ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Advertisements

SOSIALISASI PENYUSUNAN LKPJAMJ BUPATI MAGETAN
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
STANDAR PELAYANAN MINIMAL Setda Propinsi Jawa Tengah
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2007 KEPADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SOSIALISASI ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
Penyusunan Renja Perubahan
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
Central & Local Government Finance Week 7 – Seminar 1 Revised : March 2013 Semester 2 Year 2012/2013 Sigit Pamungkas, SE., MCom Public Sector Accounting.
Pelayanan Standard Minimun
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Oleh : Tjahjanulin Domai
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL. POKOK BAHASAN DASAR HUKUM LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SIKLUS PBK 5 KOMPONEN POKOK DALAM PBK PENYUSUNAN STANDAR BIAYA.
Pusat Pusat Tanggung Tanggung Jawab Pendapatan dan Beban Jawab Pendapatan dan Beban KELOMPOK 6: TAUFIANI ISTI IDAYANTI( ) NABILAH MAULIDIYAH( )
SOSIALISASI IMPLEMENTASI e-NEWBUDGETING di PEMPROV JATIM
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
PENGANGGARAN SANITASI
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MODUL 9
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
STIE DEWANTARA - CIBINONG
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
ANALISIS BELANJA STANDAR
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENGANGGARAN DAERAH PROSES PENYUSUNAN, KEBIJAKAN, SUBSTANSI DAN PROBLEMATIKANYA.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
REFORMASI KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
TEKNIS PENYUSUNAN RKA SKPD
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
PPT 4.3 MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
TUGAS APIP DISAMPAIKAN DALAM PUBLIKASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BIRO KEUANGAN
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
TIPE ORGANISASI PROFIT MOTIF NON PROFIT MOTIF..
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Oleh Almanda Primadona
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
ANALISIS KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TESIS Disusun oleh: LUTFIA IRA SASMITA NPM :
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

PENDEKATAN KINERJA SUATU SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIAN HASIL KERJA (OUTPUT) DARI PERENCANAAN ALOKASI BIAYA (INPUT) YANG DITETAPKAN OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN PRODUK (BARANG ATAU JASA) YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM ATAU KEGIATAN SESUAI DENGAN (INPUT) YANG DIGUNAKAN INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER-SUMBER: DANA, SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIAL, WAKTU DAN TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN SESUAI DENGAN (INPUT) YANG DIGUNAKAN KINERJA DITUNJUKKAN OLEH HUBUNGAN ANTARA INPUT (MASUKAN) DENGAN OUTPUT (KELUARAN)

Yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pengadaan O.Generik INPUT /MASUKAN Sumberdaya (anggaran/dana, sumberdaya manusia, peralatan/teknologi, material) Yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan PROSES Upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran OUTPUT/KELUARAN Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik /non fisik OUTCOMES/HASIL Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output/keluaran. Hasil nyata yang diperoleh setelah adanya output/keluaran BENEFIT/MANFAAT Manfaat yang diperoleh dari adanya indikator hasil IMPACT/DAMPAK Pengaruh yang ditimbulkan dari adanya manfaat yang diperoleh dari hasil dari suatu Kegiatan. Sifatnya makro, regional Jumlah Dana Rp 1.Ketaatan pd Hk /Aturan 2.Rata-rata Waktu Pengadaan Jumlah Obat Generik Yang tersedia Kualitas pengobatan Tingkat Kesembuhan Tingkat Kesehatan Masy

Analisis Standar Belanja ASB merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran.

STANDAR ANALISA BELANJA DALAM SISTEM ANGGARAN KINERJA SETIAP USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DINILAI KEWAJARANNYA STANDAR ANALISA BELANJA ADALAH STANDAR ATAU PEDOMAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEWAJARAN BEBAN KERJA ATAU BIAYA SETIAP PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM SATU TAHUN ANGGARAN PENILAIAN KEWAJARAN DALAM SAB MENCAKUP DUA HAL: KEWAJARAN BEBAN KERJA DAN KEWAJARAN BIAYA

Latar Belakang : Aggaran dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki peranan penting, kualitas perencanaan anggaran daerah yang digunakan masih relatif lemah, diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, sementara pengeluaran secara dinamis terus meningkat, tetapi tidak disertai penentuan skala prioritas dan besarnya plaforn anggaran, sehingga memungkinkan underfinancing atau overfinancing. Pengeluaran anggaran daerah agar berdasarkan kewajaran ekonomi, efisien dan efektif dengan menggunakan kinerja yang akan dicapai oleh daerah, sehingga lebih transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dasar Hukum ASB PP 58 Tahun 2005 Pasal 38 ayat 2: “Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”. Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 89 Huruf e: “Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, dan standar satuan harga”.

Masalah Klasik Penyusunan Anggaran Besaran Anggaran dipengaruhi oleh “SIAPA” yang mengajukan kegiatan. Besaran Anggaran dipengaruhi oleh “NAMA” kegiatan.

Posisi ASB dalam Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

Apa yang terjadi jika ASB tidak ada? Sulit menilai kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan Penyusunan dan penentuan anggaran menjadi subjektif Dua atau lebih kegiatan yang sama mendapat alokasi yang berbeda

Manfaat Analisa Standar Belanja (ASB) Penetapan plafon anggaran pada saat PPAS menjadi obyektif (tidak lagi berdasarkan “intuisi”) Dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif. Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu.

Manfaat Analisis Standar Belanja (ASB) Dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif. Penyusunan anggaran menjadi tepat waktu.

Tujuan : Digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh instansi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penerapan Standar Analisis Belanja (SAB) untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

Hubungan Antar ASB dengan Pengukuran Kinerja ASB memberikan kepastian terjaganya hubungan antara input (dana) dan output (target kinerja).

SEKIAN TERIMA KASIH