasi publik Menjelang
EKSPOSE HASIL SURVEI NASIONAL
PeNGUKURAN KINERJA PEMERINTAHAN dan aspirasi publik Menjelang
Pengukuran kinerja pemerintah dan aspirasi publik Menjelang
PILKADA PROVINSI BANTEN 2017
LAPORAN HASIL SURVEI DI PILKADA BANGKA BELITUNG 2017
EKSPOSE HASIL SURVEI NASIONAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
PeNGUKURAN KINERJA PEMERINTAHAN dan aspirasi publik Menjelang
ISU-ISU LAIN.
Peta kekuatan kandidat BUPATI dan aspirasi publik Menjelang
Kekuasaan Presiden dalam Pemerintahan (Pembentukan Kabinet)
CAPRES ALTERNATIF PILIHAN PUBLIK
Perempuan dan Bahaya Rokok
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI SISTEM POLITIK INDONESIA
Pradita Arifin Nurcahyono
PENGAMBILAN Kebijakan Publik & Etika
We proudly present Kelompok 5
PARTISIPASI MASYARAKAT & HAK WARGA NEGARA DALAM PEMILU
MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PERIODE 2009 – 2014
1 1 LAPORAN SURVEI DKI JAKARTA PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PILKADA DKI JAKARTA OKTOBER 2016.
PENGAMBILAN Kebijakan Publik & Etika
PENGAMBILAN Kebijakan Publik & Etika
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KARAKTERISTIK DEMOGRAFI RESPONDEN KATEGORI SAMPEL THI FEBRUARI 2019 DATA BPS DAN KPU (2018) JENIS KELAMIN (%) LAKI-LAKI 50% 50.3% PEREMPUAN 49.7%
Transcript presentasi:

Menuju Reshufle Kabinet? Melorotnya Kepuasan Publik Atas Dua Tahun Kabinet SBY-Boediono Lingkaran Survei Indonesia Sept

REKOR MURI Survei Paling Akurat dan Presisi 2 6 Rekor terbaru MURI ( Museum Rekor Indonesia) Paling Presisi 1.Quick Count yang diumumkan tercepat (1 jam setelah TPS ditutup) 2.Quick Count akurat secara berturut-turut sebanyak 100 kali 3.Quick Count dengan selisih terkecil dibandingkan hasil KPUD yaitu 0,00 % (Pilkada Sumbawa, November 2010) Prediksi Paling Akurat 1.Survei prediksi pertama yang akurat mengenai Pilkada yang diiklankan 2.Survei prediksi akurat Pilpres pertama yang diiklankan 3.Survei prediksi akurat Pemilu Legislatif pertama yang diiklankan

METODOLOGI SURVEI Metode sampling : multistage random sampling Jumlah responden awal : 1200 responden Wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner Margin of error : ± 2.9% Semua populasi pemilih di Propinsi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi responden Pengumpulan Data : Sept

4 Q: Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja menteri-menteri dalam KABINET INDONESIA BERSATU (KIB) II? Kepuasan Publik atas Dua Tahun Kinerja KABINET SBY-Boediono Melorot Hanya 37.7% saja! Sangat Puas/Puas 37.7% Tidak Puas/ Sangat Tidak Piuas 44.7% Tak Jawab/Tak Tahu 17.7% Warning untuk SBY-Boediono

5 Q: Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja menteri-menteri dalam KABINET INDONESIA BERSATU (KIB) II? Dalam waktu kurang dari dua tahun Kepuasan atas KABINET merosot sekitar 15% Survei 100 Hari Kabinet Januari 2010 Survei 1 tahun Kabinet Sept 2010 Survei 2 tahun Kabinet Sept %46.5%37.7% - 15 % Kepuasan publik terjun bebas dalam waktu kurang dari dua tahun

6 Q: Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja menteri-menteri dalam KABINET INDONESIA BERSATU (KIB) II? Pemilih Kota Lebih Tidak Puas Atas kinerja 2 tahun KABINET SBY-Boediono Puas/ Sangat Puas Kota29.6% Desa43.9% Warga di kota lebih punya akses (dibanding warga desa) informasi mengikuti perkembangan kinerja pemerintahan

