Koordinator BKM “Manunggal” Kelurahan Banmati

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MONITORING DAN SUPERVISI
Advertisements

SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.
PELAPORAN Pemberdayaan UPKu.
Jam Topik Pembicara/Lembaga 12:30 – Pendaftaran Peserta
Pembuatan Program Kerja KKN
Heris Hendriana Hotel Situ Buleud Purwakarta, 28 Februari 2013
MANAJEMEN KELOMPOK •Disampaikan Oleh : •JAKES SITO.SP •Sebagai Media Penyuluhan • •
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA K/L/Prop/Kab/Kota
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Peserta mampu memahami cara memecahkan masalah yang efektif dan menerapkannya untuk menghadapi kendala di sekolah sesuai dengan peran masing-masing.
TATA CARA PELAKSANAAN PAKET PAMSIMAS HIK
PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
KABUPATEN GRESIK TERHADAP REVOLVING LOAN FUND (RLF)
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
Topik Bahasan TAHAP PEMBANGUNAN PRB-BK.
PANDUAN.
Langkah-Langkah Pendampingan KSM Juni 2014.
PELATIHAN MASYARAKAT PNPM-R2PN TAHUN
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PROGRAM MP3KI TAHUN 2014 DI LOKASI PNPM MANDIRI PERKOTAAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PENILAIAN KAPASITAS LEMBAGA KPA Provinsi Jawa Tengah.
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
Topik Bahasan PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PRB-BK.
KOPERTIS IV Tanggal November 2014
MONITORING DAN EVALUASI PARTISIPATIF DALAM KEGIATAN PLPBK
Wiwiek Awiati Tim Pembaruan Peradilan di Mahkamah Agung
PERAN PEMDA DALAM PENGELOLAAN PENGADUAN MAYARAKAT ( PPM )
Pengolahan Data. Pengolahan Data Dalam membuat questionare kita harus memperhatikan sistem pengolahannya (apakah dengan manual atau dengan komputer).
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
PERAN PENDAMPING DALAM PENGELOAAN PENGANDUAN MASYARAKAT (PPM) Studi Kasus Penyalahgunaan Dana oleh UPK Manunggal Kel. Banmati Sukoharjo JANGAN MATI GAYA.
Dialog Publik dengan Komisi Informasi Pusat Bogor, 1 Mei 2012 IMPLEMENTASI UU NO 14/2008 TENTANG KIP DI KEMENKO KESRA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN.
Penguatan Peran Lembaga Penanggulangan Kemiskinan
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
“Bersama Membangun Kemandirian”
D 4 NBSS Outbreak management. Melembagakan rencana wabah Untuk mengkonfirmasi wabah, langkah segera harus diambil oleh Tim Pengendalian Infeksi di fasilitas.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
MEDIASI MELALUI BANK INDONESIA
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
SIKLUS KKN SISDAMAS UIN SGD BANDUNG
AUDIT KEUANGAN ATAS PROGRAM AKUNTABILITAS DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN KUMUH BERBASIS MASYARAKAT (PROGRAM KOTA TANPA KUMUH) Sosialisasi.
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA PENGABDIAN MASYARAKAT
Pendampingan PKH.
PERAN KORKOT.
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah.
Solo Technopark; November 2015 Bappeda Kota Surakarta
Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS Tahun 2016
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
PROSES PEMBENTUKAN BADAN HUKUM DAPM
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup Di Kelurahan Bambankerep RW 04 Kecamatan Ngaliyan Semarang Kelompok, Muhammad Baihaqi ( ) Hidayatun.
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
WORKSHOP I Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas/RBM)
Kementerian Pendidikan Nasional 2012
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Oleh: Riyanto, SE., MM. [Widyaiswara Kementerian Keuangan RI]
MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Dalam Pertemuan Penggalangan Komitmen Para Pengelola PBJ untuk Percepatan Capaian Realisasi Keuangan Tahun.
MEMBANGUN KELOMPOK KUNCI MEBERDAYAKAN MASYARAKAT
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
Modul Pengendalian Pelaksanaan Bantaun Dana Investasi (BDI) Kegiatan Infrastruktur Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)-NSUP E-Learning.
TATA CARA PENANGANAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHATIDAK SEHAT PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI.
Transcript presentasi:

Koordinator BKM “Manunggal” Kelurahan Banmati Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Sebagai Media Pembangunan Kepercayaan Masyarakat (Praktik Pengelolaan Pengaduan Masyarakat tentang Penyalahgunaan Dana oleh UPK BKM “Manunggal” Kelurahan Banmati) Oleh: Drs. Suranto Koordinator BKM “Manunggal” Kelurahan Banmati Periode : 2010 – 2012 Periode : 2013 - 2015

BIODATA Nama : Drs. Suranto Tempat, tgl. Lahir : Sukoharjo, 28 Januari 1967 Alamat : Banmati Rt 01/3 Kec. /Kab. Sukoharjo 57517 Jabatan : Koordinator BKM “Manunggal” Kelurahan Banmati Tahun 2010 – sekarang Unit Kerja : SMA Al-Muayyad Surakarta Aktifitas lain : 1) Sekretaris JATMAN Kab. Sukoharjo (1999 – sekarang) 2) Ketua Yayasan Al-Maghfiroh Banmati (1998 – sekarang) 3) Ketua Komite Sekolah SD Banmati 1 & 3 (2010 – sekarang) 4) Penasehat MDS “Al-Hidayah” Sukoharjo (2009 – sekarang) 5) Pengasuh Majelis “Al-Muhibbin” Sukoharjo (1997 – sekarang) 6) Kepala SMA Al-Muayyad Surakarta (2002 – sekarang)

SEKILAS BANMATI Secara Administratif kawasan Kelurahan Banmati ini terdiri dari 13 kampung dengan 23 RT 9 RW, untuk tiap-tiap RT rata-rata penduduk ada sekitar 50-60 KK Keseluruhan luas kawasan Kelurahan Banmati sekitar 238,7980 Ha, menurut data yang terdapat di Kelurahan Banmati tahun 2008 pemanfaatan lahan kering diantaranya adalah bangunan dan pekarangan 107,5145 Ha, Sawah 127,00 Ha, lahan kosong 3,2825 Ha, selain itu daerah rawa sekitar ±1 Ha.

DUKUNGAN BKM Perangkat Kelembagaan: Tim UPM BKM “Manunggal” 1. Penanggungjawab: Koordinator BKM 2. Pencatat : Sekretaris 3. Anggota : BKM, UPK, UPL, UPS dan Pengawas UPK 4. Pendamping : Tim Faskel dan Wakil Perangkat Kelurahan Perangkat Infrastruktur: 1. Kotak PPM 2. Buku Pengaduan 3. SMS / HP 4. Email (manunggalbangkit@gmail.com) 5. facebook 6. Tatap muka

PERAN BKM DALAM PPM Koordinasi dan Evaluasi: Fasilitasi: Pertemuan konsolidasi dan koordinasi di tingkat Kelurahan untuk mengevaluasi kemajuan/progres, menganalisa dan menyusun rekomendasi langkah penanganan masalah sekaligus penetapan derajat masalah. Fasilitasi: Memfasilitasi semua aduan yang masuk untuk diselesaikan dengan penyediaan dukungan dengan penyediaan dukungan yang diperlukan

PERAN BKM DALAM PPM Mediasi: Advokasi: Menjadi mediasi/menjembatani permasalahan yang ada untuk diselesaikan secara kekeluargaan sebelum ditempuh jalur hukum. Advokasi: Menumbuhkan kebutuhan tentang manfaat pengelolaan pengaduan kepada semua pihak terkait dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

REKAPITULASI PPM DI KELURAHAN BANMATI 2010 10 Aduan Diselesaikan denga klarifikasi langsung. 2011 1 aduan Terpaksa diselesaikan melalui jalur hukum 2012 - 2014 4 aduan Selesai dengan klarifikasi.

