DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NTB

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
APA? Kedondong Agropolitan Center adalah kawasan agropolitan yang akan dibangun di Desa Kedondong. Agropolitan Center adalah suatu kawasan berupa kota.
Advertisements

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP PERMENPAN RB NO 29 TAHUN 2010
MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014
MANAJEMEN KELOMPOK •Disampaikan Oleh : •JAKES SITO.SP •Sebagai Media Penyuluhan • •
RENCANA KERJA PEMERINTAH
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
CV BONELAYANA JAYA.
Pajak WP Orang Pribadi.
Implementasi Pola Pembinaan PT
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Bondan Tiara Sofyan Departemen Metalurgi dan Material, Fakultas Teknik Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424,
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
a.Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai penunjang dana penelitian dan pengabdian yang minim. Belanja ini diberikan dalam bentuk.
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
STRUKTUR BELANJA DAERAH
PERSAMAAN AKUNTANSI.
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
KEWIRAUSAHAAN & USAHA KECIL
LKPP MODUL 9 PENGADAAN BARANG / JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Sebagai Media Penyuluhan
Diskripsi Mata Kuliah Memberikan gambaran dan dasar-dasar pengertian serta pola pikir yang logis sehubungan dengan barisan dan deret bilangan yang tersusun.
VISASIA POIN SYSTEM CONCEPT
MEMPERSIAPKAN SMK MENYONGSONG AEC 2015
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
RAKORDA PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM PROVINSI NTB
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA
Pertemuan 11 Strategi Produk dan Penentuan Harga
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
“Bersama Membangun Kemandirian”
TEORI PENGELUARAN NEGARA
SESI IV Pengertian Satker Formulir RKA K/L Kesimpulan.
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 Sasaran strategisIndikator KinerjaTargetCapaian Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan laki- laki di bidang ekonomi Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG.
Department of Business Adminstration Brawijaya University
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Implementasi Pola Pembinaan PT. Sucofindo Dalam Pelaksanaan SK Menkeu No. 316/KMK.016/94 Perihal Pedoman Pembinaan Kepada Usaha Kecil dan Koperasi Bagian.
BIDANG : AGRIBISNIS DANA : APBD II NO. BENTUK KEGIATAN BESAR PAGU
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
BAB IX DASAR-DASAR PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
KIAT SUKSES PENGELOLAAN DANA BERGULIR OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RENCANA PROGRAM KEGIATAN
DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH
PEREKONOMIAN INDONESIA
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
PEMBANGUNAN USAHA KECIL MENENGAH & KEMITRAAN
BIDANG KOPERASI PROGRAM : PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH NO KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN 1 PENILAIAN KESEHATAN.
KAJIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA UKM ( Studi Kasus, “ Jurnal Koperasi dan UKM”, ) mustikalukmanarief.
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KESIAPAN UMKM BABEL MENJALANKAN MEA
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UKM BERBASIS AGRIBINSIS
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur Pemberdayaan Koperasi & UKM
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA.
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten.
Transcript presentasi:

DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NTB VISI DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NTB (RENSTRA 2013 – 2018) TERWUJUDNYA KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN mENENGAH YANG BERKUALITAS, MANDIRI DAN BERDAYA SAING’

PERMASALAHAN KUMKM Masih rendahnya kualitas SDM KUMKM (Manajemen dan Administrasi Keuangan) Rendahnya akses terhadap sumber-sumber permodalan Terbatasnya Kemampuan pemasaran dan promosi Akses informasi yang terbatas Lemahnya daya saing UMKM

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 Harapan dan Tantangan SIAPKAH KUMKM MENGHADAPI M E A PERBAIKAN KUALITAS KUMKM Diklat Manajemen/ Kelembagaan Diklat Administrasi Diklat Usaha / Kewirausahaan SIAP PENINGKATAN KEMANDIRIAN Fasilitasi Permodalan Peningkatan Akses Pasar Kemitraan / Kerjasama Penjaminan dan Sertifikasi Tanah TIDAK SIAP PENINGKATAN DAYA SAING Bimtek Usaha HAKKI / Label Halal Peningkatan Promosi BUBARKAN

PROGRAM PRIORITAS 2015 1. Peningkatan Kualifikasi 200 Koperasi Berkualitas > Kurang berkualitas menjadi – cukup berkualitas > Cukup berkualitas menjadi - berkualitas, > Berkualitas menjadi - sangat berkualitas. Peningkatan Kualifikasi 442 UMKM 3. Penumbuhan 1.000 Wira Usaha Baru 4. Mengembangkan 163 KSP Syari’ah 5. Pembangunan 60 unit lapak PKL 3 Kab/Kota Pengadaan 200 unit gerobak usaha Peningkatan pembinaan 10 sentra UMKM

KENDALA UMUM PENUNJUKAN SASARAN HIBAH BANSOS DAN PENYELESAIAN DOKUMEN HIBAH PENGANGGARAN APBD MONEV DANA BERGULIR DAN HIBAH/BANSOS PENYELESAIAN DANA BERGULIR PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT DARI KAB/KOTA SASARAN BIMTEK DI KABUPATEN / KOTA KOPERASI SYARI’AH CEYBER KOPERASI

DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI NTB APA YANG DILAKUKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2015

ANGGARAN APBD DISKOP UMKM TAHUN 2015 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 6.853.207.734,- a. Gaji dan Tunjangan Rp. 5.271.347.734,- b. Tambahan penghasilan PNS Rp. 1.575.860.000,- BELANJA LANGSUNG Rp. 11.654.695.000,- Belanja pegawai ( honor PNS, non PNS, lembur dan uang saku ) Rp. 1.520.194.000,- b. Belanja barang jasa Rp. 9.352.809.000,- c. Belanja Modal Rp. 781.692.000,- TOTAL ANGGARAN Rp. 18.507.902.734,- Keterangan : BELANJA MASYARAKAT ; Rp. 8.045.866.300,- atau 69,04% 1. Belanja untuk program KUMKM Rp. 6.038.937.800 atau 51,82% 2. Belanja untuk program Wira Usaha Baru Rp. 1.835.012.500 atau 15,74%

