SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
Advertisements

Tata Cara Pembuatan Surat Dinas
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
Sosialisasi Presensi Digital
TATA CARA PENGAJUAN USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TENTANG TATA PERSURATAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
Rapat Pembahasan Pembayaran Honorarium Tim Tahun Anggaran 2014
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
MEKANISME Pengangkatan jfu dan pemberian tunjangan kinerja
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
BAGI TENAGA HONORER KATEGORI II YANG DINYATAKAN LULUS
PER-24/PJ/2012 TGL 22 NOVEMBER 2012 (MULAI BERLAKU TGL 1 APRIL 2013) 32 1 SOSIALISASI PENOMORAN FAKTUR PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TEKNIS PEMBERIAN IBEL & TUBEL SERTA PERMASALAHANNYA
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
SURAT RESMI BAHASA INDONESIA.
Menulis surat dinas.
INDEKS MUSIMAN DAN GERAKAN SIKLIS
Bunga sederhana Pertemuan 1.
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
SKMHT Notariil ?.
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Biro Hukum Sekretariat Jenderal
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Riwayat Jabatan :
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-Undang No
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
IV PEMBAYARAN PAJAK.
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
KETUA : AGUS SUGENG WIDODO (KABANDARA BAU-BAU,
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
KULIAH KE - 7 PEMBAYARAN PAJAK DENGAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
PERGUB NO. 248 THN 2015 Tentang Penyelesaian Pembayaran
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Dengan hormat kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara
Rekapitulasi Data ISPU
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Rekapitulasi Data ISPU
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA KEMENTERIAN AGAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
Hukum tata laksana UNIVERSITAS BRAWIJAYA rektorat lantai 2
PERSURATAN.
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMDIKNAS NOMOR 71936/A4/KP/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 SISTEM INFORMASI PENETAPAN ANGKA KREDIT (SIMPAK) DOSEN Dalam.
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
KORESPONDENSI SURAT DINAS.
3.14 Menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar Menjelaskan perincian unsur/struktur surat.
Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
PENGHARGAAN SLKS DAN MASA KERJA
Rekapitulasi SNI Penetapan Tahun April
Ruang Sidang Kepegawaian Universitas Sebelas Maret,
Pengisian Data File Kepegawaian (Annex Data)
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KPU RI
Pengolahan grafik dan penambahan gambar
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT, WHISTLEBLOWING SYSTEM
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
PELAKSANAAN PEMBEKALAN KEPALA DESA DAN APARATUR PEMERINTAH DESA
Transcript presentasi:

SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretriat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN YANG TERKAIT DENGAN SAP KM 59 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN PM 65 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KOP SURAT DINAS Logo Kementerian Perhubungan Nama Unit Organisasi DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Jalan ………….. No… Telp. …………. Email. ….. (Nama kota dan kode pos) Fax. ……………… Logo Kementerian Perhubungan Nama Unit Organisasi Alamat dan Kode Pos, Nomor telpon, Faksimili, dan email Garis Pembatas Kop Surat

KOP SURAT DINAS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KANTOR……………………….. (nama UPT/UPBU yang bersangkutan) Jalan ………….. No… Telp. …………. Email. ….. (Nama kota dan kode pos) Fax ………… Tulisan yang tertera pada kop surat dinas dari tiap unit organisasi yang berdiri sendiri memuat nama unit organisasi 2 (dua) tingkat diatasnya, kecuali kop surat Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Perhubungan dan unit organisasi yang berdiri sendiri di tingkat pusat (Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan)

KOP SURAT DINAS Kop surat dinas dipergunakan untuk pembuatan surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat struktural atau pimpinan satuan kerja pada masing – masing unit organisasi.

PAPAN NAMA KANTOR KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA JL ……………………NO… TELP….., FAX….. NET …. WEB ….. [ NAMA KOTA DAN KODE POS ] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KANTOR ………… (nama UPT/UPBU yang bersangkutan) JL ……………………NO… TELP….., FAX….. NET …. WEB ….. [ NAMA KOTA DAN KODE POS ]

PAPAN NAMA KANTOR Bentuk ukuran empat persegi panjang Ukuran panjang dengan lebarnya 3 : 1 Warna dasar putih dengan tulisan warna hitam Huruf balok berdiri

Cap Dinas UPT/UPBU Cap dinas UPBU dipergunakan bagi naskah dinas di lingkungan UPT/UPBU dan berisikan Tulisan : a) Kementerian pada bagian atas lingkaran b) Direktorat pada bagian bawah lingkaran c) UPT/UPBU di tengah – tengah lingkaran dalam diantara dua gari mendatar Read Ask the group what operations they think might be included in the Front of House

