Assalamualaikum Wr. Wb.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI
Advertisements

WILAYAH LAUT.
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Verifikasi Dan Validasi Data (Cakupan, Batas dan Ibukota) Pemekaran Daerah Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM JAKARTA, 2 Juli 2012.
Telaah Kritis Menuju Kehidupan
Berkelas.
Berkelas.
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
PERTEMUAN 12 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (UU NO. 5/1999)
BERPARTISIPASI DALAM UPAYA BELA NEGARA
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
Hotel Tiara Medan 9 – 10 Agustus 2006
MASA KOLONIAL EROPA DI INDONESIA
HAK ASASI MANUSIA PERKULIAHAN TGL 30 DESEMBER 2009.
MATERI I PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA
PERATURAN TENTANG REKLAMASI TAMBANG
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN
Drs. Cyrus Ramot Marpaung
HUKUM TATA NEGARA.
Legal Aspek Produk TIK Hak Cipta - Aurelio Rahmadian -
Pertemuan 11 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Penyelenggara Urusan Penanaman Modal.
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN DALAM PEMBERANTASAN PRAKTIK MAFIA HUKUM DI BIDANG PERTAMBANGAN Oleh : DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH. MH. Ketua.
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
PARTISIPASI SENKOM MITRA POLRI DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KOMPOL A.M. BANGUN. SH.
SESI 6 MENGAMANKAN SUARA CALEG PEREMPUAN
Pemerintahan Orde Baru
1. Menyusun rencana kerja Seksi Minyak dan Gas 2. Menyusun persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan.
Disampaikan pada acara :
KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERKAIT LAUT CHINA SELATAN
Obama akan datang ke Bali pada tanggal 17-19/11/11 untuk menghadiri pertemuan: (1) ASEAN dengan Amerika; (2) ASEAN-ASIA Timur. Agenda: Deklarasi Kode.
Aspek Hukum Minyak dan Gas Bumi
Kewenangan Pengelolaan
Materi Bahan Ajar PPKn Kelas X
KELAS IX SEMESTER I SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA
Slide berikutnya untuk 2
MATERI I PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
BAB 1 Pembelaan Negara A. Negara B. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara
PENYIDIKAN NEGARA.
PROVINSI KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Dr
KETENTUAN UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara
PERLINDUNGAN KONSUMEN
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
herwan parwiyanto / FISIP-UNS
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang. Organisasi
OPTIMALISASI PERAN APOTEKER PADA SARANA PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN DALAM MENGHADAPI KASUS OBAT ILEGAL Maura Linda Sitanggang Direktur Jenderal.
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
HERWAN PARWIYANTO / FISIP-UNS
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MEREBUT IRIAN BARAT
BERPARTISIPASI DALAM UPAYA BELA NEGARA
Pendidikan kewarganegaraan
Usaha Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
BAB 9 GEOSTRATEGI (Ketahanan Nasional)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Industri Berbasis Kelautan, mengapa ?
LETAK, JARAK VERTIKAL & HORIZONTAL GEOGRAFI INDONESIA
wilayah negara kesatuan republik indonesia
PPKn Kelas X X MIPA III Dwi candra darmawan.
MANFAAT PERAIRAN LAUT.
PERAIRAN INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996
PERATURAN TENTANG REKLAMASI TAMBANG
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI PERUSAHAAN.
OTONOMI DAERAH.
CORFU CHANNEL CASE. INSIDEN SELAT CORFU Corfu Channel Insident atau selat corfu adalah pertikaian yang terjadi antara 2 negara yakni Albania dan Inggris.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Mewaspadaai Ancaman Terhadap Kedudukan NKRI
Transcript presentasi:

Assalamualaikum Wr. Wb

Mengidentifikasi Kasus-kasus Upaya Bela Negara yang Dapat Dilakukan Untuk Menanggulangi Kasus yang Berhubungan dengan Pertahanan dan Keamanan

Disusun Oleh : Linda Amalia S (11) Rifka Wahyuningtyas (23) Salma Zulfa Nadhiroh (26) Yuliana Nurlaili (32) Kelas : IX B

KASUS AMBALAT

Kasus Ambalat Konsesi minyak oleh Malaysia di wilayah Indonesia Pada 16 Februari 2005 Pemerintah Indonesia telah memprotes pemberian konsesi (izin untuk membuka tambang,manebang hutan,dsb) minyak oleh Pemerintah Malaysia melalui perusahaan minyak Petronas kepada Shell, perusahaan minyak Belanda di Ambalat, Laut Sulawesi (wilayah Indonesia). Berita tersebut diklarifikasi oleh Departemen Luar Negeri RI (Deplu) melalui siaran pers tanggal 25 Februari 2005, yang kemudian menimbulkan reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia.

