Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbincangan soal etika bisnis semakin mengemuka mengingat arus globalisasi semakin deras terasa. Globalisasi memberikan tatanan ekonomi baru. Para pelaku bisnis dituntut melakukan bisnis secara fair.
Segala bentuk perilaku bisnis yang dianggap “kotor” seperti pemborosan, manipulasi, monopoli , dumping, menekan upah buruh, pencemaran lingkungan, nepotisme dan kolusi tidak sesuai dengan etika bisnis yang berlaku. Motivasi utama setiap perusahaan atau industri atau bisnis sudah tentu adalah meningkatkan keuntungan. Namun bisnis yang dijalankan dengan melanggar prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etika cenderung tidak produktif dan menimbulkan inefisiensi.
Manajemen yang tidak memperhatikan dan tidak menerapkan nilai-nilai moral, hanya berorientasi pada laba (tujuan) jangka pendek, tidak akan mampu survive dalam jangka panjang. Dengan meningkatknya peran swasta antara lain melalui pasar bebas, privatisasi dan globalisasi maka swasta semakin luas berinteraksi dan bertanggung jawab serta memiliki tanggung jawab sosial dengan masyarakat dan pihak lain.
Pada saat banyak perusahaan menjadi semakin berkembang, maka pada saat itu pula kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya dapat terjadi. Karena itu muncul pula kesadaran untuk mengurangi dampak negative ini. Banyak perusahaan swasta kini mengembangkan apa yang disebut Corporate Social Responsibility (CSR).
Banyak penelitian yang menemukan terdapat hubungan positif antara tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) dengan kinerja keuangan, walaupun dampaknya dalam jangka panjang. Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai cost, melainkan investasi perusahaan.
Tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas dari pada hanya sekedar kepentingan perusahaan saja. Tanggung jawab sosial dari perusahaan (Corporate Social Responsibility) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua stake holder, termasuk didalamnya adalah pelanggan atau custemers, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, supplier bahkan juga kompetitor.
Pengembangan program-program sosial perusahaan berupa dapat bantuan fisik, pelayanan kesehatan, pembangunan masyarakat (community development), outreach, beasiswa dan sebagainya.
Tanggung jawab Ekonomi Tanggung jawab Ekonomi merujuk pada fungsi utama bisnis sebagai produser barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen, dengan menghasilkan laba yang dapat diterima, artinya laba yang dihasilkan harus sejalan dengan aturan dasar masyarakat. Masalah tanggung jawab merupakan hal yang dianggap paling krusial, karena tanpa adanya kelangsungan finansial tanggung jawab yang lain menjadi hal yang meragukan.
Tanggung jawab Etis Tanggung jawab etis mencakup tanggung jawab secara umum, karena tidak semua harapan masyarakat telah dirumuskan dalam hukum. Etika bukan hanya sesuai dengan hukum, namun juga dapat diterima secara moral. Kategori tanggung jawab etika sering berhubungan dengan kategori hukum, melebarkan tanggung jawab hukum dan mengharapkan para usahawan untuk menjalankan fungsinya setingkat di atas hukum. Etika bisnis mencakup cara organisasi bisnis menjalankan kewajiban hukum dan etika mereka.
Tanggung jawab Berperikemanusian 1010 f Tanggung jawab Berperikemanusian Tanggung jawab terhadap sesama mencakup peran aktif perusahaan dalam memajukan kesejahteraan manusia. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya diterapkan pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat , akan tetapi juga pada sektor keuangan atau financial seperti lembaga keuangan bank dan bukan bank.
Dalam hal ini karena banyak industri yang telah merusak lingkungan, melanggar HAM, melakukan pemutusan kerja sepihak masih saja bertahan dan berkuasa karena menerima kucuran kredit dari lembaga keuangan. Hal ini tentu berhubungan walaupun secara tidak langsung, karena lembaga keuangan tersebut telah membantu perusahaan dalam bidang pemodalan.
Ada 4 Kekuatan yang mempengaruhi tanggung jawab sosial yaitu : Pelanggan Iklim investasi Masyarakat Sipil, dan Lingkungan Kerja Keempatnya bisa menjadi tekanan bagi perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial kepada lingkungan.
