Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, 10--13 Februari 2013 1 1 TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Departemen Pendidikan Nasional - Materi 8 - Permendiknas 24 PLB, 2006 PELAKSANAAN SI & SKL Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang.
REMBUK NASIONAL Hasil Diskusi Sidang Komisi V :
KESIAPAN JATIM DALAM UJIAN NASIONAL SMP/MTs/Paket B/SMPLB/Wustho, SMA/SMK/MA/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan/SMALB Tahun Pelajaran 2013/2014.
KURIKULUM 2013 SEKOLAH DASAR SOSIALISASI PEMBELIAN BUKU TEKS
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008
BAHAN RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (US/M)
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN DEPARTEMEN.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
HASIL RAPAT KOORDINASI UN DI JAKARTA Tanggal: 7 Maret 2012
Hasil Sidang Komisi III REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH.
Sistem Online Bantu Sekolahku
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
Program Bantuan Sosial
PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013
JUKNIS KEPANITIAAN TIM PELAKSANA REHABILITASI SEKOLAH SDN NO 200/IX BUKIT MULYA PENANGGUNG JAWAB DIJABAT OLEH KEPALA SEKOLAH KETUA TIM DIJABAT OLEH GURU.
RAKOR PENGADAAN BUKU.
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
PANDUAN PENGEMBANGAN KTSP
Lokakarya Pendampingan Kurikulum 2013 untuk Pendidikan Khusus
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PELATIHAN IMPLEMENTASI
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008 Oleh : Ahmad Solikin, S.Ag. Pelatihan Kepala Sekolah SD se-Kabupaten Sleman SD Muh CC, 17 Desember 2007,
Implementasi Pendampingan Kurikulum 2013 di SMK
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
Kedudukan Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN.
PELATIHAN KURIKULUM 2013 TAHUN PELAKSANAAN PELATIHAN KURIKULUM TAHUN 2014 KETENTUAN UMUM JENIS PELATIHAN DAN SASARAN LOKASI PELATIHAN WAKTU PELAKSANAAN.
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 dan NOMOR 6 TAHUN 2007 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI.
Pusat kurikulum dan perbukuan Balitbang kemdikbud
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah ”TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEBUDAYAAN”
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
Disampaikan dalam Rakor Program Keluarga Harapan
HASIL SIDANG KOMISI VII
HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI IV PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2009.
REMBUK NASIONAL Hasil Diskusi Sidang Komisi V :
Persiapan dan Kesiapan
Roadmap Pelaksanaan UU 23/2014 “Pengalihan Pendidikan Menengah”
UU 23 / 14 ??.
ASISTENSI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TERPENCIL, TERPINGGIR DAN JUMLAH SISWA KURANG DARI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
SOSIALISASI PEDOMAN TEKNIS UJIAN MADRASAH ( UM ) MADRASAH IBTIDAIYAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Sidoarjo, 2 Februari 2016.
VERIFIKASI SEKOLAH MODEL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL
Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMP.
KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Regulasi Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan
SEKOLAH MODEL SPMI 2017.
HASIL DISKUSI KELOMPOK Komisi 3: Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan Sub Komisi A: Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan UU.
KEGIATAN LOKAKARYA SMA RUJUKAN
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
SOSIALISASI PENGUMPULAN DATA MUTU SEKOLAH
KEBIJAKAN PUSAT KURIKULUM
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KEKUATAN MUATAN LOKAL KALTENG DALAM KURIKULUM pendidikan nasional
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
PERANCANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) DI SEKOLAH
KESIAPAN JATIM DALAM UJIAN NASIONAL SMP/MTs/Paket B/SMPLB/Wustho, SMA/SMK/MA/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan/SMALB Tahun Pelajaran 2013/2014.
SOSIALISASI PEDOMAN TEKNIS UJIAN MADRASAH ( UM ) MADRASAH IBTIDAIYAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Sidoarjo, 2 Februari 2016.
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Transcript presentasi:

Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku Kurikulum 2013

HASIL SIDANG KOMISI 1 B (A. Penyiapan Buku ) NO ISU STRATEGISRENCANA AKSI DAN KOMITMEN (SOLUSI) 1.Penyusunan buku master tematik-integratif mulai SD kelas 1 dan 4, buku SMP, SMA dan SMK masih dalam proses finalisasi Mendorong tim penulis agar melakukan percepatan penyelesaian penulisan secara menyeluruh paling lambat akhir Februari 2013 Belum semua kabupaten/kota memiliki ULPKabupaten/kota yang belum memiliki ULP segera membentuk ULP Tim lelang belum dapat bekerja secara optimal karena masih menunggu juknis DAK dan spesifikasi buku Menghitung harga perkiraan sendiri dengan mengacu kepada spesifikasi yang ditetapan berdasarkan Permendikbud paling lambat akhir Februari 2013

HASIL SIDANG KOMISI 1 B (B. Penggandaan Buku ) NO ISU STRATEGISRENCANA AKSI DAN KOMITMEN (SOLUSI) 2.Penyiapan spesifikasi buku belum dapat diselesaikan sebelum buku master selesai Perlu ditingkatkan koordinasi dengan tim penulis secara intensif agar buku dapat selesai tepat waktu (akhir Februari) Cakupan isi buku muatan lokal belum dapat diprediksi di setiap daerah Pemerintah daerah segera membentuk tim kurikulum untuk menyiapkan buku muatan lokal sesuai daerah masing-masing pada bulan Mei 2013 Panitia/ Pejabat Pengadaan belum dapat bekerja secara optimal karena masih menunggu juknis DAK termasuk spesifikasi bukunya. Menghitung harga perkiraan sendiri dengan mengacu kepada spesifikasi yang ditetapan berdasarkan Permendikbud paling lambat akhir Februari 2013 Belum jelas regulasi yang digunakan dalam implementasi kurikulum 2013 Agar Kemdikbud menyiapkan permen tentang pelaksanaan kurikulum 2013 Data sekolah yang meliputi jumlah rombel, siswa, guru dan buku yang perlu diadakan Agar Kemdikbud mempercepat penetapan juknis DAK sebagai rujukan penggandaan dan pengiriman buku teks di Kab/Kota Agar Kemdikbud menyampaikan surat edaran ke seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang rencana penggandaan buku SMP, SMA, SMK melalui DAK

HASIL SIDANG KOMISI 1 B (C. Pendistribusian Buku ) NO ISU STRATEGISRENCANA AKSI DAN KOMITMEN (SOLUSI) 3.Sebaran sekolah sampai ke pedesaan dan daerah terpencil memungkinkan kesulitan dalam menjangkau oleh PT POS. 1.Melakukan koordinasi dengan PT POS Indonesia melalui MOU antara Kemdikbud dengan PT POS yang mengatur tugas dan tanggung jawab PT POS secara rinci 2.Pemenang lelang penggandaan buku baik melalui APBN maupun APBD membuat daftar buku penerimaan di setiap sekolah dan mengirim ke Dinas Pendidikan Provinsi Kondisi geografis daerah khusus (terpencil, terluar dan kepulauan). Kantor POS dan pemenang lelang yang akan bertanggung jawab pengiriman barang serta perlu penyediaan buku cadangan.

HASIL SIDANG KOMISI 1 B (D. Kurikulum Muatan Lokal) NO ISU STRATEGISRENCANA AKSI DAN KOMITMEN (SOLUSI) 4.Belum tersedia panduan pengembangan dan pendampingan buku muatan lokal. Kemdikbud akan menyiapkan panduan pengembangan dan pendampingan muatan lokal paling lambat bulan Maret. Belum dialokasikan secara khusus anggaran untuk penyusunan muatan lokal 1.Mengusahakan ketersediaan alokasi anggaran pada APBD Provinsi. Sedangkan untuk penggandaan akan dilakukan oleh Pemerintah Kab/Kota. 2.Balai/kantor Bahasa akan membantu penyusunan muatan lokal

HASIL SIDANG KOMISI 1 B (E. Strategi Implementasi) NOPermasalahan Solusi/Tindak Lanjut 5.Belum ada pemahaman yang utuh terkait tugas dan tanggung jawab pemerintah, provinsi dan kab/kota. Kemdikbud menyusun panduan serta melakukan rapat koordinasi teknis antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota Pemerintah Provinsi menyusun juknis dan melakukan rapat koordinasi teknis antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan rapat koordinasi teknis antara kabupaten/kota dengan satuan pendidikan