LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
Advertisements

STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BERBAGAI PRAKTIK AKUNTANSI YANG DITERAPKAN OLEH PEMDA SAAT INI
MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
1 MODUL PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
STRUKTUR BELANJA DAERAH
Penyusunan Neraca Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI SKPD Muhtar Mahmud.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Department of Business Adminstration Brawijaya University
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1 MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA
AKUNTANSI ANGGARAN Tim Dosen.
AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi
Matkul: AKPD Pertemuan 12: Kasus Akuntansi Akrual
SIKLUS AKUNTANSI SKPD-PEMDA II.
Laporan Operasional / LO
KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI
Latihan soal akuntansi 2015
Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang
Matkul: AKPD Pertemuan 11: Laporan Keuangan PEMDA
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
AKUNTANSI PERSEDIAAN PERSEDIAAN ADALAH ASET LANCAR DALAM BENTUK BARANG, PERLENGKAPAN, HEWAN, TANAMAN YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL.
GAMBARAN UMUM SAPD BASIS AKRUAL.
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PERNYATAAN NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DRAFT STANDAR PELAPORAN KEUANGAN DESA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BY : HIDSAL JAMIL TITO BAGUS SETIAWAN ERMANTHA RANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
AKUNTANSI BELANJA DAN PENDAPATAN
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Kewajiban dan Ekuitas Dana
AKUNTANSI EKUITAS SOERATNO, SE, MM, DR..
Pendapatan dan Belanja
Prosedur Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PELAPORAN KEUANGAN PROYEK
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
Akuntansi Sektor Publik
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
Laporan realisasi anggaran
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2018
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Transcript presentasi:

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Konsultan SIPKD USADI SISTEMINDO INTERMATIKA www.usadi.co.id

Definisi Menurut PP 24 tahun 2005: Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan

Standar akuntansi pemerintah Indonesia … Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. agar laporan keuangan tersebut dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau di perbandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain. Standar akuntansi pemerintah Indonesia  PP No 24/2005 (SAP)

Tujuan Laporan Keuangan - SAP Menyediakan informasi mengenai: posisi (dan perubahannya) sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi ketaatan realisasi terhadap anggarannya cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Unsur-unsur Laporan Keuangan Akuntansi komersil IPSAS PP 24 tahun 2005 Aktiva Kewajiban Ekuitas Kinerja Penghasilan Beban Penyesuaian pemeliharaan modal Assets Liability Net asset/equity Revenue Expenses Cash flow Aset Pendapatan Belanja Pembiayaan Laporan arus kas

Macam-macam Laporan Keuangan Akuntansi komersil IPSAS PP 24 tahun 2005 Neraca Laporan laba rugi Laporan arus kas Laporan perubahan modal Catatan atas laporan keuangan Laporan kinerja keuangan Laporan perubahan aset bersih/ekuitas Laporan realisasi anggaran

= Balance sheet/Statement of Financial Position) NERACA = Balance sheet/Statement of Financial Position) Merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Berdasarkan PP 24 tahun 2005, neraca disajikan menggunakan basis accrual.

Neraca Neraca A S E T KEWAJIBAN EKUITAS DANA

Neraca - Aset ASET dalam Neraca diklasifikasikan menjadi: Aset Lancar (kas dan setara kas, investasi jangka pendek, surat berharga yang mudah diperjualbelikan, piutang dan persediaan) Aset Non Lancar (investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya)

Neraca -- contoh PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ….. NERACA SKPD …………. Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1 U r a i a n Jumlah Kenaikan (Penurunan) Tahun n Tahun n-1 % ASET   ASET LANCAR Kas Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang Piutang Retribusi Piutarg Lain-lain Persediaan ASET TETAP

Neraca -- Kewajiban KEWAJIBAN dalam Neraca diklasifikasikan menjadi: Kewajiban Jangka Pendek bunga pinjaman, utang jangka pendek pihak ketiga, utang perhitungan fihak ketiga (PFK), bagian lancar utang jangka panjang Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Dana  selisih antara aset dan kewajiban pemerintah, dalam neraca diklasifikasikan menjadi: Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Merupakan laporan keuangan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Berdasarkan PP 24 tahun 2005, LRA disajikan dengan menggunakan basis kas. Unsur-unsur : Pendapatan Belanja Transfer Surplus/Defisit Pembiayaan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

LRA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…….. SKPD ................. LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER ......... No. Urut Uraian Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Lebih/ (Kurang) 1 2 3 4 5   PENDAPATAN 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 1 .1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 1.1.3 Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah BELANJA 2.1 BELANJA OPERASI 2.1.1 Belanja Pegawai 2.1.2 Belanja Barang 2.2 BELANJA MODAL 2.2.1 Belanja Tanah 2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 2.2.6 Befanja Aset Lainnya Surplus/ (Defisit)

LAPORAN ARUS KAS Merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Dalam penyajiannya diklasifikasikan menjadi: aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan non anggaran

LAK – aktivitas operasi  indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Contoh arus kas masuk dari aktivitas operasi penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba perusahaan negara/daerah dan investasi lainnya serta transfer masuk. Contoh arus kas keluar dari aktivitas operasi belanja pegawai, barang, bunga, hibah, subsidi, bantuan sosial, belanja tak terduga/belanja lain-lain dan transfer

LAK – Investasi aset non keuangan Mencerminkan arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas masuk antara lain berasal dari penjualan aset tetap dan aset lainnya. Arus keluar antara lain berasal dari perolehan aset tetap dan aset lainnya

LAK -- Pembiayaan Mencerminkan arus kas yang berhubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Contoh arus kas masuk penerimaan pinjaman, penerimaan divestasi, penerimaan kembali pinjaman, dan pencairan dana cadangan. Contoh arus kas keluar penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjamana jangka panjang dan pembentukan dana cadangan.

