STRUKTUR, TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS KPA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Situasi HIV & AIDS di Kota Yogyakarta
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
Pusdiklat Aparatur BPPSDM Kesehatan
Dasar Hukum Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun Undang.
PERAN STAKE HOLDER DALAM PENGENDALIAN HIV AIDS
REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
POLITIK ANGGARAN ZIAULHAQ.
PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
RENCANA PELAKSANAAN DIKLAT PENGEMBANGAN KAPASITAS PIMPINAN DALAM IMPLEMENTASI KEPMENKES 971 / 2009 KELOMPOK C & D KETUA : PAK SUBUR PENYAJI : PAK SUPRIYADI.
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
by : Anggia Putri Harina (Ketua PIK-M Jari Mulia)
KESIAPAN SKPD DALAM IMPLEMENTASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PENILAIAN KAPASITAS LEMBAGA KPA Provinsi Jawa Tengah.
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
AIDS di Indonesia sudah 22 Tahun Dilaporkan oleh seluruh Provinsi dan sekitar 300 Kab/Kota.
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Operasional Pendataan Pendidikan Islam Drs. Abd. Hakim, M.Ag EMIS.
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
HASIL DISKUSI KOORD. RS PKU BANTUL DG TIM MODUL
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DEWAN SYUGLI.
P e n g a n g k a t a n P e g a w a I n e g e r I s I p I l.
Kebijakan K3 Nasional Disampaikan pada: Pembinaan Bagi calon Ahli K3
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPRS (BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT)
Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
STANDAR DAN INSTRUMEN BAB 2
Rencana Implementasi Pembentukan LPKP
PEMBAHASAN JAFUNG ARSIPARIS ANTARA LAIN MELIPUTI:
PAPARAN DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG Disampaikan dalam rangka audiensi dengan Gubernur bersama Tim Driver PPRG.
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
Diskusi: Peran Departemen dalam AHS
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Solo Technopark; November 2015 Bappeda Kota Surakarta
Disampaikan pada Rapat Koordinasi FPK2PA Kabupaten Gunungkidul
SHIP PARTNER.
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
Seputar kebijakan kemkes terkait uu 35/2009
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Nama : BA. Sapto Margo Wibowo
KILAS BALIK KEPENGAWASAN Ketua Pengawas Puskopdit BAG
PENINGKATAN KOMPETENSI KLINIS
PENGANGKATAN ANAK ( ADOPSI ) DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jl. Janti Banguntapan Yogyakarta Telp. (0274)
Rencana strategis FK UGM
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DKI JAKARTA
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
BPBD CECEP KURNIA.
Mengenal FORPIS (Forum Remaja Palang Merah Indonesia)
Kapus Standarisasi dan Penjaminan Mutu Akademik LP2MP Undip
RAPAT KOORDINASI EVALUASI TAHUNAN TPMF DAN GPM 2017
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY
Evaluasi dan Rencana Kerja
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Kebijakan Inovasi dan Inovasi Jasa Konstruksi DIY
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
Petunjuk Pengelolaan PATBM
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

STRUKTUR, TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS KPA

STRUKTUR KPA KETUA KPA PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS BIDANG HR dan LAPAS Promosi & Pencegahan BIDANG Penelitian Pengembangan & Diklat BIDANG Pelayanan & Rehabilitasi SK Gubernur DIY No : 43/KEP/2008

TUGAS POKOK KETUA KPA Penanggung jawab kebijakan dan kegiatan KPA sesuai perencanaan yang digariskan. Kordinator dalam membuat garis kebijakan kegiatan KPA Penanggung jawab anggaran dan keuangan KPA Perintis jejaring kerja KPA

PELAKSANA HARIAN KPA Penyusun garis-garis besar arah kebijakan penanggulangan HIV/AIDS Pengusul anggaran biaya KPA Penanggung jawab kegiatan dan anggaran KPA Pengambil keputusan pembentukan tim ad hock

SEKRETARIS PELAKSANA Pelaksana program kerja KPA Penanggung jawab kegiatan Pokja Pengguna anggaran KPA Penyusun usulan anggaran kegiatan KPA Penyusun laporan kegiatan KPA

BIDANG Pelaksana kegiatan sesuai garis kebijakan yang telah disusun. Pelaksana monitoring dan evaluasi kegiatan Pengguna anggaran KPA sesuai dengan perencanaan yang digariskan Pengusul kegiatan dan anggaran kepada sekretaris pelaksana.

URAIAN TUGAS KETUA KPA Memimpin kordinasi antara KPA dengan eksekutif, legislatif Prop. DIY Melaksanakan publikasi kepada lembaga lain, tamu luar negeri dan NGO. Melakukan negosiasi pembiayaan kepada pemberi dana.

PELAKSANA HARIAN KPA Memeriksa dan memberi persetujuan rencana kerja dan anggaran KPA Membuat kriteria perekrutan personil Melalui sekretaris pelaksana menugaskan tim asistensi dalam revitalisasi KPA daerah. Membentuk tim ad hock bila diperlukan. Melakukan evaluasi kinerja KPA Melakukan evaluasi staf sekretariat KPA

SEKRETARIS PELAKSANA Memimpin pelasanaan program kerja KPA. Melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pokja Melakukan pertanggungjawaban penggunaan anggaran KPA Melakukan pengawasan penggunaan anggaran KPA oleh Pokja. Menyusun usulan anggaran kegiatan KPA menyusun laporan kegiatan KPA dan melaporkan kepada MEoB dan KPA Nasional.

PERSONALIA I. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI Kordinator : Anggota : (Dinsos) dr. Andajani Woerjandari Dinas Kesehatan DepAg dr. Sumardi, SpPD dr. Sunardi Radiono, SpKK dr. Yanri Wijayanti Subronto, SpPD, PhD drg. Taufik (BLK) Kusminari (PKBI) Bethesda Panti Rapih RS.Sardjito Zaenuri ( PKU Muhammadiyah) RS. Ghrasia (dr. Anto, SpKK) BP4 (dr. Ana) Victory + (Jaringan ODHA) PMI

II. BIDANG HR dan LAPAS Kordinator : DepkeHam Wakil Koord. : Kasie Perawatan & Bina Narktk Anggota : Direktur Kembang Lapas Narkotika (Ka Rutan Kab Bantul) (Ka Rutan Wates) (Ka Rutan Wonosari) (Ka Lapas Klas I Sleman) (Ka Lapas Klas II Yk) RS. Sardjito RS. Ghrasia Puskesmas GT Polda

PERSONALIA III. BIDANG PROMOSI dan PENCEGAHAN Kordinator : Anggota :Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas Pendidikan Prov BKKBN Dep. Ag PKBI Universitas PKK Prov Kebaya Vesta Jari Mulia Kembang Victory Griya Siloam YIN Aisiyah NU Karang Taruna CD. Bethesda RPA Dinas Pariwisata BID Granat Dr. Akhmad

PERSONALIA IV. BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN dan DIKLAT Kordinator : Anggota : Dinas Kesehatan LP3Y dr. Riris Andono Akhmad (FK UGM) dr. Jodi Mahendradata BKKBN Dinas Pendidikan Prov. CEBU PSKK UGM PSW KPP DRS. Elvy Effendi

KRITERIA SEKRETARIS KPA Berusia minimal 45 tahun Pernah menjabat di struktur pemerintah sebagai pejabat eselon III atau pernah menjabat Lembaga Swadaya Masyarakat baik di bidang AIDS atau di bidang kemasyarakatan lain Memiliki pemahaman tentang HIV/AIDS, HAM dan isu gender ?