Suatu kejutan spontanitas kemudian terjadi di mana-mana Suatu kejutan spontanitas kemudian terjadi di mana-mana. Tanpa menunggu komando, masyarakat di berbagai kota berdemonstrasi dan menghimpun sukarelawan untuk menghadapi Malaysia. Kemarahan tersebut dipicu oleh berbagai perasaan kecewa terhadap sikap Malaysia antara lain dalam masalah TKI dan terlepasnya pulau Sipadan – Ligitan dari kekuasaan RI bulan Desember 2002.

B. Penyebab Kasus Ambalat Perusahaan minyak Royal Dutch Shell diduga memakai data migas Blok Ambalat dan menyalahi undang-undang Indonesia yang melarang menggunakan data kakayaan migas Indonesia di luar negeri. Melanggar UU Indonesia Memang titik awalnya dipicu diserahkannya Blok Ambalat pada Shell oleh Petronas. Dan Shell yang tadinya perusahaan minyak yang memperoleh konsesi dari Indonesia untuk Blok Ambalat,dengan begitu enteng masuk lagi ke blok sama lewat Malaysia, setelah meninggalkan Blok Ambalat lalu diserahkan pada ENI, perusahaan Italia.

Kecurigaan [Shell mencuri data] itu beralasan Kecurigaan [Shell mencuri data] itu beralasan. Sebenarnya bukan mencuri, karena waktu menggarap dan memperoleh konsesi dari Indonesia untuk Blok Ambalat, Shell sudah melakukan eksplorasi, pengeboran dan seterusnya di wilayah itu. Sehingga mereka sudah mendapatkan data geologi untuk kawasan Ambalat ini. Akan tetapi Shell meninggalkan Blok Ambalat setelah memiliki data-data itu.

Sekarang Shell kembali masuk ke blok sama melalui jalur Malaysia Sekarang Shell kembali masuk ke blok sama melalui jalur Malaysia. Maka ada kecurigaan, data yang mereka peroleh itu mereka buka ke pihak Malaysia. Nah, kalau ini terjadi, jelas kurang bagus karena ini dapat dikategorikan melanggar ketentuan hukum Indonesia. Dimana ditentukan data kekayaan migas Indonesia dibuka di pihak yang tidak berhak. Dalam hal ini Malaysia atau Petronas.Lebih-lebih di Indonesia ada undang-undangnya yang melarang data geologi Indonesia dibawa ke luar negeri.

Ini menyalahi undang-undang Ini menyalahi undang-undang.Dan juga secara etika bisnis ini juga tidak elok. Shell meninggalkan Blok Ambalat lalu masuk lewat pintu Malaysia ke blok yang sama. Kalau dia berminat untuk blok yang sama,karena ternyata prospek migas di sana ternyata cukup besar,diabisa masuk Blok Ambalat lewat Indonesia lagi. Dia bisa compete (bersaing) dengan yang lain,termasuk Unocal untuk Blok East Ambalat.

C. Solusi Kasus Ambalat Penyelesaian kasus Ambalat yang melibatkan pemerintah Indonesia dengan Malaysia harus dilakukan secara beradab, bukan dengan menggunakan cara emosional. Diantaranya adalah dengan melakukan dialog atau diplomasi antara kedua negara guna mencari titik temu dari akar permasalahan yang ada. Jika ditanggapi secara emosional maka kasus ini tidak akan selesai.

Seharusnya pemerintah cepat tanggap dengan apa yang terjadi di perairan Ambalat. Masuknya kapal-kapal Malaysia ke Ambalat merupakan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pulau-pulau terluar. Meningkatkan perhatian terhadap pulau-pulau terluar. Karena pulau terluar memendam beberapa potensi sumber daya alam yang menjadi incaran negara lain.

Pemerintah secepat mungkin membangun serta mempatenkan pulau Ambalat sebagai salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian negara lain termasuk Malaysia tidak akan mengusik keberadaannya. Saat ini pemerintah hanya mengklaim jika Ambalat adalah bagian dari NKRI. Namun pemerintah tidak melakukan pembangunan (tugu perbatasan) untuk warga Ambalat dan hanya membangun sebuah mercusuar saja.

Sekian & Wassalamualaikum Wr.Wb