LAK – Non anggaran Mencerminkan penerimaan kas atau pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah

Laporan Keuangan Pemda

Tahapan – Aplikasi SIPKD Penyiapan Struktur Rekening APBD dan Neraca Set Data Pemda : Setting PPKD  1.20.00 PPKD Setting Kode Rekening SILPA : 3.1.1.01.01. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) RK-PPKD : 3.4.1.01.01. RK-PPKD SKPKD : ....DPKD/SEKDA Rekening equitas dana yang diinvestasikan : 3.2.2.01.01. Diinvestasikan dalam Aset Tetap Set Rekening Kas Daerah : Setting Rekening Neraca “Kas di Kas Daerah” atas Rekening Koran BUD

...... Set Jenis Bendahara : Modul Data Master  Menu Jenis Jenis Bendahara, menentukkan posisi rekening neraca-nya untuk keempat jenis bendara yang ada Mapping SAP : Modul Data Master  Pokok  Mapping SAP, adalah menu mapping untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan format SAP. Mapping Arus Kas : Modul Data Master  Pokok  Mapping Arus Kas, adalah menu mapping untuk menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK). Mapping Transaksi Bendahara : Modul Data Master  Pengaturan  Mapping Transaksi Bendahara, adalah menu yang digunakan untuk melakukan mapping antara rekening RK-SKPD dengan seluruh bendahara baik penerimaan dan pengeluaran termasuk bendahara pengeluaran pembantu SKPD.

...... Set Korolari : Modul Data Master  Pengaturan  Set Korolari, adalah menu yang digunakan untuk melakukan memasangkan antara rekening Belanja Modal dengan Rekening Aktiva tetap-nya. Menu ini sangat berhubungan dengan Jurnal Korolari – pengeluaran, lebih tepatnya untuk menampilkan rekening aktiva tetap secara otomatis berdasarkan belanja modal yang kita pilih dari nomor SP2D-LS. Set Arus Kas : Modul Data Master  Pengaturan  Set Arus Kas, adalah menu yang digunakan untuk menentukan Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Kas di Bendahara yang dimunculkan pada Laporan Arus Kas. Pengisian Saldo Awal Neraca SKPD dan Saldo Awal Neraca PPKD, Modul Pertanggungjawaban  Cetak  Setting  Saldo Awal. Membuat Jurnal Pembalik, terhadap rekening tertentu sebesar Saldo Awal tahun lalu, yang bertujuan untuk meng-NOL-kan.

PERHITUNGAN Modul Pertanggunjawaban  Cetak  Setting  Perhitungan Menu ini dilakukan untuk menghasilkan Laporan keuangan dengan menetapkan “tanggal” akhir dari periode laporan yg akan dihasilkan. Langkah perhitungan : JURNAL OTOMATIS : “ 31/06/2011” PERHITUNGAN : “ 31/06/2011” Jurnal otomatis dan Perhitungan tanggal yang diisi harus “sama”.

CEK dan RICEK DATA LRA – SKPD : Nilai Realisasi Pendapatan harus sama dengan nilai SPJ Pendapatan dan Buku Besar Rekening Pendapatan bulan yang bersangkutan. Nilai Realisasi Belanja harus sama dengan SPJ Administratif/Fungsional dari masing-masing SKPD dan Buku Besar Rekening Belanja bulan yang bersangkutan. Nilai Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan harus sama dengan SPJ PPKD dan Buku Besar Rekening Pembiayaan bulan yang bersangkutan. Kecuali, adanya penyesuaian atas realisasi Pendapatan, Belanja atau Pembiayaan melalui Jurnal Memorial Penyesuaian. Contohnya : Adanya penyesuaian berupa perpindahan realisasi pendapatan dari satu SKPD ke SKPD lainnya.

…… NERACA – SKPD : Nilai Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan harus sama dengan nilai Saldo Akhir di Buku Penerimaan dan Penyetoran SKPD bersangkutan. Nilai Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran harus sama dengan nilai Saldo Akhir di SPJ Fungsional Pengeluaran. Nilai Saldo Akhir SILPA harus sama Nilai Surplus/Defisit pada LRA SKPD bersangkutan. Nilai Saldo Akhir RK-PPKD adalah Jumlah antara Nilai Surplus/Defisit ditambah Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

…… NERACA – PPKD dan NERACA PEMDA : Nilai Saldo Akhir Kas di Kas daerah, harus sama dengan Nilai Akhir Kas di BKU-BUD / Rekening Koran BUD. Nilai Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan PPKD harus sama dengan nilai Saldo Akhir di Buku Penerimaan dan Penyetoran PPKD. Nilai Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran PPKD harus sama dengan nilai Saldo Akhir di SPJ Fungsional Pengeluaran PPKD. Nilai Saldo Akhir SILPA PPKD harus sama Nilai Surplus/Defisit pada LRA PPKD. Nilai Saldo Akhir RK-SKPD (masing-masing SKPD) harus sama dengan nilai RK-PPKD pada masing-masing Neraca SKPD. Nilai Saldo Akhir SILPA Pemda, harus sama dengan nilai Surplus/Defisit pada LRA Pemda

SIMULASI PENYUSUNAN LAPORAN Latihan Soal SIMULASI PENYUSUNAN LAPORAN BY SIPKD