IMPLEMENTASI JAKTRANAS LAPAN RAKOR PERENCANAAN RISTEK-LPNK 2013.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Advertisements

RANCANGAN UNDANG-UNDANG Jakarta, Rabu 26 September 2012
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
RENCANA KERJA PEMERINTAH
Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Sc
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Oleh : Kepala BTKIP KAL-TENG
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
ARAH PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
IPTEKS BAGI WILAYAH (IbW)
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
Oleh: Prof. Urip Santoso. Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan.
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
GRAND DESIGN KONSORSIUM ANGGREK INDONESIA
STANDAR NASIONAL PENELITIAN (Permendikbud No. 49 tahun 2014)
Deputi bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi 2014
RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPADA MASYARKAT
Pokja. Program ini dimaksudkan dapat bersentuhan langsung dengan kebutuhan minimal masyarakat maupun stake holders dalam rangka meningkatkan kepercayaan.
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DI BATAN Hudi Hastowo BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 1 Februari 2013.
Bab 2 Model, Strategi, dan Roadmap e-Government
Tindak lanjut penyelesaian rka-k/l t.a kemenko kesra
KEBIJAKAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENDAFTARAN ON LINE Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ditjen Dikti – Kemdikbud.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS GUNADARMA (BAJAMTU – UG)
Remote sensing / Penginderaan jauh
RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) UNIVERSITAS DIPONEGORO
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
CAPAIAN RENCANA AKSI Nota Kesepahaman Bersama Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (NKB PPKHI) BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN (B03.
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Memantau Hutan Indonesia dari Udara
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
DEPARTEMEN FISIOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
DEPARTEMEN KEDOKTERAN KELUARGA DAN KOMUNITAS
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PELUANG PROFESI AHLI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
EVALUASI KINERJA PENELITIAN
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Transcript presentasi:

IMPLEMENTASI JAKTRANAS LAPAN RAKOR PERENCANAAN RISTEK-LPNK 2013

POLA BISNIS 1.Bappenas 2.Kemenkeu 3.DPR 4.KEMENPAN-RB LAPAN 1.Pengguna khusus 2.Instansi Pemerintah 3.Pengguna Ilmiah 4.masyarakat umum Program-Anggaran-SDM Pelayanan/ Service User IPTEK POLITIK NEGARA ??? ANGGARAN : $ JUTA?????? Zero growth- Moratorium SDM

 “TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DALAM IPTEK PENERBANGAN DAN ANTARIKSA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BANGSA” VISI LAPAN Kemandirian -kemampuan menguasai, mengembangkan, memanfaatkan -membangun daya saing nasional Kualitas Kehidupan Bangsa: Ekonomi, Sosial dan Budaya  Kesejahteraan Bangsa

1.Pembinaan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi roket, satelit dan penerbangan; 2.Pembinaan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan data penginderaan jauh; 3.Pembinaan, penguasaan dan pemanfaatan sains antariksa dan atmosfer serta 4.Penyusunan Kebijakan kedirgantaraan; MISI LAPAN

POLA PIKIR VISI IPTEK 2025 JAKSTRANAS RENSTRA KL (DALAM PEMBANGUNAN IPTEK) - LAPAN selaras dengan visi dan kebijakan strategis pembangunan industri IPTEK harus menjadi politik negara (????) Eksistensi dan harga diri bangsa ini HANYA akan bisa dipertahankan jika IPTEK sebagai elemen dasar kehidupan berbangsa di masa depan dapat dikuasai dan didayagunakan. arah dan kerangka kebijakan sumber rujukan

Komponen Abstrak Komponen kongkrit Wilayah Pengabdian Virtual Personal concept

Komponen Abstrak Komponen kongkrit Wilayah Pengabdian Virtual

Langkah Pertama : Reorganisasi Lembaga Deputi Teknologi Dirgantara Pusat Teknologi Roket Pusat Teknologi Penerbangan Pusat Teknologi Satelit Deputi Teknologi Dirgantara Pusat Teknologi Wahana Dirgantara Pusat Teknologi Terapan Pusat Teknologi Elektronika Digantara  Konsiten Pada Kompetensi Inti  Eliminasi kegiatan Yang Tidak Efektif – mengurangi pikiran/ kegiatan abstrak yang sulit diwujudkan  Ikuti Peraturan Perundangan Untuk LPNK  Ikuti Reformasi Birokrasi

Langkah Kedua : Tentukan Peta Jalan Untuk Setiap Pilar Peta Jalan harus realistis – SDM, FASILITAS, ANGGARAN

