PEMBEKALAN MENTERI KESEHATAN DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, SPJP (K)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
dr. Supriyantoro, Sp. P. MARS
Advertisements

INDIKATOR KESEHATAN PRODUKSI
Penyajian Pokok-Pokok Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Undang-undang no 44 tahun 2009 rumah sakit
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
UU NO.36 TENTANG RUMAH SAKIT MARKUS LUAHAMBOWO
Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
EVALUASI TAHUN 2008 DAN RENCANA KERJA TAHUN 2009 BIDANG PKPM
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) SURVEILANS GIZI DI WILAYAH PUSKESMAS JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2012   DISUSUN OLEH : MAZKUR.
PERAN SENKOM DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PEMBUKAAN RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL Jakarta, 22 – 23 Agustus 2005 MENTERI KESEHATAN RI.
POSYANDU BALITA RIWANTO, SKM.
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Dr. Ina Hernawati, MPH Direktur Bina Gizi Masyarakat
PARDOMUAN B.M.SIANIPAR MORTALITAS.
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Jl. Salemba Raya No. 28 Tlp Jakarta
TINDAK LANJUT RAKORPOP TERKAIT MDG S PUSDIKLAT APARATUR.
KUESIONER RUMAH TANGGA Blok V
Pusat Data dan Informasi Depkes RI
P4K dengan Stiker dan Registrasi Ibu Hamil
DINKES PROPINSI LAMPUNG
PENYEHATAN LINGKUNGAN
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2014
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
KEBIJAKAN DEPKES DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA Pusdiknakes
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
OLEH : EFFI MARDIYANTO KETUA U MUM TP. PKK DISAMPAIKAN DALAM RANGKA TEMU KADER POSYANDU TANGGAL 29 MEI 2009.
Potret Pembangunan Kesehatan Kota Semarang
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Pertemuan ke-11 Simpus Puskesmas Gambaran Umum Puskesmas
Analisis Empiris Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kota Depok
PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM
Latar Belakang  Kesehatan merupakan hak azasi (UUD 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 Tahun 1992) dan sekaligus sebagai investasi  Kesehatan, pendidikan.
Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/ KELURAHAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
MENGGERAKKAN DAN MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T.A 2018
PENINGKATAN STATUS GIZI MASYARAKAT Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
Surveilans Berbasis Masyarakat
DRAF RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2018 – 2022
PENGUKURAN KESEHATAN Definisi indikator
UPAYA WAJIB PUSKESMAS.
ILMU KESMAS X (PROGRAM2 KESEHATAN)
OPTIMALISASI PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN Dalam rangka Percepatan Pencapaian MDGs 2015 Tjetjep Yudiana,SKM, M.Kes KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI KEPULAUAN.
SELAMAT DATANG PERTEMUAN PETUGAS SP2TP BLITAR, 7 MARET 2014
Sistem kesehatan Sesi 8 Dikutip dari Sistem kes, WikuAdisasmito, PhD.
Desa Siaga Kelompok 5 Restu Anandya P Ulil Nur Fariz .A
Oleh Dr. I Gusti Ngurah Agung Swastika KADIS KESEHATAN KAB KLUNGKUNG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPARTEMEN KESEHATAN
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
POSYANDU Devi Angeliana K, SKM, MPH.
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
Organisasi Yankes Pertemuan 3
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
KEBIJAKAN DEPKES DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA Pusdiknakes.
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
Upaya akselerasi pencapaiaN SDGs. SDGs ( Sustainable Development Goals ) sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan.
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Transcript presentasi:

PEMBEKALAN MENTERI KESEHATAN DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, SPJP (K) REPUBLIK INDONESIA PEMBEKALAN MENTERI KESEHATAN DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, SPJP (K) BAGI KADER POSYANDU TP PKK PROPINSI dan KABUPATEN/KOTA JAKARTA, 28 MEI 2009 Pembekalan Menteri Kesehatan RI Jakarta, 28 Mei 2009