GAMBARAN UMUM PPM BKM “Manunggal” KONSEP DASAR PEMIKIRAN PPM sebagai sarana kontrol sosial Bukan semua masalah PPM bernilai jelek Jumlah Pengaduan Masalah tidaklah sama dengan banyaknya masalah PPM yang penting adalah bagaimana penyelesaiannya UNIT PENGADUAN MASALAH Koordinator BKM : Penanggungjawab Sekretariat : Pencatatan pengaduan Anggota : BKM, UP-UP, Pengawas UPK Pendaping / Konsultan : Tim Faskel dan Perangkat Kelurahan banmati MEDIA PENGADUAN Tatap muka Kotak Aduan Buku Pengaduan SMS / Telepun Email TAHAPAN Pencatatan aduan oleh Sekretariat Penanganan aduan : Identifikasi, Investigasi dan Pengumpulan data, Analisa data (penyebab, dampak, dsb), kesimpulan dan tindak lanjut / feed Back

Mengapa Penting Diselesaikan ? Adanya itikad tidak baik dari “Oknum” UPK. Adanya pengakuan yang berbeda antara “Oknum” UPK dengan Koordinator BKM yang lama. Pembelajaran penyalahgunaan dana harus diproses secara tuntas. Menyelamatkan Asset Dampak Tidak Diselesaikan Kepercayaan Masyarakat terhadap BKM dan Program Menurun. Tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

Kronologi Munculnya Pengaduan Tahun 2011 Catatan audit independen tentang klasifikasi KSM Ekolir: lancar, kurang lancar, macet, perlu perhatian dan diragukan. M (Ketua KSM Guyub Rukun, P (Ketua KSM Makmur) dan AAKC (Ketua KSM Ikhlas), mengadukan masalah KSM Ekolir Fiktif yang menggunakan namanya. Hasil ceking dan pengumpulan data KSM Ekolir oleh Koordinator BKM: tidak ditemukan data lengkap di komputer (selain data kolektibilitas) Jan ‘11 6 Jan ‘11 Awal Jan ‘11 AwalJani‘11 Awal Jan ‘11 Hasil ceking, klarifikasi dan pengumpulan data di lapangan oleh Sekretaris dan Tim lain: dari empat sampel, semua anggota KSM menyatakan pernah pinjam sekali tahun 2006 atau 2007, dan setelahnya tidak pernah meminjam lagi. Karena itu mereka merasa dicemarkan namanya. Diskusi Unsur BKM lengkap, menghasilkan pembagian tugas:untuk klarifikasi dan perbaikan ke depan, sbb: Koordinator : ceking dan pengumpulan data yang ada di komputer. Sekretaris dan TIM lain dengan didampingi Faskel, Pengawas UPK dan Perangkat Kelurahan : pengumpulan dan ceking data proposal Ekolir dengan KSM di lapangan

TAHAPAN PROSES PENANGANAN KASUS PENYELEWENGAN DANA UPK KELURAHAN BANMATI Jan – Mei 2011 Tahap 1 (Tingkat BKM) Tahap 2 (Melibatkan Lurah sebagai mediator) Tahapan 3 (Melibatkan Camat dan PJOK sebagai mediator) Tahapan 4 (Melibatkan PPK sebagai mediator) Tahapan 5 (Pelaporan Kepada Bupati oleh Korkot) Tahapan 6 (Pemeriksaan oleh Inspektorat) Tahapan 7 (Rembug Warga Luar Biasa) Tahapan 8 (Pemeriksaan oleh Kejaksaan) Tahapan 9 (Sidang Tipikor) Pendampingan Korkot BKM 28 bulan

TAHAPAN PROSES PENANGANAN KASUS PENYELEWENGAN DANA UPK DI TINGKAT BKM Penerimaaan Pengaduan Jan 2011 Rembug Tindak lanjut 20 Mei 2011 5 Bulan Rembug-rembug Penyelesaian April 2011 4 Bulan Pembentukkan TIM Awal Jan –2011 Pendalaman Masalah (Cross cek, dsb.nya) Jan 2011 Analisa Data dan Masalah Peb – Maret 2011 Klarifikasi dengan Ybs Mar 2011

TIM UPM PENYELEWENGAN DANA UPK TINGKAT BKM KELURAHAN BANMATI NO NAMA JABATAN UNSUR 1. Drs. Suranto Penanggung Jawab Koord. BKM 2. Sri Murtini, SE Pencatatan Aduan Sekretariat 3. Pizza Samudera, SH Anggota 4. Wartono, SE BKM 5. Lanjar UPK 6. Darmanto UPS 7. Widodo Pendamping Pengawas UPK 8. Susiani, SE Faskel 9. Ariyani, SE

