Economic Recovery Seminar Series Banda Aceh, 31 Januari, 2007 ANALISIS PENGELUARAN PUBLIK ACEH Pengeluaran Untuk Rekonstruksi dan Pengentasan Kemiskinan Economic Recovery Seminar Series Banda Aceh, 31 Januari, 2007 Ahya Ihsan World Bank

Outline Presentasi APEA: Tujuan dan Proses Poin Utama Penerimaan Daerah Penerimaan Rekonstruksi Pengeluaran Daerah Analisis sektoral: Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur Kapasitas Pemerintah Daerah Rekomendasi

1) APEA: TUJUAN & PROSES TUJUAN: PROSES: Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penerimaan dan pengeluaran daerah, pengelolaan keuangan daerah, Memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai untuk mendukung proses pelaksanaan dan penganggaran daerah Meninggalkan sistem yang lebih baik untuk masyarakat Aceh dalam menganalisa dan memonitor anggaran daerah PROSES: Analisa Belanja Publik Partisipatif dengan partisipasi kuat dari universitas di Aceh (UNSYIAH, UNIMA, IAIN, and Politeknik Lhokseumawe) Analisa bersama dengan tim dari Bank Dunia, Universitas di Aceh, USAID, dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan BRR

2) Poin Utama - Keuangan Daerah Penerimaan fiskal Aceh telah meningkat tajam sejak tahun 2001 dan akan terus meningkat di masa mendatang dengan tambahan dana otsus 2% dari alokasi DAU nasional (UUPA 11/2006) Akan tetapi Aceh belum membuat kemajuan yang berarti dalam pengentasan kemiskinan, Aceh memiliki tingkat kemiskinan terbesar ke-4 di Indonesia (2004) Penyediaan pelayanan publik perlu ditingkatkan dan membutuhkan perhatian yang besar; kualitas pendidikan yang rendah, dan pelayanan kesehatan yang rendah Pengelolaan dan alokasi Dana Otsus perlu ditingkatkan. Mengurangi keterlambatan transfer, memperjelas pelaporan dan akuntabilitas, memperbaiki alokasi

2) Poin Utama - Keuangan Daerah Pengeluaran daerah meningkat tajam setelah desentralisasi, tetapi belanja rutin semakin meningkat dalam belanja pemerintah kab/kota mengurangi belanja pembangunan Kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola peningkatan penerimaan dan kewajiban masih lemah dan perlu segera ditingkatkan; khususnya dalam bidang investasi dan hutang, pengawasan eksternal, pelaporan dan akuntansi, perencanaan dan penganggaran, dan kerangka peraturan Hasil PILKADA memberikan kesempatan baru dan sekaligus tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah di Aceh; banyak kepala daerah yang terpilih belum memiliki pengelaman di pemerintahan, dan kemungkinan adanya dinamisasi yang berbeda antara PEMDA, PEMPROV dengan DPRD dan pemerintah pusat

2) Poin Utama - Rekonstruksi Sampai akhir October 2006, sekitar US$ 5.8 miliar telah dialokasikan kedalam program dan proyek tertentu Implementasi program menunjukkan kemajuan pada akhir 2005, tetapi masih lambat dari yang diharapkan pada 2006 Kesenjangan di beberapa sektor dan wilayah masih tetap ada masih: lingkungan; pantai barat – selatan dan Nias

3) PENERIMAAN DAERAH Aceh akan memiliki sumber daya fiskal yang cukup untuk belanja daerah…..

Sebelum masuknya dana rekonstruksi, Aceh telah memiliki penerimaan daerah ketiga terbesar (Penerimaan Per-capita (APBD) Provinsi dan Kab/Kota, 2004) Source: WB/SIKD (MOF), 2004

Pada tahun 2006, Aceh memiliki penerimaan (APBD+Rekonstruksi) 5 kali lebih besar dari tahun 1999

Tambahan alokasi Dana Otsus 2% dari DAU (UUPA 11/2006) akan mengkompensasi penurunan penerimaan dari bagi hasil Gas Actual Projection

Komposisi Penerimaan Provinsi dan Kab/Kota DAU dan Dana Otsus (Bagi Hasil Migas) merupakan sumber penerimaan utama Kontribusi PAD terhadap total penerimaan masih rendah

Kesenjangan fiskal antar kab/kota masih tinggi (penerimaan (APBD) per capita, 2004) Formula alokasi fiskal yang ada belum dapat mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, formula distribusi khususnya Dana Otsus perlu diperbaiki

