SOSIALISASI RENCANA PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Putu Eka Andayani Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM

Daftar Isi Pengantar: Masalah di Lembaga Pelayanan Kesehatan Bagaimana BLUD menjawab Masalah Pelayanan Kesehatan Implikasi Penerapan PPK-BLUD bagi RSUD Implikasi Penerapan PPK-BLUD bagi Pemerintah Daerah Kesimpulan dan Saran

1. PENGANTAR: MASALAH DI LEMBAGA PELAYANAN KESEHATAN Citra pelayanan kesehatan Golongan menengah dan atas lebih memilih pelayanan kesehatan swasta Sikap dan perilaku karyawan yang belum menghargai konsumen. Prosedur pengadaan alat, peralatan serta bahan habis pakai yang berbelit-belit (keterlambatan, tidak tersedia ketika dibutuhkan, tidak mendukung prosedur/standar pelayanan) Alkes terkena pajak barang mewah, biaya produksi layanan kesehatan jadi mahal Koordinasi buruk antar berbagai instansi yang mengurusi pelayanan kesehatan. Pengembangan SDM yang tidak terencana Aturan yang mengharuskan pendapatan operasional harus disetor kepada kas daerah (ICW). Slide Prof. Laksono

Kegagalan Lembaga Usaha di Pelayanan Kesehatan Pemerintah RS Swasta Masyarakat Kelas Atas Masyarakat Kelas Menengah Masyarakat Kelas Bawah RS Pemerintah Subsidi kecil Slide Prof. Laksono

Pelayanan berkualitas buruk untuk masyarakat kelas bawah Yang terjadi adalah: Pelayanan berkualitas buruk untuk masyarakat kelas bawah Slide Prof. Laksono

Yang diharapkan: Kualitas pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat yang kaya maupun yang miskin

Apa akar masalah ? Tidak tersedianya dana yang siap pakai Tidak adanya fleksibilitas dalam penggunaan dana

2. BAGAIMANA BLUD BISA MENJAWAB BERBAGAI MASALAH TERSEBUT? Antara lain dengan: Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat melalui SPM dan target kinerja pelayanan Efisiensi anggaran Pemda melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan Menghindari “salah subsidi” sehingga anggaran Pemda akan terfokus pada pelayanan “public goods” Meningkatkan citra Pemda di mata Publik (dunia usaha) dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan RS

Bagaimana bisa?

BLUD BEDA DENGAN BENTUK PENGELOLAAN KEUANGAN LAINNYA RS UPT Dinkes RS Swadana BLUD Kutub Lembaga Birokratis Kutub Lembaga Usaha Contoh: Dinas Kesehatan BKKBN Dsb. Contoh: BUMN/BUMD PT Dsb.

BLUD = Lembaga Usaha Not-For-Profit Korporatisasi, bukan Privatisasi

Sumber Pendapatan BLUD Pendapatan Operasional, hasil kerjasama, hibah, lain2 yg sah APBN, APBD

Peruntukkan Pendapatan BLUD Jasa pelayanan, operasional layanan non subsidi Investasi, gaji PNS, operasional (subsidi utk pasien miskin)

BLUD sebagai lembaga usaha not-for-profit Komponen Tarif pada RS Swasta yang mencari keuntungan: Unit cost Pajak Profit Tarif Sebagian biaya produksi Subsidi & pajak Unit cost Tarif Komponen Tarif pada BLUD: tarif ≥ UC

Subsidi: biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas/perbedaan harga pasar dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.

BLUD dan Good Governance Masyarakat Pemerintah Lembaga Usaha Berbagai pelaku utama kegiatan di masyarakat madani dalam konsep good governance

3. IMPLIKASI PENERAPAN PPK-BLUD BAGI RSUD Siklus perencanaan + penganggaran – implementasi – kontrol – evaluasi Sesuai kebutuhan masyarakat/pasien Berbagai aspek manajemen operasional RSUD diatur dengan peraturan teknis (Peraturan Kepala Daerah) tentang: Keuangan (pendapatan & biaya, kas, investasi, utang, piutang, penganggaran, surplus & defisit, pendapatan dari pelayanan langsung) Pengadaan barang dan jasa Pengelolaan barang Tarif Kerjasama dengan pihak lain Pegawai PNS dan Non PNS Perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

3. IMPLIKASI PENERAPAN PPK-BLUD BAGI RSUD Lebih efisien Daya saing meningkat Tidak terjebak pada rutinitas sehingga meningkatkan kreativitas SDM dalam mengelola sumber daya RS agar dapat berkembang Ada hubungan yang jelas antara alokasi anggaran dengan pencapaian mutu dan kinerja pelayanan