PROGRAM DINAS KUMKM TAHUN 2015 MELALUI DANA APBD NO PROGRAM Koperasi KUMKM Jumlah 1 Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif UKM 303 470 770 Diklat , Bintek dan fasilitasi modal kerja dan investasi 300 360 660 - Pembangunan sarana usaha PKL 3 110 113 2 Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi UMKM 10 4.049 4.059 - Temu konsultasi Sentra 25 - Pasar Rakyat 4.000 4000 - Fasilitasi pameran 24 34 Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi 487 420 907 Bimtek, Revitalisasi Koperasi 170 Pembinaan dan pengawasan Diklat Manajemen dan Administrasi/ Akuntansi 167 150 670 JUMLAH SASARAN YANG DAPAT DIBINA 2015 797 4.889 5.686

PROGRAM APBD dan DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2015 PASAR RAKYAT BERSUBSIDI 8 EVENT DENGAN SASARAN MASYARAKAT MISKIN DAN ANAK YATIM SEBANYAK 4.000 PAKET BIMTEK PIRT (PENGEMBANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA) 970 ORANG START UP CAPITAL BAGI WIRA USAHA PEMULA 90 ORANG ( APBN) SENILAI Rp 1.500.000.000,- DUKUNGAN PERALATAN PASCA DIKLAT BAGI WIRA USAHA BARU (ATBM,TATA RIAS, TATABOGA, PERBENGKELAN/OTOMOTIF,ALAT PEMBUAT BAKSO, EMPING JAGUNG, MESIN JAHIT, PEMBUAT DENDENG/ABON) 16 ANGKATAN DENGAN SASARAN 4.059 ORANG PENYEDIAAN SARANA USAHA ( GEROBAK USAHA 200 UNIT, LAPAK PKL 60 LOKAL, PASAR TRADISIONAL, RUMAH PROMOSI, UKM MART)

PROGRAM YANG DIARAHKAN DALAM LANJUTAN PROGRAM YANG DIARAHKAN DALAM TAHUN ANGGARAN 2014 6 FASILITASI MODAL KERJA ( LPDB, KUR, DANA KEMITRAAN, BANSOS KEMENTERIAN KOPERASI UKM RI, TPKU) 7 DIKLAT/ BINTEK PENINGKATAN KETERAMPILAN 907 KUMKM 8 PENGEMBANGAN KOPERASI DIWILAYAH OVOP( ONE VILLAGE ONE PRODUCT) : KOPERASI WANITA STAGEN (PRODUK TENUN) DAN KOPWAN HARAPAN BERSATU LOMBOK TENGAH (PRODUK KETAK) 9 PENGEMBANGAN KOPERASI KLUSTER DI WILAYAH SENTRA (SEKARBELA DAN BANYUMULEK) KERJASAMA GIZ DAN PEMBINAAN 32 SENTRA USAHA SE NUSA TENGGARA BARAT 10 PENGEMBANGAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU (PLUT) SEBAGAI KLINIK PENGEMBANGAN KUMKM SUMBER DANA APBN (FISIK) DAN SHARING APBD (PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR)

MENAMPILKAN PRODUK UNGGULAN KABUPATEN / KOTA RUANG PAMER/ GALERY PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU (PLUT – KUMKM) MENAMPILKAN PRODUK UNGGULAN KABUPATEN / KOTA

PROGRAM/KEGIATAN NON BUDGETER PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KUMKM MELALUI PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI PENGUSAHA KECIL (PPKP) DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 BENTUK KEGIATAN PIHAK TERLIBAT SASARAN SUMBER DANA JUMLAH DANA 4 5 6 7 8   1. Pelatihan Perpajakan Bagi Kantor Pelayanan Pajak 50 Orang YDBA Jakarta Rp. 11.680.000 KoperasiDAN UMKM Pratama Mataram Barat K-UMKM 2. Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB 3. PPKP Pelatihan Kewirausahaan 22 Mitra Binaan PT. Angkasa Pura 45.000.000 Bagi Mitra Binaan UMKM BIL Praya YDBA Jakart, PPKP PT. Angkasa Pura I Culinary Asian Modern 60 UMKM Unilever 20.000.000 Unilever, PPKP, Hakasima Pelatihan Tata Rias 21 Anak Putus Seko- 21.500.000 lah dan 9 orang Finser Jakarta Unilever, PPKP, YDBA UMKM Binaan PPKP

Lanjutan........................... 1. The 12th NTB Expo 2014 Dinas Koperasi UMKM 20 UMKM Mitra Bina- YDBA Jakarta Rp. 18.590.000   Provinsi NTB an PPKP Provinsi NTB 2. EO Mataram 3. PT. Astra International Tbk-HSO Cabang Mtr 4. PPKP Seminar "Dengan Semangat Diikuti 102 orang PT. Astra Interna 20.500.000 Harkopnas KUMKM Tumbuh Peserta antara lain : tional Tbk-HSO dan Berkembang Bersama Bank Indonesia Jakarta Astra Menuju Pasar Global Instansi Terkait; Asean 2015" BUMN AFCO (FIF, HSO, ACC, TRANS B. Permata) BUMN (AP, Telkom, Jasa Raharja) 5. Koperasi Mitra Binaan BPKP

TERIMA KASIH