4) PENERIMAAN REKONSTRUKSI

Sekitar US$ 5.8 miliar telah di alokasikan untuk rekonstruksi (Oktober 2006)

Kesenjangan antar sektor masih terjadi, sektor lingkungan masih defisit (Alokasi vs. kebutuhan minimum untuk membangun kembali, October 2006)

Total komitmen, alokasi, dan realisasi (Oktober 2006)

5) PENGELUARAN DAERAH Kunci utama untuk mengurangi kemiskinan adalah mengelola sumber daya fiskal dengan baik…

Pengeluaran Provinsi dan Kabupaten/Kota Pengeluaran provinsi dan kab/kota meningkat tiga kali lipat setelah desentralisasi Pemerintah kab/kota memiliki tanggung jawab terbesar terhadap belanja di daerah setelah desentralisasi

Pengeluaran rutin mengalami peningkatan dalam belanja pemerintah kabupaten/kota Belanja rutin bahkan terus meningkat setelah pemekaran kabupaten/kota tidak terjadi lagi Provinsi Kabupaten/Kota

Pengeluaran Pembangunan Prov & Kab/Kota Belanja sektor aparatur pemerintah dan pengawasan semakin meningkat, sedangkan belanja sektor infrastruktur menurun

Alokasi anggaran provinsi dan kab/kota terhadap pelayanan publik semakin menurun (Format APBD sesuai Kepmen 29/2002)

6) ANALISIS SEKTORAL: KESEHATAN, PENDIDIKAN, INFRASTRUKTUR

KESEHATAN Belanja sektor kesehatan relatif tidak meningkat setelah otonomi khusus % of total regional budget

Isu-isu Utama Sektor Kesehatan Proporsi alokasi belanja provinsi dan kab/kota untuk kesehatan di Aceh termasuk yang terendah di Indonesia (5.3% (Aceh) vs 7.3% (rata-rata nasional)). Beberapa kab/kota di Aceh mengalokasikan hanya dibawah 2% dari total belanja daerah untuk kesehatan Akan tetapi secara per kapita, belanja untuk sektor kesehatan di Aceh lebih besar dari pada rata-rata provinsi lainnya Alokasi terbesar (sekitar 80%) dibelanjakan untuk rutin, sedangkan alokasi untuk biaya operasional dan pemeliharaan sangat kecil (dibawah 3%) Fasilitas kesehatan secara umum tersedia, tetapi sebagian besar tidak berfungsi karena kurangnya pemeliharaan dan tingkat kehadiran tenaga kesehatan yang rendah Jumlah tenaga kesehatan di Aceh relative besar di banding dengan provinsi lain, tetapi terpusat di daerah perkotaan. Sistem informasi kesehatan di Aceh hampir tidak berfungsi karena konflik dan tsunami

PENDIDIKAN Belanja daerah (provinsi dan kab/kota) untuk sektor pendidikan meningkat setelah otonomi khusus, akan tetapi menurun sejak tahun 2003

Isu-isu Utama Sektor Pendidikan Pengeluaran untuk sektor pendidikan di Aceh relative tinggi, akan tetapi belum memperlihatkan peningkatan terhadap outcomes pendidikan Kualitas pendidikan rendah dan perlu ditingkatkan Beberapa isu: jumlah guru yang memenuhi kualisfikasi rendah, tingkat ketidakhadiran guru relative tinggi, buruknya kondisi bagunan sekolah, kurangnya alat bantu belajar dan buku bacaan Tingkat kesenjangan dalam belanja pendidikan antar kab/kota relative tinggi (dari 11.4% s.d 50.4% dari total pengeluaran) Guru terpusat di daerah perkotaan Data mengenai pendidikan cukup tersedia, akan tetapi qualitas dan keakuratannya diragukan

INFRASTRUKTUR Pengeluaran pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terhadap sektor infrastruktur meningkat tajam setelah desentralisasi dan otonomi khusus, tetapi terus menurun sejak 2003 *Figure is in 2006 constant prices

Alokasi untuk operasional dan pemeliharaan untuk sektor infrastruktur sangat kecil (Rata-rata provinsi dan kab/kota 2001-2005)