Hal yang biasanya terkait dengan tanggung jawab dari sebuah perusahaan Board of Directur yang mempunyai komitmen dan mendorong kegiatan Corporate Social Responsibility. UU setempat dan peraturan perpajakan, dan juga pendapat dari stakeholder harus dipertimbangkan. Kegiatan ekonomi sosial dan kinerja lingkungan serta akibatnya diawasi dan dilaporkan ke publik.
Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan- kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Kegiatannya dapat berupa pembangunan rumah ibadah, membangunan prasarana dan fasilitas sosial dalam masyarakat, menjaga sungai dari polusi, pemberian beasiswa, menjalin kemitraan antara perusahaan besar dan kecil untuk mengurangi ketimpangan sosial. Dll.
Alasan perusahaan terlibat dalam kegiatan sosial yaitu : Perusahaan dan karyawan merupakan bagian integral dari masyarakat setempat. Perusahaan telah diuntungkan dengan hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di masyarakat tersebut. Bisa memperlihatkan komitmen moral perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan- kegiatan bisnis yang dapat merugikan masyarakat sekitarnya.
Perusahaan akan lebih menyatu dengan masyarakat sekitar, sehingga ada rasa memiliki dari masyarakat terhadap perusahaan.
Keuntungan ekonomis, karena akan menimbulkan citra positif bagi perusahaan, hal ini akan membuat masyarakat lebih menerima kehadiran produk perusahaan. Memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik dalam kegiatan bisnis atau kegiatan sosial, agar bisnis berjalan secara baik dan teratur. Hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.
Keraf (1998) menyebutkan beberapa alasan perlunya keterlibatan sosial perusahaan Kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah, masyarakat semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibelinya, sehingga perusahaan tidak bisa hanya memusatkan perhatiannya untuk mendatangkan keuntungan. Terbatasnya sumber daya alam, bisnis diharapkan untuk tidak hanya mengekploitasi sumberdaya alam yang terbatas, namun harus juga memelihara dan menggunakan sumber daya secara bijak.
Lingkungan sosial yang lebih baik, lingkungan sosial akan mendukung keberhasilan bisnis untuk waktu yang panjang, semakin baik lingkungan sosial dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis yang ada. Misalnya dengan semakin menurunnya tingkat penganguran. Pertimbangan tanggung jawab dan kekuasaan, kekuasaan yang terlalu besar jika tidak diimbangi dan dikontrol dengan tanggung jawab sosial akan menyebabkan bisnis menjadi kekuatan yang merusak masyarakat.
Keuntungan jangka panjang, dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial terciptanya suatu citra positif dimata masyarakat, karena terciptanya iklim sosial politik yang kondusif bagi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut.
Skandal etika telah mengurangi kepercayaan publik pada sejumlah institusi, publik meminta adanya turut campur pemerintah untuk menghukum para pelanggar peraturan. Linda Trevino menyebutkan terdapat 7 persyaratan demi tercapainya ketekunan dan program sadar hukum yang efektif :
Menegakkan standar kepatuhan yang sanggup mencegah tindak kriminal. Menugaskan tanggung jawab pada orang- orang tingkat tinggi tertentu untuk mengawasi pelaksanaan standar tersebut. Memperhatikan penuh bahwa pihak berwenang tidak ditugaskan kepada individu dengan kecenderungan untuk bertindak illegal. Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengkomunikasikan standar dan prosedur kepatuhan kepada semua karyawan, dengan penegakan khusus pada pelatihan dan penyebaran buku petunjuk.
Mengambil Langkah-langkah tepat untuk menegakkan kepatuhan dengan standar tertulis lewat pemantauan, auditing dan sistem lainnya yang dirancang untuk mendeteksi perilaku kriminal, termasuk sebuah laporan yang menjamin kebebasan bagi tiap karyawan yang melaporkan adanya tindak kriminal. Mewajibkan standar tertulis organisasi dengan konsisten lewat mekanisme pendisiplinan yang pantas, termasuk bila perlu pendisiplinan individu yang bertanggung jawab atas kegagalan mendeteksi pelanggaran.
Setelah sebuah pelanggaran dideteksi, semua langkah yang tepat harus diambil untuk merespon dan mencegah perilaku serupa di masa datang.