Pengantar Kuliah Kedudukan IN dlm kurikulum Jurusan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KELOMPOK 1 MATERI Istilah dan Pengertian Ilmu Negara Obyek Ilmu Negara
Advertisements

HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU LAIN:
WIDYAWATI BOEDININGSIH / WATIEK S
PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012 MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012.
PROF.DR.H.SUWARMA AM, SH, M.Pd
KONSEP DASAR ILMU POLITIK
Teori tentang sifat hakekat negara
PENGANTAR ILMU ADMINISTASI NEGARA
PANCASILA 4 HAKIKAT PANCASILA
HUKUM TATANEGARA.
ILMU NEGARA Oleh: Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
PENGERTIAN ILMU NEGARA
Hukum perdata meliputi pengaturan tentang orang, benda,perikatan dll.
Standar Kompetensi 1. memahami hakikat bangsa dan negara
ILMU NEGARA.
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA
ILMU NEGARA.
PENGERTIAN, OBJEK DAN METODE ILMU NEGARA
Materi Part 1 HUKUM TATA NEGARA Dosen RAMDHAN KASIM, SH
Pendidikan Kewarganegaraan
TIPE, BENTUK DAN SUSUNAN NEGARA
MENGENAL NEGARA.
Bobot : 4 SKS Status : Mata Kuliah Dasar Keahlian O l e h : Saifudin
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA
MATERI PERKULIAHAN s/d MID SEMESTER
Pemahaman tentang bangsa, negara, hak dan kewajiban warga negara
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Pertemuan I “ Ruang Lingkup HAN”
N E G A R A.
M. Yusrizal Adi Syaputra,SH.MH Fakultas Hukum Universitas Medan Area
KONSEP DASAR ILMU POLITIK
Politik dan Negara Ahmad Nasher.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
KONSEP NEGARA Oleh Ali Usman.
KEKUASAAN DAN WEWENANG
Pengertian & Ruang Lingkup Suatu Negara
KULIAH 01 Habib Adjie 2011.
PENDAHULUAN Pokok bahasan : Istilah ilmu negara
KULIAH 02 Habib Adjie 2011.
N E G A R A.
9 KONSTITUSI DAN RULE OF LAW
Hakikat Bangsa dan Negara serta Unsur - unsur terbentuknya Negara
Negara dan Sistem Pemerintahan
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA
HAKIKAT BANGSA & NEGARA
N E G A R A.
Negara dan Sistem Pemerintahan
TEORI KEDAULATAN Pokok bahasan : Arti kedaulatan
PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR NEGARA
Negara dan Sistem Pemerintahan
KELOMPOK 1 Loading…Please wait..
ILMU NEGARA Jamaludin Ghafur.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Bahan Hingga KD II)
Negara dan Sistem Pemerintahan
KONSEP DASAR ILMU POLITIK Materi 2
PENDAHULUAN Pokok bahasan : Istilah ilmu negara
MENGENAL NEGARA.
ILMU NEGARA PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
PERKEMBANGAN DAN DEFINISI ILMU POLITIK
N E G A R A.
Pengertian dan Definisi Negara
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Bahan Hingga KD II)
Materi Perkuliahan : Pengertian dan obyek kajian ilmu negara
Pengertian & Ruang Lingkup Suatu Negara
Pengantar Kuliah Kedudukan IN dlm kurikulum Jurusan Hukum Politik kenegaraan PKn dan Kemasyarakatan PBM Rumpun MK.
Oleh Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. . 1.ILMU NEGARA 2.NEGARA.
Konsep-Konsep Politik. Teori Adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep.
“PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL”
KEWARGANEGARAAN Ary Handayani 1. Menggali sumber sosiologis & politis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia Membangun argumen tentang dinamika.
PERKEMBANGAN, PENGERTIAN DAN MAKNA KONSTITUS
Transcript presentasi:

Pengantar Kuliah Kedudukan IN dlm kurikulum Jurusan Hukum Politik kenegaraan PKn dan Kemasyarakatan Rumpun MK PBM