Isu-isu Utama Sektor Infrastruktur Pemerintah daerah tidak memprioritaskan infrastruktur, menyebabkan hasil pembangunan yang kurang baik: Sekitar 23 persen ruas jalan dikategorikan dalam kondisi rusak Lahan yang ter-irigasi sebagai persentase dari lahan pertanian di Aceh lebih rendah (57%) dari pada rata-rata nasional (71%). Persentase rumah tangga yang tersambung ke air PDAM di Aceh lebih rendah (9%) dari pada rata-rata nasional (17%). Sistem pengawasan dan evaluasi BRR dan pemerintah daerah perlu diperkuat PEMDA belum sepenuhnya berpartisipasi dalam proses rekonstruksi: PEMDA mengurangi alokasi anggaran untuk infrastruktur sebagai akibat meningkatnya anggaran BRR dan donor Kapasitas PEMDA untuk memelihara investasi besar selama rekonstruksi setelah tugas BRR selesai merupakan tantangan utama

7) KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH Pemerintah kabupaten/kota menjadi kuci utama dalam peningkatan pelayanan publik…

Kapasitas pemerintah kab/kota dalam mengelola keuangan publik masih lemah seiring meningkatnya jumlah penerimaan (Rata-rata score dari 21 kabupaten/kota) 80-100% Excellent/Fully Acceptable 60-79% Very good/ Substantially acceptable 40-59% Good/Fairly acceptable 20-39% Moderate/Partially acceptable 0-19% Poor/Not Acceptable

Terdapat kesenjangan yang sangat besar antar kab/kota dalam pengelolaan keuangan publik (Rata-rata skor 9 bidang pengelolaan keuangan)

Isu-isu Utama Kapasitas PEMDA Kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerah masih rendah, seiring dengan semakin meningkatnya penerimaan daerah Alokasi anggaran aparatur untuk peningkatan kapasitas masih sangat rendah; sebagian besar anggaran dialokasikan untuk bangunan dan peralatan Kurangnya disiplin anggaran, proses pengesahan anggaran sering terlambat dari jadwal yang ditetapkan menurut peraturan Pemekaran kabupaten/kota mengeluarkan biaya yang tidak sedikit; kabupaten baru membutuhkan dana yang besar untuk proses pembenahan dan pembentukan perangkat daerah; mengalihkan investasi bagi pelayanan publik

8) REKOMENDASI Bidang Rekomendasi Penerimaan Perkecil kesenjangan fiskal antar daerah, perbaiki formula alokasi dana otsus dan bagi hasil migas Tingkatkan efektifitas pengelolaan dana otsus, transparansi dan pelaporan, serta monitor dan evaluasi manfaat dana otsus Pengeluaran Teliti lebih jauh terhadap semakin meningkatnya belanja rutin dan belanja sektor aparatur pemerintah dan pengawasan pengeluaran pembangunan Tingkatkan alokasi untuk pembangunan, khususnya untuk biaya pemeliharaan infrastruktur dan pelayanan publik Kesehatan Tingkatkan pemeliharaan fasilitas kesehatan dan mengawasi ketersediaan obat, alat medis dan tenaga kesehatan Memberikan insentif yg sesuai untuk tenaga kesehatan agar mau melayani daerah pedesaaan Membangun kembali sistem data & informasi yang terintegrasi (tingkatkan koordinasi Dinas Kesehatan dan BPS)

Bidang Rekomendasi Pendidikan Infrastruktur Perkuat pengawasan dan evaluasi penggunaan dana pendidikan (dana otsus) dan dampaknya Tingkatkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan fasilitas pendidikan Berikan insentif yang sesuai untuk tenaga pendidikan di pedesaan Tingkatkan sistem informasi pendidikan (tingkatkan koordinasi Dinas Pendidikan dan BPS) Infrastruktur Tingkatkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan prasarana umum Libatkan pemerintah provinsi dan kab/kota dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek rekonstruksi untuk meningkatkan rasa kepemilikan Kapasitas Pemerintah Daerah Batasi pemekaran wilayah (kab/kota atau kecamatan), pemekaran meningkatkan pengeluaran untuk belanja rutin/aparatur Tingkatkan kapasitas pengelolaan keuangan publik dengan memberikan asistensi dan pelatihan di tingkat provinsi dan kab/kota Tingkatkan disiplin anggaran dan monitor proses anggaran daerah Dasarkan perencanaan dan alokasi anggaran pada data/informasi pencapaian hasil pembangunan Tingkatkan transparansi dalam perencanaan anggaran untuk memastikan usulan masyrakat terakomodir didalam anggaran. Perkuat masyarakat sipil dalam mengawasi anggaran

TERIMA KASIH