Penganggaran Sektor Publik Pertembuan ke 6 dan 7 Dosen : Farid addy sumantri, se.,mm.,m.si.,ak

Pengertian dan Fungsi Anggaran Anggaran merupalam pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial. Penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi : Aspek perencanaan. Aspel pengendalian. Aspek akuntabilitas publik.

Prinsip-Prinsip Anggaran Otorisasi legislatif Komprehensif- tidak ada dana non budgetair Keutuhan anggaran, - general fund Nondiscretionary appropration, jumal yang disetujui dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisiensi dan efektif Periodik Akurat- tidak ada cadangan tersembunyi Jelas dan mudah dipahami Diketahui publik- informasi

Jenis-Jenis Anggaran Ada beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik, yaitu : Anggaran Tradisional (Anggaran Konvensional) New Public Management (NPM) Incremental Budgeting Revenue Budgeting Repetitive Budgeting Suplement Budgeting Anggaran Kinerja (performance budgeting) Zero Base Budgeting Planning, Programming, Budgeting System (PPBS)

Pendekatan dan Teknik Penganggaran Pendekatan baru dalam system anggaran sektor publik cenderung memiliki karakteristik umum sbb : Komprehensif/kompetitif. Terintegrasi dan lintas departemen. Proses pengambilan keputusan yang rasional. Berjangka panjang. Spesifikasi tujuan dan perengkingan prioritas. Analisis total cost dan benefit, termasuk opportunity cost. Berorientasi input, output, dan outcome. Adanya pengawasan kinerja.

Berbagai pendekatan Penyusunan Anggaran adalah sbb : 1. Anggaran Tradisional Sering disebut dengan “object of expenditure budget” atau Incremental budget atau line item budget Cara menyusun, pada prinsipnya dengan jalan mengidentifikasi seluruh jenis belanja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Ciri-ciri Anggaran Tradisional : Disusun berdasarkan daftar pengeluaran/belanja organisasi Bertujuan membatasi pengeluaran dan mengenda- likan belanja organisasi Bersifat incremental /menyeluruh

Contoh Keterangan Per Orang Jumlah Total Belanja Gaji: 1 Kapolsek   1 Kapolsek Rp 3,000,000 2 anggota polisi Rp 2,000,000 Rp 4,000,000 8 staf administrasi Rp 1,000,000 Rp 8,000,000 Rp 15,000,000 Belanja Persediaan : Persediaan Kantor Peralatan Kebersihan Bahan Bakar Rp 9,500,000 Seragam Lain-lain Rp 18,500,000 Belanja makanan Rp 7,500,000 Belanjan Perjalanan Rp 5,600,000 Belanja Lain-lain Rp 1,400,000 Total Anggaran Rp 48,000,000

2. Anggaran Berbasis Kinerja (Perfomace Budgeting) Digunakan untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional yang tidak memiliki tolok ukur kinerja Cerminan kinerja : CREAM SMART Karakteristik Performance Budgeting : Mengelompokan anggaran berdasarkan aktivitasnya Setiap aktivitas dilengkapi dengan indikator kinerjanya, yang menjadi tolok ukur keberhasilan Dapat dikembangkan dg menentukan unit costing-nya

Contoh Keterangan Anggaran Realisasi Indikator 1. Pengamanan Lantas   Tingkat kecelakaan lalu lintas & kemacetan turun 50 % Belanja Gaji Rp 6,000,000 Rp 7,000,000 Belanja Peralatan Rp 7,500,000 Belanja makanan Rp 1,500,000 Belanjan Perjalanan Rp 4,000,000 Rp 3,900,000 Jumlah Rp 19,000,000 Rp 19,400,000 2. Dalmas Jumlah demonstrasi damai yg tertib naik 50% Rp 9,000,000 Rp 2,000,000 Rp 1,600,000 Belanja Lain-lain Rp 400,000 Rp 200,000 Rp 19,500,000 Rp 18,700,000 3. Diklat Pengembangan kemampuan personel berkelanjutan Rp 1,000,000 Rp 4,500,000 Rp 5,000,000 Rp 1,100,000 Rp 9,500,000 Rp 9,100,000 TOTAL Rp 48,000,000 Rp 47,200,000

Strenght Pengendalian anggaran  pengendalian manajerial Perencanaan lebih baik Atasan memiliki tolok ukur kinerja bawahan Penekanan pada aktivitas Lebih sesuai untuk oganisasi publik yang non profit oriented Weakness SDM yang memahami terbatas Kondisi yg ada sulit dianalisis kinerjanya Kurang terhubung dengan visi/misi organisasi