PROSES PENDALAMAN MASALAH Pengumpulan Data KSM dari dokumen yang ada (Nama, Ketua dan anggota, alamat, tahun peminjaman, dan data lainnya jika ada) Klarifikasi data KSM ke lapangan (langsung ke KSM yang bersangkutan secara acak sebagai sampel) Diskusi pendalaman temuan data dokumen dan data lapangan

ANALISA DATA DAN KEMUNGKINAN ADANYA MASALAH Menpelajari KSM per KSM dari mulai identitas, penyusunan proposal pengajuan pinjaman, tanggal-tanggal peminjaman, jika perlu latar belakang sosial-ekonomi anggota KSM. Mengklasifikasikan KSM-KSM yang diduga bermasalah (fiktif, sering muncul dalam buku peminjaman, macet, dsb) Mengklarifikasi kembali temuan-temuan KSM yang diduga bermasalah di lapangan untuk memastikan kebenarannya sebelum diklarifikasi dengan yang bersangkutan (UPK)

KLARIFIKASI DATA KSM YANG DIDUGA BERMASALAH DENGAN UPK Disampaikan data temuan KSM yang diduga bermasalah kepada UPK untuk mendapatkan pengakuan KSM yang benar dan KSM yang bermasalah. Ditanyakan kepada UPK tentang KSM bermasalah: a. Apa? (Nama KSM) b. Mengapa? (faktor penyebab) c. Bagaimana? (cara-cara yang tidak benar) d. Siapa? (pihak yang terlibat)

REMBUG PENYELESAIAN Mencari solusi yang terbaik secara normatif (kesepahaman) terhadap permasalahan yang ada. Meminimalisasi dampak sosial dan moral bagi pelaku (oknum) yang bersangkutan, maupun keluarganya. Mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada BKM secara kelembagaan maupun personil-personil BKM.

REMBUG TINDAK LANJUT Jika progresnya positif (dengan etika baik untuk menyelesaikan permasalahan), maka mendukung penyelesaian secara kekeluargaan. Apabila progresnya negatif (tidak ada etika baik untuk menyelesaikan masalah), maka permasalahan dilanjutkan ke atasan (Pendamping: Faskel, Korkot; Pemerintah: Lurah, Camat, dsb.nya) dan jika terpaksa harus ditempuh jalur hukum.

RESPON MASYARAKAT Dengan model penyelesaian masalah ini, masyarakat mendukung dan berharap semuanya membawa hikmah. Selalu memotivasi BKM untuk terus bekerja dengan memberikan dorongan untuk bangkit mengejar prestasi yang pernah diraih. Memberi yel-yel “Manunggal” ... Bangkit!!! (sebagaimana email: manunggalbangkit@gmail.com dan facebook: manunggalbangkit).

Hambatan Data disembunyikan pelaku dan tidak real Pengakuan yang seringkali berubah-ubah Komitmen yang rendah dari oknum. Fasilitator yang mendampingi berganti-ganti Kesibukan pendampingan Anggaran Operasional Rendahnya dukungan keluarga.

MEDIA UPM BKM “MANUNGGAL”

MEDIA UPM BKM “MANUNGGAL”

MEDIA UPM BKM “MANUNGGAL”

CONTOH TEMUAN BKM YANG TERUNGKAP JUGA DALAM PERSIDANGAN TIPIKOR Tahun 2006 Bernama KSM MAKMUR Tahun 2009 dirubah oleh UPK menjadi KSM NUNGGAL 9

CONTOH TEMUAN BKM YANG TERUNGKAP JUGA DALAM PERSIDANGAN TIPIKOR Jumlah KSM Fiktif Nama digunakan untuk 2 KSM fiktif

CONTOH TEMUAN BKM YANG TERUNGKAP JUGA DALAM PERSIDANGAN TIPIKOR Alasan Membuat KSM fiktif Pengajuan pinjaman KSM tidak diterima dengan alasan Proposal ada perubahan Cara pengembalian angsuran KSM Fiktif

Nama KSM Tidak sama kemudian diganti Nama dengan dicoret begitu saja