Program LSA Output: 1.Mission Design Doc 2.Conceptual Design Doc Kerjasama dgn PT.DI Rancangbangun ICON-L 2013 TU Berlin-Stemme TU Berlin-Stemme 2012 Rancangbangun LSA berbasis Icon 5 Amphibius Output : 1.Mission Modification for S15 2.Application / Operation Output : 1.Master on Aircraft Design 2.Aircraft Modification -Long endurance -Hybrid Power -Modular Structure -ATOL(air travel org lis) -Simulator System MRV GMS

S-15 Stemme  Mode Terbang Automatis  Terbang s/d 8 jam  Dibangun dalam kerjasama LAPAN dengan TU Berlin Jerman

Satellite YANG AKAN DILUNCURKAN DAN AKAN DITERIMA STASIUN BUMI LAPAN RENCANA AKUISISI DATA SATELIT PENGINDERAAN JAUH SATELIT OLEH STASIUN BUMI LAPAN ( ) YANG TELAH DITERIMA DATA YANG AKAN DITERIMA

Langkah Tiga : Penguasaan Bertahap 60 km/jam 100 km/jam 200 km/jam

Langkah Empat : Segera Masyarakatkan Hasil Kegiatan Merapi Banjir Kampung pulo

Foto bersama TIM UAV LAPAN dan TNI AL Selesai Pengujian Terbang

 TU Berlin 1. Satelit – desain, komponen-test, integrasi-test 2. Light Surveylance Aircraft  Korea Selatan Production Line Propelan  Ukraina 1. Nozel RX Tabung Komposit  Australia Pengolahan Data Penginderaan Jauh – Membangun Standard – Berbagi Pengalaman Langkah Lima : Berguru

Langkah Enam : Perkuat Sarana Prasarana Plasma Coating Mixer Propelan Alat Uji Sistem Kendali Antena S B. Parepare

INPRES No: 6/2012 a.menyediakan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi dengan lisensi Pemerintah Indonesia; b.meningkatkan kapasitas dan operasi sistem akuisisi data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi;  up grade SB c.melaksanakan penyediaan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.melakukan pengolahan atas data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi berupa koreksi radiometrik dan spektral; e.membuat metadata atas data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; f.melakukan penyimpanan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi; dan g.bersama Kepala Badan Informasi Geospasial melakukan pengendalian kualitas terhadap data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi. “ Langkah Tujuh : Perkuat Aspek Legal

LAPAN melayani kebutuhan data penginderaan jauh resolusi rendah, menengah dan tinggi untukseluruh instansi pemerintah pusat Penguatan Infrastruktur Penginderaan Jauh LAPAN untuk menjadi Nasional Remote Sensing Center

RUU Keantariksaan Pembahasan denganKomisi VII DPR  Tahap Pembahasan PANJA - DIM

Langkah Delapan : Bikin Kantor Menjadi Keren -mencerminkan semangat penghuni -mendorong motivasi

 REDD Plus  Maratorium Penebangan Hutan  Pengembangan Industri Pertahanan  Program Tugas Belajar Kementian Ristek  Latihan Gabungan TNI  Penanganan Perbatasan  Penggalian Potesi Perpajakan (Perkebunan, Perhutanan, Pertambambangan, Permukiman) Langkah Sembilan: Manfaatkan Momentum – Bangun Kerjasama

Implementasi Kerjasama dengan TNI-AL LAPAN membantu TNI-AL untuk meliput uji rudal di perairan Perlu pengembangan kemampuan jelajah dari 30 menit menjadi 2 jam setengah Perlu pengembangan daya muat

Kerjasama Dirjen Pajak Penggalian potensi pajak berbasis data penginderaan jauh  SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN NASIONAL BERBASIS PENGINDERAAN JAUH

Kerjasama Dirjen Perhubungan Udara

WHAT NEXT ( ) -PENGUATAN ASPEK LEGAL PEMBANGUNAN KEANTARIKSAAN (PERATURAN PEMERINTAH, RENCANA INDUK, STANDARDISASI, dll) -MELANJUTKAN PENGEMBANGAN – KSM, P3 -PENGEMBANGAN SDM -PENGUATAN KERJASAMA- PROGRAM BERSAMA DALAM NEGERI – KONSORSIUM -PENGEMBANGAN PENGGUNA (PERLUASAN PEMANFAATAN)  MEMBANGUN KEGIATAN SKALA NASIONAL - LINTAS KL (FOC DAN REA)

Mohon Doa Restu