UUD 1945 Pasal H ayat (1) UU Kesehatan No 23/1992 ttg Kesehatan MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA UUD 1945 Pasal H ayat (1) UU Kesehatan No 23/1992 ttg Kesehatan Salah satu HAK DASAR RAKYAT adalah HAK UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN PEMBANGUNAN KESEHATAN diarahkan untuk memenuhi HAK RAKYAT mendapatkan pelayanan kesehatan Pembekalan Menteri Kesehatan RI Jakarta, 28 Mei 2009

Sasaran RPJMN 2004-2009 (PERPRES No 7 Tahun 2005) MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Sasaran RPJMN 2004-2009 (PERPRES No 7 Tahun 2005) Menurunnya AKB dari 35 menjadi 26 per 1.000 kelahiran hidup Menurunnya AKI dari 307 menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup Menurunnya prevalensi gizi kurang dari 25.8 menjadi 20% Meningkatnya Umur Harapan Hidup dari 66.2 tahun menjadi 70.6 tahun Pembekalan Menteri Kesehatan RI Jakarta, 28 Mei 2009

VISI, MISI DAN NILAI DEPKES MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA VISI, MISI DAN NILAI DEPKES INDONESIA SEHAT N BERPIHAK KEPADA RAKYAT BERTINDAK CEPAT DAN TEPAT I M I S I VISI MASYARAKAT YG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT L KERJA-SAMA TIM MEMBUAT RAKYAT SEHAT A INTEGRITAS YG TINGGI I TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS Pembekalan Menteri Kesehatan RI Jakarta, 28 Mei 2009

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA EMPAT STRATEGI DEPKES Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan. Meningkatkan pembiayaan kesehatan. Pembekalan Menteri Kesehatan RI Jakarta, 28 Mei 2009

PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA LIMA PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Pendayagunaan dan pemerataan tenaga kesehatan Penanggulangan penyakit menular, gizi buruk, dan krisis kesehatan akibat bencana Peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal dan daerah perbatasan serta pulau-pulau terluar. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, sampai tahun 2009 Departemen Kesehatan akan memberikan pengutamaan pada beberapa upaya kesehatan. Pengutamaan upaya kesehatan tersebut adalah : Pelayanan gakin Promosi kesehatan berskala nasional Penanggulangan penyakit menular, dan gizi buruk Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana Pembangunan kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan. Pendayagunaan tenaga kesehatan Pembekalan Menteri Kesehatan RI Jakarta, 28 Mei 2009

Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi 76.4 juta masyarakat miskin MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi 76.4 juta masyarakat miskin Penetapan RS sebagai Badan Layanan Umum. DESA SIAGA. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Stabilisasi dan Keterjangkauan Harga Obat. Tenaga Kesehatan. Pembekalan Menteri Kesehatan RI Jakarta, 28 Mei 2009

Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Rumah Sakit bergerak MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Rumah Sakit bergerak Riset Kesehatan Dasar INA-DRG/Case mix Save Papua World Class Hospital Reformasi Sistem Virus Sharing di WHO Pembekalan Menteri Kesehatan RI Jakarta, 28 Mei 2009

Kader Posyandu dan Tim Penggerak melanjutkan yang sudah baik. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Kader Posyandu dan Tim Penggerak melanjutkan yang sudah baik. Agar lebih giat lagi membantu dan mendampingi kaum ibu dan balitanya dalam memperoleh haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui posyandu. Pembekalan Menteri Kesehatan RI Jakarta, 28 Mei 2009

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA HARAPAN KE DEPAN (2) Hendaknya kader mengetahui lebih awal masalah kesehatan dan gizi masyarakat di sekitarnya. Laporkan kepada Kepala Desa/Lurah atau tenaga kesehatan yang ada di Poskesdes/Pustu/Puskesmas agar segera dapat ditindak-lanjuti. Pembekalan Menteri Kesehatan RI Jakarta, 28 Mei 2009

Pembekalan Menteri Kesehatan RI Jakarta, 28 Mei 2009 REPUBLIK INDONESIA Pembekalan Menteri Kesehatan RI Jakarta, 28 Mei 2009