PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI EKONOMI MASYARAKAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
Advertisements

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI KEGIATAN WIRAUSAHA
Perwakilan BKKBN Prov. SU
KETERPADUAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL DENGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Oleh: Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA Kepala.
Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK UPPKS
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA)
SEKILAS KARANG TARUNA KABUPATEN SIDOARJO Pendirian dan pengorganisasian Karang Taruna sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik.
Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA
PELAKSANAAN POKJANAL POSYANDU DAN SIP DI KOTA TANGERANG
PENCAPAIAN SERTA LANGKAH-LANGKAH 6 BULAN KEDEPAN BIDANG KS & PK
SURVEI INDIKATOR KINERJA PROGRAM KKB (RPJMN) TAHUN 2014 PUSLITBANG KB DAN KELUARGA SEJAHTERA BKKBN, 2014  
PELAKSANAAN TMKK TAHUN 2008
PELATIHAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2015 BAGI MANAJER DESA
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
OPTIMALISASI IMP MELALUI FK IMP KABUPATEN BANYUMAS
Orang Tua Hebat : Inisiasi Revolusi Mental Bangsa Indonesia
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
FITRI RACHMAD KH (AKUNTANSI) 2. SUCI RACHMAWATI (AKUNTANSI)
KELUARGA BERENCANA Inya Winyo Lia Laurensia
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
FORUM SKPD BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT Radyosuyoso, 29 Maret 2016.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELUARGA
Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah)
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
BAPERMAS, PP, PA, DAN KB KOTA SURAKARTA
PERAN KADER DALAM MENINGKATKAN BKB
EVALUASI Program tahun 2012 dan strategi operasional program kb kabupaten bintan tahun 2013 Oleh: drh.KARTINI,M.Si Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,
PEREKONOMIAN INDONESIA
KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
INDIKATOR KONTRAK KIINERJA
INDIKATOR KONTRAK KIINERJA
Sugiyantomendung.com Mbahmendung.blogspot.com gmail .com
Sirih berlipat sirih pinang
PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TAHAP AWAL KKN POSDAYA OBSERVASI.
INDIKATOR KONTRAK KIINERJA
HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB/PKS TAHUN 2008
DATA S.D APRIL 2011.
REPOSISI PROGRAM/KEGIATAN DIREKTORAT INSTITUSI DAN PERAN SERTA
INDIKATOR KONTRAK KIINERJA
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAMBI
RADALGRAM FEBRUARI 2009.
PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT
INDIKATOR KONTRAK KIINERJA
INDIKATOR KONTRAK KIINERJA
Kabupaten Gianyar 10 Juli 2014.
S E L A M A T D A T A N G.
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
PEMBANGUNAN KELUARGA.
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
TEKNIK PEMETAAN BAGAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN ( NetMap)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kab. Banyuwangi
DUA ANAK CUKUP EVALUASI KEGIATAN BADAN KB DAN PP TAHUN 2013 Disampaikan oleh MURDASIH, SE Kepala Bidang Pedasi Badan KB dan PP Kabupaten Way Kanan Dalam.
Evaluasi dan Rencana Kerja
Delapan fungsi keluarga Oleh: Dra. T. Yuli Kristiyanti  Picture diambil dari google 1.
BARENLITBANG BENGKULU TENGAH TAHUN Lintas Sektor Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat.
Peran Orang Tua dalam Pembangunan Keluarga dan Bina Keluarga
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
LABUAN KUNGGUMA. 1. Penanggung jawab: Bertanggung jawab secara keseluruhan tentang pembentukan pengembangan dan operasional Kampung KB; Mengkoordinasikan.
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
PERAN KADER DALAM MENINGKATKAN BKB OLEH : Ns. I Gede Dedy Artho, S.Kep., M.Kes.
Transcript presentasi:

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI EKONOMI MASYARAKAT Oleh: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang

VISI DAN MISI Visi Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 Misi Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera

LANDASAN PELAKSANAAN UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 47 UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Keluarga

LATAR BELAKANG Keluarga merupakan institusi terkecil dalam suatu bangsa dan keberadaannya memiliki pengaruh besar dalam keberhasilan pembangunan. Keluarga adalah roh dan tiangnya bangsa yang menjadi fundamen kebangkitan untuk bersama-sama menanggulangi masalah sosial dan persoalan bangsa. Dalam proses pembangunan keluarga terdapat beragam permasalahan kehidupan yang mengakibatkan terjadinya beragam krisis keluarga.

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012 JUMLAH TOTAL 1.219.371 Jiwa Laki-laki 611.711 jiwa Perempuan 607.660 jiwa

KONDISI SAAT INI DI KABUPATEN MAGELANG Masih tingginya keluarga Pra KS dan Keluarga KS I, masing-masing 27% dan 16% dari 347.095 kepala keluarga. Jumlah UPPKS sebanyak 930 keluarga, sedangkan yang mendapatkan pinjaman dari Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) baru 106 kelompok, masing-masing sejumlah Rp.5.000.000. Terbatasnya pengetahuan manajemen usaha dan keterampilan para anggota UPPKS. Pengemasan (packaging) yang masih sederhana. Terbatasnya akses modal untuk usaha

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELUARGA (UU No. 52 Tahun 2009 Pasal 48 Ayat 1) Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan dengan cara: a. Peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses, informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak melalui Bina Keluarga Balita (BKB)

Lanjutan... b. Peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses, informasi, konseling dan pelayanan tentang penyiapan kehidupan berkeluarga melalui Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-Remaja). c. Peningkatan kualitas hidup Lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga melalui Bina Keluarga Lansia (BKL).

Lanjutan... Pasal 48 Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga; Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga. (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang terkait sesuai dengan kewenanganannya.

FUNGSI KELUARGA Semua permasalahan lantaran keluarga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Keluarga kehilangan kesakralan (kehormatan) dan perannya kurang dipercaya. Ada 8 (delapan) fungsi keluarga yang jika diterapkan dengan benar maka akan tercipta suatu keluarga yang sejahtera lahir dan batin

8 (Delapan) Fungsi Keluarga Fungsi Agama Agama merupakan pegangan hidup seseorang Agama mampu menghubungkan kita dengan Sang Maha Pencipta Konsep ini harus tertanam dalam jiwa setiap anggota keluarga Fungsi Budaya Budaya yang dimaksud adalah kepribadian 3. Fungsi Kecintaan Keluarga merupakan tempat tumbuh kembangnya rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia 4. Fungsi Melindungi Keluarga harus mampu menjadi tempat berlindung bagi anggota keluarga lainnya. 5. Fungsi Reproduksi 6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan 7. Fungsi Ekonomi 8. Fungsi Pelestarian Lingkungan

PROGRAM KEGIATAN Advokasi dan Evaluasi (Lomba) Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di 21 kecamatan Evaluasi Tribina (BKB, BKR, BKL) Evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD), Sub PPKBD, dan PLKB.

Lanjutan... 2. Pelatihan Kewirausahaan dan Kemitraan UPPKS. Pelatihan keterampilan bagi anggota UPPKS 3. Advokasi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Bantuan modal usaha Pembinaan manajemen pengelolaan UPPKS Sosialisasi ketahanan ekonomi keluarga Pembinaan kelompok UPPKS

Lanjutan... 4. Orientasi Kader Tribina (BKB, BKR, BKL) dari 21 kecamatan. 5. Pemberdayaan dan Operasional PPKBD 372 PPKBD se Kabupaten Magelang Masing-masing PPKBD menerima Rp.250.000 per tahun 6. Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 7. Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya

TERIMA KASIH