REVIEW CAPAIAN AMPL DAN KINERJA KELEMBAGAAN BP-SPAMS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ENTREPRENEURSHIP KEWIRAUSAHAAN BAB 15 Oleh : Zaenal Abidin MK SE 1.
Advertisements

TURUNAN/ DIFERENSIAL.
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
PEMUTAKHIRAN DATA PENDIDIKAN ISLAM TP.2013/2014
LINGKUP PENJELASAN PENGERTIAN PROPOSAL PAKET HIK
PETUNJUK PENGISIAN RAPOR
MANAJEMEN KELOMPOK •Disampaikan Oleh : •JAKES SITO.SP •Sebagai Media Penyuluhan • •
Struktur Organisasi Badan Air
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
Menempatkan Pointer Q 6.3 & 7.3 NESTED LOOP.
SOAL ESSAY KELAS XI IPS.
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Sistem Persamaan Diferensial
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Teknik penulisan ilmiah: Tugas akhir S1,S2,S3 Bagaimana membuat: Daftar pustaka otomatis Oleh: D. Erwin Irawan.
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Membangun negara dari desa
STRUKTUR BELANJA DAERAH
STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)
REVIEW KELEMBAGAAN BP-SPAMS
TURUNAN DIFERENSIAL Pertemuan ke
PERSAMAAN AKUNTANSI.
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Oleh : Simon Makarios Aruan, SIP, M.Si
Dr. Ormaia Nja’ Oemar, M.Kes
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
Penyusunan Neraca Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Luas Daerah ( Integral ).
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
KEBIJAKAN DESA DAN KEGIATAN BERBASIS DESA BERDASARKAN KEWENANGAN DESA
Is Fatimah. 28/03/ Sudahkan memahami SKEMA PENDANAAN (RD, RT, KP, DF) Insentif SINas ?
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
Kelancaran Operasional UPK AMAN DIPERCAYA BERMANFAAT.
Pertemuan 5 P.D. Tak Eksak Dieksakkan
Hubungan Antar Pemerintahan
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI DAN STANDAR AKADEMIK DI BIDANG PEMBELAJARAN (Standar Perencanaan Proses Pembelajaran/PP, Standar Penilaian Hasil PP, Standar.
ITK-121 KALKULUS I 3 SKS Dicky Dermawan
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM MENCAPAI TARGET MDGs
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kompleksitas Waktu Asimptotik
Department of Business Adminstration Brawijaya University
JamSenin 2 Des Selasa 3 Des Rabu 4 Des Kamis 5 Des Jumat 6 Des R R S S.
DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN UMUM
Hotel Ambhara, 27 Februari 2014
Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah
WISNU HENDRO MARTONO,M.Sc
Disampaikan pada acara :
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Transcript presentasi:

REVIEW CAPAIAN AMPL DAN KINERJA KELEMBAGAAN BP-SPAMS

KEBIJAKAN DESA DAN KEGIATAN BERBASIS DESA BERDASARKAN KEWENANGAN DESA DESA MEBANGUN Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan lokal berskala desa Kewenangan yg ditugaskan Kewenangan lain yg ditugaskan Sistem org masy Kelembagaan, pranata dan hukum adat Tanah kas desa Kesepakatan dlm kehidupan masy desa KEBIJAKAN DESA Pendapatan asli APBN Bagian dr hsl pajak dan retribusi ADD Bantuan keuangan dr APBD Hibah dan sumbangan pihak ke 3 Lain2 pendptan desa yg sah Mengatur dan mengurus kepentingan masy Muncul karena perkembangan dan prakarsa masy Penyelengg Pemdes Pelaks Bangdes Pembin Kemasy Pemberdayaan masy BERBASIS DESA MEBANGUN DESA

BAGAIMANA CAPAIAN AMPL (BPS 2013)

DATA CAPAIAN AMPL NASIONAL Sumber: BPS dan Hasil Perhitungan 2013 Target RPJN 2025 Sumber: BPS dan Hasil Perhitungan 2013

BAGAIMANA KINERJA BP-SPAMS (MIS Pamsimas 2014)

Aspek yang diukur dalam Kinerja BP-SPAMS Pamsimas NO ASPEK YANG DINILAI 1 Dokumen Perencanaan 2 Data Aset 3 Pembukuan 4 Iuran 5 Kecukupan Iuran 6 Tambahan Akses Sarana Air Minum Layak 7 Keberfungsian Sarana Air Minum 8 Tambahan Akses Sanitasi layak 9 Rencana Kemitraan 10 Realisasi Rencana Kemitraan

KEBERFUNGSIAN SARANA AIR MINUM (MIS Pamsimas 19 Agustus 2014) Nasional 389 (07.26%) 1,258 (23.49%) 3,708 (69.24%) ∑ = 5,355 (100%)

IURAN SARANA AIR MINUM NASIONAL (MIS Pamsimas 19 Agustus 2014)

Aspek yang diukur dalam Kinerja Kelembagaan BP-SPAMS Input Ditjen PMD NO ASPEK YANG DINILAI 1 Organisasi 2 Administrasi 3 Kegiatan AMPL 4 Kegiatan Usaha Produktif 5 Permodalan 6 Kemitraan 7 Sumber Daya Manusia 7 Indikator dengan 25 Sub Indikator

Jumlah akhir Rata-rata FORMAT PENILAIAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN SARANA PRASARAN Nama KPP : ………………… Tanggal penilaian : ………………. Desa/Kelurahan ………………… Waktu penilaian : ………………. Kecamatan : ………………. Pelaksana : ……………… Kabupaten : ………………… Metode : ………………. NO ASPEK KRITERIA dan BOBOT KET TUMBUH KEMBANG MANDIRI 0 – 1.3 1.4 – 2.7 2.8 – 04.0 A Orginisasi/lembaga Nama Lembaga 2. Struk. Pengurus Anggota 4. Peran dan tugas Pengurus 5. AD/ART/Aturan Pertemuan Sekretariat 8. Legalitas Jumlah B Administrasi 9. Administrasi Keuangan 10. Administrasi Umum C Kegiatan AMPL dan PHBS 11. Perencanaan AMPL & PHBS 12. Pelaksanaan AMPL & PHBS 13. Pemanfaatan AMPL 14. Monitoring dan Evaluasi 15. Pengembangan Sarana D Kegiatan USPROD. 16. Jangkauan usaha Pemasaran 18. Penghasilan usaha E Permodalan 19. Modal awal 20. Iuran & biaya OM F Jaringan Kerja 21. Azas Manfaat 22. Kaderisasi (internal) 23. Kemiteraan (eksternal) G Sumber Daya Manusia 24. Pelatihan Pengurus 25. Pelatihan Anggota Jumlah akhir Rata-rata