7 Q: Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja menteri-menteri dalam KABINET INDONESIA BERSATU (KIB) II? Pemilih Partai Oposisi (Non-Koalisi) Lebih Tidak Puas Atas kinerja 2 tahun KABINET SBY-Boediono Pemilih Partai Puas/ Sangat Puas Gerindra17.5% PDIP34.6% Hanura33.6% Demokrat54.6% Pemilih partai oposisi (non-koalisi) lebih sensitif atas sisi negatif kabinet, Dibanding pemilih Partai Demokrat yang memerintah

8 WHY ? Lima Tipe Problem Menteri Yang menyebabkan Melorotnya Kepuasan Publik

9 1. Heboh Isu Korupsi di Dua Kementrian MenteriIsu Miring korupsi Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar Terlibat tokoh satu partai dengan menteri Tokoh itu Sudah dipanggil KPK Tuduhan menteri terlibat Isu Korupsi di dua kementerian itu memberikan daya rusak paling besar bagi kabinet

10 2. Kebijakan Negatif Kementerian MenteriIsu negatif Darwin Zuhady Saleh (Menteri ESDM) Banyak tabung gas meledak menewaskan banyak warga Muhaimin Iskandar (Menteri Tenaga Kerja) Dipancungnya TKW Ruyati di Arab (kurang melindungi TKI) Patrialis Akbar (Menteri Hukum dan HAM) Remisi (pengurangan hukum) koruptor Surya Darma Ali (Menteri Agama) Tak lindungi warga minoritas (Ahmadiyah) Isu negatif di atas heboh di publik dan dianggap sebagai keteledoran / Inkompetensi /ketidak patutan menteri

11 3. Citra “Cacat Moral” Menteri (Selingkuh) MenteriTuduhan Freddy Numeri (Menteri Perhubungan) Dituduh istri selingkuh dengan wartawati Darwin zahedy Saleh (Menteri ESDM) Dituduh selingkuh dengan sekretaris pribadi berinsial “D” Suharso Monoarfa (Menteri Perumahan) Diisukan digugat cerai oleh istri karena selingkuh Jika komitmennya dengan istri sendiri saja dilanggar, bagaimana “Pak Menteri” bisa tidak melanggar komitmennya dengan rakyat banyak yang tak punya hubungan istimewa dengan “Pak Menteri” (kutipan dari narasumber)

12 4.Publik tidak puas di bidang yang menjadi tanggung jawab menteri Isu Ketidak Puasan Publik Menteri Harga sembako semakin tak terjangkau Suswono (Menteri Pertanian) Sulitnya tinggal di rumah yang layak Suharso Monoarfa (Menteri Perumahan) Publik semakin mengeluh kesulitan ekonomi, Terutama masalah sembako dan perumahan

13 5. Masalah Kesehatan Menteri MenteriIsu Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih (Menteri Kesehatan) Diisukan terkena kanker paru paru Mustafa Abubakar (Menteri BUMN) Diisukan terkena serangan jantung “Menteri yang sakit sulit bekerja maksimal Pekerjaan yang berat akan mengganggu menteri yang sakit” (kutipan narasumber)

14 Rekomendasi 3 Rekomendasi untuk SBY-Boediono

15 1. Reshufle kabinet Sebuah keharusan! 1.Dengan tingkat kepuasan publik yang hanya 37.7%, kabinet sudah menjadi beban pemerintahan 2.Sulit bagi pemerintahan mendapatkan TRUST (Kepercayaan Publik) dengan kabinet sekarang 3.Hanya dengan mengganti beberapa menteri yang bermasalah, akan menjadi momentum meraih kembali kepercayaan publik

16 2. Lebih Selektif Dengan Calon Menteri Yang Diajukan Partai! Kecuali masalah kesehatan, semua menteri yang bermasalah dalam riset ini adalah tokoh partai politik Calon partai politik untuk menteri tetap bisa diakomodasi, sejauh kompeten, punya rekor leadership yang baik dan tak tercela

17 3. Di sisa tahun, bangun Legacy, ciptakan Reputasi! SBY tak bisa lagi calonkan diri Sebagai presiden Kerja dua tahun tersisa Akan menentukan bagaimana SBY akan dikenang sejarah SBY harus tak lagi kenal kompromi Pimpin pemberantasan korupsi Sejahterakan ekonomi Lindungi kaum minoritas HANYA pilih menteri yang sesuai dan mampu mencapai Visi di atas.