3. PPBS Dikembangkan untuk menagatasi ketidak puasan pada anggaran tradisional & anggaran kinerja PPBS beranggapan bahwa penyusunan anggaran menyatu denngan proses penyusunan kegiatan organisasi Strenght Penekana pada jangka panjang Merencanakan akan dilakukan evaluasi tahunan atas program Keputusan diamlbil oleh manajemen puncat & diikuti tingkatan di bawahnya Weakness Membutuhkan waktu yangg lama & kurang cocok untuk organisasi publik yg pejabatnya dipilih untuk periode yg terbatas

Tahapan penyusunan Penentuan visi misi Menerjemahkan tujuan & sasaran Mengukur kebutuhan Mengidentifikasi hambatan & sumber daya Mengembangkan struktur program secara keseluruhan Menganalisis program Mengembangkan anggaran & program jk panjang Alokasi sumber daya Implementasi anggaran program Evaluasi program

4. ZBB Pengangagaran yg berasumsi bahwa setiap anggaran yg ada tahun ini tidak otomatis ada di tahun berikutnya, sehingga anggaran selalu disusun dari nol. Strenght Tdk ada asumsi alokasi th lalu akan ada lagi tahun ini Menghemat biaya dengan menghilangkan pos-pos yang tidak di butuhkan lagi Fokus pada biaya & manfaat yang disepakati Mendorong inovasi mencari cara baru mencapai tujuan organisasi

Meningkatkan kemampuan manajemen merencanakan & mengevaluasi Justifikasi yg lebih penyediaan anggaran Weakness Mahal Kesulitan dalam mengumpulkan alternatif mencapai tujuan Faktor-faktor non teknis yg mengganggu

Proses penyusunan Membagi organisasi dl unit-unit keputusan Dasar pembagian adalah aktivitas spesifik Memilih cara terbaik penjalankan aktivitas tsb Menentukan pilihan atas beberapa unit organisasi, sehingga didapatkan keputusan tentang aktivitas tahun ini.

Perencanaan pembangunan menurut UU no. 25/2004 Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) periode 20 th RPJM (menengah) periode 5th RPJM kementrian selanjutnya disebut Renstra KL (rencana strategis kementrian/lembaga) RPJM SKPD selanjutnya disebut Renstra-SKPD Rencana kerja pemerintah (RKP)periode 1th RPJP nasional disiapka o/ menteri, RPJP Daerah disiapkan o/ BPKAD Rancangan RPJP & RPJPD dibhas di musrembang Musrembang mengikut sertakan masyarakat dilaksanaan paling lambat 1 th sebelum berakhirnya RPJP yang sedang berjalan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pengertian APBN menurut UU no. 17/2003 “ Adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah nerara yang disetujui DPR

Istilah terkait APBN Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara Pendapatan negara adalah hak pmerinah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih Belanja negara adalah Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Pembiayaan adalah setiap penerimaan yg perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berssangkutan maupun thn2 anggaran berikutnya

Siklus Anggaran pemerintah RI Hadi Saputra - 201103253 ASP - Farid Addy Sumantri.,SE.,MM.,M.si.,Ak Siklus Anggaran pemerintah RI Penyusunan rencana anggaran oleh pemerintah pada bulan mei Pengajuan RAPBN & nota keuangan pada DPR bulan agustus Pengambilan keputusan o/ DPR pada tanggal 31 oktober UU APBN KEPPRES LRA semester I & program 6 bulan berikutnyabulan juli Pembahasan LRA semster I Penyusunan LKPP (LK Pemerintah Pusat) Penyampaian LKPP ke BPK pada tanggal, 30 Maret Pertanggung jawaban APBN pada tanggal, 30 Juni www.hadylie-stiebuddhi.vv.si

Ruang lingkup Perbendaharaan Negara menurut UU no.1/2004 Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah Pengelolaan kas Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah Pengelolaan investasi/barang milik negara/daerah Penyelengaraan akuntansi dan SIM keuangan negara/daerah Penyusunan laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD Penyelesaian kerugian negara/Daerah Pengelola Badan Layanan Umum Perumus standar, kebijakan, sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD

Pejabat Perbendaharaan Negara Pengguna anggaran Menteri/pimpinan Gubernur/Walikota/Bupati Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD ) Bendahara umum negara/daerah Menteri keuangan sebagai Bank Umum Negara Kepala SKPD selaku Bank Umum Daerah Bendahara penerimaan/pengeluaran

Istilah-istilah penting dalam Sistem Akuntansi Negara RI DIPA= daftar isian pelaksanaan anggaran PA = pengguna anggaran SPP = surat permintaan pembayaran SPM = surat perintah membayar SP2D = surat perintah pencairan dana

Mekanisme sistem pembayaran & pelaksanaan APBN Menteri/lembaga PA menyusun DIPA berdasarkan alokasi yg diterimanya Menyerahkan DIPA pada BUN disahkan Pelaksanaan anggaran Berdsarkan berita acara penyelesaian SPP Berdasarkan SPP  SPM Berdasarkan SPM  SP2D

Jenis SPM SPM LS SPM UP SPM GU SPM TU