ATURAN MENGENAI PENGAWAS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Bismillahirrohmaanirrohiem
Advertisements

KEBIJAKAN BEBAN KERJA DOSEN
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
P2TK Dikdas – Kemdikbud Januari 2014
ASS WR WB, SERTIFIKASI GURU DLM JABATAN
0 IMPLIKASI KURIKULUM 2013 BAHAN DISKUSI 0 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 – 3 DESEMBER 2013.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kab
4/3/2017 Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI No. 21 Tahun 2010) Disampaikan Oleh: Tita Lestari.
Departemen Pendidikan Nasional - Materi 8 - Permendiknas 24 PLB, 2006 PELAKSANAAN SI & SKL Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang.
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
KOORDINASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU
KUALIFIKASI AKADEMIK GURU
Menilai Pencapaian Kompetensi lulusan Secara Nasional Pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU (PERMEN DIKNAS N0:16 TH 2007) DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PERSYARATAN ATAU KUALIFIKASI KEPALA SEKOLAH
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 Tahun 2006 dan perubahannya No 6 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tentang Standar Isi dan Permendiknas.
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN DEPARTEMEN.
 Pengganti paket perpus!  Sebagian besar judul-judulnya baru!  Rabat 40% + 10% (insentif salesman)  Tambahan rabat (10%) tidak dibiayakan, tetapi merupakan.
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Bismillahirrohmaanirrohiem
Asyarudin Andhin, MT P2TK Dikdas – Kemdikbud 2014
PERENCANAAN BEBAN KERJA DOSEN BERBASIS SERTIFIKASI DOSEN DAN JABATAN FUNGSIONAL WAKIL REKTOR 1.
PENGAWASAN KINERJA DOSEN (PENERIMA TUNJANGAN PROFESI/KEHORMATAN)
ASS WR WB, SERTIFIKASI GURU DLM JABATAN Latar Belakang Dasar Hukum: Dasar Hukum: 1. UU RI No. 20/2003 (UUSPN) 2. UU RI No. 14/2005 ttg Guru dan Dosen.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2014
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
Pemanfaatan Data Dapodik untuk Penerbitan SK Tunjangan Oleh : Tim Pengelola SK Tunjangan P2TK Dikdas Kemdikbud April 2013.
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2014 Tentang PERAN GURU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN GURU KETERAMPILAN.
PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER
Identifikasi dan Penetapan Peminatan Peserta Didik
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU TIK & KKPI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1 2LANDASAN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KARIR GURU (PTK DIKDAS)
PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013
SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2014
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
UJI KOMPETENSI GURU (UKG) BERSERTIFIKAT PENDIDIK
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
PELATIHAN IMPLEMENTASI
PEMBAGIAN JUMLAH JAM MENGAJAR (JJM) DI APLIKASI DAPODIK
SISTEM REKRUTMEN DAN PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI BAGI GURU
Rambu Rambu Validasi Pendataan Dapodik untuk Penerbitan SKTP 2015
Materi Sesi Kelompok 6 Panduan Menerapkan dan Melaksanakan Penjaminan Mutu Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL
DISAMPAIKAN PADA RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN EVALUASI SPM
PENGAWAS SEKOLAH SEBAGAI
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 dan NOMOR 6 TAHUN 2007 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI.
4/19/20151 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional 4/19/20151 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.
P2TK Dikdas – Kemdikbud Januari 2014
Setelah tamat SD, kegiatan apa saja yang akan KALIAN lakukan?
Pedoman Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Oleh : Asyarudin MT [ andhin ] P2TK Dikdas – Kemdikbud 2014
Direktorat Jenderal GTK -
REKRUITMEN PENGAWAS SEKOLAH
SINKRONISASI PROGRAM TENAGA KEPENDIDIKAN
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER PEMETAAN MUTU SEKOLAH
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
URUTAN PENDATAAN GURU SMP
KUALIFIKASI TENAGA PENDIDIK DI INDONESIA TAHUN 2010/2011
PENINGKATAN KUALITAS GURU
Program Penambahan Kewenangan Mengajar bagi Guru Mapel
Asyarudin Andhin, MT P2TK Dikdas – Kemdikbud 2014.
Transcript presentasi:

ATURAN MENGENAI PENGAWAS DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN PROFESI Kemdikbud RI 2014

BIDANG KEPENGAWASAN (Permendiknas No 12 Tahun 2007) PENGAWAS TK/RA Ijazah minimum S1/D4 Bersertifikat pendidik Guru TK/RA Pengalaman 8 tahun sebagai Guru TK/RA atau 4 tahun sebagai Kepala Sekolah TK/RA PENGAWAS SD/MI Bersertifikat pendidik Guru SD/MI Pengalaman 8 tahun sebagai Guru TK/RA atau 4 tahun sebagai Kepala Sekolah SD/MI PENGAWAS SMP Rumpun (MIPA/TIK, IPS, Bahasa, PJOK, Seni Budaya Ijazah minimum S2 (MPd) Bersertifikat pendidik Guru SMP/MTs Pengalaman 8 tahun sebagai Guru SMP/MTs pada mapel yang relevan atau 4 tahun sebagai Kepala Sekolah SMP/MTs

BIDANG KEPENGAWASAN (Permendiknas No 12 Tahun 2007) PENGAWAS SMA PENGAWAS SMK

BIDANG KEPENGAWASAN (Permendiknas No 21 Tahun 2010) Pengawas TK/RA Pengawas SD/MI Pengawas Rumpun Mapel/Mapel Pengawas PLB Pengawas Bimbingan dan Konseling

Beban Kerja Pengawas (Permen No 21) Pengawas TK/RA minimal 10 Sekolah dan/atau 60 Guru Pengawas SD/MI minimal 10 Sekolah dan/atau 60 Guru Pengawas SMP/MTs minimal 7 Sekolah dan/atau 40 Guru pada mapel yang sesuai Pengawas SLB minimal 5 Sekolah dan/atau 40 Guru SLB Pengawas BK minimal 40 guru BK Pengawas Sekolah pada daerah khusus minimal 5 sekolah lintas satuan dan jenjang pendidikan

Linierisasi Sertifikasi dengan Bidang Kepengawasan (Buku Panduan Sertifikasi 2007 sd 2013) Kode bidang studi yang linier Pengawas TK 020 Pengawas SD 027, 047, 050, 054, 057, 060, 061, 910 Pengawas mapel SMP Rumpun Bahasa (087,090, 156, 157, 913) IPS (114, 117, 120, 912) MIPA/TIK (110, 097, 124, 224) Seni dan Budaya (104, 217, 915) PJOK (107, 220, 914) Pengawas SLB 800, 027 (2009-2010), 950 Pengawas Bimbingan dan Konseling 810, 953