Lay Out Kantor Gubernur Gorontalo

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Kerangka Kerja Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja Kabinet Indonesia Bersatu II Hak Cipta © 2010 oleh Penyelarasan Pendidikan dan Dunia Kerja.
Kerangka Kerja Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja
Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
STANDAR PELAYANAN MINIMAL Setda Propinsi Jawa Tengah
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
TUPOKSI LEMBAGA LOKAL DESA DAN PERAN MAHASISWA PLS DALAM PENDAMPINGAN SEBAGAI WUJUD DARI AGEN PERUBAHAN.
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
TEMU SILATURAHMI DRD DENGAN MITRA
Pemerintah Provinsi Gorontalo MEKANISME PENYUSUNAN RAPBD
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH
oleh : Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng Direktur Penataan Ruang Nasional
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
ANALISIS SEKTOR PERTANIAN
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Asisten Pemerintahan dan Kesra
RAPAT KOORDINASI TEKNIS
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PERENCANAAN DAN KELITBANGAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Strategi dan Program 5 tahunan
PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SUBSISTEM MANAJEMEN KESEHATAN
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.
MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI INDUSTRI
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Ir Andreas Eddy Susetyo MM
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
OPTIMALISASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Disampaikan pada Apresiasi dan Pembinaan Teknis bagi Tenga Pendamping Teknologi (TPT) Tahun 2008.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Transcript presentasi:

Lay Out Kantor Gubernur Gorontalo ARTI PENTING BALITBANGDA DALAM UPAYA PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI GORONTALO OLEH : Ir. FADEL MUHAMMAD GUBERNUR GORONTALO Rakornas Penelitian dan Pengembangan Medan, 10-11 September 2004

Provinsi Sulawesi Utara PETA PROVINSI GORONTALO Provinsi Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango

Terbatasnya SUMBERDAYA ALAM Terbatasnya Kualitas Sumberdaya Manusia PENDAHULUAN Otonomi daerah, PEMDA memiliki KEWENANGAN yang luas untuk menentukan kebijakan pembangunan Terbatasnya SUMBERDAYA ALAM Terbatasnya Kualitas Sumberdaya Manusia

KONDISI UMUM WILAYAH PROVINSI GORONTALO Jumlah Penduduk tahun 2003 = 899.653 jiwa. Dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 2,16 %. Lapangan Kerja sektor Pertanian sebesar 56,24 % Laju Pertumbuhan ekonomi tahun 2003 = 6,85 %. Sektor dominan pemberi kontribusi terbesar pada PDRB adalah Pertanian sebesar 37,82 %. Pengembangan infrastruktur : Bandara Jalaludin, Pelabuhan Angrek, Jalan Agropolitan dll. Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2004

Lay Out Kantor DPRD Provinsi Gorontalo PROSENTASE LAPANGAN PEKERJAAN DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2003 Lay Out Kantor DPRD Provinsi Gorontalo

"Dulohupa" Rumah Adat Gorontalo PROSENTASE SEKTOR DOMINAN PEMBERI KONTRIBUSI PDRB "Dulohupa" Rumah Adat Gorontalo

Taman Laut Bitila Menetapkan “ FOKUS” Prioritas Pembangunan Daerah APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PEMDA Menetapkan “ FOKUS” Prioritas Pembangunan Daerah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan PENELITIAN/KEBIJAKAN Implementasi “ PEMERINTAH WIRAUSAHA” Taman Laut Bitila

Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia Agropolitan berbasis “JAGUNG” FOKUS PEMBANGUNAN PROVINSI GORONTALO “ 3 (Tiga) Program Unggulan : Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia Agropolitan berbasis “JAGUNG” Etalase Perikanan

ARTI PENTING BALITBANGDA Pembinaan dan Koordinasi dalam perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan. Pelaksanaan dan pengkoodinasian penelitian dan Pengembangan untuk PERENCANAAN dan Pelaksanaan Pembangunan daerah. Sebagai “POLICY RESEARCH”, Pusat penggodokan informasi yang valid bagi perumusan kebijakan Publik. Sebagai “LOKOMOTIF INOVASI” dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dalam menghasilkan “INOVASI BARU” contoh : Pengembangan jagung dari “Individual Farming” menjadi “Coorporate Farming”

PERMASALAHAN DALAM PENINGKATAN PERAN BALITBANGDA ASPEK KELEMBAGAAN - Dukungan Peraturan baik pada level makro (pusat) dan daerah. ASPEK PERSONIL ATAU SDM - Masih minimnya ketersediaan tenaga fungsional peneliti didaerah. ASPEK PROGRAM DAN PEMBIAYAAN - Penyediaan anggaran Litbang masih kurang Proporsional (dibawah 1 % dari APBD). - Masih terdapatnya “DUPLIKASI” Program Penelitian yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah daerah.

STRATEGI PENINGKTATAN PERAN BALITBANG DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Penguatan peran dan fungsi Balitbangda sebagai “satu pintu” pelaksanaan penelitian, pengembangan didarah. Dukungan politis eksekutif dan legislatif tentang pentingnya “keberadaan Balitbang” dan dukungan “PEMBIAYAAN”. Fasilitasi kebijakan yang memberi kemudahan dan efisiensi terhadap penyediaan tenaga fungsional peneliti didaerah. Membangun sinergi, interkoneksitas, jejaring kerja dan kemitraan dengan lembaga-lembaga litbang.

KESIMPULAN BALITBANGDA merupakan unit terdepan didaerah untuk melakukan kajian-kajian IPTEK yang relevan dengan kondisi daerah. BALITBANGDA memiliki peran sebagai komponen satrategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah.

Terima Kasih