AMPLOP DINAS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Gedung Karya Jakarta 10110 No. …………………. Kepada Yth. __________________________ __________________________ di _________________ KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KANTOR ……………. (nama UPT/UPBU yang bersangkutan) Jalan ……………… No. ……………… kota ………… kode pos ….. No. …………………. Kepada Yth. __________________________ __________________________ di _________________

KODE SINGKATAN Direktur Jenderal Perhubungan Udara - Dirjen Hubud DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Direktorat Jenderal Perhubungan Udara - Ditjen Hubud Direktur Jenderal Perhubungan Udara - Dirjen Hubud Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara - Setditjen Hubud Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara - Sesditjen Hubud Direktorat Angkutan Udara - Dit. Angud Direktur Angkutan Udara - Dir. Angud Direktorat Bandar Udara - Dit. Bandara Direktur Bandar Udara - Dir. Bandara Direktorat Keamanan Penerbangan - Dit. Kampen Direktur Keamanan Penerbangan - Dir. Kampen Direktorat Navigasi Penerbangan - Dit. Navpen Direktur Navigasi Penerbangan - Dir. Navpen Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara - Dit. KUPPU Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara - Dir. KUPPU

CONTOH NASKAH DINAS KORESPONDENSI INTERN KEPALA SURAT ISI SURAT PENUTUP SURAT

NASKAH DINAS KORESPONDENSI EKSTEREN CONTOH NASKAH DINAS KORESPONDENSI EKSTEREN KEPALA SURAT ISI SURAT

ISI SURAT PENUTUP 2

CONTOH SURAT UNDANGAN KEPALA SURAT ISI SURAT PENUTUP SURAT

________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI PM 91 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan 1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2. Buku Kerja Harian Pegawai 3. Laporan Prestasi Kerja dan Penilaian Kinerja Pegawai Bulanan

PEDOMAN PENGHITUNGAN & PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PM 107 TAHUN 2013 PERMENHUB TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNSUR PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA UNSUR/ASPEK PENGHITUNGAN: UNSUR DISIPLIN KERJA (40%): Waktu terlambat Waktu pulang cepat Hari tidak hadir (alpha) Pengenaan hukuman disiplin UNSUR PRESTASI KERJA (60%)

PERALIHAN PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA BULAN PEMBAYARAN: Juli - Desember 2013 Januari 2014 Februari 2014 Maret 2014 April 2014 Mei 2014 Juni 2014 Juli 2014 Dst.... (sdh terbayar) PERALIHAN (vide Pasal 38 Permenhub No. PM 107/2013) UNSUR/ASPEK PENGHITUNGAN HANYA UNSUR DISIPLIN KERJA (40%): Waktu terlambat Waktu pulang cepat Hari tidak hadir (alpha) Pengenaan hukuman disiplin Catatan: Unsur Prestasi Kerja dihitung penuh (60%) untuk seluruh pegawai NORMAL UNSUR/ASPEK PENGHITUNGAN: UNSUR DISIPLIN KERJA (40%): Waktu terlambat Waktu pulang cepat Hari tidak hadir (alpha) Pengenaan hukuman disiplin UNSUR PRESTASI KERJA (60%)

PERALIHAN PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA Tunkin dibayar di belakang (setelah berkinerja dan melaporkan hasilnya), tidak mungkin bekerja di bulan ke-N langsung dibayarkan tunkinnya di bulan ke-N juga Prinsip 3 bulan: - Bulan ke-N  pegawai bekerja - Bulan ke N+1  tunkin dihitung - Bulan ke N+2  tunkin dibayarkan Peralihan penghitungan tunkin bulan Januari & Februari 2014 diperlukan untuk menyesuaikan dengan proses pencatatan, pelaporan, penilaian prestasi kerja pegawai

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA T.A. 2014 PEGAWAI / PEJABAT BEKERJA PADA BULAN PERTAMA (N) BAGIAN KEPEGAWAIAN SETDITJEN HUBUD MELAKUKAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN TUKIN DAN MENYAMPAIKAN KE BIRO UMUM KEMENHUB PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA (N+1) OLEH TATA USAHA UNIT KERJA MENERIMA TUNJANGAN KINERJA RENDAH (DIBAWAH 50%) TUNJANGAN KINERJA DIBAYARKAN KE ESELON I DITJEN PERHUBUNGAN UDARA SELANJUTNYA DISAMPAIKAN KE MASING – MASING UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA (N+2) MENERIMA TUNJANGAN KINERJA SEDANG (50% + ) MENERIMA TUNJANGAN KINERJA PENUH (100% )