ISTILAH & PENGERTIAN NEGARA Istilah Negara  Staat (Belanda/ Jerman), State (Inggris), Etat (Perancis).  Istilah staat semula dipergunakan di Eropa Barat pada abad XV. Kata staat, state, dan etat dialihkan dari bahasa Latin status atau statum.  Status (etimologis:Latin klasik)  suatu istilah yang abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. ISTILAH & PENGERTIAN NEGARA

Kranenburg: kata lo stato (bhs Italia) dialihkan dari kata Latin status. Istilah lo stato pertama kali diperkenalkan oleh Machiiavelli.  Perkembangan arti kata lo stato: keseluruhan jabatan tetap pejabat-pejabat dari jabatan itu sendiri penguasa beserta pengikut-pengikutnya, kesatuan wilayah yang dikuasai. Pengertian Negara: Soltau alat/wewenang yg mengatur /mengendalikan peroalan bersama atas nama masyarakat. H.J. Laski negara sebagai dwang orgs yg mempunyai zwang ordnung (alat pemaksa) Sudut Pandang Thp Negara: Han Kelsen memandang negara dari segi hukum /Normlogisch), Oppenheimer: negara sebagai konsep sosiologis, dan Nawiasky : negara sebagai idea, kenyataan sosial, dan sebagai pengertian hukum (Drei Seitenlehre).

Untuk apa? Untuk mencapai ketertiban supaya hukum ditaati Sifat Hakekat Negara 1. Memaksa  Mempunyai kekuasaan memakai kekerasan fisik secara legal (exorbitante Rechten /Kek.LB). Untuk apa? Untuk mencapai ketertiban supaya hukum ditaati Misal: Memungut pajak, mematuhi aturan, pikul senjata  ada alat pemaksa HJ Laski : 1) negara sebagai dwang orgs yg mempunyai zwang ordnung (alat pemaksa). Setujukah? 2) Negara merupakan Top Organization yang memiliki coersive intsrument  setiap orang hrs taat pada aturan yang dibuat negara. 2. Sifat Monopoli: Mempunyai monopoli dlm menetapkan tujuan bersama dari masyarakat Mempunyai monopoli thp alat-alat kekuasaan negara : militer, polisi, kejaksaan 3. Sifat Mencakup semua aturan yang dibuat negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Pertanyaan: mengapa negara diberi wewenang memaksa?  karena memiliki dasar penghalalan hukum atau souvereinitiet.

Istilah (Nomenklatur, terminologis) *Ilmu Kenegaraan Staatswetenschap (Bld); Staatswissenschaft (JRM) *Ilmu Negara  dari bahasa Belanda Staatsleer; Jrm: staatslehre; Inggris:Theory of State / The generalTheory of State/ Political-Theory; PRC: Theorie d’etat *Ilmu Politik  Wetenschap der politiek (Stl PD II)  Pengertian Ilmu Negara  mempelajari negara pada umumnya (Staats als Genus) yaitu ttg pengertian, asal-usul, lahir dan lenyapnya negara. Pengkajiannya bersifat umum dan abstrak.

a.Ilmu Kewarganegaraan Istilah yang paling tua dikenal di negeri Belanda yang disebut Staatswetenscap.Jadi,Staatswetenscap sebagai ilmu pengetahuan mengenai Staatswetenschap ini juga salinan dari istilah bahasa Jerman,yaitu Staatswissenscaft yang dapat dipergunakan dalam arti mufrad.Istilah itu artinya ilmu pengetahuan mengenai negara (De Wetenshap Hopens De staat).

b.Ilmu Negara Diambil dari istilah bahasa Belanda Staatsleer.Istilah tersebut berasal dari bahasa Jerman Staatslehre .Dalam bahasa Inggris,disebut Theory Of State atau The General Theory Of State . Sedangkan,dalam bahasa Perancis dinamakan Theorie D’ Etat. Timbulnya istilah Ilmu negara(Staatsleer) sebagai istilah teknik akibat penyelidikan seorang sarjana Jerman bernama George Jellinek yang disebut sebagai Bapak Ilmu Negara.

c.Ilmu Politik Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Kuno,yaitu polis.Polis yaitu kota yang dianggap sebuah negara yang terdapat dalam kebudayaan yunani kuno.Menurut pendapat george Jellinek dan Kuntjoro Purbopranoto bahwa Ilmu politik sangat membutuhkan suatu peristilahan yang tepat dan tidak meragukan.