Kaitan antara penganggaran dengan kinerja mutu layanan Rencana Strategis Bisnis Standar Pelayanan Minimal Rencana Bisnis Anggaran (Rencana Pelaksanaan) Pencapaian SPM Program 5-Tahunan di RSB

Ilustrasi Contoh SPM Level 1: Response time di IGD: 45 menit Kondisi: Level SPM 1 2 3 4 5 Contoh SPM Level 1: Response time di IGD: 45 menit Kondisi: Dokter jaga on call dan tidak terlatih ATLS Perawat jaga 24 jam, tdk terlatih PPGD SOP ada, namun belum tentu dijalankan Ada sistem komunikasi namun sering tidak dapat digunakan Unit Cost: 25.000 Tarif: 10.000 Subsidi: 15.000 Proyeksi kasus IGD per tahun: 1.000 Kebutuhan subsidi APBD/N: 1.000 x 15.000 = 15.000.000 Contoh SPM Level 4: Response time di IGD 15 menit Kondisi: Dokter jaga 2 shift dan terlatih ATLS, ACLS, selebihnya on call Perawat jaga 24 jam dan terlatih PPGD SOP lengkap dan dijalankan Ada infrastruktur untuk sistem komunikasi Punya Disaster Plan tapi belum pernah simulasi Unit Cost: 300.000 Tarif: 50.000 Subsidi: 250.000 Proyeksi kasus IGD per tahun: 1.000 Kebutuhan subsidi APBD/N: 1.000 x 250.000 = 250.000.000

Untuk mencapai SPM level yang lebih tinggi butuh biaya yang harus dimasukkan dalam Rencana Anggaran (RSB dan RBA)

Ilustrasi Kondisi Ideal untuk SPM level 4 Jenis pelayanan: IGD Komponen Biaya Tarif Subsidi Dokter, Perawat Obat-obatan Sarana Lainnya Total Cost Bedah – kecil 100.000 150.000 40.000 10.000 300.000 50.000 250.000 Obsgyn 200.000 560.000 310.000 Non GD 30.000 15.000 95.000 45.000 Ilustrasi Kondisi Tidak Ideal (Kondisi Saat ini) untuk SPM Level 4 Jenis pelayanan: IGD Komponen Biaya Tarif Subsidi Dokter, Perawat Obat-obatan Sarana Lainnya Total Cost Bedah – kecil 100.000 150.000 ?? 50.000 Obsgyn 200.000 Non GD 30.000 15.000

Hubungan antara penganggaran dengan kinerja pelayanan Evaluasi sesuai indikator keberhasilan yg telah ditetapkan Target Kinerja 5 Tahun Target Kinerja Tahun 1 Target Kinerja Tahun 2 Target Kinerja Tahun 3 Target Kinerja Tahun 4 Target Kinerja Tahun 5 Program Kerja 5 Tahun Anggaran 5 Tahun Anggaran Tahun 1 Anggaran Tahun 2 Anggaran Tahun 3 Anggaran Tahun 4 Anggaran Tahun 5

4. IMPLIKASI PENERAPAN PPK-BLUD BAGI PEMERINTAH DAERAH Menghemat APBD: memotong prosedur brokrasi yg high-cost Subsidi tidak salah sasaran: sistem informasi keuangan yang baik menjamin perhitungan unit cost yg benar sbg dasar penetapan tarif dan penetapan subsidi Pemerintah dapat fokus pada aspek regulasi dan pengawasan Meningkatkan kepercayaan publik: RSUD menjadi SKPD yang akuntabel, transparan dan profesional Menerapkan prinsip keadilan dan pemerataan pelayanan: masyarakat miskin mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas sama dengan masyarakat yang lebih kaya

5. KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN SARAN BLUD – jika diterapkan dengan benar – akan membawa manfaat bagi masyarakat/publik BLUD = lembaga usaha yang menggunakan prinsip-prinsip perusahaan. BLUD tidak boleh mengutamakan keuntungan. Sementara itu berbagai kegiatan di dalam lembaga sama dengan perusahaan, termasuk indikator kinerja. Semua pihak bekerja sama bahu membahu untuk menerapkan PPK BLUD di RSUD Tanjungpinang karena ini untuk kepentingan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau

Terima kasih atas perhatian anda Silahkan akses website kami untuk menemukan sumber-sumber pembelajaran terkait dengan BLUD: http://manajemenrumahsakit.net