DOKUMEN TUNJANGAN KINERJA PERBULAN (1) Bulan Pembayaran Tukin Dokumen yang diperlukan Januari 2014 Rekap kehadiran pegawai bulan Januari 2014 1) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Januari 2014 2) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2014 4) Februari 2014 Rekap kehadiran pegawai bulan Februari 2014 1) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Februari 2014 2) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Februari 2014 4) Maret 2014 Rekap kehadiran pegawai bulan Januari 2014 1) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Januari 2014 3) April 2014 Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Februari 2014 3) Referensi Format /Bentuk Dokumen Lihat: 1) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 6 2) PP No. 53 Tahun 2010 Jo. Perka BKN No 21 Tahun 2010 3) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 4 atau Contoh 5 4) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 1 atau Contoh 2

DOKUMEN TUNJANGAN KINERJA PERBULAN (2) Bulan Pembayaran Tukin Dokumen yang diperlukan Mei 2014 Rekap kehadiran pegawai bulan Maret 2014 1) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Maret 2014 2) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Maret 2014 3) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Maret 2014 4) Juni 2014 Rekap kehadiran pegawai bulan April 2014 1) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan April 2014 2) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai April 2014 3) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan April 2014 4) Juli 2014 Rekap kehadiran pegawai bulan Mei 2014 1) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Mei 2014 2) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Mei 2014 3) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Mei 2014 4) Agustus 2014 Rekap kehadiran pegawai bulan Juni 2014 1) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Juni 2014 2) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Juni 2014 3) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Juni 2014 4) Referensi Format /Bentuk Dokumen Lihat: 1) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 6 2) PP No. 53 Tahun 2010 Jo. Perka BKN No 21 Tahun 2010 3) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 4 atau Contoh 5 4) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 1 atau Contoh 2

DOKUMEN TUNJANGAN KINERJA PERBULAN (2) Bulan Pembayaran Tukin Dokumen yang diperlukan September 2014 Rekap kehadiran pegawai bulan Juli 2014 1) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Juli 2014 2) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Juli 2014 3) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Juli 2014 4) Oktober 2014 Rekap kehadiran pegawai bulan Agustus 2014 1) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Agustus 2014 2) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Agustus 2014 3) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Agustus 2014 4) November 2014 Rekap kehadiran pegawai bulan September 2014 1) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan September 2014 2) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai September 2014 3) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan September 2014 4) Desember 2014 Rekap kehadiran pegawai bulan Oktober 2014 1) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Oktober 2014 2) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Oktober 2014 3) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Oktober 2014 4) Referensi Format /Bentuk Dokumen Lihat: 1) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 6 2) PP No. 53 Tahun 2010 Jo. Perka BKN No 21 Tahun 2010 3) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 4 atau Contoh 5 4) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 1 atau Contoh 2

DOKUMEN TUNJANGAN KINERJA PERBULAN (2) Bulan Pembayaran Tukin Dokumen yang diperlukan Januari 2015 Rekap kehadiran pegawai bulan November 2014 1) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan November 2014 2) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai November 2014 3) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan November 2014 4) Februari 2015 Rekap kehadiran pegawai bulan Desember 2014 1) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Desember 2014 2) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Desember 2014 3) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2014 4) Maret 2015 Rekap kehadiran pegawai bulan Januari 2015 1) Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Januari 2015 2) Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Januari 2015 3) Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2015 4) Dst... Dst.. Referensi Format /Bentuk Dokumen Lihat: 1) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 6 2) PP No. 53 Tahun 2010 Jo. Perka BKN No 21 Tahun 2010 3) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 4 atau Contoh 5 4) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 1 atau Contoh 2

ISIAN FORMULIR KE BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI

PERSIAPAN DOKUMEN TUNJANGAN KINERJA TAHUN 2015 1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2. Buku Kerja Harian Pegawai 3. Laporan Prestasi Kerja dan Penilaian Kinerja Pegawai Bulanan 4. Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai 5. SPTJM masing – masing UPBU 6. Formulir rekapan pengisian tunjangan kinerja masing – masing UPBU Dokumen 1, 2, dan 3 diatas disimpan di masing – masing UPBU sebagai bahan pertanggung jawaban Adminstrasi dan Keuangan Dokumen 4, 5 dan 6 diserahkan ke Bagian Kepegawaian dan Umum sebagai bahan usulan ke Bagian Keuangan Setditjen Perhubungan Udara Cct = Dipa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

SEKIAN TERIMA KASIH