Ilmu yang obyek kajiannya negara ILMU PENGETAHUAN OBYEK MATERIA OBYEK F0RMA Ilmu Pemerintahan NEGARA Hubungan-hub.Pemerintahan, pel.Pemer. Ilmu Negara Timbul & lenyapnya negara, BN, Tuj.Neg. Ilmu Politik Kekuasaan, grup penekan, Kepent.rakyat Ilmu HTN Peratur.per-UU-an TU ttg AAPN Ilmu Admins.Negara Birokrasi, pelayanan,Orgs, Manajemen

HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN ILMU LAINNYA Ilmu negara tidak dapat dipisah-pisahkan dalam kotak-kotak yang terpaku mati (conpartmentization). Oleh karena itu, tidak mungkin ilmu tersebut berdiri sendiri terpisah satu sama lainnya tanpa adanya pengaruh dan hubungan. Karena ilmu negara ini sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang pada umumnya harus berkaitan dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya. Sehingga terwujud hubungan komplementer dan hubungan secara interdependen.dan metode serta tekhnik ilmu pengetahuan sosial paad umumnya dipergunakan oleh hampir semua cabang ilmu pengetahuan sosial.

Hubungan IN dengan HTN IN  pengantar & Dasar u/ mempelajari mk rumpun POLKENEG lainnya termasuk HTN  Pre-requisit (prasyarat) u/ dapat mengikuti mk polkeneg lainnya Teori-teori dan Konsep yg dikaji IN akan dijadikan dasar teoritik dlm mengkaji HTN (staats als species). Misal: Konsep bentuk negara, pembagian Kekuasaan, demokrasi, dll  diterapkan dalam HTN sesuai dengan latar belakang & budaya politik serta ciri khas negara tsb.

Hubungan Ilmu Negara dan Ilmu Politik Ilmu negara selaku ilmu pengetahuan sosial yang bersifat teoretis,segala hasil penyelidikannya dipraktekan oleh ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat praktis.Yang mendasari konsepsi – konsepsi ilmu politik lebih menitikberatkan kepada faktor-faktor yang konkret terutama sekali berpusat pada gejala-gejala kekuasaan, bbaik yang mengenai organisasi negara, maupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Penyelidikan IN yang teoritis dipraktekan IPOL yang bersifat praktis

METODE PENYELIDIKAN LMU NEGARA DEDUKSI INDUKSI DIALEKTIS FILOSOFIS DINGAN PERBAN SEJARAH SISTIMATIK HUKUM SINKRETIS FUNGSIO NAL

Ilmu dan Metode Ilmu ialah sesuatu yang didapat dari pengetahuan dan pengetahuan ini didapat dengan berbagai cara. Tidak semua pengetahuan itu merupakan ilmu, sebab setiap pengetahuan itu bbaru dinamakan ilmu bila memenuhi syarat-syaratnya.

MACAM-MACAM METODE PENYELIDIKAN Metode Deduksi Metode Induksi Metode Dialektis - Tesis - Anitesis - Sintetis Metode Filosofis Metode Perbandingan Metode Sejarah Metode Sistematik Metode Hukum

JELLINEK DLM ALLGEMEINE STL MENGKAJI NEGARA: SEBAGAI GEJALA SOSIAL DARI ASPEK YURIDIS      disebut ZWEISEITEN THEORIE      Sedangkan HAN KELSEN melihat NEGARA dari satu aspek yaitu SEGI YURIDIS Sosial Yuridis

Kajian dalam ALLGEMEINE SOZIALE STL :  Perkataan / nama Negara Sifat Hakekat Negara ( Het wezen van de Staats) Dasar Penghalalan hukum suatu negara (Rechtvaardiging grond VS) Tujuan Negara ( Doel van de staats) Pertumbuhan Negara (Wording van de staats) Type-type pokok sejarah dp negara (Historische hoofdtypen vs)

Kajian dalam Allgemeine Staatsrechtslehre: Perbedaan Hukum Publik dan Hk. Privat Elemen/unsur negara  pend., wilayah, pemerintah Sifat kekuasaan negara  kedaulatan Konstitusi negara Alat-alat perlengkapan negara Fungsi negara dll